Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang definisi dari hak cipta yang diperoleh berdasarkan prinsip deklaratif. Akan tetapi, dalam Undang-Undang ini tidak tercantum definisi yang pasti tentang prinsip deklaratif tersebut yang membuat tidak adanya kepastian hukum karena akan sulit untuk menentukan siapa yang berhak memperoleh hak cipta. Tidak adanya penjelasan mengenai prinsip deklaratif secara pasti menimbulkan miskonsepsi terhadap seorang pencipta memerlukan suatu tindakan terntentu untuk melindungi ciptaannya yaitu pencatatan ciptaan. Sehingga, tidak terjamin kepastian hukum antara prinsip deklaratif dengan pencatatan ciptaan. Pesatnya perkembangan industri musik saat ini juga akan berdampak pada kegusaran pencipta suatu karya dalam hal ini pencipta musik dan/atau lagu. Dengan menggunakan metodologi hukum normatif, maka akan dijabarkan mengenai makna deklaratif dalam undang-undang hak cipta pada karya musik dan/atau lagu serta menganalisis kepastian hukum antara prinsip deklaratif dan pencatatan. Hasil dari penelitian ini yakni makna prinsip deklaratif dalam undang-undang hak cipta adalah pernah dinyatakannya suatu ciptaan ke hadapan publik. Jaminan kepastian hukum terhadap prinsip deklaratif yakni dengan adanya sanksi pidana dan perdata terhadap pelanggar hak cipta. Sebaiknya, untuk membuat prinsip deklaratif berjalan dengan efektif maka diperlukan kesadaran bagi pencipta untuk melakukan dokumentasi atau semacamnya dalam jumlah yang banyak pada saat menyatakan suatu ciptaan pertama kali sebagai bukti yang kuat jika terjadi sengketa di kemudian hari. ......Article 1 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright regulates the definition of copyright obtained based on declarative principles. However, this Law does not include a definite definition of the declarative principle which results in a lack of legal certainty because it will be difficult to determine who has the right to obtain copyright. The absence of an explanation regarding declarative principles definitely creates a misconception that an creator requires certain actions to protect his creation, namely the registration of the creation. Thus, legal certainty is not guaranteed between declarative principles and the recording of works. The current rapid development of the music industry will also have an impact on the anger of the creators of a work, in this case the creators of music and/or songs. By using the normative law methodology, it will be explained regarding the declarative meaning in copyright laws on musical works and/or songs and will analyze legal certainty between declarative principles and recording. The result of this research is that the meaning of the declarative principle in copyright law is that a work has been declared before the public. Guarantee of legal certainty against the declarative principle, namely by the existence of criminal and civil sanctions against copyright violators. Preferably, to make the declarative principle work effectively, awareness is needed for creators to carry out documentation or the like in large quantities when declaring a creation for the first time as strong evidence in the event of a dispute at a later date.

