Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk pertahanan negara, Resimen Mahasiswa (Menwa) kembali ditetapkan sebagai komponen pendukung pertahanan negara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode preskriptif dari permasalahan penyusunan dan penetapan pedoman pelaksanaan pembinaan yang saat ini dihadapi oleh Resimen Mahasiswa Universitas Inodnesia, dengan menggunakan data primer dan data sekunder dari beberapa sumber. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan dalam menyusun dan menetapkan pedoman pelaksanaan pembinaan Resimen Mahasiswa Universitas Indonesia baik sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) maupun sebagai komponen pendukung pertahanan negara di tengah dalam reformasi sektor keamanan nasional sehingga dapat ikut mewujudkan daya tangkal terhadap segala wujud ancaman. ......The assignment of Law No. 23/2019 on National Resources Management for National Defense, Student Regiment reassigned as the supporting component in national defense. This research applies is a qualitative research with prescriptive method, to suggest and recommend solutions on recent problems, with primary and secondary data from several sources. This reseach could be determinated by the stakeholders to prepare and assign the guidance regulation for Student Regiment of University of Indonesia, both as student activity unit and as the supporting component in national defense. in the middle of security sector reform both as Student Activity Unit and also as Defense Support Component, and it’s contribution in detterent development against all forms of threat.

Abstrak :
Kawasan Pelabuhan Bitung memiliki sejumlah potensi yang dapat berdampak pada struktur keamanan nasional dan pertahanan negara karena memiliki konsep gesotrategi bagi Kawasan Indo – Pasifik. Kawasan Pelabuhan Bitung sebagai international hub port, tertuang dalam Kepmenhub Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan teknik analisis data menggunakan interactive of model analysis. Penelitian ini menganalisis konsep Geostrategi Kawasan Pelabuhan Bitung sebagai bagian dari strategi keamanan nasional guna penguatan pertahanan negara berdasarkan sisi keamanan maritim Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum analisis geostrategi kawasan Pelabuhan Bitung dalam kajian keamanan maritim untuk keamanan nasional dan pertahanan negara, menunjukan beberapa hal: 1) kondisi strategis kawasan Pelabuhan Bitung perlu didukung dengan kebijakan strategis dan terintegrasi antara pemerintah Pusat dengan Provinsi Sulawesi Uatara dan pemerintah Kota Bitung; 2) pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memerlukan akselerasi pelaksanaan kebijakan secara berkelanjutan dan dukungan penuh dari sisi anggaran, untuk memperkuat basis kewilayahan dalam konsep geostrategi; dan 3) perlu ada upaya pendekatan terhadap masyarakat dalam mendukung terwujudnya wilayah strategis Kota Bitung, Sulawesi Utara. Terpenuhinya persyaratan tersebut, menjadikan kawasan Pelabuhan Bitung mampu mendukung geostrategi melalui kajian keamanan maritim yang strategis dan implikasi ekonomi, karena berada di Kawasan Indo – Pasifik sebagai pusat pertahanan politik dan ekonomi sehingga mampu memperkuat keamanan nasional dan Pertahanan negara.

