Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Analisis dalam makalah ini difokuskan pada dinamika yang terjadi pada Muhammadiyah di Indonesia baik pada masa sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Banyak perubahan penting yang terjadi pada masa sebelum kemerdekaan, terutama pada masa kepemimpinan K. H. Ahmad Dahlan, K. H. Mas Mansur, dan pada masa kepemimpinan Ki Bagus Hadikusumo. Pada masa sesudah kemerdekaan perubahan juga terjadi yang merupakan pintu awal masuknya Muhammadiyah dalam dunia politik atas gagasan Amien Rais.

---

Analysis of this paper focused on the dynamics of Muhammadiyah in Indonesia before and after the proclamation day. Important changes occurred before the Independence Day, especially at the time when K.H. Ahmad Dahlan, K.H. Mas Mansur, and Ki Bagus Hadikusumo lead Muhammadiyah. After the proclamation day, other changes occurred and Amien Rais’ notions made Muhammadiyah stepped into political scene."

"Proyek akhir ini menjelaskan upaya Muhammadiyah dalam menormalisasi kehidupan masyarakat Tamansari Yogyakarta pasca peristiwa G30S/PKI tahun 1965-1980. Muhammadiyah telah melakukan perubahan sosial bagi masyarakat Tamansari yang pernah berafiliasi dengan PKI. Muhammadiyah melakukan normalisasi agar peristiwa G30S/PKI 1965 tidak akan terulang kembali. Re-Islamisasi adalah salah satu media normalisasi Muhammadiyah yang dilakukan untuk menormalisasi masyarakat di Tamansari. Permasalahan yang diangkat dari penelitian ini yaitu, mengapa Muhammadiyah menormalisasi kehidupan masyarakat Tamansari Eks- PKI. Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis antara lain, (1) menentukan topik/ tema, heuristik (pencarian sumber), (2) kritik (kritik atau verifikasi data), (3) interpretasi (kemampuan menafsirkan sejarah yang berlandaskan teknik accepted history), (4) historiografi (rekonstruksi/ penulisan sejarah). Sumber yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber primer dan sekunder yang termuat dalam arsip, jurnal, wawancara, majalah dan buku. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, Muhammadiyah menginginkan perubahan politik dengan cara membentuk agency yang berfungsi merubah struktur sosial masyarakat PKI di Tamansari. Perubahan struktur itu dilakukan melalui tiga cara antara lain: (1) melakukan Re-Islamisasi, (2) Penggunaan dakwah humanis, (3) Pembangunan Masjid Soko Tunggal sebagai sarana ibadah umat Islam di Tamansari.

---

This final project describes Muhammadiyah's efforts to normalize PKI members after the G30S/PKI in Tamansari Yogyakarta 1965-1980. Muhammadiyah has made significant changes to the lives of former PKI who were repatriated around 1970. Muhammadiyah carried out normalization so that the 1965 G30S/PKI incident would not be repeated. ReIslamization is one of the normalization media for Muhammadiyah that was carried out on the former PKI in Tamansari. The problem raised from this research is why Muhammadiyah normalizes the former PKI in Tamansari Yogyakarta. This study uses critical historical methods, among others, (1) determining the topic/theme, heuristics (search for sources), (2) criticism (criticism or data leveraging), (3) interpretation (the ability to analyze history based on accepted techniques), (4) historiography (reconstruct tion /history writing). The sources used in this study are primary and secondary sources contained in books, journals, interviews, magazines and archives. The conclusion of this study is that Muhammadiyah wants political change by creating an agency that works to change the social structure of the former PKI in Tamansari. The changes were carried out in the following three ways: : (1) carry out re-Islamization, (2) use humanist da'wah (3) construction of the Soko Tunggal Mosque as a means of worship for Muslims in Tamansari.

"

