Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan untuk menjabarkan tentang sistem dan konsep dari fasilitas pembiayaan pada perbankan syariah, khususnya murabahah dengan akad pelengkap wakalah. Pada Bank X Syariah disebut dengan akad murabahah bil wakalah. Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah dalam praktiknya Bank X Syariah telah menerapkan prinsip syariah secara menyeluruh dalam proses pembiayaan murabahah bil wakalah. Prosedur murabahah bil wakalah membuka kemungkinan terjadinya side streaming, yaitu pembelian barang tidak sesuai dengan tujuan awal. Hal ini membuat pelaksanaan dari pembiayaan tidak sesuai dengan akad. Penulis melakukan analisis terhadap prosedur pembiayaan murabahah dengan wakalah di Bank X Syariah dengan melihat ketentuan pada Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Metodologi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat eksploratoris, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang memuat norma hukum tertulis. Di samping meneliti bahan pustaka, penulis juga melakukan wawancara untuk dijadikan data pendukung dalam penulisan ini. Penulis melakukan analisis terhadap nasabah yang diberikan fasilitas pembiayaan murabahah bil wakalah oleh Bank X Syariah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengikatan akad murabahah dan wakalah pada Bank X Syariah dilakukan pada waktu yang bersamaan, sehingga objek pembiayaan tidak dimiliki saat dilakukan akad jual beli murabahah. Penyelesaian atas kasus side streaming oleh Bank X Syariah adalah sekedar memastikan bahwa nasabah tetap melakukan pembayaran kewajiban pengembalian hutang kepada bank hingga lunas. Sehingga pada faktanya, Bank X Syariah terkesan membiarkan nasabah melakukan kesalahan dan tidak memperbaikinya. "

"Skripsi ini membahas tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam akad murabahah. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai dua hal. Pertama, pembahasan mengenai kemungkinan kepailitan dengan akad pembiayaan murabahah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Kedua, pembahasan mengenai analisis atas putusan Mahkamah Agung terhadap kasus Bank BNI Syariah dengan PT. Jayakarta ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Aspek hukum Islam dan hukum positif yang diteliti adalah apakah nasabah yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan akad murabahah dapat dipailitkan dan bagaimana penyelesaian sengketa atas perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, data penelitian ini didapat dari studi kepustakaan yang diperoleh dan hasil wawancara dari beberapa narasumber. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) pembiayaan dengan akad murabahah dapat dipailitkan dengan ketentuan bank atau kreditor dapat membuktikan debitor tidak dapat melunasi utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, (2) Hakim Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dasar dari PT. Jayakarta Sakti dinyatakan pailit adalah tidak tercapainya upaya perdamaian yang dilakukan para pihak berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

---

This thesis discusses bankruptcy and suspension of debt payments in a murabahah agreement will be focused on two things. First, The explaination about the possibility of bankruptcy with murabahah financing agreement based on Islamic law and positive law. Secondly, the explaination on the analysis of the Supreme Court ruling on the case between Bank BNI Syariah with PT. Jayakarta Sakti in terms of Islamic law and positive law. Aspects of Islamic law and positive law which in observed, whether customers who get murabahah financing can be bankrupted and how the dispute over the case. This research is a normative juridical research, which some of the data are based on the related literatures and interviews. The results of this study stated that (1) murabahah be bankrupted by the terms of the bank or creditor, which debtor can not pay off the debt that must be paid, (2) Judges of the Commercial Court and the Supreme Court was not mistaken in applying the law, because of PT. Jayakarta Sakti has not an efforts to pay it."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbedaan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan piutang murabahah dan pendapatan murabahah terkait dengan implementasi PSAK 102 dibandingkan dengan PSAK 59 yang diterapkan oleh BMT AB. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan praktik akuntansi pada BMT AB dalam menerapkan PSAK102 pada pembiayaan murabahah sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang tepat, akurat dan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan pengguna dalam pengambilan keputusan khususnya BMT AB. Selain itu, penelitian ini juga memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengambilan data dilakukan dengan analisis dokumen dan wawancara. Analisis dijalankan dengan teknik analisis domain, taksonomi, dan komponensial. Dapat disimpulkan bahwa pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan piutang murabahah dan pendapatan murabahah yang saat ini diterapkan BMT AB lebih rendah dari yang seharusnya, jika PSAK 102 diimplementasikan.

