Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bermaksud mengetahui gambaran kepolitikan NU sejak Muktamar ke-27 NU tahun 1984, yang telah memutuskan kembali ke Khittah '26 untuk tidak berpartisipasi politik secara struktural. Sejauh mana PKB yang difasilitasi oleh PBNU, telah menjadi partai politik yang signifikan melalui kekuatan massa NU dalam perolehan suara sewaktu pemilu 1999. Sejauh mana kekuatan tradisi NU sejak Khittah '26 hingga memasuki era sistem multipartai, pemilu, dan suksesi. Kemudian menganalisis prakondisi perubahan dan konflik kepolitikan NU, terutama melalui PKB dan berbagai partai pendukung lainnya, serta interaksi antara berbagai kekuatan politik dalam sukseksi kepemimpinan nasional.Dengan permasalahan penelitian tersebut, maka digunakan kerangka teori; Pertama, tradisi pesantren, yaitu nilai-nilai hubungan antara santri dan kyai, hubungan antara kyai dan politik, dalam bentuk budaya patron-klien yang bersifat paternalistik. Hubungan antara kyai dan santri, atau pemimpin NU dan pengikut tetap bersifat patron-klien, tetapi masalah pertukaran tidak hanya berbentuk materi yang ditegaskan dalam teori patron-klien. Imbalan santri terhadap kyai berupa kepatuhan dan ketaatan. Dalam hubungan kyai-santri, yang diberikan kyai tidak hanya kebutuhan hidup, tetapi juga berbagai ilmu pengetahuan dan pengajaran, terutama pelajaran agama Islam, sedangkan para santri dituntut untuk taat pada ajaran-ajaran kyai sebagai bentuk imbalan. Nilai-nilai tersebut mempengaruhi perilaku para kyai dan santri dalam berpolitik. Kedua, konflik, yaitu perbedaan pendapat, pertentangan, dan persaingan antar dua kelompok atau lebih dalam bentuk non-fisik atau fisik konflik dalam NU terjadi antara kyai, antara elite NU, dan konflik karena intervensi pemerintah. Ketiga, reformasi yang di dalamnya terdapat isu demokratisasi merupakan kondisi eksternal yang juga berpengaruh terhadap kepolitikan NU, yaitu pembentukan wadah politik NU yang kemudian bermuara terpilihnya KH. Abdurrahman Wahid sebagai presiden.Penelitian ini menggunakan metode analisis proses perkembangan politik NU dalam konteks NU sejak kembali ke Khittah '26 pada tahun 1984 sampai terpilihnya K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden tahun 1999. Untuk memperoleh data-data mengenai NU dari tahun 1984 sampai 1999, digunakan studi dokumen, wawancara, dan pengamatan. Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi NU. Unit pengamatannya adalah individu. Setelah data diperoleh kemudian dianalisis dengan mengkategorikan, mengelompokkan, dan memberi tafsiran makna-maknanya. Melalui cross check dan wawancara yang mendalam dengan key informan diharapkan diperoleh verifikasi data.Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi pesantren (Jama ah) begitu kuat mempengaruhi perilaku orang-orang NU, misalnya dalam hubungan antara kyai dan santri dalam bentuk paternalisme dan patron-klien. Hubungan antara kyai dan santri penuh dengan kepatuhan, keterikatan, kewibawaan kyai dalam hal ini kekuasaan keturunan kyai, sehingga kewibawaan dan pengaruh kyai yang dorninan sudah membudaya di NU. Oleh karena itu, dimensi individu dalam NU lebih menonjol dibandingkan dengan dimensi lembaga atau sistem.Reformasi berpengaruh terhadap organisasi (Jam'iyyah) NU. Reformasi merupakan peluang bagi NU untuk terlibat dalam percaturan politik nasional secara organisatoris. Tanpa mengesampingkan Khittah '26, bahwa secara organisasi, NU tidak boleh berpolitik maka orang-orang NU kemudian mendirikan partai politik. Ada empat partai politik yang didirikan oleh orang-orang NU, yaitu PKU, PNU, SUNI, dan PKB. Beragamnya partai politik dari orang-orang NU merupakan refleksi adanya perbedaan pandangan atau pendapat. Perbedaan pandangan yang kemudian memunculkan pluralisme merupakan suatu kenyataan. Perbedaan