Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai salah satu bentuk investasi bagi investor di pasar modal, yaitu reksa dana. Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, reksa dana dapat berbentuk perseroan dan kontrak investasi kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang dibahas dalam tesis ini adalah kontrak investasi kolektif. Perkembangan positif terkait dengan industri reksa dana adalah Manajer Investasi dapat menunjuk Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) / Bank untuk melakukan pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan. Praktek yang berlaku saat ini adalah bagi nasabah yang membeli Unit Penyertaan langsung melalui Manajer Investasi akan mematuhi prinsip mengenal nasabah yang diterapkan oleh Manajer Investasi sedangkan bagi nasabah yang membeli Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) / Bank akan mematuhi prinsip mengenal nasabah yang diterapkan oleh APERD. Terdapat wacana bagi Manajer Investasi untuk wajib meminta informasi profil nasabah yang diperoleh oleh APERD dalam melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi nasabah. Apabila hal tersebut dilaksanakan, dengan demikian terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum dilakukannya perubahan atas proses penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi nasabah yang membeli melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, agar tidak bertentangan dengan apa yang telah diimplementasikan oleh Manajer Investasi maupun Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi yang bersangkutan. Dalam hal ini peran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal tidak hanya berperan dalam penyusunan akta Kontrak Investasi Kolektif tetapi juga untuk memastikan bahwa telah diaturnya perlindungan investor sebagai pemegang Unit Penyertaan dalam reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif. Tanggung jawab notaris tidak hanya termasuk pada keabsahan dan keotentikan akta yang dibuatnya tetapi juga terhadap kebenaran informasi yang dimuat dalam dokumen-dokumen terkait dengan pembentukan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut, termasuk diantaranya penerapan prinsip mengenal nasabah yang diterapkan bagi pemegang unit penyertaan reksa dana ke dalam kontrak investasi kolektif.

---

Abstract
This thesis discusses about one of the investment alternatives for investor in capital market, which is mutual fund. Mutual fund is a vehicle used by the Investment Manager to gather funds from the public for investment in a Securities Portfolio. According to Capital Market Number 8 Year 1995, mutual fund can be organized as a company and collective investment contract. The legal form that will be discussed on this thesis is collective investment contract. The positive development related with mutual fund industry is that the Investment Manager may appoint a Selling Agent / Bank to distribute the mutual fund and to do a subscription and/or redemption of a Participation Unit on behalf of the Participation Unit Holder. Current implementation is that for investor who buys a Participation Unit directly from the Investment Manager, he / she will comply the KYC Principles applied by the Investment Manager while for investor who buys a Participation Unit through the Selling Agent, he / she will comply the KYC Principles applied by the Selling Agent. There is a plan for the Investment Manager to ask on customer profile that obtained by APERD / Bank in identifying, verifying and monitoring the customer?s transaction. If this idea will be implemented, then there are several matters that need to be considered so that it will not be contradicted with what have been implemented by the Investment Manager or with the Selling Agent appointed by the Investment Manager. In this case, the role of notary as the capital market supporting professional is not only for the establishment of Collective Investment Contract but also to make sure the legal protection for investor as a Participation Unit Holder in mutual fund in form of collective investment contract. Their responsibility includes not only on the accurate and authenticity of the deed but also on the validity of the information that related with the mutual fund in form of collective investment contract, including the implementation of the KYC Principles into the deed.