Abstrak :
Perumusan teknologi pertahanan dipengaruhi oleh filosofi dan visi negara sebagaimana tertuang dalam UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Visi negara Indonesia dalam pertahanan dan keamanan negara mengharuskan adanya kemandirian dalam bidang pertahanan dan keamanan negara yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, kondisi peralatan pertahanan dan keamanan yang dimiliki, dan peraturan perundang-undangan. Pembangunan teknologi pertahanan harus didasarkan pada aspek demografi dan kondisi geografi yang mencakup artikulasi negara nusantara (sesuai dengan konsepsi wawasan nusantara), dan negara kepulauan (sesuai dengan UNCLOS 1982, United Nations Convention on Law on the Seas). Bagaimana hubungan kerjasama industri perkapalan dan industri pendukung perkapalan. Bagaimana konsep industri perkapalan nasional untuk meningkatkan daya saing dalam mendukung keamanan maritim Indonesia. Teori dan konsep penelitian menggunakan Teori Daya Saing, Teori Pemberdayaan, Konsep Maritime Security Sector Reform dan Konsep Klaster Industri Perkapalan. Metodologi penelitian kualitatif dengan metode deskriktif. Hasil Penelitian. Kerjasama industri perkapalan dan industri pendukung perkapalan memerlukan perubahan regulasi terkait pengelolaan manajemen industri perkapalan. Perubahan tersebut untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan produsen industri perkapalan. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan dan Perpres. Komite Kebijakan Industri Pertahanan, ditekankan melakukan pemanfaatan industri nasional dalam pemenuhan Alutsista. Sehingga memerlukan pengelolaan menejemen industri pertahanan dengan industri pendukung lainnya. Konsep pengembangan klaster terbagi dua berdasarkan jenis kepemilikannya yaitu industri swasta dengan konsep pengeloalan klaster industri perkapalan. Sedangkan industri BUMN menggunakan konsep holding industri National Shipbuilding and Heavy Indrustries.

Abstrak :
Dengan terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia, salah satu akibat yang serius adalah di derita oleh dunia penerbangan sipil komersial. Salah satu sebabnya yaitu perbedaan yang makin tajam nilai tukar antara mata uang (kurs) rupiah dengan mata uang asing khususnya US$ (Dollar Amerika Serikat). Oleh karena sebagian besar investasi dan biaya operasional penerbangan menggunakan mata uang US$, sedangkan penerimaannya sebagian besar adalah dalam bentuk rupiah. Sedangkan secara teoritis atau secara konseptual, penerbangan nasional atau penerbangan sipil komersial mempunyai peran yang sangat penting dalam menyatukan bangsa sebagai perwujudan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Dengan transportasi udara atau penerbangan sipil komersial bisa memberikan komunikasi dan sirkulasi barang, manusia, ideologi (ide-ide), ilmu pengetahuan dan teknologi ke seluruh wilayah tanah air. Penerbangan nasional di masa damai mempunyai fungsi sebagai media transportasi (vehicle) yang mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan transportasi lain, juga dimasa yang lain misalnya dimasa perang bisa diubah menjadi kendaraan untuk mendukung fungsi hankam. Tesis ini meneliti secara sistematis faktor-faktor atau variabel yang diduga mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap sistem penerbangan nasional. Dan tesis ini diberi judul Analisis Sistem Penerbangan Nasional Dalam Perspektif Ketahanan Nasional (Studi Kasus Penerbangan Angkutan Udara). Obyek penelitian adalah Perusahaan Penerbangan Sipil Komersial atau Nasional yang berjadwal (scheduled), dan dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Dari penelitian di lapangan telah dapat dibuktikan bahwa Variabel-variabel bebas (Independent Variable) yaitu Peluang Pasar Angkutan Udara (X1), Kekuatan Armada Penerbangan Nasional (X2), Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Penerbangan (X3), Prasarana Penunjang Penerbangan Nasional (X4),Permodalan (X5) dan Peraturan di Bidang Penerbangan (X6) mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif secara keseluruhan atau bersama-sama terhadap terhadap Variabel Terikat (Dependent Variable) yaitu Kinerja Perusahaan Penerbangan Nasional (Y). Dalam penelitian ini digunakan pengujian hipotesis secara statistik, yaitu dengan Analisis Regresi Majemuk (Multiple Regression Analysis). Dan untuk penyelesaian dan penghitungannya digunakan bantuan komputer dengan perhitungan S P S S (Statistical Programme for Social Science). Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa regresi majemuk dari enam variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat adalah sebesar 0,8830. Dan intercept constanta sebesar 0,5910. Untuk mengetahui tingkat signifikansinya dilalakukan dengan F test.Hasil pengolahan data dalam penelitian membuktikan bahwa perhitungan F test sebesar 13,5643 adalah lebih besar dibanding dengan harga kritik pada Tabel Precentiles of the F Distribution atau Fib pada tingkat kepercayaan 95 % sebesar 2,42. Ramalan penelitian yang dilakukan ini adalah cermat atau baik karena dalam uji Analisis Kecermatan Ramalan (Accurate of Prediction Analysis) membuktikan bahwa Standart Deviasi terhadap regresi Y (SY) sebesar 0,7222 lebih besar dari pada Standart Error dari Estimasi (5%) yang besarnya 0,5410.