---

This study aims to determine the differences between the implementation of PSAK 102 and PSAK 59, in terms of recognition, measurement, presentation, and disclosure of murabahah receivables and murabahah revenue, which was applied in BMT AB. It is expected that the research will contribute to improve the accounting practice at BMT AB in applying PSAK 102 to murabahah financing in order to generate precise, accurate and useful financial statements for consideration by users in decision making, especially BMT AB. Besides, this study also provides some suggestions for further research. This study used a qualitative approach with a case study type of research. Data were collected through document analysis and interviews. The analysis was conducted using domain, taxonomy, and componential analysis techniques. Based on the study results, it can be concluded that the implementation of PSAK 102 makes the recognition, measurement, presentation, and disclosure of murabahah receivables and revenue currently applied by BMT AB to be lower than they should be."

"Tesis ini meneliti transaksi Murabahah. Pihak bank Syariah menganggap transaksi ini adalah jasa pembiayaan / financing. Sedangkan Ditjen Pajak menganggap transaksi ini jual-beli antara bank dengan nasabah, yang adalah obyek PPN. Tipe penelitian ini adalah yuridis normative, dengan melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan, prinsipprinsip Syariah dan peraturan lainnya.Hasil penelitian menununjukkan Murabahah merupakan bentuk jual beli menurut hukum Islam. Karena itu transaksi Murabahah masuk menjadi obyek yang dikenakan PPN. Terjadi perubahan para pihak, sehingga Murabahah tampak semata-mata hanya perjanjian pembiayaan. Pengenaan PPN adalah pada nilai tambahnya saja, dan methode tax credit membuat tidak menimbulkan pajak berganda (non kumulasi).

---

This thesis examined Murabahah transactions. Syariah banks consider this transaction is a financing service / financing. Meanwhile, the Directorate General of Taxation considers this transaction trading between banks and customers, which is the object of VAT. This type of research is normative juridical, to conduct the analysis of the legislation, the principles of Sharia and other regulations.The research conclude Murabahah is a form of buying and selling according to Islamic law. Therefore Murabahah transactions entered into are subject to VAT object. Change the parties, so the Murabahah look solely financing agreements. The imposition of VAT is the only added value, and the tax credit method does not cause a double taxation (non-cumulative)."

"Tesis ini membahas mengenai pembiayaan Murabahah yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri (selanjutnya disebut 'BSM') kepada usaha kecil. Istilah Syariah ada sejak UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. Saat itu ada pengadaan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Bank Syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat. Pada tahun 2007, muncullah BSM. Bank Syariah menyediakan pelayanan pembiayaan untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Yang dibahas adalah pembiayaan Murabahah untuk usaha kecil. Permasalahan yang dibahas adalah implementasi pembiayaan Murabahah BSM kepada Usaha Kecil serta kendala yang dihadapi oleh BSM dalam pelaksanaan tujuan tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber primer, sekunder dan tersier serta analisis data secara kualitatif. Penelitian pun dilakukan dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan pimpinan dari BSM, yang mengetahui langsung permasalahan yang dibahas. BSM dalam memberikan pembiayaan Murabahah haruslah memenuhi prosedur bank tersebut dan menjalankan yang sesuai undang-undang serta Fatwa DSN tentang Murabahah. Transaksi yang dilakukan harus jelas secara keseluruhan. Setelah itu bank menetapkan margin atas pembiayaan tersebut. Nasabah dalam membayar kepada bank dilakukan secara angsuran. Saat ini persentase Pembiayaan Murabahah dalam BSM mencapai 70% sedangkan 30% nya adalah pembiayaan bagi hasil. Dalam persentase 70% tersebut, segmen usaha kecil mencapai 56%. BSM tidak mengalami kendala dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut. Pembiayaan usaha kecil tidak dipersyaratkan ijinijin usaha yang lengkap, cukup dengan surat usaha dari instansi seperti kelurahan dan lain-lain. Jika nasabah tidak mempunyai objek yang dapat dijaminkan untuk pembiayaan ini dapat digunakan objek yang menjadi objek pembiayaan murabahah itu sendiri. Untuk mengenai pajak, pajak dikenakan hanyalah satu kali yaitu dari supplier kepada bank yang merupakan harga pokok barang tersebut.

