Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan penerapan dari Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN dan untuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, termasuk tentang pola pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) menggunakan sistem Indonesia System Case Base Groups (INACBGs). Sebanyak 52,87% penduduk Provinsi Riau telah menjadi peserta JKN pada tahun 2016. RSUD Petala Bumi merupakan salah satu FKRTL yang melayani pasien peserta JKN di Pekanbaru, dari data junjungan pasien rawat jalan tahun 2017 sebanyak 41,9% merupakan pasien JKN. Ditemukan adanya keterlambatan pengajuan klaim rumah sakit kepada BPJS Kesehatan sekitar 1-2 bulan dari batas waktu yang ditentukan sepanjang tahun 2017. Hal ini akan mengakibatkan penundaan pendapatan rumah sakit dimana pendapatan terbesar rumah sakit berasal dari pasien peserta JKN. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa penyebab keterlambatan pengajuan klaim pasien JKN di RSUD Petala Bumi ditinjau dengan pendekatan sistem yaitu faktor input (Man, Material, Method), proses dan output. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi secara langsung dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pengajuan klaim pasien JKN di RSUD Petala Bumi disebabkan karena kurangnya kompetensi SDM pengelola dokumen klaim terutama tim Casemix, masih ditemukan resume medis yang tidak lengkap, SIRS yang masih belum computerized sehingga proses pengelolaan dokumen dilakukan secara manual termasuk billing system, dan belum ada kebijakan serta SOP tertulis dan baku yang menjadi pedoman pengelolaan dokumen klaim sehingga waktu yang diperlukan untuk mengelola dokumen klaim saat ini menjadi relatif panjang. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kualitas SDM pengelola dokumen klaim masih belum memadai, alur proses pengelolaan dokumen klaim membutuhkan waktu lama karena tidak one tap service, serta tidak tersedia instruksi yang baku dan seragam secara tertulis untuk dijadikan pedoman dalam pengelolaan dokumen klaim. Rumah sakit perlu meningkatkan kompetensi untuk SDM pengelola dokumen klaim, mempercepat pelaksanaan SIRS yang terintegrasi di rumah sakit dan menetapkan pedoman melaksanakan pengelolaan dokumen klaim untuk kelancaran pengajuan klaim agar menjadi tepat waktu. ......The National Health Insurance (JKN) is an application of the Republic of Indonesia Law Number 40 of 2004 concerning the SJSN and for its implementation is regulated in Republic of Indonesia Presidential Regulation Number 12 of 2013 concerning Health Insurance, including the pattern of payments to the Advanced Referral Health Facility (FKRTL) using the system Indonesia System Case Base Groups (INACBGs). As many as 52.87% of the population in Riau Province had become JKN participants in 2016. Petala Bumi Hospital was one of the FKRTLs that served JKN participants in Pekanbaru with 41.9% of outpatients being JKN patients. It was found that there was a delay in filing a hospital claim with BPJS Kesehatan around 1-2 months from the specified deadline for 2017. This would result in a delay in hospital income where the hospital's biggest income came from JKN participants. The purpose of this study was to analyze the causes of late submission of claims for JKN patients at Petala Bumi Hospital in terms of the system approach, namely input, process and output factors. Research uses qualitative research methods, data collection is done by in-depth interviews, direct observation and document review. The results showed that the delay in filing claims for JKN patients at Petala Bumi Hospital was due to a lack of competency in the human resource management of claim documents, especially the Casemix team. Medical resumes were still incomplete, SIRS was still not computerized so the document management process was manual including the billing system there is no policy and written and standard SOP that guides the management of claim documents so that the time needed to manage claim documents is now relatively long. The conclusion of this study is that the quality of HR claim managers is still inadequate, the process of claim document management takes a long time because it is not one tap service, and there are no standardized and uniform written instructions available to guide the management of claim documents. Hospitals need to carry out workload analysis for human resource claim document managers, accelerate the implementation of integrated SIRS in hospitals and establish guidelines for carrying out claims document management for smooth filing claims to be on time.