Abstrak :
Interaksi pustakawan dengan profesional teknologi informasi dalam studi kasus ini, direkatkan oleh media berupa halaman web. Dalam interaksi tersebut, selain unsur manusia yang terdiri dari pustakawan dan profesional teknologi informasi, terlibat pula unsur lain yaitu sistem teknologi internet dan pola nilai umum berupa prosedur, norma, etika dan estetika.Dengan kata lain, interaksi pustakawan dengan profesional teknologi informasi pada pengembangan halaman web deposit bahan pustaka di Perpustakaan Nasional RI ini dikaji dengan pendekatan sistem sosial. Sebagai sebuah sistem sosial, interaksi pustakawan dan profesional teknologi informasi dalam pengembangan halaman web, mengandung dinamika sosial berupa tindakan, konflik, pengaruh, dan hubungan antarunsur. Penelitian ini bermaksud untuk memahami bagaimana pustakawan dengan profesional teknologi informasi tersebut berinteraksi secara holistik, dengan metode pendekatan konstruktivisme, kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara snowballing sampling melalui wawancara tak terstruktur, pengamatan unobtrusive, dan kajian dokumen. Data yang terkumpul dianalisis secara constant comparative untuk menemukan tema hasil penelitian. Penelitian berhasil menemukan 5 tema melalui pengamatan, 11 tema melalui wawancara, dan 8 tema lewat kajian dokumen. Gabungan dari tema tersebut menurunkan 3 kategori inti, yaitu publikasi informasi hasil pelaksanaan UU No. 4/1990 mendorong dikembangkannya halaman web deposit Perpustakaan Nasional RI; data hasil pelaksanaan UU No. 4/1990 dalam pangkalan data di halaman web deposit memerlukan verifikasi, perbaikan dan input data baru secara berkelanjutan. Untuk menunjang proses ini diperlukan pemrograman database dan pembaaian antarmuka, setelah disepakati masalah pendeskripsian data, penentuan penandaan/tag, penentuan titik aloes dan keterhubungan antar rekod oleh pustakawan dan profesional teknologi informasi; pengembangan situs web sebagai tujuan bersama pustakawan dan profesional teknologi informasi, membuka peluang untuk kolaborasi dengan memanfaatkan ide, pemahaman, pengetahuan, keterampilan, referensi dan pengalaman masingmasing profesi dalam bentuk pembagian peran dan lingkup kerja. Berdasarkan ketiga kategori inti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Pustakawan dan profesional teknologi informasi menyadari ada perbedaan profesional antarkeduanya. Tetapi mereka berusaha saling memahami hal itu, dan mengurangi perbedaan pemahaman tersebut dengan berkomunikasi untuk merumuskan kesepakatan bersama dan pembagian peran masing-masing dalam bentuk aktifitas bersama, seria menentukan batasan kerja kekhususan dalam lingkup suatu kegiatan tertentu dalam pengembangan halaman web deposit bahan pustaka di Perpustakaan Nasional RI.

