Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Topik penulisan tesis ini ditetapkan menjelang akhir tahun 1997, lebih kurang enam bulan dari era reformasi, yang ditandai dengan penggantian pucuk pimpinan negara pada bulan Mei 1998. Judul tesis " Peranan DPRD Tingkat II Dalam Pembuatan Peraturan Daerah ", dengan Studi Kasus Pada Pemerintah Kotamadya DT.II Bogor, sengaja dikedepankan untuk menggugah semangat demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, di mana issue pemberdayaan DPRD Tk.l1 merupakan fokus perhatian dalam mewujudkan demokratisasi pemerintahan daerah sebagai wujud kemandirian dalam rangka otonomi daerah. Perubahan yang melanda organisasi publik, terutama pada tingkat pemerintahan daerah, perlu diawali dengan perbaikan dalam pembuatan kebijakan publik dengan cara yang lebih demokratis agar terwujud suatu kondisi good governance pada Daerah Otonomi Tingkat II. Permasalahan yang timbul dan mengusik perhatian dan minat penulis, bagaimanakah peranan DPRD Tk.II dalam pembuatan Peraturan Daerah sebagai suatu kebijakan publik pada Daerah Tk.II, dan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi peranan tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan, ternyata pengaturan administrasi pemerintahan daerah melalui UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan penggunaan security approach dalam paket lima UU di Bidang Politik telah mengakibatkan kecilnya peranan DPRD Tk.II dalam pembuatan Peraturan Daerah, Di samping itu, penelitian yang dilakukan juga menemukan tiga faktor yang mempengaruhi terhadap peranan DPRD Tk.II dalam pembuatan Peraturan Daerah, yakni faktor partisipasi politik, pola hubungan Kepala Daerah dengan DPRD Tk.II dan faktor pemberdayaan DPRD Tk.II sebagai lembaga perwakilan rakyat pada Daerah Tingkat II Kotamadya Bogor. Sejalan dengan proses reformasi yang sedang berjalan, demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilaksanakan bersama-sama dengan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan, bahkan harus lebih mengemuka dalam masa-masa yang akan datang. Untuk mewujudkan itu semua, maka peranan DPRD Tk.II hares lebih dikuatkan dan dibebaskan agar terwujud kondisi good governance pada pemerintahan daerah.

Abstrak :
ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai implementasi pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di kota Depok. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis implementasi pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok dan menganalisis faktor penghambat dalam implementasi yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, serta dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sejumlah tahapan implementasi, tahap sosialisasi belum dilaksanakan secara optimal. Selain itu, mekanisme yang digunakan untuk pembayaran retribusi pun masih mempersulit Wajib Retribusi dalam menjalankan kewajibannya. Terdapat beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat pada saat pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Faktor penghambat tersebut menyebabkan implementasi pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang terjadi di kota Depok belum dapat berjalan dengan sempurna.

---

ABSTRACT This thesis discusses about the implementation of charge collection for fire protection's inspection in Depok Municipality. The purpose of this thesis is to analyze the implementation of collection for fire protection's inspection charge conducted by the Depok Fire Department, and also to analyze the factors restricting the conducted implementation. This research uses the qualitative approach with descriptive design. The methods used for data collection are field research and literature research, with the use of qualitative data analysis technique. The results showed that amongst the process of implementation the socialization stage has yet to be implemented optimally. Furthermore, the system used for charge payments is an adversity for payers in order to fulfill their duties. There are a number of constraints which tend to be barriers regarding charge collection for fire protection's inspection. Such barriers causes the implementation of collection for fire protection's inspection charge in Depok Municipality to occur imperfectly.

Abstrak :
Contents: Voorwoord ; Afkortingen ; Inleiding ; Decentralisatie ten tijde van de Oost indische compagnie ; Voorbereidingen tot wederinvoering der decentralisatie ; Huidige bepalingen omtrent den burgemeester ; De Burgemeester als voorzitter van den raad en van het college van B. en W. ; Verdere taak van den burgemeester ; Conclusies.