Abstrak :
Nasional di Rumah Sakit (Analisis Data Sekunder Tahun 2017) Angka kejadian sectio caesaria terus meningkat baik di rumah sakit pemerintah maupun di rumah sakit swasta di Indonesia. Peningkatan jumlah persalinan melalui sectio caesaria ini juga dapat terlihat pada peserta JKN, dimana sejak tahun 2014 hingga 2017, operasi pembedahan sesar selalu menduduki peringkat pertama kode CBG terbanyak di rawat inap tingkat lanjutan dan menjadi penyerap biaya manfaat jaminan kesehatan tertinggi. Belum adanya dokumentasi formal berdasarkan evidence based yang memperlihatkan evaluasi implementasi kebijakan penjamina persalinan, khususnya kasus sectio caesaria, pada peserta JKN menjadi penyebab sulitnya para pemangku kebijakan dalam menyusun kebijakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode implementation research dengan pendekatan kuantitatif. Metode implementation research digunakan melalui pengumpulan rekap data klaim sectio caesaria peserta JKN di rumah sakit sepanjang tahun 2017. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 5 variable yang diteliti terdapat 3 variable yang terbukti secara signifikan mempengaruhi rate section caesaria, yaitu: 1) Hak kelas perawatan peserta JKN (p= 0,020 dan t hitung= 2,327), dimana semakin besar persentase peserta dengan hak kelas perawatan I di suatu kabupaten/kota maka semakin tinggi rate sectio caesaria, 2) Jenis kepemilikan rumah sakit (p= 0,035 dan t hitung = -2,119), dimana semakin besar persentase RS pemerintah pada suatu kabupaten kota maka semakin rendah rate sectio caesaria dan 3) Jumlah dokter spesialis kebidanan (p= 0,05 dan t hitung = -1,957), dimana semakin banyak jumlah dokter spesialis di kabupaten kota (rasio dokter spesialis terhadap penduduk semakin kecil), maka semakin tinggi angka rate sectio caesaria. Sedangkan variable jenis kelas rumah sakit (p= 0,912 dan t hitung= 0,111) dan nilai PDRB Per Kapita (p = 0,135 dan t hitung = -1,498) tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi rate sectio caesaria. Faktor determinan yang paling dominan terhadap rate sectio caesaria adalah hak kelas perawatan dengan nilai Koef. beta= 3,372. Perlu dilakukan berbagai upaya dalam mengendalikan rate sectio caesaria yang dilakukan baik oleh pemerintah, BPJS Kesehatan maupun manajemen rumah sakit. Manajemen rumah sakit sebagai salah satu aktor yang berperan penting dalam kesuksesan program JKN juga perlu melakukan beberapa upaya dalam rangka mengendalikan angka sectio caesaria, antara lain pembuatan kebijakan dan pedoman pencegahan kecurangan, pengembangan pelayanan kesehatan yang berorientasi kendali mutu kendali biaya, pengembangan budaya pencegahan kecurangan sebagai bagian dari tata kelola organisasi dan klinis. ......The incidence of sectio caesaria continues to increase both in government hospitals and in private hospitals in Indonesia. The increase in the number of deliveries through sectio caesaria can also be seen in JKN participants, where from 2014 to 2017 cesarean section surgery was always ranked first in the most CBG codes hospitalized at the advanced level and absorbed the highest cost of health insurance benefits. The absence of formal evidence-based documentation that shows an evaluation of the implementation of maternity insurance policies, particularly in cases of sectional caesarean section, for JKN participants is the cause of difficulties for policy makers in drafting policies. The research method used in this study is the method of implementation research with a quantitative approach. The implementation research method is used through collecting recapitulation of claims data on JKN participants in hospitals throughout 2017. The results of the analysis show that of the 5 variables studied there were 3 variables which proved to significantly affect the caesaria section rate, namely: 1) Right to care for JKN participants (p = 0.020 and t count = 2.327), the greater the percentage of participants with the right of class I care in a district / city, the higher the rate of sectional caesaria, 2) Types of hospital ownership (p = 0.035 and t count = -2.119) , the greater the percentage of government hospitals in a city district, the lower the rate of sectional caesarea and 3) the number of obstetricians (p = 0.05 and t count = -1,957), the increasing number of specialists in the district, the higher rate of Caesarean section. While the hospital class type variables (p = 0.912 and t count = 0.111) and the Per Capita GRDP value (p = 0.135 and t count = -1.449) were not proven to significantly affect the rate of caesarean section. The most dominant determinant factor for the rate of sectio caesaria is the right of treatment class with Coef value. beta = 3.372. It is necessary to do various efforts in controlling the rate of sectio caesaria carried out by the government, BPJS Health and hospital management. Hospital management as one of the actors who played an important role in the success of the JKN program also needed to make several efforts to control the sectio caesaria number, including making fraud prevention policies and guidelines, developing health services oriented to cost control quality control, developing fraud prevention culture as part of organizational and clinical governance.