---

Interaction among librarians and information technology (I) professional in this case study is gummed by media in the form of web page. In interaction, besides human being element, which consists of IT professional and Librarians, involve also other element, which is Internet technological system and commonsense pattern in the form of procedures, norms, ethics and aesthetics. In other word, Librarians interaction with IT professional at deposit materials web page development in the National Library of RI is studied with approach of social system. As a sodal system, interaction among Librarians and 17 professional in web page development, consist of social dynamics in the form of action, conflict, influence, and link among its. This research has gain to comprehend how Librarians with IT professional have holistic and naturalistic interaction, with constructivism, qualitative methodological approach. Data collecting technique conducted by snowballing sampling through unstructured interview, unobtrusive observation, and documentation study. Gathered of the data to be analyzed by constant comparative to find theme result of research. Research find 5 themes through observation, 11 themes through interview, and 8 themes through documentation study. Alliances of the theme generates 3 of core category, that is information publication result of execution of ULI No. 4 / 1990 pushing developing of deposit web page of National Library of RI; data result of execution of LILT No. 4 / 1990 in data bases of deposit web page need verification, new data input and repair on an ongoing bases. To support this process, preprogramming of database and making of interface are needed, after agreed on the problem of decrypting of data, determination of denoting / tag; determination of access point and inter relational record by IT professional and Librarians; development of web sites as target of IT professional and Librarians, opening opportunity for collaboration by exploiting idea, understanding of, knowledge, skill, experience and reference of each profession in the form of job decrypting and role taking. Pursuant to three of core categories obtained by conclusion that Librarians and IT professional realize there is difference of his professional. But they try to comprehending each other that thing, and lessen difference of the understanding by communicating to formulate agreement with divides of each role in the form of collective activities, and also determine definition work specialty in scope a certain activity in development of deposit materials web page in National Library of RI.

Abstrak :
This thesis focuses on national regulations on Small Arms and Light Weapons (SALW) and their consequences to the national security of Indonesia. It is a qualitative research with descriptive analysis using one variable, SALW affairs in Indonesia. The illicit spread of SALW in Indonesia especially in the conflict areas, such as Mollucas, Poso, Aceh and Papua causes insecurity. The proliferation of illicit SALW in Indonesia has derives from two resources; first, the internal sources, the ones stolen from TNI/Polri storage, sold by active members of TNI/Polri as well as deserters, and local producer of homemade firearms. Second, the external sources, the ones smuggled from Afghanistan, Thailand, Cambodia, Vietnam, and Philippines, through black market. As a matter of fact, state should address this issue as one of their national security agenda. Even all of element have responsibilities to creation of national security, state is the major actor in curbing the SALW illicit trafficking. In addition, SALW can not solved by individual country because it relates to transnational actors. UN has an Action Program to curbing the illicit trade of SALW, however, it will be effective if supported by national legislation. Indonesia has some laws to regulate SALW, but it is too general. The weaknesses, especially in term of operational measures, should be adjusted to the recent situation. I-low to deal with spread of SALW should be prioritized considering geopolitical aspects because Indonesia has four choke point (Malaka, Sunda, lombok and Wetar straits), and most of illicit transaction occurs in the sea territories. As conclusion, the lack of control on SALW proliferation has been exacerbating internal conflicts in Indonesia and decreasing the national security. To solve the problems, the government should work with all stakeholders (include non governmental organization) and create better domestic regulations.

