Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini bermakaud meneliti penyuluhan hukum dengan metode cerarnah yang dilakaanakan oleh Pusat Penyuluhan Hukum kepada masyarakat Kelurahan Jati Cempaka Kecamatan Pondok Gede Bekasi. PeneJitian ini bertujuan ingin menemukan apa saja efektivitas penyuluhan hukum dengan metode ceramah dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriftif kualitatif yaitu metode yang diarahkan untuk memecahkan masalah dengan cara memaparkan atau menggambarkan apa adanya tentang hasil penelitian, dengan menyusun langkah-langkah: wawancara mendalam dengan informan yang telah mengikuti penyuluhan hukum dengan metode ceramah. Hasil penelitian menunjukan efektivitas penyuluhan hukum dapat dikatakan efektif sampai peda pengetahuan, pemahaman dan perubahan perilaku dari peserta penyuluhan. Meskipun demikian masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar penyuluhan bukum ke depan lebih baik lagi yaitu materi penyuluhannya menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, penyuluhnya agar lebih professional, waktu pelakaanaan, dan tempat penyuluhan agar lebih memadai (aula).

---

Abstract
This thesis has a purpose to study guidance of law conducted by Pusat Penyuluhan Hukum (Central of Law Guidance) to the society (especially by discourse method). This research has the purpose to meet any effectiveness of law guidance and the factors which influence the effectiveness. The method used in this research is qualitative descriptive method, that is the method directed to solve the problems by the way of discussing or to draw in according to the fact about the result of the research, by preparing the steps of field observation and in depth interview with the informants which have followed the program of law guidance. The result of the research shows that the activity of law guidance it can be said effectiveness up to the knowledge, understanding and change of behavior of the guidance participants. Nevertheless, there are still some things that ought to be considered in order that guidance be fitted with the utility of the society, the counselors have to be more professional, the time of conducting and the venue of the guidance has to be more appropriate(auditorium).

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini akan mengkaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perubahan kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang tahun 2015. Kebijakan ini dilihat oleh banyak pihak sebagai kebijakan yang kontroversial. Kebijakan ini muncul sebagai respon atas berubahnya situasi keamanan regional Jepang serta adanya ancaman yang nyata dari Korea Utara dan Cina dalam perspektif Jepang. Pada proses formulasinya, terjadi perdebatan yang cukup keras dalam Diet Jepang antara dua kelompok, yaitu partai pendukung dan partai yang menolak Rancangan Undang-Undang Keamanan tahun 2015 tersebut. Pada akhirnya, kebijakan tersebut berhasil diloloskan melalui mekanisme pengambilan suara pada kedua majelis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang tahun 2015 ini berhasil disahkan karena mayoritas partai pendukung memenangkan peroleh suara di kedua majelis, hal ini tidak lepas dari partai penguasa pemerintah LDP yang berhasil melakukan upaya social lobbying kepada partai pendukung lainnya. Faktor lainnya, terletak pada inkonsistensi partai oposisi sehingga membuat mereka kalah dalam pengesahan RUU Keamanan Baru tersebut. Penelitian ini menggunakan group theory dalam pembuatan kebijakan publik dan konsep pasifisme.

---

ABSTRACT
This thesis will discuss the factors leading to the passage of Japan`s defense security policy change in 2015. This change was seen by many sides as controversial. It was passed as a reaction to Japan`s regional security change of situation and the existence of real threats posed by China and North Korea in Japan`s point of view. On its formulation, there were many intense debates inside the Diet between two groups: the government and opposition parties. In the end, the bill was passed through voting mechanism in both legislative houses. This thesis showed that the changes to defense and security policy were closely linked to the ruling party (LDP) which succeeded in its social lobbying efforts toward the other political parties in its coalition. The other factor was the inconsistency of the opposition parties, which put them on the loss regarding the passage of the defense and security bill. This thesis was researched by utilizing group theory in public policy formulation and concept of pacifism.

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan yang begitu pesat pada teknologi yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan intelligence gathering berdampak pada praktik negara yang semakin bersifat intrusif. Meskipun demikian, sebagai salah satu bentuk dari kegiatan militer, pelaksanaan intelligence gathering di zona ekonomi eksklusif tidak diatur secara jelas dalam Konvensi Hukum Laut UNCLOS . Dalam hal ini UNCLOS bersifat ambigu, dimana konvensi tersebut tidak secara eksplisit mengakui hak suatu negara untuk melakukannya di ZEE negara lain ataupun melarang pelaksanaanya. Ketidakjelasan tersebut memberikan ruang bagi interpretasi masing-masing negara yang memicu terjadinya konflik atau insiden. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terdapat adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatur kegiatan intelligence gathering di ZEE. Penelitian ini berusaha untuk memberikan analisis mengenai urgensi pembentukan hukum internasional terkait dengan kegiatan tersebut dengan memaparkan perdebatan-perdebatan yang ada, upaya-upaya yang telah dilakukan serta kekurangannya, dan langkah-langkah yang dapat dilakukan kedepannya.

---

ABSTRACT
The rapid and advanced development on technologies used for intelligence gathering activities has an impact on recent practices that are becoming alarmingly intrusive. However, as a form of military activity, the practice of intelligence gathering at the economic exclusive zone EEZ is not clearly regulated in the UNCLOS. The UNCLOS is ambiguous because the convention doesn 39 t explicitly acknowledge or prohibit states right to conduct such activity at the EEZ. The legal uncertantity creates different interpretations between states, which triggers conflicts amongst them. In this past years, there has been an attempt in regulating intelligence gathering in the EEZ. Therefore, this research will try to analyze the urgency of creating an international law to regulate such activity, by addressing current debates, the attempts and its deficiencies, and the next steps that can be done in the future.