Abstrak :
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengamanatkan setiap orang berhak atas jaminan sosial melalui Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuju Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2019. Sistem pembayaran kepada rumah sakit pada JKN melalui tarif Indonesian-Case Based Groups (INA-CBGs) melalui suatu sistem manajemen klaim dimana setiap kendala bisa menyebabkan tertundanya pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan dan mempengaruhi pendapatan rumah sakit. Kelangsungan keuangan fasilitas kesehatan sangat tergantung dari sistem manajemen klaim yang efektif. Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang sebagai Badan Layanan Umum Daerah perlu melakukan pengelolaan keuangan secara baik sehingga pelayanan kesehatan pada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Salah satu sumber pendapatan jasa layanan BLUD adalah melalui pembayaran klaim BPJS Kesehatan. Terjadinya pending dalam pembayaran klaim pasien BPJS Kesehatan di RSUD Jati Padang mengakibatkan pendapatan jasa layanan rumah sakit terganggu. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penyebab pending claims BPJS Kesehatan ditinjau dengan pendekatan sistem yaitu faktor input (Man, Method, Money, Material, Machine), faktor proses, output (pending claims). Penelitian ini merupakan penelitian kualititatif. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan adanya penyebab pending claims yang disebabkan oleh faktor input (Man, Method, Money, Material, Machine), proses dan output. Salah satu penyebab adalah pengisian resume medis yang tidak sesuai (output), disebabkan karena pengisian resume medis terlambat dan ketidaksesuaian isi resume medis (proses) yang diakibatkan oleh faktor input (Man, Method, Money, Material, Machine). Gambaran pending claims (output) di RSUD Jati Padang adalah karena ketidaksesuaian Administrasi Klaim (17.89%), pengisian resume medis (57.51%), ketidaklengkapan berkas penunjang klaim (13.42%), konfirmasi coding diagnosa dan prosedur (8.95%) dan konfirmasi grouping (2.24%). Pengajuan klaim kepada BPJS Kesehatan selalu dilakukan diatas tanggal 5, dengan rata- rata keterlambatan 6.6 hari. Total jumlah berkas klaim BPJS Kesehatan bulan Januari-September 2018 yang disetujui pada tahap 1 adalah sebesar 3759 berkas (92.36%) dengan total tagihan yang disetujui Rp 1.180.532.000 (74.38%). Diperlukan strategi dari manajemen rumah sakit untuk dapat mencegah dan mengurangi pending claims. Salah satunya dengan pemberian remunerasi kepada dokter spesialis, penyusunan Panduan Praktik Klinis dan kelengkapan SOP terkait adminitrasi klaim, adanya monitoring evaluasi berkala mengenai permasalahan proses klaim BPJS. ......The Indonesian Act No. 40 of 2004 mandates that everyone has the right to social security through the Indonesian National Health Insurance (JKN) in achieving Universal Health Coverage (UHC) in 2019. On JKN, the payment system to hospitals on JKN is set with Indonesian-Case Based Groups (INA- CBGs) tariff, through claim management system where each problem can cause delays in claim payments by National Health Care Security and affect hospital income. The financial sustainability of health facilities is highly dependent on an effective claim management system. Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang as a Regional Public Service Agency needs to manage financial management effectively so that health services delivery is well-provided. One of financial source for RSUD Jati Padang is through National Health Care Security claims payment. Every pending claim will be resulted in disrupted hospital revenue. This research objective was to analyze causes factors of National Health Care Security pending claims using the system approach, which are input factors (Man, Method, Money, Material, Machine), process factors, output (pending claims). This research is a qualitative study. Data is collected with document review and in-depth interviews. The results showed that there were causes of pending claims caused by input factors (Man, Method, Money, Material, Machine), process and output. One of the causes is improper medical resume filling (output), caused by delay in filling in medical resume and incompatibility of medical resume content (process) and triggered by input factors (Man, Method, Money, Material). The description of pending claims (output) at Jati Padang Hospital is due to discrepancies in claim administration (17.89%), filling in medical resumes (57.51%), incomplete claim support documents (13.42%), confirmation of diagnostic diagnoses and procedures (8.95%) and grouping confirmation (2.24%). National Health Care Security claims are submitted to National Health Care Security verificator pass the 5th, with an average delay of 6.6 days. The total number of National Health Care Security claim files for January-September 2018 approved firstly is 3759 files (92.36%) with the total bills approved at Rp. 1,180,532,000 (74.38%). Strategies are needed from hospital management to be able to prevent and reduce pending claims. One of them is by giving remuneration to specialists, preparation of Clinical Practice Guidelines and SOPs related to claim administration is conducted, hold periodic monitoring evaluations to monitor the claim managemant process.