Abstrak :
Sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dikatakan mempunyai dampak yang lebih baik dalam penyampaian pelayanan publik karena pemerintah menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kedekatan ini, maka penyediaan barang publik akan sesuai dengan preferensi masyarakat, sehingga nantinya akan lebih efisien. Kedekatan ini ditunjukan oleh pengalihan berbagai tugas pelayanan publik kepada pemerintah daerah, dimana salah satunya adalah bidang pendidikan. Namun, temuan dari penelitian ini memperlihatkan bahwa proporsi belanja pendidikan yang dianggarkan oleh pemerintah daerah tidak signifikan mempengaruhi partisipasi sekolah SMP yang saat ini menjadi salah satu tujuan pemerintah dalam Wajib Belajar Sembilan Tahun. Selain itu, besaran proporsi belanja pendidikan yang dianggarkan terbukti lebih bergantung kepada besaran transfer untuk urusan pendidikan dari pusat, dibandingkan dengan kebutuhan masyarakatnya.

---

In theory, decentralization holds the promise of better provision of public goods and services that are adjusted to local needs and conditions because of the increased proximity between policy makers and their constituents, thus contributing to greater efficiency. This proximity is reflected in the transfer of various public services to local governments, including those related to education. However, this study shows that the proportion of education expenditures budgeted by local government does not significantly affect affect participation at the junior secondary level, a major component of achieving the nine-years compulsory education goal set by government. In addition, the share of the education in local govermnemt budgets is found to be strongly dependent on transfers from central government instead of being a function of the needs of local communities.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai dinamika politik perkotaan terkait preman di ibu kota. Peneliti melakukan penelitian di kawasan Blok M Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan bertujuan ekplanasi. Dengan menggunakan pendekatan politik perkotaan dan keruangan, kekerasan yang ada di daerah Blok bisa diurai dalam penelitian ini. Hasil temuan yang diperoleh adalah adanya kelompok Preman di kawasan Blok M yakni Preman Surabaya, Preman Ambon, Preman Flores, Preman Palembang, Preman Bugis-Makassar, Preman Medan dan Preman Padang. Kelompok preman ini memiliki wilayah kekuasaan tersendiri yang kemudian menjadi identitas mereka. Kemudian dalam relasi dengan pengusaha dan alat negara, aktor-aktor yang terlibat menjalin hubungan yang menggantungkan diri satu sama lain. Penelitian ini mempunyai kesimpulan bahwa hubungan yang terjalin adalah kekerasan itu sendiri dan ruang bagi produksi kekerasan. Oleh karena itu produk yang dihasilkan juga tak lepas dari kekerasan.

---

This study discusses the political dynamics of urban-related gangster in the capital. Researchers conducted the study in Blok M, South Jakarta Kebayoran Baru. The method used is qualitative and aims explaination. By using the approach of urban and spatial politics, violence in the region block can be parsed in this study. The findings obtained are a group of thugs in Blok M that Surabaya gangsters, gangsters of Ambon, gangster of Flores , gangsters of Palembang, gangsters of Bugis-Makassar, gangsters of Medan and gangsters of Padang. This gangsters have its own territory and later become their identity. Then in relation to the employer and the state apparatus, the actors involved in a relationship that interdependence. And the resume of the researche that the relationship is violence itself and the space for the production of violence. Thus the resulting product is also not free from violence.