pandangan tersebut merupakan konflik. Konflik internal NU selain karena perbedaan pandangan juga karena perebutan kekuasaan, sumber-sumber ekonomi, dan aliansi politik.Tradisi dan konflik dalam wujud perilaku warga NU ternyata cenderung berperanan dalam kepolitikan NU, baik secara internal maupun unsur eksternal (politik nasional). Ini bisa dilihat NU dalam pemilu dan ketokohan individu Gus Dur dalam pencalonan Presiden. Sejalan dengan perubahan politik nasional, NU tetap menjadi organisasi sosial keagamaan tetapi mempunyai wadah perjuangan politik, yaitu PKB. Konflik politik nasional telah mendorong NU ke posisi puncak politik nasional dengan terpilihnya Ketua Umum PBNU sebagai Presiden.Implikasi teoritiknya adalah membangun jaringan antara tradisi pesantren, konflik internal, dan reformasi dengan isu demokratisasi yang berperan dalam kepolitikan NU. Kepolitikan NU dilihat sebagai suatu kontinuitas, pada masa Orde Baru kepolitikan NU cenderung menekankan pada level individu, sedangkan pada masa reformasi kepolitikan NU lebih pada level organisasi. Pergeseran politik tersebut karena kondisi eksternal, yaitu keadaan politik nasional juga berubah, selain peranan paham keagamaan Ahlus-sunnah walyama'ah, yang merupakan landasan berpikir dan bertindak warga NU."

"Tesis ini terdiri dari lima bab dimulai dari bab I yaitu Pendahuluan. Yang dibahas dalam bab ini meliputi : Latar Belakang, di dalamnya penulis mengungkap kembali eksistensi NU dengan cara membandingkan dengan organisasi Islam lainnya, juga diungkap pula apa sebab masyarakat sangat terikat kepada ulama' dan kyai bila dibanding keterikatan mereka pada pemimpin formalnya. Dalam bagian ini dibahas pula mengenai pondok pesantren, A1-Qur'an, Al-Hadits, Ijma' dan Qiyas dengan mengemukakan pendapat para ulama'. Masalah madzhab, perjuangan ulama' dan kyai semasa kolonial, kemerdekaan sampai saat sekarang ini juga dibahas. Mengakhiri pembahasan latar belakang ini, dikemukakan juga kaidah ushul fiqh perihal pembaharuan yang terdapat dalam tubuh NU. Perumusan Masalah Pada bagian ini penulis mencoba mencari dan mengumpulkan data-data di sekitar masalah mengapa NUJ menyatakan diri kembali ke khitah 1926, setelah lebih kurang selama 32 tahun meninggalkan khitahi 1926 dan bergerak dalam bidang politik. Penulis juga mencoba melihat pada struktur kepemimpinan NU yang terdiri dari dua bagian yaitu Syuriah dan Tanfidziyah"

"Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural dalam berbagai segi kehidupan (agama, ideologi, budaya, adat, tradisi dan sebagainya). Dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia ini kecenderungan terciptanya polarisasi ideologi juga sangat tinggi. Sehingga upaya bangsa ini untuk merumuskan konsep yang tepat dalam penataan/menata masyarakatnya secara normatif maupun secara empirik politis mengalami kesulitan.Tujuan utama dari penelitian ini ialah :1. Mengidentifikasi dan mengekplisitkan prinsip-prinsip etis (moral) mengenai penataan masyaraka yang secara implicit termuat di dalam tradisi keagamaan dan komunitas NU.2. Mensistematiskan prinsip-prinsip dasar penataan masyarakat yang hidup dalam tradisi komunitas NU.3. Mengkaji secara kritis konsistensi dan relevansi prinsip-prinsip dasar tersebut terhadap pemberdayaan ?civil society" dalam praksis politik di Indonesia.4. Menemukan pemahaman baru dalam menafsirkan fenomena kepolitikan Nahdlatul Ulama dalam praksis politik Indonesia.Pada dasarnya penelitian ini mengikuti model penelitian mengenai masalah factual. Yaitu kajian mengenai pandangan dasar, sikap dan tindakan suatu komunitas keagamaan (Nahdlatul Ulama) terhadap realitas sosial dan politik yang mengandung prinsip-prinsip moral tertentu. Karena itu diperlukan data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang menjadi fokus penelitian ini."