Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Embodying modernity and nationality was a self-improvement task for fin de siècle Siamese monarchs. In post-1932 Siam, kingly bodies no longer wielded the semantic and social potency necessary to inhabit the whole of a nation. Siam required a corporeal reassignment to signify a new era. This study examines previously neglected propaganda materials the Phibunsongkhram regime produced in 1941 to recruit women for nation building, specifically, the texts supplementing Cultural Mandate 10 addressed to the Thai Sisters. I argue that with the Thai Sisters texts, the regime relocated modernization and nation building from male royal bodies onto the bodies of women. Moreover, these texts specified gendered roles in nation building and inserted nationalism into the private lives of women by framing nationbuilding tasks as analogous to self-improvement and the biological and emotional experiences of a mother. Vestimentary nation building prescribed by Mandate 10 turned popular magazines into patriotic battlegrounds where all Thai Sisters were gatekeepers and enforcement came in the form of photo spreads, advertisements, and beauty pageants. By weaving nation building into fashion and the private lives of women, the Phibunsongkhram regime made the (self-)policing of womens bodies-formerly restricted to elite women-not only essential but also fashionable and patriotic for all Thai Sisters.

Abstrak :
Bahasa dalam proses nation-building dan dekolonisasi sebuah bangsa merupakan aspek yang sangat penting, karena bahasa dapat mempengaruhi aspek-aspek lainnya, seperti ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan. Tulisan ini fokus pada kajian mengenai pengaruh bahasa terhadap proses nation-building dalam kaitannya dengan dekolonisasi Timor-Leste sebagai sebuah bangsa. Kompleksitas sejarah menyebabkan masyarakat Timor-Leste terbagi menjadi beberapa kelompok generasi dengan penguasaan bahasa yang berbeda. Berangkat dari praktik berbahasa sehari-hari yang dibedakan menjadi ranah formal dan nonformal, diketahui bahwa bahasa memiliki peranan penting dalam pembentukan identitas bangsa. Tuntutan untuk menguasai setidaknya empat bahasa: Tetum, Portugis, Inggris, dan Indonesia memiliki konsekuensi dan membuat bahasa kemudian menjadi tantangan bagi proses nation-building dan dekolonisasi Timor-Leste. Pendidikan selalu menjadi salah satu cara yang digunakan pemerintah untuk mengonstruksi identitas masyarakatnya dan bahasa adalah alat yang mendukungnya. Namun, hal yang seringkali luput dari perhatian adalah bahwa praktik berbahasa pada ranah formal dan nonformal sama sekali berbeda. Artinya, kekuatan dan kontrol terhadap proses nation-building dan dekolonisasi juga berbeda.
Language is a crucial aspect in the process of nation-building and decolonization of a nation by means of its power to influence other aspects, such as economic, politic, culture, and education. This paper focuses on the influence of language towards the nation-building process in the decolonization of Timor-Leste as a nation. The consequences of historical complexity construct several generation groups of Timorese with distinct language proficiency. Drawing from language practice in everyday life which is distinguished to formal and nonformal sphere, known that language has a significant role in the formation of national identity. The demand to be proficient at the very least in four language: Tetum, Portuguese, English, and Indonesian leads to the consequences and language subsequently becomes the challenge for nation-building and decolonization process of Timor-Leste. Education has always been used by the state to construct national identity and language is an instrument to promote the process. However, the discrepancy between formal and nonformal sphere of practicing language usually unrecognize. By which it means, the power and control towards the process is also distinctive.