Abstrak :
Pembangunan kekuatan pertahanan keamanan suatu bangsa pada umumnya akan selalu berkaitan dengan ciri-ciri spektrum perang dan damai. Pada masa damai merupakan suatu kurun waktu yang lebih panjang daripada masa perang. Pada masa damai upaya pembangunan dititik beratkan kepada faktor kesejahteraan, sedangkan faktor keamanan diupayakan secara terbatas pada tingkat pemeliharaan keamanan, penagkalan serta kewaspadaan dalam menghadapi kompetensi. pemeliharaan kekuatan dimasa damai tidaklah efisien apabila dilakukan dalam wujud pemeliharaan kekuatan besar seperti waktu perang. Oleh karena itu dimasa damai diwujudkan dengan kekuatan kecil sabagai basis bagi pengembangan kearah kekuatan yang diinginkan baik dalam keadaan bahaya maupun tidak. Pengembangan kekuatan tersebut memerlukan kekuatan cadangan yang cukup dan dibina secara terarah dan profesional. Pembangunan Hankamneg yang diarahkan pada segenap keomponen kekuatan Hankamneg harus terus dilanjutkan sesuai dengan tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) untuk mewujudkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) dengan ABRI sebagai kekuatan inti, yang berdaya tangkal tangguh serta mampu memelihara stabilitas nasional yang mantap dan dinamis, dengan senantiasa terus mewaspadai perkembangan strategis. Di bidang pembangunan komponen pendukung kekuatan Hankamneg yang meliputi sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan sarana prasarana nasional termasuk industri strategis, dikembangkan dan ditingkatkan sesuai dengan kemajuan Iptek untuk dapat didayagunakan secara nasional. Pada perkembangan pola pertahanan modern dewasa ini suatu rekayasa kekuatan cadangan pada hakikatnya dipersiapkan untuk menghadapi ancaman yang mungkin terjadi, dan dalam hal ini sebagai akibat dari ketidakpastian perkembangan lingkungan. Karena itu, ABRI perlu dibangun dengan kekuatan yang relatif kecil tetapi dapat dikembangkan menjadi kekuatan yang lebih besar melalui penyiapan bala cadangan pada keadaan damai. Dengan demikian, dalam rangka pembangunannya perlu direkayasa aset nasional yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kekuatan matra laut dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan dana pembangunan ABRI yang telah diprogramkan. Laut bagi bangsa Indonesia adalah ruang juang guna mempertahankan dan mengembangkan kehidupan. Kepentingan bangsa Indonesia di laut tercerminnya keutunan perairan yurisdiksi nasional guna memanfaatkan lautan sebagai medium perhubungan, penggalian sumberdaya maupun memproyeksikan kekuatan. Pemenfaatan sumber kekayaan alam yang terkandung di wilayah laut secara tepat bagi peningkatan kesejahteraan dan keamanan dilakukan dengan pendayagunaan aset nasional yang tersedia di bidang maritim. Dalam rangka menciptakan kemampuan Hankamneg yang memiliki daya tangkal handal perlu adanya upaya nasional terpadu yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan Hankamneg. Oleh karena itu, agar yang dilaksanakan dapat berhasil secara optimal dipersyaratkan adanya keterpaduan dalam pengelolaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan saran prasarana nasional untuk kepentingan Hankamneg antar Departemen dan Instansi pemerintah yang terkait dalam penyelenggaraan manajemennya. Upaya Hankamneg pada dasarnya merupakan suatu proses manajemen yang memadukan berbagai kegiatan dalam rangka mentransformasikan segenap potensi dan kekuatan nasional menjadi kekuatan dan kemampuan Hankamneg yang siap untuk digunakan dalam mengahadapi setiap bentuk ancaman. Agar proses manajemen sumberdaya Hankamneg tersebut selaras dengan upaya Hankamneg, maka segenap unsur baik sebagai obyek maupun subyek, metoda serta fungsi-fungsi pendayaguanaan dan pembinaannya dalam arti yang sempit harus terpadu dan terpola secara jelas dalam suatu bentuk tatanan kesisteman. Prosedur dan mekanisme, yang mewujudkan hubungan antar badan-badan pelaksana pengelola sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan sarana prasarana nasional untuk kepentingan Hankamneg perlu ada dan tegas. Untuk mewujudkan pembianaan secara terpadu diperlukan suati sistem informasi yang menghubungkan instansi-instansi terkait.

Abstrak :
Permasalahan Tesis ini adalah apa dan bagaimana bentuk Dasar Hukum dan Pelaksanaan Desentralisasi Fungsi dan Kewenangan Kepolisian terbatas kepada Satuan Preventif PPNS, Satkamling dan Satpam ? Termasuk awal dan alasan keberadaannya, perkembangannya lebih lanjut dan manfaatnya.

Tujuan Penelitian adalah bahwa Penulis ingin mengetahui bagaimana sesungguhnya penerapan Dasar Hukum itu dalam pelaksanaan Desentralisasi Fungsi dan Kewenangan Kepolisian itu, kelemahan, kegagalan dan kekurangannya, termasuk keberhasilan dan kemanfaatan sesungguhnya.