Abstrak :
Pasar Modal di Indonesia sangat berkembang termasuk dengan instrumen-instrumen yang terdapat di dalamnya. Salah satu instrumen yang mengalami perkembangan adalah Reksa Dana. Reksa Dana dinilai lebih mudah untuk digunakan oleh calon investor yang masih awam akan penginvestasian. Terdapat beberapa produk yang terdapat pada Reksa Dana, salah satunya adalah Reksa Dana Terproteksi. Reksa Dana Terproteksi sendiri dinilai menjadi salah satu produk Reksa Dana yang paling aman dikarenakan dapat memberikan suatu proteksi terhadap nilai awal investasi yang dimasukkan oleh investor. Walaupun dinilai aman dan dapat memberikan proteksi kepada investor atau pemegang Unit Penyertaan, ternyata Reksa Dana Terproteksi memiliki beberapa risiko. Beberapa risiko yang dimiliki oleh Reksa Dana Terproteksi adalah risiko Nilai Aktiva Bersih yang berkurang jika investor menjual Reksa Dana Terproteksinya sebelum jatuh tempo, risiko Manajer Investasi yang tidak seratus persen menginvestasikan dana pada instrumen obligasi, dan risiko yang paling harus diantisipasi dan paling berbahaya yaitu risiko gagal bayar yang dilakukan oleh perusahaan penerbit obligasi yang dijadikan sebagai aset dasar dari Reksa Dana Terproteksi. Penulis menggunakan penelitian hukum dikarenakan landasan ilmu pengetahuannya adalah ilmu hukum. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian yang dilakukan penulis, belum terdapat pengaturan yang khusus mengatur mengenai bagaimana mekanisme penyelesaian jika terdapat kondisi gagal bayar pada produk Reksa Dana Terproteksi. Akan tetapi penyelesaian gagal bayar dapat dilakukan dengan mekanisme penyelesaian gagal bayar pada obligasi dikarenakan aset dasar pada Reksa Dana Terproteksi adalah obligasi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian perlindungan hukum bagi investor pada Reksa Dana Teproteksi. Oleh karena itu harus ada regulasi yang khusus mengatur mengenai mekanisme penyelesaian risiko pada Reksa Dana Terproteksi khususnya risiko gagal bayar. ......The capital market in Indonesia is very developed, including the instruments contained therein. One instrument that has developed is mutual funds. Mutual Funds are considered easier to use by potential investors who are new to investing. There are several products in Mutual Funds, one of which is Capital Protected Funds. Capital Protected Funds themselves are considered to be one of the safest Mutual Fund products because they can provide protection for the initial investment value entered by investors. Even though it is considered safe and can provide protection to investors or Participation Unit holders, it turns out that Capital Protected Funds have several risks. Some of the risks that are owned by Capital Protected Funds are the risk of reduced Net Asset Value if the investor sells the Capital Protected Funds before maturity, the risk of the Investment Manager not one hundred percent investing funds in bond instruments, and the risk that must be anticipated and the most dangerous, namely the risk of failure payments made by the bond issuer company which is used as the underlying asset of the Protected Mutual Fund. The author uses legal research because the basis of his knowledge is the science of law. The methodology used is a normative juridical approach. In the research conducted by the author, there are no specific regulations governing the settlement mechanism if there is a default condition on Protected Mutual Fund products. However, the settlement of default can be done with the mechanism of settlement of default on bonds because the basic asset in Capital Protected Funds is bonds. This raises the uncertainty of legal protection for investors in Capital Protected Funds. Therefore there must be regulations that specifically regulate the mechanism of risk settlement in Capital Protected Funds, especially the risk of default.

Abstrak :
Pasar Modal merupakan salah satu sektor yang turut serta mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia, dan terus berkembang dengan cepat. Pasar Modal memiliki berbagai instrumen investasi di dalamnya, salah satunya adalah Reksa Dana. Dewasa ini, Reksa Dana mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah nasabahnya. Hal ini dikarenakan Reksa Dana dinilai memiliki resiko yang tergolong rendah dan juga lebih mudah dipahami oleh investor yang tergolong awam, dibandingkan dengan instrumen-instrumen investasi lainnya di sektor Pasar Modal. Dalam prosesnya sebagai instrumen investasi, Reksa Dana pada akhirnya akan sampai ke tahap Pembubaran dan Likuidasi yang dalam hal ini dapat disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya merupakan Pembubaran dan Likuidasi yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Seluruh proses pengembalian dana kepada investor dalam tahapan Pembubaran dan Likuidasi sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya suatu sengketa. Sejumlah produk Reksa Dana yang dikeola oleh PT Minna Padi Aset Manajemen diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Pembubaran dan Likuidasi, setelah ditemukan beberapa pelanggaran dalam kegiatan transaksi produk-produk Reksa Dana tersebut. Dalam proses Pembubaran dan Likuidasi tersebut, PT Minna Padi Aset Manajemen mengaku tidak sanggup untuk mencairkan dana yang proporsional kepada para Pemegang Unit Penyertaan, dan memberikan penawaran ganti rugi yang dinilai sangat merugikan Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan tentunya meminta advokasi dari Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan hak mereka, namun hingga saat ini seluruh upaya tersebut belum membuahkan hasil yang cukup untuk mengakhiri sengketa tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap tegas yang lebih dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dan pengawas yang berwenang dalam sektor Pasar Modal, untuk menjalankan visi dan misi perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan, terkhusus Pasar Modal. Selain itu, demikian dibutuhkan pula suatu regulasi khusus yang mengatur serta memfasilitasi penyelesaian sengketa secara khusus pada bidang Reksa Dana. ......The Capital Market is one of the sectors that supports the growth of the Indonesian economy, and continues to grow rapidly. The Capital Market has various investment instruments in it, one of which is Mutual Funds. Nowadays, Mutual Funds have experienced a significant increase in the number of customers. This is because Mutual Funds are considered to have relatively low risk and are also easier to understand by investors who are classified as laymen, compared to other investment instruments in the Capital Market sector. In its process as an investment instrument, Mutual Funds will eventually reach the Dissolution and Liquidation stage, which in this case can be caused by many factors. One of them is the Dissolution and Liquidation ordered by the Otoritas Jasa Keuangan. The entire process of returning funds to investors in the Dissolution and Liquidation stage has been regulated in the applicable laws and regulations in Indonesia, but it does not rule out the possibility of a dispute. Numerous Mutual Fund products managed by PT Minna Padi Aset Manajemen were ordered by the Otoritas Jasa Keuangan to carry out Dissolution and Liquidation, after several violations were found in the transaction activities of these Mutual Fund products. In the Dissolution and Liquidation process, PT Minna Padi Aset Manajemen admitted that it was unable to disburse proportional funds to the Unit Holders, and provided compensation offers that were considered very detrimental to the Unit Holders. The Unit Holders of course asked for advocacy from the Otoritas Jasa Keuangan to get their rights, but until now all these efforts have not produced sufficient results to end the dispute. Therefore, more assertiveness is needed from the Otoritas Jasa Keuangan as the authorized regulator and supervisor in the Capital Market sector, to carry out the vision and mission of consumer protection in the financial services sector, especially the Capital Market. In addition, there is also a need for a special regulation that regulates and facilitates dispute resolution specifically in the field of Mutual Funds in Indonesia.

