Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kemajemukan yang dijalin erat dan dibalut wawasan kebangsaan yang utuh lahir dan batin merupakan modal kebesaran bangsa dan negara Indonesia. Negara RI yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang berdasarkan pancasila UUD 1945 menjadi landasan ideologis dan konstitusional untuk pengembangannya paham kebangsaan. Berdirinya negara-negara indonesai merupakan perwujudan dari persamaan kesadaran dan cita-cita masyarakatnya melalui wawasan kebangsaan yang telah lama tumbuh dan berkembang di bumi Nusantara. Motivasi dan gerakan kebangsaan pada awal abad ke-20 yang melahirkan kebangkitan nasional. Semangat kebangsaan juga dibuktikan oleh para pemikir dan pejuang dari organisasi agama Idalam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Hal seperti ini menyakinkan dan mengilhami gerakan kemerdekaan Indonesia. Melalui gerakan kebangsaan yang dimotori para pendiri bangsa, paham kebangsaan Indonesia sejak awal tidak dirancang berdasarkan ras, suku bangsa, maupun agama. Paham kebangsaan kita tumbuh sebagai identitas diri dari pengalaman sejarah yang Bhinneka Tunggal Ika.

Abstrak :

ABSTRAK
Etnonasionalisme merupakan suatu nasionalisme yang berbentuk kelompok solidaritas atau rasa komunitas yang berdasarkan etnisitas, merujuk pada perasaan subyektif yang memisahkan satu kelompok tertentu dari kelompok-kelompok lain, Faktor etnonasionalisme mempunyai peran penting dalam sejarah Rusia dan Uni Soviet. Sejarah menunjukkan bahwa Uni Soviet merupakan wujud ekspansi dan kolonisasi Rusia yang panjang selama berabad-abad, Heterogenitas budaya etnis itu tidak mendapatkan posisi yang wajar dalam konfigurasi Uni Soviet, sementara budaya Rusia terlalu dominan karena proses rusifikasi.

Kebijakan etnonasionalisme dari Lenin hingga Gorbachev menunjukkan pendekatan yang berbeda-beda. Lenin memberikan fondasi penyatuan bangsa-bangsa itu dengan konsep sliyanie (fusi) dan sblizhenie (pengerucutan) dalam kerangka tujuan jangka panjang sosialisme. Sikap Lenin sendiri berubah-ubah sebelum dan setelah Revolusi yang akhirnya menunjukkan pendekatan yang pragmatis. Kebijakan etnonasional Stalin cenderung tidak memberi ruang bagi pengembangan budaya etnis, sebaliknya Rusia sentris.

Gorbachev yang lahir pasca Revolusi, tidak mempunyai perhatian yang dalam terhadap faktor etnonasionalisme sehingga tidak mempunyai visi terhadap penanganan etnonasional Uni Soviet. Reformasi Gorbachev yaitu perestroika dan glastnost lebih merupakan impian ketimbang agenda yang sistematis. Keberhasilan glastnost dan kegagalan perestroika telah membawa Uni Soviet pada fase krisis berikutnya yaitu semakin melemahnya pusat dan semakin meningkatnya tuntutan--tuntutan merdeka dan pemisahan diri. Secara khusus, glastnost telah membangunkan raksasa etnonasionalisme yang tidur sehingga menjelma dalam bentuk gerakan-_gerakan etnonasionalis di hampir seluruh republik. Setelah bubarnya Partai Komunis Uni Soviet, organ yang selama ini menjaga integritas Uni Soviet, maka kebangkitan gerakan-gerakan etnonasionalis semakin tidak dapat dibendung. Konflik-konflik etnik horizontal pun semakin membesar. Semua dinamika itu akhirnya membawa Uni Soviet pada disintegrasi karena tidak ada kekuatan yang mampu membendung gerakan-_gerakan etnonasionalis menuntut pemisahan diri dan merdeka.

Faktor etnonasionalisme menjadi faktor yang penting dalam menelaah proses disintegrasi Uni Soviet. Pernyataan kedaulatan negara-negara bagian bekas Uni Soviet menjadi negara merdeka menunjukan sentimen etnonasionalis yang kental yang tidak sanggup lagi ditahan pemerintahan pusat (Moskow) sehingga puncaknya terjadi disintegrasi. Gerakan etnonasionalis itu merupakan puncak dari ekspresi kultural republik-republik yang tertindas.

Abstrak :
ABSTRAK
Hak terhadap kewarganegaraan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh subjek hukum internasional dengan mencegah dan mengurangi kasus statelessness. Ini selaras dengan tuntutan diaspora Indonesia agar pemerintah mengakui prinsip tersebut untuk memenuhi hak kewarganegaraan, dengan juga mendorong pembangunan negara secara sosial dan ekonomi. Skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif yang mengkomparasikan praktik-praktik negara dalam menerapkan kebijakan kewarganegaraan ganda dengan mengacu pada legislasi, peraturan, putusan pengadilan, serta hukum kebiasaan negara. Melalui studi komparasi dan analisa menggunakan sumber data dari kepustakaan dan wawancara, penelitian ini menemukan perkembangan kedudukan kewarganegaraan ganda dalam hukum internasional. Fenomena ini dahulu dianggap sebagai bentuk pengkhianatan dan keganjilan, sekarang digunakan oleh negara sebagai alternatif kebijakan untuk memenuhi hak kewarganegaraan dengan mematuhi hukum kebiasaan internasional dan prinsip hukum umum. Terdapat negara yang memberikan hak warga negara secara permisif atau justru membatasinya. Tulisan ini mengindikasi praktik umum dan karakteristik negara-negara tersebut dalam menerapkan kebijakan kewarganegaraan ganda serta implikasinya sebagai dasar pertimbangan apabila pemerintah Indonesia mengakui prinsip tersebut dengan tetap mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan politik.