Dalam Kerangka Penulisan, pada Operasionalisasi Konsep Desentralisasi yang dilaksanakan, digambarkan dasar Hukum yang dimilikinya, bagaimana sebenarnya keberadaannya dan kekuatan Dasar Hukum itu, mendasar atau tidaknya, serta bagaimana wujud penerapannya pada Badan -penerima Dersentralisasi Fungsi dan Kewenangan Kepolisian itu.

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian eksploratif, historis melalui kepustakaan dan penuturan para akhli, para sarjana, sesepuh Polri dan fungsionaris Badan Kepolisian terbatas melalui wawancara.

Upaya Pencegahan dan pelayanan Kepolisian dalam rangka pengayoman, perlindungan dan pertolongan pada masyarakat merupakan tujuan utama, tetapi Desentralisasi belum memiliki dasar hukum yang kuat dan mendasar, sehingga mengakibatkan dalam proses tugasnya back Subjek, metode dan pengenalan dan penanganan Obyeknya belum berfungsi dengan back.

Oleh karenanya Peneliti berusaha menelusuri dimana kendala, kelemahan, kekurangan serta hal-hal apa yang menyebabkan kurang memberi Pemberdayaan dan kewibawaan pada penerima Desentralisasi itu dilapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Desentralisasi Fungsi dan Wewenang Kepolisian terbatas itu tidak berjalan dengan baik karena Badan-badan Kepolisian penerima Desentralisasi itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat, terutama pelaksana Satkamling dan Satpam. Karenanya Pemberdayaan dalam bentuk kewenangan bertindak yang kuat Kepolisian terbatas tersebut tidak dapat diharapkan.

Untuk dapat memantapkan dan meningkatkan keberhasilan dan pemberdayaan yang diharapkan, perlu segera Badan itu diberi dasar hukum yang kuat melalukan Reinventing Fungsi dan Kewenagan Kepolisian terbatas dengan baik dan menerapkan manajemen Kepolisian Modern pada Polri.

Abstrak :
Penelitian ini membahas pengembangan postur Angkatan Laut Indonesia menghadapi kejahatan transnasional. Isu ini bentuk lain dari masalah keamanan yang mengusung nilai-nilai universal terhadap masalah keamanan tidak saja ancaman kepada manusia tetapi juga negara bahkan keamanan intemasional. Laut sudah lama dijadikan sebagai sarana perdagangan dan transportasi dan komunikasi intemasional. Globalisasi yang berkembang sekarang pada awalnya di mulai dari laut. Kekuatan suatu negara dapat di ukur bagaimana suatu negara mengoptimalkan kekuatan laut dari segala dimensinya baik secara ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan dan hukum. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan Asia Pasifik terletak pada posisi pending bagi perekonomian dunia, terdapat 3 ALKI digunakan sebagai jalur perdagangan dan pelayaran internasional di kawasan Asia Pasifik dan dengan negara lain di luar kawasan. Posisi demikian rawan akan kejahatan transnasional termasuk pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan negara tetangga yang dapat dijadikan sebagai basis kejahatan internasional. Kesimpulan yang diperoleh dad penelitian ini bahwa kejahatan transnasional yang terjadi di perairan Indonesia cenderung meningkat. Beberapa diantaranya ada keterkaitan pembajakan, penyelundupan senjata dan perdagangan obat-obat berbahaya dengan terorisme maritim dalam menjalankan aksinya.Tantangan bagi kekuatan AL adalah kontrol wilayah perairan terhadap kejahatan transnasional dengan kekuatan yang dimiliki. Disamping itu kemungkinan kerjasama internasional dalam penangannya. Dilihat peran dan fungsinya TNI AL selain fungsi militer juga peran polisionil, dan diplomasi laut sebagai kepanjangan dari Politik Luar Negeri Indonesia yang dalam pelaksanaan dilapangan bersinergi satu sama lain. Perang yang dihadapi negara bukan lagi dalam bentuk serangan militer namun bagaimana memerangi masalah kejahatan transnasional yang terkait dengan isu HAM, demokrasi, lingkungan, kondisi sosial dan budaya serta masalah pelanggaran hukum dan keamanan yang melibatkan warga antar negara. Sementara itu kekuatan TNI AL yang ada sangat terbatas tidak sebanding dengan luas wilayah. Kekuatan armada RI di tahun 2003 memiliki 114 KRI + 3 pengadaan baru di tahun 2004, kapal-kapal tersebut telah berusia tua dengan persenjataan yang ketinggalan jaman. Kebijakan TNI AL untuk pengadaan kekuatannya pada tahun 2013 nanti memiliki 113 KRI dengan teknologi yang cukup baik dari yang ada. Menghadapi tugasnya di bidang keamanan laut idealnya Indonesia memiliki 171 KRI dengan penghadiran unsur patroli laut. Pengadaan tersebut disesuaikan dengan alokasi pertahanan negara yang terbatas. Menyikapi keterbatasan anggaran pengadaan program jangka pendek dilakukan pemanfaatan penduduk pesisir dan nelayan sebagai intel dalam memberikan informasi serta koordinasi lintas sektoral dalam penanganaan kejahatan transnasional. Kekuatan TNI AL yang perlu dikembangkan adalah jumlah kapal-kapal patroli, pesawat amfibi, yang tentunya dapat mempengaruhi posisi bargaining power Indonesia dalam hubungan internasional. Pada akhirnya pengembangan kekuatan TNI AL terpenting visi dan misi kebangsaan yang berorientasi maritim di segala aspek kehidupan bangsa. Dengan demikian Indonesia sebagai negara maritim yang kuat, besar, dan profesional bukan suatu impian tetapi kenyataan yang di dukung oleh semua lapisan masyarakat.