Abstrak :
Setelah dilaksanakan Program Jampersal cakupan linakes Puskesmas Cipaku tahun 2012 sebesar 76,8%, dibawah cakupan Dinkes Kota Bogor 88,8%, rujukkan resiko tinggi sebanyak 90,9%. KB pasca salin pengguna Jampersal hanya 7%. Penelitian bertujuan mengidentifikasi determinan pemanfaatan Jampersal. Jenis penelitian cross sectional, Informasi melalui wawancara kepada 145 responden. Hasilnya pengetahuan, sikap ,dukungan keluarga, dukungan tenaga kesehatan berhubungan dengan pemanfaatan Jampersal, dukungan keluarga determinan dominan terhadap pemanfaatan Jampersal (Pv=0,000 OR=12,048 95% CI (4,568-31,777). Disarankan Dinkes mengajak BPS meningkatkan partisipasinya mendukung Jampersal, peningkatan keterampilan bidan dalam konseling KB. Sosialisasi melalui ANC dan kelas ibu. Dukungan keluarga dibutuhkan dalam mempersiapkan administrasi dan mendampingi saat pemeriksaan. ......Once implemented birth assisted by skilled health personnel in Health Center Program Cipaku Jampersal coverage in 2012 of 76.8%, under the scope of Bogor City Health Office 88.8%, referral high risk as much as 90.9% higher. KB post partum beneficiaries Jampersal only 7%. The research aims to identify the determinants of utilization Jampersal. Type of cross-sectional studies, information obtained through interviews with 145 respondents. Results of the study of knowledge, attitude, family support, health support personnel associated with the use of Jampersal, family support dominant determinant of the utilization Jampersal (Pv = 0.000 OR = 12.048 95% CI (4.568 to 31.777). Suggested Health Office invites privately practicing midwives increase participation Jampersal support, skills midwives in family planning counseling. midwives are expected to socialize through the ANC and the ?kelas ibu?. Needed family support and assist the administration in preparing for the hearing.