Abstrak :
Seiring dengan majunya teknologi serta globalisasi menyebabkan lahirnya peluang bagi para pelaku di Industri musik untuk menyesuaikan karya ciptanya pada era digital. Salah satunya adalah kegiatan pengaransemenan atau daur ulang suatu karya cipta lagu menjadi karya yang baru. Dalam melakukan kegiatan aransemen diperlukan adanya teknik serta keahlian yang dilakukan oleh Arranger maupun Komposer. Sebagai bentuk dari pelestarian suatu karya musik, Undang-Undang Hak Cipta menyertakan adanya Hak Eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta dimana salah satunya adalah kegiatan untuk mengaransemen sebuah karya cipta lagu. Kegiatan aransemen kemudian menjadi hak bagi para pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan daur ulang tersebut. Namun, pada Industri Musik saat ini banyak sekali pihak-pihak yang melakukan aransemen hingga mendapatkan hasil ekonomi dari karya tersebut tanpa adanya prosedur yang dilakukan sesuai dengan keberlakuan Undang-Undang Hak Cipta. Terhadap adanya karya aransemen yang lahir atas karya turunan dari sebuah ciptaan dimana karya tersebut merupakan hasil fiksasi oleh Arranger. Problematika yang mendasari penelitian ini berkaitan dengan bentuk ciptaan dari Aransemen Musik serta kedudukan Arranger sebagai Pihak utama tetapi bukan sebagai Pencipta atas adanya ketidaksesuain dalam Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis-normatif dengan data yang diperoleh dengan studi kepustakaan dan waawancara serta perbandingan dengan Undang-Undang di Amerika Serikat. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa hasil dari karya cipta aransemen merupakan ciptaan tersendiri karena lahir dari Hak Eksklusif Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta. Namun, yang menjadi problematika adalah kedudukan Arrangersebagai pihak utama yang tidak termasuk dalam Pencipta dalam Undang-Undang Hak Cipta. Kemudian adanya keterkaitan pada Hak Ekonomi serta Hak Moral dari Pencipta untuk kemudian dapat mengklasifikasikan apakah benar adanya pelanggaran Hak Cipta atau tidak. ......Along with the advancement of technology and globalization, it causes the birth of opportunities for actors in the music industry to adapt their creative works to the digital era. One of them is the activity of arranging or recycling a song into a new work. Arranging activities require techniques and expertise carried out by arrangers and composers. As a form of preservation of a musical work, the Copyright Act includes the existence of Exclusive Rights owned by the Creator and Copyright Holder where one of them is the activity to arrange a song copyrighted work. The arrangement activity then becomes the right for the parties who have the authority to recycle it. However, in the Music Industry today there are many parties who make arrangements to get economic results from the work without any procedures carried out in accordance with the enforceability of the Copyright Act. Against the existence of arrangement works that are born on derivative works of a work where the work is the result of fixation by the Arranger. The problems underlying this research relate to the form of creation of the Music Arrangement as well as the position of the Arranger as the main party but not as the Creator for the existence of inconsistencies in the Copyright Law. This research was conducted using juridical-normative research method with data obtained by literature study and interviews as well as comparison with the Law in the United States. The results of the research show that the results of the copyrighted work of arrangement is a separate creation because it was born from the exclusive rights of the creator and copyright holder. However, what is problematic is the position of Arranger as the main party that is not included in the Creator in the Copyright Act. Then there is a connection to the Economic Rights and Moral Rights of the Creator to then be able to classify whether there is a true copyright infringement or not.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang keterkaitan antara ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian. Keterkaitan yang dimaksud adalah dalam hal pembatasan jangka waktu Perjanjian Pengalihan Hak Cipta yang berakibat pada posisi para pihak dalam perjanjian. Tesis ini membahas lebih lanjut mengenai prinsip keseimbangan dalam perjanjian dan bagaimana implementasinya dalam perjanjian pengalihan Hak Cipta. Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dan bersifat deskriptif, karena kajiannya berfokus kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

This Thesis elaborates the correlation between the provisions of article 18 of Indonesia Copyright Law Number 28 of 2014 and the Principle of Freedom of Contract. The correlation refers to the term limitation of the Copyright Transfer Agreement which affect the position of the parties in the agreement. This thesis discusses further the principle of equilibrium in the agreement and how it is implemented in the Copyright transfer agreement. This research is a normative-empirical and descriptive, because the study focuses on the provisions of the legislation.

Abstrak :
Tulisan ini mengangkat masalah hukum tentang perlindungan hukum lagu daerah di Indonesia. Indonesia memiliki beragam lagu daerah dari setiap daerah yang ada di Indonesia. Lagu daerah tersebut mengandung cerita dan tradisi yang menunjukan identitas daerah asal lagu tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan penalaran deduktif. Lagu daerah dimiliki oleh Negara berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta. Hampir sebagian besar Lagu Daerah tidak diketahui penciptanya sehingga dapat dengan mudah diubah liriknya dan dibawakan ulang dengan cara yang tidak baik oleh pengguna yang tidak bertanggungjawab sehingga merusak originalitasnya. Akibatnya masyarakat tidak mengetahui secara jelas mengenai keaslian lirik lagu daerah karena tidak lagi orisinil. Lagu daerah sebagai ekspresi budaya tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan serta memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Namun hingga saat ini belum ada aturan yang jelas dalam Pengaturan mengenai Lagu Daerah ini. Peran negara sangat dibutuhkan dalam pengaturan Lagu Daerah. ...... This paper raises the legal issue regarding legal protection of the folk song in Indonesia. Indonesia has various types of folk songs from each region in Indonesia. The Folk songs are taken from songs taken. This research is normative legal research, using a statute approach, utilizing primar and secondary legal materials. Analysis of legal material is carried out using qualitative analysis, with deductive reasoning. The Folk songs provided by the State based on Article 38 of the Copyright Act. Most of the Folk Songs are unknown to the author so that they can be easily changed and re-sung in a bad way by irresponsible users, which undermines their originality. Furthermore, the local song lyrics dont know clearly about authenticity because they are no longer genuine. Folks songs to express traditional culture need to be preserved and provide benefits to the community mandated by the Cultural Progress Act. But until now there are clear rules in the Regulations concerning this Folk Song. The role of the state is very much needed in structuring Folks Songs.