Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk membahas kerjasama ASEAN dalam penanggulangan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pembahasan tersebut menjadi sangat penting, karena menyangkut menjaga dan melindungi masing-masing Negara anggota ASEAN. Kepentingan ini merupakan salah satu faktor pertimbangan dalam pelaksanaan Pertemuan para Menteri tingkat ASEAN dalam penanganan Masalah Narkotika yaitu ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters AMMD . Dari pertemuan AMMD tersebut akan menghasilkan sebuah kesepakatan bersama yaitu Chaiman Statement yang diterapkan dalam national action plan masing-masing negara ASEAN khususnya dampak penerapan itu di Indonesia. Untuk mengumpulkan berbagai data sekunder dan berbagai sumber data digunakan pendekatan Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen. Untuk mengolah data sekunder tersebut digunakan metode Analisis Kualitatif. Implementasi Kerjasama Penanggulangan Lalu Lintas Perdagangan Narkoba di Negara-negara ASEAN pada umumnya berbasis pada tindakan penegakan hukum terhadap para pengedar narkoba yang menggunakan jalur darat, laut dan udara, serta terhadap penyalahguna narkoba. Di Negara-negara anggota ASEAN yang dikenal mempunyai kawasan produksi narkoba, implementasi kerjasama penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba lebih difokuskan pada upaya pembasmian terhadap penanaman opium, ganja dan produksi narkoba. mengadakan kegiatan pendidikan pencegahan, penyembuhan dan rehabilitasi terhadap para penyalahguna narkoba, terutama di kalangan remaja dan pelajar dengan melibatkan peran serta masyarakat, terutama lembaga-lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan Iingkungan kerja. Kerjasama regional dan internasional dilakukan oleh masing-masing Negara anggota ASEAN guna memperluas penggalangan sumber daya politik, ekonomi dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan masalah Narkotika dan Prekursor Narkotika.

---

ABSTRACT
The study aims to discuss ASEAN cooperation in the control of illicit traffic of Narcotics and Narcotics Precursor. The discussion becomes very important, because it involves maintaining and protecting each member country of ASEAN. This interest is one of the consideration factors in the implementation of ASEAN Ministerial Meeting in handling Narcotics Problem namely ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters AMMD . From the AMMD meeting will result in a collective agreement that is Chairman Statement which is applied in the national action plan of each ASEAN country especially the impact of that application in Indonesia. To collect various secondary data and various data sources used the approach of Library Studies and Document Studies. To process the secondary data used method of Qualitative Analysis. Implementation of Trade Drugs Trafficking in ASEAN Countries is generally based on law enforcement actions against drug traffickers using land, sea and air routes, and against drug abusers. In ASEAN member countries known to have drug production areas, the implementation of drug traffic control cooperation is more focused on eradication of opium, marijuana and drug production. Conducting prevention, healing and rehabilitation education activities against drug abusers, especially among adolescents and students by involving the participation of the community, especially educational institutions, community organizations and the work environment. Regional and international cooperation is undertaken by each ASEAN Member State to expand political, economic and technological resources to enhance the effectiveness of drug trafficking