Abstrak :
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan suatu program pemerintah yang sudah disiapkan dari tahun 2004. Implementasi atau pelaksanaannya di Januari 2014 ini menjadi tantangan besar bagi seluruh aktor didalamnya.Salah satu actor penting yaitu rumah sakit sebagai provider. Berdasarkan data empiris, pengeluaran obat berkisar antara 35% - 40 % dari total pembiayaan. Oleh karena itu diperlukan kendali mutu dan kendali biaya dalam pengelolaannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh peresepan oleh dokter terhadap total biaya obat sebelum dan saat JKN dilaksanakan di RS PMI Bogor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kuantitatif cross sectional. Penelitian ini melihat perubahan perilaku dokter dalam menuliskan resep khususnya pada kasus thypoid. Karakteristik dokter yang cukup berpengaruh yaitu masa bekerja dokter dan pelatihan yang diikuti dokter itu. Penulisan obat paten >4 item dalam 1 pengobatan memiliki 36,72% terhadap total biaya obat. Demikian pula dengan dokter dengan masa bekerja <12 tahun memiliki 36,9% terhadap total biaya obat, lebih tinggi 6,9% dibandingkan dokter dengan masa bekerja >12 tahun. Dokter yang mengikuti pelatihan > 5 kali memiliki proporsi biaya obat yang lebih kecil dibandingkan dokter yang hanya mengikuti pelatihan < 5 kali. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu secara keseluruhan, hasil penelitian ini menggambarkan tidak adanya perbedaan yang signifikan baik pada karakteristik pasien, karakteristik dokter maupun jenis obat sebelum dan saat JKN dilaksanakan. Penelitian ini menyarankan adanya proporsi biaya yang jelas bagi obat-obatan dan layanan kesehatan. ...... The National Health Insurance (JKN) is a government program that is set up from 2004. Implementation or implementation in January 2014 is a major challenge forall actorsin it. One of the important actors that hospital as aprovider. Based on empirical data, drug spending ranged between35% -40% of the total financing. It is therefore necessary quality control and cost control in its management. The purpose of this study was to determine the effect of prescribing by physicians to the total cost of drugs before and while JKN implemented in RSPMI Bogor. The method used in this study is cross-sectional quantitative. The research looked at changes in the prescribing behavior of physicians, especially in the case of typhoid. Physician characteristics, namely the influential work of doctors and doctor training followed it. Writing patent medicine >4 item in 1 treatment had 36.72% of the total cost of the drug. Similarly, a doctor working with the <12 years had 36.9% of the total cost of the drug, 6.9% higher compared with the physicians working> 12 years. The doctor who attended training> 5 times the proportion of drug costs less than the physicians who trained only <5 times. The conclusion of this study is overall, the results of this study illustrate the absence of significant differences both in patient characteristics, physician characteristics and the type of service before and during JKN implemented. This study suggests the existence of a clear proportion of costs for medicines and health services. The conclusion of this study is overall, the results of this study illustrate the absence of significant differences both in patient characteristics, physician characteristics and the type of drug before and during JKN implemented. This study suggests the existence of a clear proportion of costs for medicines and health services.

Abstrak :
[ABSTRAK
Latar Belakang: Jaminan kesehatan Nasional mempermudah masyarakat untuk mengakses dan mendapatkan pelayanan kesehatan bermutu termasuk kesehatan gigi. Dokter gigisebagai pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama diharapkan berpartisipasi dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional. Tujuan: Diperolehnyapemahaman determinan kesediaan dokter gigi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Metode: Penelitian Cross Sectional terhadap dokter gigi praktek swasta menggunakan kuesioner.Data dianalisis menggunakanujichi square dan regresi logistik.Simpulan: Pengetahuan tentang paket manfaat dan sikap terhadap kapitasi ditemukan memberikan kontribusi terhadap kesediaan dokter gigi.