Abstrak :
Latar Belakang Dalam periode 1950-an sampai dengan 1960-an, istilah ekonomi yang sering digunakan untuk menjelaskan tentang pembangunan adalah, pertama kemampuan dari suatu negara untuk meningkatkan kapasitas ekonominya yang diukur dari pertumbuhan pendapatan nasional kotor (GNP) dan GNP perkapita. Kedua, adanya perubahan dari struktur produksi dan penyerapan tenaga kerja dari sektor pertanian kesektor industri dan jasa. Pada masa itu Sjahrir menyebutnya sebagai masa "orientasi pada GNP". Sedangkan masa setelah itu disebut dengan masa "pasca GNP", dimana persoalan tentang kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan kebutuhan pokok digunakan sebagai indikator pembangunan yang penting disamping GNP atau GNP perkapita. Dimasa orientasi pada GNP, teori-teori pertumbuhan ekonomi seperti model Harrod-Domar, Rostow dan Lewis menjadi sangat popular dan digandrungi oleh para ahli pembangunan yang mana teori-teori tersebut mefokuskan perhatian pada kemampuan untuk memobilisasi tabungan agar dapat memenuhi kebutuhan investasi yang cukup untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Diakhir masa orientasi pada GNP, para ahli ekonomi mulai meragukan tentang manfaat pertumbuhan GNP dalam pembangunan ekonomi, sebab di Negara berkembang menujukkan gejala adanya kemiskinan absolut, ketimpangan pembagian pendapatan dan pengangguran yang cenderung semakin meningkat, walaupun pertumbuhan GNP bertambah secara stabil. Hasil penyelidikan empiris dari Kusnets tentang pola kurva U yang terbalik dari hubungan antara pertumbuhan dengan pemerataan telah membarikan wawasan baru kepada para ahli ekonomi pembangunan tentang apa yang sesungguhnya terjadi, tetapi tidak tentang apa yang mungkin terjadi atau yang harus terjadi di negara-negara berkembang. Bahkan menurut Todaro masalah kemiskinan dan ketimpangan pembagian pendapatan bukan hanya merupakan hasil dari proses pertumbuhan ekonomi semata, tetapi lebih dari itu tergantung pada karakteristik dari pertumbuhan ekonomi, politik dan kelembagaan 'yang berlaku dalam membagikan hasil pertumbuhan ,pada masing-masing kelompok penduduk.