Abstrak :
Skripsi ini membahas penegakan serta kebijakan-kebijakan yang dibuat terkait Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol di kota Depok yang dilakukan oleh para street level bureaucracy. Kebijakan yang dibuat oleh para street level bureaucracy kadangkala berbeda dengan apa yang diatur dalam peraturan dan hal tersebut dapat berdampak terhadap pelaksanaan peraturan. Penelitian ini menggunakan metodelogi socio-legal dengan mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dengan mewawancarai informan-informan yang dapat dipercaya. Tujuan penelitian ini adalah melihat bagaimana cara kerja street level bureaucracy dalam penegakan peraturan kota Depok ini. Hasil penelitian ini menyarankan pemerintah kota Depok untuk memberikan pendidikan dalam penegakan hukum kepada para street level bureaucracy serta sosialisasi peraturan yang menyeluruh agar penegakan dan pelaksanaan produk hukum dapat berjalan dengan apa yang diharapkan pada saat pembentukan peraturan tersebut. ...... This thesis discusses the enforcement and policies made by Depok City’s Local Ordinance No. 6/2008 The Monitoring And Control of Acoholic Beverages in Depok City conducted by street level bureaucracy. Policies made by the street-level bureaucracy is sometimes different from those mentioned in the rules and it can have an impact on the implementation of regulations. This research was conducted using socio-legal methodology by interviewing informants in the city. The purpose of this research is looking at how the workings of street level bureaucracy in the enforcement regulations of the city of Depok. The results of this study suggest that the government of Depok city should provide further education to law enforcement in the street-level bureaucracy and dissemination of comprehensive regulations that the enforcement and implementation of laws can run with the regulation stipulated in the Local Ordinance.

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji sejauh mana proses penciptaan pengetahuan terjadi dalam proyek kolaborasi antara Pemerintah Kota Depok dengan Universitas Indonesia, ditinjau dari tiga proyek kolaborasi yang menginterpretasikan tiga rumpun keilmuan di Universitas Indonesia. Peneliti menggunakan empat dimensi utama yang ada pada SECI Knowledge Creation model, yang diintegrasikan dengan empat elemen Ba ke setiap dimensi SECI yang berkaitan, untuk kemudian dapat diimplementasikan ke dalam konteks proyek kolaborasi, yaitu dimensi Socialization and Originating Ba, Externalization and Dialoguing Ba, Combination and Systematizing Ba, dan Internalization and Exercising Ba. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif, dengan mewawancarai berbagai pihak dari setiap tim fakultas di tiga rumpun keilmuan Universitas Indonesia dan Pemerintah Kota Depok yang terlibat secara langsung dalam proyek kolaborasi antara Universitas Indonesia dengan Pemerintah Kota Depok. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses penciptaan pengetahuan pada dua proyek kolaborasi yang menginterpretasikan Rumpun Ilmu Sosial dan Humaniora, dan Rumpun Sains dan Teknologi di Universitas Indonesia tidak memfasilitasi perputaran penuh dari proses spiral SECI Knowledge Creation Model. Di mana proses penciptaan pengetahuan yang terjadi hanya dominan pada tiga kuadran pertama. Menariknya, terdapat perbedaan pola proses penciptaan pengetahuan pada proyek kolaborasi di Rumpun Ilmu Kesehatan, di mana terlihat adanya kesinambungan dan keberlanjutan dalam proses penciptaan pengetahuan yang ideal. ......This research examines how far that the knowledge creation process occurs in collaborative projects between the Depok City Government and the Universitas Indonesia, in terms of three collaborative projects representing three scientific groups at Universitas Indonesia. Researchers use the four main dimensions in the SECI Knowledge Creation spiral model, which are integrated with the four Ba elements into each related SECI dimension, so that they can be implemented in the context of collaborative projects, namely the dimensions Socialization and Originating Ba, Externalization and Dialogueing Ba, Combination and Systematizing Ba, and Internalization and Excercising Ba. This research uses qualitative data collection techniques, by interviewing various parties from each faculty team in three scientific groups at the Universitas Indonesia and the Depok City Government who are directly involved in the collaborative project between the Universitas Indonesia and the Depok City Government. The research results show that the knowledge creation process in two collaborative projects interpreting the Social Sciences and Humanities Cluster, and the Science and Technology Cluster at the Universitas Indonesia does not provide the full spiral rotation of the SECI Knowledge Creation Model process. Where the knowledge creation process that occurs is only dominant in the first three quadrants. Interestingly, there are different patterns of knowledge creation process in collaborative projects at the Health Science Cluster, where the continuity can be seen in the ideal process of knowledge creation.