---

ABSTRACT
Background:A national health insurance makes people easier to access and obtain quality health care including dental health. Dentists as the first level health service providers are expected to participatein supporting the National Health Insurance Program. Objective: To elucidatedeterminants dentistwillingnessto becomehealth care provider for the national health insuranceMethods: Crosssectional study on private practice dentists using questionnaires. Data were analyzed usingchi square test and logistic regression.Conclusions: Knowledge on benefit package and attitude toward capitation found to have significant contribution to dentist willingness, Background:A national health insurance makes people easier to access and obtain quality health care including dental health. Dentists as the first level health service providers are expected to participatein supporting the National Health Insurance Program. Objective: To elucidatedeterminants dentistwillingnessto becomehealth care provider for the national health insuranceMethods: Crosssectional study on private practice dentists using questionnaires. Data were analyzed usingchi square test and logistic regression.Conclusions: Knowledge on benefit package and attitude toward capitation found to have significant contribution to dentist willingness]

Abstrak :
ABSTRAK Dalam 30 tahun terakhir dunia menua dengan cepat, jumlah penduduk usia 70 tahun ke atas meningkat dengan sangat signifikan. Penyebab utama dari penuaan penduduk adalah menurunnya laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya angka harapan hidup, trend tersebut akan terus berlangsung hingga beberapa dekade berikutnya. Penuaan populasi yang tidak dapat terhindarkan tidak hanya akan meningkatkan angka ketergantungan, tapi juga diprediksikan akan membawa dampak penurunan kinerja pada perekonomian dan peningkatan beban pada pengeluaran negara terutama pada jaminan pensiun dan kesehatan, padahal mulai Tahun 2019 Indonesia akan melaksanakan universal health cooverage. Dengan berpedoman pada data tahun 2014 dan menggunakan beberapa asumsi diperoleh perhitungan bahwa pengeluaran biaya kesehatan akan terus meningkat hingga 5 kali lipat dari tahun 2019 dan terjadi pergeseran yang tadinya pengeluran biaya kesehatan terbesar pada tahun 2019 ada pada kelompok umur 45 ? 54 tahun menjadi kelompok umur 75 tahun ke atas di Tahun 2100. Jika dibandingkan dengan sisi penerimaannya, BPJS Kesehatan sebagai badan yang melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional akan terus mengalami defisit walaupun besaran iuran peserta dinaikkan. Surplus hanya akan didapatkan jika pemerintah dapat mendorong perekonomian yang menyebabkan menurunnya peserta Penerima Bantuan Iuran dan meningkatnya peserta dari sektor formal juga melaksanakan langkah-langkah preventif bidang kesehatan yang akan menurunkan angka kesakitan.

---

ABSTRACT In the last 30 years the world is aging rapidly, the population aged 70 years and older increased very significantly. The primary cause of the aging population is the declining rate of population growth and increasing of life expectancy, the trend will continue through the next few decades. The ageing population which can not be avoided not only will increase the rate of dependency, but also predicted to bring a slowdown in the economy and increase the burden on state spending, especially on pensions and health insurance, whereas started year 2019 Indonesia will implement universal health cooverage. With reference to the data year 2014 and using some assumptions derived calculations that health care expenditure will continue to increase up to 5 times more than in 2019 and there was a shift on health care expenditure which in 2019 the biggest cost will be in the age group 45-54 years will become the age of group 75 and above in the year 2100. When compared with the income, BPJS Health as institution which implement the National Health Insurance Program will continue to have a deficit even though the amount of contributions of participants increased. Surplus will only be obtained if the government can stimulate the economy resulting in lower participants of PBI and increasing participants of the formal sector also carry out preventive health care policy that will reduce morbidity.