---

ABSTRACT
The right to citizenship is a part of human rights that shall be complied by subject of international law by preventing and reducing statelessness. This is in line with Indonesia rsquo s diaspora demands in pushing the government to recognize this principle as a part of right to citizenship, whilst further encouraging social and economic development of the country. This thesis is a juridical normative study comparing state practices in the practices of dual citizenship policies with reference to legislation, rules, court decisions, and state customary law. Through comparative study and analysis using data sources from literature and interviews, this study found the development of dual citizenship in international law. The phenomenon of dual citizenship which was regarded as a form of betrayal and peculiarity is now known as an alternative policy to fulfill the right of citizenship. This paper indicates the general practice and characteristics of these states in practicing dual citizenship policies and the implications as a basis to learn as if Indonesian government would acknowledge the principle by additionally considering social, economic, and political factors.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai peranan Sukarelawan dalam Konfrontasi Indonesia-Malaysia atau Operasi Dwikora di wilayah Kalimantan (1963-1966). Semenjak Pemerintah Inggris menetapkan pembentukan Federasi Malaysia pada tahun 1963, Indonesia merasa terancam dengan pembentukan Federasi Malaysia ini karena dianggap sebagai proyek neo kolonialisme Inggris yang bisa mengganggu kestabilan serta keamanan di Indonesia. Berbagai usaha meredakan ketegangan antara kedua negara dengan cara yang damai menemui kegagalan sehingga Indonesia melakukan konfrontasi terhadap Federasi Malaysia dengan dicanangkan Operasi Dwikora. Untuk melakukan Operasi Dwikora, Indonesia mengerahkan seluruh sumber daya yang dimilikinya. Mulai dari TNI/ABRI hingga rakyat biasa yang dihimpun dalam suatu barisan yang dinamakan Barisan Sukarelawan. Barisan Sukarelawan ini terdiri dari berbagai elemen masyarakat yang ada di Indonesia seperti Buruh, Tani, Pegawai Negeri, Mahasiswa, hingga Pemuda. Para sukerelawan bertugas untuk tugas-tugas tempur maupun non-tempur. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang kebanyakan membahas mengenai keterlibatan TNI atau elite-elite politik dalam Operasi Dwikora, yang mana penelitian ini berfokus dalam keterlibatan para sukarelawan dalam Operasi Dwikora. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber primer seperti surat-surat kabar sezaman, serta arsip dan sumber sekunder yang berupa buku-buku yang terkait dengan pembahasan Operasi Dwikora. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakaan empat tahapan dalam metode sejarah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. ......This paper discusses the role of Volunteers in the Indonesia-Malaysia Confrontation or Operation Dwikora in the Kalimantan region (1963-1966). Since the British Government established the formation of the Federation of Malaysia in 1963, Indonesia felt threatened by the creation of the Federation of Malaysia because it was considered a British neo-colonial project that could disrupt stability and security in Indonesia. Various attempts to ease tensions between the two countries in a peaceful manner failed, so that Indonesia confronted the Malaysian Federation with the launching of Operation Dwikora. To carry out Operation Dwikora, Indonesia mobilized all its resources. Starting from the TNI / ABRI to common people who are gathered in a line called the Volunteer Front. This volunteer line consists of various elements of society in Indonesia such as workers, farmers, civil servants, students, and youth. Volunteers serve both combat and non-combat tasks. This paper differs from previous papers which mostly discussed the involvement of the TNI or political elites in the Dwikora Operation, in which this paper focused on the involvement of volunteers in the Dwikora Operation. This paper uses primary sources such as contemporary newspapers, as well as archives and secondary sources in the form of books related to the discussion of Operation Dwikora. This research is analytical descriptive using four stages in the historical method, such as heuristics, criticism, interpretation and historiography.

Abstrak :
Tulisan ini bertujuan untuk memahami situasi dan kondisi perkembangan industri 4.0 bersamaan dengan peralihan generasi talah menimbulkan kegamangan. Apa dan bagaimana kebijakan perlu dilakukan? Berdasarkan teori perubahan dan pendekatan hukum adat, situasi dan kondisi diskruptif menimbulkan kegamangan dikalangan oarang tua atas Gen T sebagai penerima estafet kekuasaan bangsa dan negara Indobesia. Oleh karena itu perlu dilakukan revitalisasi semangat kebangsaan berbasis budaya. MPR sebagai personifikasi Negara harus hadir dalam aktivitas nyata, bukan hanya konsep