Abstrak :
Sejak diperkenalkannya reksa dana berbentuk KIK melalui UU No. 5 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, reksa dana berkembang sangat pesat. Reksa dana dirancang khusus bagi investor kecil dan investor yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Investor yang memiliki dana membeli saham di dalam reksa dana, kemudian dana tersebut dikelola oleh manajer investasi yang ahli dan profesional untuk mendapatkan keuntungan, dan hasil keuntungan tersebut kemudian didistribusikan kembali kepada investor. Seiring dengan krisis ekonomi yang menerpa Indonesia sejak Agustus 1997, perkembangan reksa dana juga terkena imbas dan mengalami pasang surut. Data per Januari 2002 terdapat 11 reksa dana yang dibubarkan oleh Bapepam, hal ini dikarenakan selain tidak mendatangkan keuntungan bagi investor dan berkurangnya nilai investasi, juga karena ada sebab lain yang lebih penting yaitu adanya pelanggaran peraturan pasar modal oleh manajer investasi. Dengan bubarnya reksa dana tersebut, sebagian besar investor menanggung kerugian. Sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk mengelola dana milik investor, manajer investasi merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas keputusan investasi reksa dana. Penelitian ini dilakukan untuk memberi gambaran bagaimana hubungan hukum antara manajer investasi dengan investor reksa dana serta sejauh mana tanggung jawab manajer investasi terhadap investor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Antara manajer investasi dan investor ternyata terdapat suatu hubungan pemberian kuasa. Mengenai tanggung jawab manajer investasi terhadap investor sudah diatur secara terperinci dalam UUPM, Peraturan Bapepam dan KIK.

Abstrak :
Salah satu impikasi dari prinsip syariah dalam investasi adalah kemampuan instrumen keuangan syariah dalam pasar keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perbedaan dari kinerja antara reksa dana syariah dan reksa dana konvensional pada pasar modal di Indonesia. Sebuah penilaian kinerja reksa dana dikembangkan dan dua hipotesis diajukan untuk menjawab masalah penelitian melalui pengujian menggunakan Capital Asset Pricing Model (CAPM) pada program Eviews 6. Objek yang dipilih adalah reksa dana campuran, reksa dana pendapatan tetap, dan reksa dana saham. Peneitian ini menggunakan metode standard dalam melakukan evaluasi kinerja dari reksa dana, seperti Indeks Sharpe, Indeks Treynor, dan Indeks Jensen Alpha. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja reksa dana syariah dan reksa dana konvensional. ......One of the implications of Islamic investment principles is the capability of Islamic financial instruments in the financial market. The main aim of this research is to observe the differences of performance between Islamic and conventional mutual fund in the context of Indonesian capital market. A performance asessment of mutual fund is developed and two hypothesis a proposed to answer the problem of this research through the examination using Capital Assets Pricing Model (CAPM) in Eviews 6 program. The object selected for this research are balanced mutual fund, fixed income mutual fund, and equity mutual fund. This research used standard methods in evaluating the performances of various mutual funds, such as the sharpe Index, Treynor Index, and Jensen Alpha Index. The basic finding of this paper is that conventional mutual fund performed better than Islamic Mutual fund.The findings suggest that Iggi Achsien research does not apply to Islamic mutual fund in Indonesia.