Abstrak :
ABSTRAK
Tanggal 1 Januari 2014 pemerintah mulai melaksanakan program JKN guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Pelayanan kebidanan dan neonatal pada program JKN melibatkan Puskesmas/dokter keluarga dan BPM sebagai jejaringnya. Keikutsertaan BPM pada program JKN di Kabupaten Bungo masih kurang, hanya 12 (54,5%) BPM yang telah bekerja sama dengan dokter keluarga dari 22 BPM yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran keikutsertaan BPM pada program JKN di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Pendekatan penelitian secara kualitatif dengan desain RAP, pengambilan sampel secara purposive sampling, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam terhadap 10 BPM, Kepala Dinas Kesehatan, Pengelola MPKP BPJS Kesehatan, dan Ketua IBI Kabupaten Bungo. Penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Juli 2017. Hasil penelitian adalah pengetahuan tentang program JKN sudah baik. Berpersepsi dan bersikap baik terhadap prosedur kerja sama, namun berpersepsi dan bersikap kurang baik terhadap prosedur klaim dan tarif yang telah ditentukan. Motivasi BPM ikut program JKN adalah pasien sudah banyak yang menjadi peserta BPJS. Dukungan dari Pemerintah, BPJS, dan IBI masih rendah, baik dalam bentuk sosialisasi, ataupun kebijakan yang mendukung keikutsertaan BPM pada program JKN. Perlu adanya perbaikan dalam prosedur klaim, besaran tarif, dan meningkatkan sosialisasi dari Pemerintah, BPJS, dan IBI terkait program JKN terutama pada pelayanan kebidanan dan Neonatal.

---

ABSTRACT
On January 1, 2014, the government began to implement the JKN program to realize social welfare for the whole community. Midwifery and neonatal care in the JKN program involves Puskesmas/family doctors and BPM as its network. BPM participation in the JKN program in Bungo District is still lacking, only 12 (54.5%) BPM have cooperated with family doctors from 22 BPM existing. This study aims to get an overview of BPM participation in the JKN program in Bungo District, Jambi Province. Qualitative research approach with RAP design, purposive sampling, data collecting technique by in-depth interview to 10 BPM, Head of Health Office, MPKP BPJS Health Manager, and Chairman of Bungo Regency IBI. The study was conducted from January to July 2017. The result of this research is the knowledge of JKN program is good. Perceptions and good attitude towards cooperative procedures, but perceived and unfavorable to the claim and tariff procedures that have been determined. The motivation of BPM to join the JKN program is because many patients have become BPJS participants. Support from the Government, BPJS, and IBI is still low, either in the form of socialization, or policies that support BPM's participation in the JKN program. ItNeeds improvement in claims procedures, tariffs, and increase the dissemination of government, BPJS and IBI related program to JKN especially on obstetric and neonatal care.