"Muhammadiyah di Sulawesi Selatan yang berdiri pada tahun 1926 dengan ketua pertamanya adalah Haji Muhammad Yusuf Daeng Maittiro dibantu oleh beberapa orang pengurus antara lain K.H.Abdullah, Mansyur Al Yantani, Haji Muhammad tahir Cambang, Haji Jaka dan lain-lain sebagainya dengan daerah operasinya hampir seluruh daerah pedalaman di Sulawesi Selatan. Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan dan modernisasi yang dimaksudkan disini adalah timbulnya gagasan dan cita-cita baru untuk memperbaiki cara hidup dan kehidupan beragama, maupun dalam kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan, pendidikan-pengajaran dan politik memerlukan pembaharuan yang sesuai dengan kehendak dan kemajuan zaman. Muhammadiyah dengan motivasi dan pendekatan pendidikan-pengajaran, sosial dan dakwah, mengembang misi untuk memurnikan ajaran Islam dari pengaruh kepercayaan tradisionil seperti tahyul, bid'ah dan khurafat yang berakar kuat di dalam masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Gambaran dari pada kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan awal abad ke-20 merupakan tantangan bagi pemuka-pemuka agama dan ulama yang perlu segera di atasi. Agama Islam yang mereka anut sejak abad ke 17 telah banyak diliputi oleh berbagai tafsir yang telah banyak menyimpang dari sumbernya yang asli, begitu pula kehidupan umat Islam telah banyak bercampur baur dengan perbuatan syirik, bid'ah dan khurafat yang membahayaakan kesucian agama Islam. Karena itu umat Islam perlu diajuk untuk kembali kepada kemurnian cita-cita ajaran Islam yang langsung bersumber pada AI-Qur'an dan Hadits. Muhammadiyah di Sulawesi Selatan melalui pendidikan baik formal maupun non formal dapat dikatakan secara bertahap berhasil merobah pola pikir dan tindakan masyarakat muslim terutama yang menyangkut aqidah, ibadah, muamalat dan perbuatan-perbuatan yang banyak di warnai oleh tahyul, dan kemusyrikitan. Upaya tersebut dilakukan Sebagai berikut : Pertama, gerakan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan berupaya untuk mengembalikan citra umat Islam kepada kemurnian cita-cita ajaran Islam dengan memerangi kepercayaan tradisionil berupa tahyul, bid'ah, khurafat dan lain-lain sebagainya. Kedua, gerakan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan berusaha merobah pandangan dan sikap hidup masyarakat yang usang, kemudian menciptakan sistem berpikir yang bebas dari ikatan-ikatan tradisionil, kolonialisme, feodalisme dan konservatisme. Ketiga, Muhammadiyah sebagai organisasi sosial yang bertujuan untuk mengadakan pembaharuan dan modernisasi dalam bidang dakwah, pendidikan-pengajaran dan kemasyarakatan sesuai dengan tuntutan dan kehendak zamannya. Keempat, usaha-usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan yang berfokus di Makassar menjadi model di daerah-daerah lain di Indonesia bagian Timur pada umumnya dan Sulawesi Selatan khususnya. "

"Sebagai sebuah organisasi, Muhammadiyah mempunyai peran dalam gerakan antikorupsi di Indonesia. Sejak transisi reformasi 1998 sampai saat ini, Muhammadiyah telah melakukan banyak agenda dalam memperkuat gerakan antikorupsi termasuk melalui berbagai diskusi, seminar, penelitian, dan kampanye melalui talkshow radio dan televisi. Pada tahun 2006, Muhammadiyah juga mengeluarkan sebuah fatwa tarjih yang bernama Fikih Antikorupsi. Keterlibatan Muhammadiyah dalam gerakan antikorupsi kemudian digerakkan oleh Pemuda Muhammadiyah dengan program Madrasah Antikorupsinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Muhammadiyah melakukan konstruksi legitimasi dalam proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah metodologi kualitatif dengan pendekatan teori Institusionalisme Organisasional (IO) untuk melihat bagaimana konstruksi legitimasi secara internal dan eksternal (field). Secara internal, teori IO memberi kerangka legitimasi yang dikonstruksi berdasarkan pada tiga aspek, yakni kultural organisasi, struktur sosial organisasi, dan relasi kuasa di dalam organisasi. Sementara di arena keberadaan, pendekatan IO menekankan penyebaran institusi. Penelitian ini memperlihatkan bahwa secara internal, konstruksi legitimasi Muhammadiyah sangat didukung oleh faktor kultural organisasi (nilai, norma, dan aturan/tradisi), dan struktur sosial organisasi Muhammadiyah (otoritas, endorsement, propriety dan routines). Sementara di sisi relasi kuasa, terdapat pertarungan kepentingan antara kelompok progressif yang memperjuangkan gerakan antikorupsi dengan kelompok status quo dan kelompok politik yang cenderung resisten dengan gerakan antikorupsi Muhammadiyah. Sementara di arena keberadaan (field), melahirkan tiga tipologi aliansi gerakan antikorupsi, yakni aliansi strategis, aliansi programatif, dan aliansi taktis. Proses penyebaran institusi yang dilakukan Muhammadiyah cenderung melalui pendekatan mimetik dan normatif, yang menghasilkan dua pola, yakni isomorphisme dan polimorphisme.

---

As an organization, Muhammadiyah has a role in the anti-corruption movement in Indonesia. Since the democratic transition of the 1998, Muhammadiyah has carried out many agendas in strengthening the anti-corruption movement, including through discussions, seminars, research, and campaign through radio and television talk shows. In 2006, Muhammadiyah also issued a fatwa that called Fikih of Anticorruption. So far, Muhammadiyah involvement in the anticorruption movement is implemented by Pemuda Muhammadiyah with its anticorruption program.