Abstrak :
Kasus penyalahgunaan narkotika berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Salah satu kasus penyalahgunaan narkotika yang fenomenal di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat adalah pengungkapan kasus artis AP dan penelitian ini membahas tentang pemanfaatan Teknologi Sekuriti Informasi dalam pengungkapan kejahatan narkotika artis AP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pertama, regulasi yang mengatur kaitannya dengan tanaman ganja, ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanaman ganja dan zat aktifnya lainnya dikelompokkan dalam lampiran Daftar Narkotika Golongan I. kemudian diperbaharui dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, tanaman ganja dan zat aktif yang dilarang. Kedua, faktor yang menjadi penghambat pengungkapan penyalahgunaan narkotika oleh tersangka AP, antara lain : 1) Alat komunikasi yang digunakan pelaku menggunakan kode rahasia atau password, sehingga pihak penyidik menemui kesulitan dalam mengambil data-datanya; 2) Pelaku tidak kooperatif dalam memberikan informasi kepada penyidik mengenai jaringan narkobanya. Ketiga, strategi pemanfaatan teknologi sekuriti informasi dalam kejahatan narkotika artis AP oleh Polres Jakarta Barat dilakukan penyidik dengan menggunakan teknologi informasi, dengan melakukan analisa komunikasi media sosial milik tersangka dam nomor telepon seluler milik tersangka yang terdapat dalam database jaringan narkoba oleh Tim Analis Polres Jakarta Barat. ......Narcotics abuse cases are closely related to illicit drug trafficking as part of the world of international crimes. One of the most phenomenal narcotics abuse cases occurring in the jurisdiction of West Jakarta Metropolitan Police Resort is the disclosure of the case involving an artist called AP. The research discusses the use of information security technology in uncovering the narcotics crime involving AP. The research employs the qualitative approach using a case study. The results of the research reveal three points. First, the regulations governing the relationship with cannabis plants are stated in Law Number 35/2009 concerning Narcotics. Cannabis plants and other active substances are grouped in the attachment to the Narcotics List Category I. The regulation, then, is updated with the Ministry of Health Regulation Number 13/2014 concerning Changes in Narcotics Classification stating that cannabis plants and other active substances are prohibited. Second, the factors that hinder the disclosure of narcotics abuse involving AP are (i) the communication tool used by the perpetrator uses a secret code or password so that investigators have difficulty in retrieving the data and (ii) perpetrators are not cooperative in providing information to investigators about their drug network. Third, the strategy of using information security technology in uncovering the narcotics crime involving AP is carried out by investigators using information technology by analysing the suspect's social media communications and the suspect's cell phone number contained in the drug network database belongs to the police.

Abstrak :
Di Indonesia masalah kejahatan penyalahgunaan narkotika selalu menjadi masalah yang sangat kompleks dan sangat sulit untuk menyelesaikannya atau mungkin tidak akan pernah selesai, walaupun telah banyak upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk memeberantas penyalahgunaan narkotika. Salah satu bentuk upaya dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di Indonesia adalah dengan memberlakukan Undang undang baru tentang narkotika yakni UU No 35 Tahun 2009, terdapat beberapa perubahan yang terdapat di dalam UU No 35 Tahun 2009 dua diataranya adalah pemberatan ancaman hukuman pidana dan program wajib lapor bagi pengguna narkotika. Penelitian ini membahas mengenai Pandangan Rasional Seorang Pengguna Heroin Terhadap Program Wajib Lapor yang Tercantum Didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap dua orang pengguna heroin untuk menjelaskan bagaimana pandangan rasional pengguna heroin, peneliti menggunakan teori rational choice dan deterrence, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Program wajib lapor sebenarnya ditanggapi positif oleh kedua pengguna heroin yakni informan peneliti baik itu N yang belum melakukan wajib lapor, maupun E yang sudah melakukan wajib lapor. Data temuan dianalisa dengan cara menjelaskan melalui wajib lapor sebagai efek penggetarjeraan dan teori pilihan rasional. ......In Indonesia, narcotics abuse always been one of the most complex and complicated criminal problems, eventhough there have been so many rules and law from law maker to eracdicate drugs abuse. One of the real effort in the eradicate drugs abuse is law about narcotics which is UU No 35 2009, there has been two amendment which are weighting criminal penalties and obligation to report for narcotics users. This research examine about rational perspective of heroin users through the amandement of criminal penalties and obligation to report in UU No. 35 2009 about narcotics. In this research, researcher using qualitative approach by doing two interview of heroin users. For explaining how the rational perspective of the heroin users, researcher using retional choice theory and deterrence. The outcome of this research conclude that actually both of the heroin users -which is research informan- either N or E who have been doing the obligation to report. The obligation to report as a detterence for N, if we see from the effect of special detterence is not so big, because at the end of the day N does not want stop using heroin. Data are analyzing with explaining obligation to report as detterence and rational choice theory