Abstrak :
Peningkatan jumlah penduduk dari waktu ke waktu telah mendorong munculnya dominasi peran warganya untuk bekerja di sektor informal. Pekerja informal di Indonesia mampu menyerap lebih banyak angkatan kerja sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, program perlindungan terhadap pekerja informal khususnya jaminan kesehatan belum optimal dan berkesinambungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis determinan kepesertaan jaminan kesehatan pada pekerja informal. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah status ekonomi, karakteristik sosial demografi, akses media, akses fasilitas kesehatan, dan pemanfaatan fasilitas kesehatan. Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan inferensial (Regresi Multinomial Logistik) dengan sumber data Susenas 2016 dan Podes 2014. Hasil penelitian menunjukkan masih banyak pekerja informal yang tidak memiliki jaminan kesehatan yaitu sekitar 43,96% dari total responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara status ekonomi, sosial demografi, akses media, akses terhadap fasilitas kesehatan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan dengan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional pada pekerja informal. Secara statistik, variabel status ekonomi memiliki korelasi yang paling tinggi dengan kepesertaan jaminan kesehatan. Hasil penelitian menujukkan bahwa karakteristik JKN PBI sudah sesuai dengan justifikasi kriteria penerima iuran jaminan kesehatan walaupun masih terdapat adanya inclusion error yang terlihat dari hasil deskriptif antara status ekonomi dan kepesertaan JKN PBI. Kecenderungan kepesertaan jaminan kesehatan non subsidi lebih rendah pada laki-laki, status ekonomi rendah, berpendidikan rendah, berstatus cerai, berkerja di sektor perdagangan, hotel dan rumah makan, tinggal di daerah perdesaan, tidak memiliki akses media. Aspek moral hazard yang dilihat dari faktor akses dan pemanfaatan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan yang relatif mudah, namun kecenderungan pekerja informal untuk menjadi peserta jaminan kesehatan justru lebih rendah. Sosialiasi melalui akses media perlu dilakukan untuk menambah informasi terkait program jaminan kesehatan nasional terutama pada karakteristik pekerja informal yang cenderung belum terproteksi. ......Increasing in population over time has led to the dominance of the role of citizens to work in the informal sector. Informal workers in Indonesia are able to absorb more labor force so as to support economic growth. However, the program of protection against informal workers, especially health insurance is not optimal and sustainable. The aims of this study are to analyze the determinants of health insurance participation in informal workers. The independent variables in this study are economic status, social demographic characteristics, media access, access to health facilities, and utilization of health facilities. The method of analysis in this study is descriptive and inferential analysis (Multinomial Logistic Regression) with data source Susenas 2016 and Podes 2014. The results showed there are still many informal workers who do not have health insurance that is about 43.96% of the total respondents. The results of this study indicate that there is a correlation between economic status, social demography, media access, access to health facilities and utilization of health facilities with the participation of National Health Insurance on informal workers. Statistically, economic status variables have the highest correlation with health insurance membership. The results showed that the characteristics of JKN PBI are in accordance with the justification of the criteria of recipients of health insurance contributions, although there is inclusion error that described in descriptive of economic status and national health insurance membership. Most of the respondent who not participated in non-subsidized health insurance are men, low economic status, low education, divorced status, work in trade, hotels, and restaurants, living in rural areas, lacking media access. The moral hazard can be seen in the access and utilization of first-rate health facilities and advanced health facilities are relatively easy, but participation in health insurance is lower. Socialization through media access needs to add information related to the national health insurance program, especially on the characteristics of informal workers who tend to be uninsured.

Abstrak :
Rumah Sakit Ari Canti kerap terjadi keterlambatan pengajuan klaim olehpihak rumah sakit kepada BPJS Kesehatan yang mengganggu cash flow. Rumahsakit perlu melakukan kajian lebih lanjut melalui penelitian ini mengenaiketepatan waktu penyelesaian klaim pasien rawat inap JKN.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang berpengaruhterhadap ketepatan waktu penyelesaian klaim pasien rawat inap JaminanKesehatan Nasional. Pendekatan yang dilakukan dengan kuantitatif dankualitatif mix methods yang menggunakan desain potong lintang. Sampelberjumlah 209 dari berkas klaim dan 6 orang informan.Ketepatan waktu klaim pasien rawat inap JKN sebesar 65,4 yang tidaktepat 34,6 . Faktor ndash; faktor yang berpegaruh secara signifikan terhadap ketepatanwaktu klaim adalah ketersediaan SEP, kelengkapan berkas rekam medis, ketepatanwaktu pengembalian berkas rekam medis, kesesuaian entri data berkas danketepatan waktu entri data. ......Ari Canti Hospital often happens delay in filing claims by the hospital toThe Organizer of Social Health Insurance that interfere with cash flow. Thehospitals need to conduct further study through this research on the timeliness ofsettlement of claims of inpatients of National Health Insurance.This study aims to analyze the factors that affect the accuracy of thesettlement of claims of inpatients of the National Healthcare. The research using aquantitative and qualitative approach mixed methods with using cross sectionaltechniques. Research sample was 209 of claim files and six informants.The time punctuality of National Health Insurance inpatient claim rsquo s was65.4 and not punctual around 34.6 . Factors significantly influencing thetimeliness of claims are the availability of letters of patient eligibility, medical filecompleteness, the timeliness of the returning the medical record, the suitability ofthe data entry files and the timeliness of the data entry.