---

This Thesis is discusses about Murabahah financing which given by The Bank Syariah Mandiri (furthermore called 'BSM') to the small business, the term 'Syariah'had been used since Law No. 10 of 1998 concerning Banking exist and since then the banking based on Syariah principle is exist. At the beginning the first Syariah bank in Indonesia was Muamalat Bank. In 2007, The BSM founded. Syariah Bank provides services in form of financing for the empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises. The study of this Thesis is about Murabahah Financing for the small business. The problems which will be discussed by the writer is about the implementation of Murabahah Financing by BSM to the small business and the obstacles which facing by BSM in the implementation of such aim. The method which used in this research is normative legal research by using premier, secondary and tertiary data which supported by qualitative data analysis. The research data was also supported by collecting data through interviews with The leader of BSM who has the direct knowledge of the problems discussed. The BSM in giving Murabahah Financing services o the small business must fulfill the existing procedures within the bank itself, law and the 'Fatwa' of the National (Indonesia) Syariah Council concerning Murabahah Financing. Transaction must be done wholly and clearly and after that The Bank must define the margin of the financing. The customer payment to the bank performed on an installment basis. In present time, the percentage of Murabahah Financing within The BSM has reach 70% and the rest 40% is profit sharing financing. In 70% of Murabahah Financing, the small business segment is 56% and commonly The Bank Syariah Mandiri experiencing constraints in terms of licenses or warranties but has been figure out by The BSM. Regarding the letters permitting, financing small business permits are not required to complete business, but it is enough only by having business permit from the government institution (Kelurahan, etc). Regarding the warranty, if the customer doesn't have anything as a warranty then the financing object can be used as a warranty. Regarding to tax of financing, tax only charged once from the supplier to bank which is the basic price of such objec."

"ABSTRAKTesis ini dilatarbelakangi oleh adanya pemberlakuan UU Nomor 42 Tahun 2009 yang di dalamnya terkandung persamaan perlakuan pajak (tax neutrality) untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai pada transaksi kredit di bank konvensional dan transaksi pembiayaan murabahah di bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa adanya ketentuan perpajakan dengan pengaturan yang jelas dan tax neutrality yang terkandung dalam pemberlakuan UU Nomor 42 tahun 2009 dapat mempengaruhi volume transaksi murabahah pada perbankan syariah khususnya pada Bank Syariah Mandiri.Data yang digunakan dalam penelitian adalah data bulanan volume murabahah, perolehan dana pihak ketiga (DPK), dan non performing financing Bank Syariah Mandiri serta data tingkat bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dari Bank Indonesia dan tingkat suku bunga konsumtif bank konvensional (BUNGA) dari Badan Pusat Statistik. Seluruh data bulanan tersebut diambil selama kurun waktu Mei 2007 sampai dengan Februari 2013. Metode yang digunakan adalah regresi berganda dengan memanfaatkan variabel dummy karena adanya perubahan kebijakan yaitu pemberlakuan UU Nomor 42 Tahun 2009.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pemberlakuan UU Nomor 42 Tahun 2009 mempengaruhi volume transaksi murabahah pada perbankan syariah khususnya pada Bank Syariah Mandiri. Keberadaan UU tersebut mempengaruhi intersep model dan memoderasi variabel bebas lainnya (DPK, SBIS dan BUNGA) yang mempengaruhi volume murabahah.

---

ABSTRACTThe thesis was motivated by the application of Law No. 42 of 2009 that it contains equal treatment (tax neutrality) for Value Added Tax on the type of credit transactions in conventional banking and murabaha financing transactions in Islamic banking. This research aims to find out that the tax provisions by setting clear and tax neutrality inherent in the application of Law No. 42 of 2009 may affect the volume of murabaha transactions in Islamic banking in particular with Bank Syariah Mandiri.The data used in this research are monthly data of murabaha volume, the acquisition of third party fund (DPK), and non-performing financing from Bank Syariah Mandiri and data of bonus rate of Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS) from Bank Indonesia and the consumptive interest rate of conventional banks (BUNGA) from Badan Pusat Statistik. All data were taken monthly during the period from May 2007 to February 2013. The method used is multiple regression by using a dummy variable for the change in policy because of the application of Law No. 42 of 2009.Based on the results of the research concluded that the application of Law No. 42 of 2009 affect the volume of murabaha on Islamic banking in particular with Bank Syariah Mandiri. The existence of this law affects the intercept of model and moderate the other independent variables (DPK, SBIS and BUNGA) that affect the volume of murabaha."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses pembentukan pricing dalam akad murabahah serta penerapannya pada PT Bank XYM. Selain itu penelitian ini juga akan mengkaji kesesuaian antara akad murabahah yang diterapkan oleh PT Bank XYM terhadap Fatwa DSN No 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Ketentuan standar minimum Bank Indonesia.Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh PT Bank XYM sebagian besar telah sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam ketentuan tersebut, walaupun belum dapat dikatakan sempurna. Ketidaksempurnaan ini disebabkan antara lain oleh beberapa poin dalam fatwa yang dianggap tidak lagi relevan oleh PT Bank XYM, serta penerapan mekanisme pricing yang masih menimbulkan perdebatan yaitu penetapan ceiling price.