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya mencari jawaban mengenai sejarah yang mempengaruhi awal berdirinya sebuah negara dan faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pondasi untuk membangun negara yang kuat dalam perspektif Ibnu Khaldun ((1332-1406) dan Niccolo Machiavelli (1467-1527). Sebagai landasan teoritis, penelitian ini menggunakan teori nasionalisme dari Stevan Grosby. Dalam teori ini Grosby mengatakan, bahwa negara akan kuat jika tipologi pemerintahan yang dianut adalah tipologi monarki. Teori Grosby ini digunakan sebagai alat analisa untuk memahami empat faktor utama bangunan negara yang kuat menurut pandangan Ibnu Khaldun dan Niccolo Machiavelli. Ada kecenderungan negara-negara transisi menuju demokrasi sulit meraih keadilan dan kesejahteraan dengan menerapkan sistem Republik. Tidak sedikit kalangan di antaranya Stevan Grosby yang berpandangan bahwa Monarki system yang cocok untuk membangun negara yang kuat. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode kualitatif. Temuan data didapatkan melalui pendekatan studi kepustakaan atau library research dengan membaca, memahami, menganalisa dan menginterpretasi data-data berupa pemikiran politik negara Ibnu Khaldun yang termuat dalam karya-karyanya seperti Muqaddimah, Al-I?bar, Ta?rif bi Ibn Khaldun wa Rihlatuhu Gharban wa Syarqan serta pemikiran politik Niccolo Machiavelli yang termuat dalam The Prince, Discourse, dan The Art of War. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan sejarah awal berdirinya negara dengan pertimbangan Ashabiyah-nya Ibnu Khaldun dan nasionalismenya Niccolo Machiavelli serta menganalisa faktor-faktor utama tentang membangun negara yang kuat dari kedua tokoh tersebut. Hasil penelitian menemukan adanya kesamaan pandangan baik Khaldun maupun Machiavelli mengenai empat faktor tersebut yaitu peran agama, pemimpin yang kuat, angkatan perang sendiri bukan bayaran dan ekspansi militer. Walaupun kesamaan empat faktor ini tidak terlepas dari variasi sudut pandang dan interpretasi yang sedikit berbeda. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa pandangan Khaldun dan Machiavelli tentang empat faktor utama negara yang kuat jauh melampaui gagasan nasionalisme Stevan Grosby yang mengatakan bahwa monarki merupakan tipologi utama agar terbangunnya negara kuat.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai kesempatan baru bagi Jepang untuk memperkuat negaranya melalui branding negara dalam acara Olimpiade Tokyo 2020. Acara internasional yang mendunia seperti Olimpiade memberikan peluang yang ideal bagi Jepang untuk mendongkrak citra bangsanya dengan menampilkan aset terkuatnya ke dunia pada Olimpiade Tokyo 2020, yang menjadi aspek penting dalam meningkatkan kekuatan soft power. Dalam penelitian ini, akan dijelaskan mengenai dampak menguntungkan dengan adanya Olimpiade 1964 yang lampau. Dilanjutkan dengan persiapan dan rencana yang akan dilakukan pada Olimpiade Tokyo 2020 yang akan dilaksanakan di tahun depan. Kemudian di dalam diskusi akan dijelaskan mengenai kemajuan yang sudah dilakukan Jepang sampai saat ini, yang dapat memperkuat warisan yang dapat diingat oleh seluruh dunia. Dan mengambil kesimpulan apakah acara olahraga internasional dapat mendongkrak soft power Jepang dengan menekankan pada branding negaranya. ...... This study discusses new opportunities for Japan to approve its country through nation branding at the Tokyo 2020 Olympic Games. Mega events such as the Olympics provide an ideal opportunity for Japan to boost its countrys image by using its strongest assets for the world to see at the 2020 Tokyo Olympics, one that is important to further increase Japans soft power. In this study, the positive effect of the previous 1964 Olympics will be discussed. Followed up with the preparations and plans that will be carried out at the Tokyo 2020 Olympics, which will be held next year. In the discussion, the progress that has been made by Japan up to the present moment to further strengthen Japans legacy will also be discussed. And whether international sporting events can boost Japanese soft power by emphasizing on their nation branding.

Abstrak :
Summary "In the 1950s and 1960s most African countries gained their independence. Architecture became one of the principal means by which the young nations expressed their national identity. Parliament buildings, central banks, stadiums, convention centers, universities and independence memorials were built with often heroic and daring designs. This book investigates for the first time the relationship between architecture and nation building in Ghana, Senegal, Kenya, Côte d'Ivoire and Zambia. It features around eighty buildings with descriptive texts, photographs, site plans and selected floor plans and sections. The images, commissioned especially for this book, are contributed by renowned photographers Iwan Baan and Alexia Webster.