Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRACT
Lingkungan strategis bangsa Indonesia telah mendorong merosotnya solidaritas kebangsaan. Lingkungan strategis di tingkat global meliputi terjangan arus globalisasi yang telah memengaruhi pola berpikir bangsa Indonesia, khususnya generasi muda. Lingkungan di strategis tingkat regional berupa persaingan politik global negara-negara besar yang mendorong kepada konflik di Laut Cina Selatan dan Semenanjung Korea. Lingkungan strategis di tingkat nasional yakni munculnya politik identitas dan politisasi suku, agama, ras, dan aliran (SARA) untuk kepentingan politik praktis. Berbagai tantangan terhadap solidaritas tersebut mendorong gagasan untuk menjadikan Pancasila kembali sebagai pandangan hidup masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal itu didasarkan pada pertimbangan bahwa Pancasila sebagai ideologi memiliki tiga dimensi yaitu dimensi realita, dimensi ideal, dan dimensi fleksibel. Selama ini Pancasila sebagai pandangan hidup mulai ditinggalkan. Oleh karena itu, Pancasila perlu re-interpretasi dengan semangat reformasi agar bisa diterima sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan metode kualitatif dengan teknis kajian pustaka. Studi ini menyimpulkan bahwa menurunnya solidaritas kebangsaan dapat diselesaikan dengan mengembalikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.

Abstrak :
Kondisi niscaya multikultural masyarakat mendorong usaha rekonseptualisasi kewarganegaraan berbasis negara-bangsa. Kewarganegaraan berbasis negara-bangsa memiliki ketidaksesuaian dengan gerakan multikulturalisme. Penelitian ini bertujuan untuk mendorong usaha rekonseptualisasi kewarganegaraan dalam rangka menyinkronkan kondisi masyarakat multikultural dan tantangan multikulturalisme dengan negara-bangsa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Dengan pendekatan tersebut, digunakan beberapa sumber pustaka yang dianggap relevan. Informasi yang terkumpul kemudian diolah kembali melalui interpretasi yang berfokus pada pembuktian urgensi rekonseptualisasi kewarganegaraan baru sebagai usaha penyesuaian ulang dengan kondisi masyarakat multikultural dalam rangka pencapaian kompromi sosial di masyarakat. Melalui interpretasi terhadap pemikiran konsep multikulturalisme Kymlicka serta adopsi semangat gerakan kosmopolitanisme, peneliti melakukan pembuktian urgensi rekonseptualisasi kewarganegaraan baru sebagai usaha penyesuaian ulang dengan kondisi masyarakat multikultural dalam rangka pencapaian kompromi sosial di masyarakat. Kehidupan bersama masyarakat yang setara hanya dapat dicapai apabila terjadi rekognisi keanekaragaman kebudayaan masyarakat secara setara serta konstruksi solidaritas masyarakat yang bersifat inklusif melalui sebuah usaha penyesuaian ulang secara konseptual. ......The multicultural conditions of societies encourage efforts to reconceptualize nation-based citizenship, which is incompatible with the movement of multiculturalism. This research aims to encourage efforts to reconceptualize citizenship in order to synchronize the conditions of multicultural societies and the challenges of multiculturalism with nations. The method used in this research is the qualitative method. With this approach, it uses several library sources that it considers relevant. The information collected is then re-processed through an interpretation that focuses on proof of the urgency of reconceptualization of new citizenship as an attempt to re-adjust to the conditions of a multicultural society in order to a social compromise in society. Through interpretation of the thinking of the concept of multiculturalism Kymlicka as well as the adoption of the spirit of the movement of cosmopolitanism, the researchers carry out proofs of the urgence of reconception of a new citizenry as a attempt of re-adaption to the circumstances of a multicultural society with a view to achieving social compromises in the society. An equal coexistence can only be achieved by recognizing the cultural diversity of equal communities and building a social solidarity of an inclusive nature through an attempt to reconcile conceptually.

Abstrak :
Nation branding memiliki potensi untuk meningkatkan daya saing nasional. Sebagai bentuk representasi diri negara yang strategis, nation branding diharapkan dapat menciptakan reputasi kapital melalui promosi kepentingan ekonomi, politik dan sosial. Pengukuran dari nation branding telah dilakukan oleh anhold-gfk roper dengan menggunakan 6 dimensi yakni: eksport, investasi dan imigrasi, pemerintah, budaya, pariwisata, dan masyarakat. Namin, 6 dimensi dari nation branding dapat ditimbang tidak cukup untuk memperkuat daya saing bangsa. Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi dan mendiskusikan dimensi di luar 6 dimensi anholt gfk roper. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, studi ini menemukan bahwa terdapat 17 dimensi dari nation branding sebagai perluasan dari 6 dimensi milik anholt-gfk. Penelitian ini menunjukan inisiasi dari nation branding indonesia bisa dilakukan secara parsial. Integrasi, keberlangsungan, dan sinergi diperlukan untuk mengembangkan dimensi nation branding secara komprehensif sebagai landasan untuk membangun daya saing nasional.

---

Nation branding has the potential to improve national competitiveness. As a form of self-representation is a strategic country, nation branding is expected to create a reputation of capital through the promotion of economic interests, political and social. Measurement of nation branding has been done by anhold-GfK Roper using six dimensions: exports, investment and immigration, government, culture, tourism, and community. Namin, 6 dimensions of nation branding can be weighed are not enough to strengthen the nation's competitiveness. Therefore, this study explores and discusses dimensions beyond the six dimensions of GfK Roper Anholt. By using quantitative and qualitative approach, the study found that there are 17 dimensions of nation branding as an extension of the six dimensions of belonging Anholt-GfK. This study shows the initiation of the Indonesian nation branding can be done partially. The integration, sustainability, and the synergies necessary to develop a comprehensive nation branding dimension as the foundation for building national competitiveness.

Abstrak :
"The order of international relations in Asia is predominantly state-centric. It is one based primarily on absolute national sovereignty, exclusive national identity and patriotic national citizenship. This sovereignty-based or state-centered order, however, has been challenged and progressively undermined by a people-centric order that is governed by ideals of global citizenship and principles of global justice. In this people-centric order, the emergence of a new form of politics in which citizens are empowered by various non-governmental organizations that serve to define and influence world politics is envisaged. Clearly, such an order clashes with the prevailing Asian national sovereignty-based model. This book provides a systematic descriptive, explanatory and normative analysis of the clash of normative orders in Asia, and develops an analysis of Asian responses to the challenge posed by a more diffuse people-centric order and the implications this may have for global justice. The book aims to study two paradigms of political order -- a national statist sovereignty-based order and a people-centric order, analyze the conflict between two diverse political paradigms within an Asian setting, and assess the various challenges a people-centric order poses for a sovereignty-based order. It also aims to address the paucity of Asian normative thinking through a synthesis of intellectual sources and normative theories. It applies, tests, revises and develops Western normative theories of the people-centric order. It is a must read for students and researchers who are interested in the theoretical debates -- especially Asian voices -- on normative issues in Asia"--