---

This study aims to explain the formulation process of pricing in a murabaha contract and its application in PT Bank XYM . In addition, this study examine the fit between murabaha contract implemented by PT Bank XYM to the DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 and Bank Indonesia's minimum standards.

This study shows that the murabaha financing undertaken by PT Bank XYM are largely in accordance with the things set out in the provision, although not yet be said to be perfect. These imperfections are caused partly by a few points in the fatwa that are considered irrelevant by PT Bank XYM , as well as the application of pricing mechanisms that give rise to a debate that is the implementation of the ceiling price."

"[ABSTRAKAkselarasi perbankan syariah di Indonesia saat ini masih melambat sehingga target pangsa pasar perbankan syariah 5% belum tercapai. Salah satu faktor yang menjadi ukuran peningkatan pangsa pasar perbankan syariah adalah jumlah pembiayaan (Murabahah) yang diberikan oleh bank syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pola anuitas dan proporsional pada pembiayaan Murabahah dan pengaruhnya terhadap pencapaian target pangsa pasar bank syariah periode Januari 2001 ? Maret 2015 sehingga menghasilkan kisaran kebijakan mark up dan Down Payment (DP) yang ideal untuk pola pembiayaan anuitas dan proporsional di Murabahah perbankan syariah dalam pencapaian target Market Share. Metode analisis yang digunakan adalah simulasi pembiayaan Murabahah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pembiayaan anuitas dan proporsional di Murabahah perbankan syariah dengan mark up bunga kredit konsumsi dan DP 10% mengalami tren kenaikan meskipun kenaikannya masih fluktuatif dari tahun 2001 hingga 2015. Pola pembiayaan anuitas dan proporsional cukup signifikan dalam merealisasikan pencapaian target Market Share perbankan syariah yang 5%. Hal ini disebabkan karena bertambahnya total profit dan total aset perbankan syariah yang disebabkan karena besaran persentase mark up bunga kredit konsumsi lebih besar dibanding dengan DP 10%.

---

ABSTRACTAcceleration of Islamic banking in Indonesia is still slowed down so the target of Islamic banking Market Share of 5% has not been met. One factor that into the size of the increase in the Market Share of Islamic banking is the amount of financing (Murabaha) provided by Islamic banks. The purpose of this study is to examine the annuity and proportionate pattern in Murabaha financing and its impact on the achievement of the target Market Share of Islamic banks the period January 2001 - March 2015 resulting in a range of mark-up and the Down Payment (DP) policy which is ideal for the financing pattern annuity and proportionate in Murabaha Islamic banking in achieving Market Share targets. The analytical method used is the simulation of Murabaha financing.The results shows that the financing annuity and proportionate pattern in Murabaha Islamic banking with a mark-up consumer credit rate and DP 10% experienced an upward trend although the increase is still volatile from 2001 to 2015. The financing annuity and proportionately pattern significant in realizing the target achievement banking Market Share sharia 5%. This is due to the increase in total profit and total assets of Islamic banking due to the percentage mark up consumer credit rate more than 10% DP, Acceleration of Islamic banking in Indonesia is still slowed down so the target of Islamic banking Market Share of 5% has not been met. One factor that into the size of the increase in the Market Share of Islamic banking is the amount of financing (Murabaha) provided by Islamic banks. The purpose of this study is to examine the annuity and proportionate pattern in Murabaha financing and its impact on the achievement of the target Market Share of Islamic banks the period January 2001 - March 2015 resulting in a range of mark-up and the Down Payment (DP) policy which is ideal for the financing pattern annuity and proportionate in Murabaha Islamic banking in achieving Market Share targets. The analytical method used is the simulation of Murabaha financing.The results shows that the financing annuity and proportionate pattern in Murabaha Islamic banking with a mark-up consumer credit rate and DP 10% experienced an upward trend although the increase is still volatile from 2001 to 2015. The financing annuity and proportionately pattern significant in realizing the target achievement banking Market Share sharia 5%. This is due to the increase in total profit and total assets of Islamic banking due to the percentage mark up consumer credit rate more than 10% DP]"