This study aims to analys how Muhammadiyah develops the construction of legitimacy in the process of corruption eradicating in Indonesia. This research uses the qualitative methodology. To understand how the construction of legitimacy both internally and externally (field), the study uses the theory of Institutionalism Organizational (IO). Internally, IO provides a framework of legitimacy, constructed based on three aspects: the cultural of organization, social structure of the organization, and power relations within the organization. While in the field, IO emphasizes the spread and control of the institution.

This result of the study shows that internally, the construction of the legitimacy of Muhammadiyah is strongly supported by the cultural of organization factors (values, norms, and rules/traditions), and the social structure of the organization (authority, endorsement, propriety and routines). Meanwhile, the power relation within Muhammadiyah, there is a conflict of interests between "progressive groups" fighting for anti-corruption with the "status quo and the political groups" that tend to be resistant to the anti-corruption movement. In the field, there are three typologies of the anti-corruption alliance: the strategic alliance, the programatif alliance, and tactical alliances. The process of institutional control and spread of Muhammadiyah tend to go through mimetic and normative approach, which resulted in two patterns: isomorphism and polimorphism."

"Skripsi ini bertujuan untuk melihat bagaimana organisasi keagamaan mengkonstruksikan identitas kolektifnya dalam wacana pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS). Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang diajukan ke DPR RI sejak tahun 2016 dan disahkan menjadi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tahun 2022 telah mendorong berbagai kelompok masyarakat membentuk wacana PPKS, termasuk NU dan Muhammadiyah. Keduanya membangun wacana PPKS menggunakan berbagai strategi retorika yang dipublikasi melalui situs web NU.or.id dan Muhammadiyah.or.id. Wacana tidak sekedar menunjukkan pandangan organisasi, tetapi juga identitas kolektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruksionisme sosial. Teks wacana PPKS berupa artikel-artikel dalam situs web NU.or.id dan Muhammadiyah.or.id dianalisis menggunakan metode analisis tematik dan analisis retorika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NU dan Muhammadiyah mengkonstruksi identitas kolektif sebagai gerakan dakwah, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok budaya. Agama menjadi sumber utama bagi identitas kolektif. Sebagai gerakan dakwah, NU dan Muhammadiyah menyampaikan pemikiran mengenai kekerasan seksual yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Sebagai organisasi masyarakat sipil, NU lebih banyak menunjukkan aksi-aksi simbolik yang memanfaatkan modal sosial, adapun Muhammadiyah lebih banyak menunjukkan program-program yang dilakukan organisasi secara mandiri. Sebagai kelompok budaya, NU menggunakan memori kebudayaan berupa kegiatan istigasah kubra, sowan, dan pesantren untuk menggambarkan diri sebagai gerakan dakwah berbasis tradisi dan kebudayaan lokal. Adapun Muhammadiyah menggunakan memori kebudayaan berupa simbol ”kerja dakwah”, sekolah, dan kampus untuk menggambarkan diri sebagai gerakan dakwah pengabdian masyarakat.

---

This thesis aims to see how religious organizations constructed their collective identity in the discourse on sexual violence prevention and management (PPKS). The Draft of Elimination of Sexual Violence Bill (RUU PKS) which was first proposed in 2016 until it was passed as Sexual Violence Crime Bill (UU TPKS) in 2022 had encouraged various community groups to create PPKS discourse, including NU and Muhammadiyah. Both organization created the PPKS discourse by the used of various rhetorical strategies which then published on the website NU.or.id and Muhammadiyah.or.id. Those discourses not only showed organizational views, but also collective identity. This research used qualitative approach with the paradigm of social constructionism. The text of PPKS discourse in the form of articles on the websites NU.or.id and Muhammadiyah.or.id were analyzed by thematic analysis and rhetorical analysis methods. The research showed that NU and Muhammadiyah constructed collective identities as da'wah movements, civil society organizations, and cultural groups. Religion was the main source of their collective identity. As da'wah movements, NU and Muhammadiyah conveyed their ideas about sexual violence that originate from Islamic values. As a civil society organization, NU showed more symbolic actions that utilized social capital, while Muhammadiyah shows more programs that were carried out independently. As a cultural group, NU uses cultural memories in the form of istigasah kubra, sowan, and pesantren activities to described themselves as a da'wah movement based on tradition and local culture. As for Muhammadiyah used cultural memories in the form of symbol of "da’wah work", schools and campuses to described themselves as a community service da’wah movement."