Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini menitikberatkan pada pengaturan kedudukan film Soekarno dengan menggunakan Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 93/Pdt/Sus HAKCIPTA/ 2013/PN.NIAGA.JKT.PST. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian wawancara dengan tujuan untuk memperoleh data primer melalui alat pengumpul data yaitu wawancara dengan beberapa narasumber dan penelitian kepustakaan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder melalui alat pengumpul data yaitu studi dokumen. Data dalam penelitian diolah secara kualitatif yang nantinya akan menghasilkan bentuk data berupa deskriptif-analistis yang berguna untuk memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala yang ada dan analisitis berguna untuk menarik asas-asas hukum yang terdapat di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Di dalam UU Hak Cipta, sinematografi atau film merupakan salah satu komponen yang dilindungi oleh Hak Cipta. Maraknya film yang diangkat dari biografi seseorang tokoh sejarah atau tokoh terkenal menimbulkan problema yuridis yang kompleks karena film biografi yang diangkat dari pertunjukan/pagelaran merupakan sebuah hasil dari karya cipta yang sangat menarik untuk dikaji kedudukannya apakah sebagai karya cipta turunan atau tidak. Selanjutnya, dikarenakan yang menjadi obyek permasalahan disini adalah film, atau biasa disebut dengan istilah sinematografi di dalam UndangUndang Hak Cipta, maka diperlukan untuk menentukan siapa yang menjadi pencipta dalam sebuah karya film. Hal ini ditinjau dari dunia perfilman yaitu dengan melibatkan peran produser dan peran sutradara dalam pembuatan film. Hal penting lainnya yang perlu dibahas adalah mengenai pengaturan pemilihan aktor di dalam lingkup hukum Hak Cipta. Dengan menggunakan metode studi kasus pada penelitian ini, akhirnya patutlah dipertanyakan untuk putusan pengadilan dalam kasus yang diangkat mengenai ketepatan dari pertimbangan hakim dan putusan hakim pada tingkat Pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan pada Pengadilan tingkat Kasasi yaitu Mahkamah Agung. ...... This research focuses on the regulation of the movies position considered case study on first level court that the Commercial Court in Central Jakarta District Court Number: 93/Pdt/Sus HAK-CIPTA/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. The latest research is normative juridical research is research which refers to the legal norms contained in legislation and court rulings. While research method used was an interview study with the aim to obtain primary source through a source collection tool that interviews with several sources and research literature in order to obtain secondary data through a data collection tool that studies document. The source were analyzed qualitatively in which will result in the form of descriptiveanalytical source in the form that is useful to provide the source as accurately as possible about the state or existing symptoms and analisitis useful to draw legal principles contained in the applicable positive law in Indonesia. In the Copyright Act, cinematography or film is one component that is protected by Copyright. The rise of the film adaptation of the biography of someone famous historical figure or figures give rise to more complex juridical problems for the Law of Copyright because biopic adaptation of the show / performance is a result of adaptation copyrighted works. It is so interesting to discuss position of Soekarno Film. Is it derivative work or not. Furthermore, because of which became the subject matter here is a movie, or commonly referred to as cinematography in Copyright Law, it is necessary to determine who is the creator of a film. It is seen from the world of cinema is to involve the role of producer and director roles in film making. The important thing that must be explain is about choosen of actor in copyright law. By using the case study method in this study, ultimately deem questionable for a court decision in a case that raised about the accuracy of judge’s consideration and the judge's decision on the level of the first level court that the Commercial Court in Central Jakarta District Court and the Court of Cassation is the Supreme Court.

Abstrak :
Film independen adalah label yang sangat kontekstual. Penelitian ini mengkaji Buttonijo yang melakukan produksi kolektif dan distribusi alternatif yang berfokus pada film independen. Lewat studi kasus kolaborasi pembuat film independen dengan Buttonijo, peneliti berupaya menemukenali film independen dan memahami proses produksi kolektif dan distribusi alternatif yang dilakukan. Penelitian ini menemukan bahwa Buttonijo melakukan strategi komersialisasi yang tidak sesuai dengan logika pembuat film independen yaitu kemampuan untuk mempertemukan film dengan khalayaknya. Hal ini menuntut pembuat film independen untuk berstrategi secara mandiri dalam hal 1 pendanaan, 2 produksi, dan 3 pemutaran sebagai hal utama bagi pembuat film independen. Penelitian ini berargumen bahwa film independen adalah sebuah kemandirian dalam membuat film berlandaskan keadaan yang dapat dilihat lewat pilihan-pilihan yang diambil berdasarkan keadaan yang dimiliki oleh pembuat film independen. Sebagai tambahan, peran teknologi juga akan dibahas sebagai dasar logika dan praktik baik bagi Buttonijo maupun pembuat film independen. ...... Independent film is highly contextualized label. This study examines Buttonijo that does production collective and alternative distribution focusing on independent film. Through case study of collaboration between Buttonijo and independent filmmaker, this study attempts to identify independent film and understanding the process of production collective and alternative distribution that occurred. This study shows Buttonijo done commercialized strategy which does not convenient for independent filmmaker in terms of meeting their film and the audiences. This condition encourages independent filmmaker to strategize in terms of 1 funding, 2 production, 3 screening as main focus for them. This study then argues that independent film is an autonomous attempt to make film based on each condition, which could be examined through their choices. Furthermore, role of technology will also be discussed as primary base for both Buttonijo and independent filmmaker.

Abstrak :
ABSTRAK
Sebelum reformasi, film Hollywood telah mendominasi layar bioskop di Indonesia. Pasca reformasi tepatnya pada tahun 2009, pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan untuk melawan dominasi film Hollywood di dalam negeri yang tertuang dalam pasal 32 UU Perfilman No.33 Tahun 2009. Pasal tersebut mewajibkan pihak bioskop untuk menayangan film Indonesia sekurang-kurangnya 60 enam puluh persen dari seluruh jam pertunjukan film yang dimilikinya selama 6 enam bulan berturut-turut. Namun hingga sekarang, amanat tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari penguasaan layar film Hollywood yang lebih banyak dibandingkan dengan film nasional di bioskop Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan pelaksanaan pasal 32 UU Perfilman No.33 Tahun 2009 tersebut. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis, pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, pengamatan, dan studi dokumen. Hasil penelitian ini memerlihatkan ada enam faktor yang menyebabkan kegagalan pelaksanaan pasal 32 UU Perfilman No.33 tahun 2009. Hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan konsep-konsep ekonomi politik, teori kritis dan imperialisme struktural.

---

ABSTRACT
Hollywood has dominated Indonesian cinema even before the reformation took place. To fight against it, just after the reformation, Indonesian government issued the law regarding cinema screen in article 32 Film Law number 33 2009. The law obligates the cinema party to show Indonesian movies at least 60 from the whole screen for six consecutive months. But in reality, the law has been disobeyed. This can be proved by the fact that Hollywood films has dominated Indonesian screen. Therefore, this study aimed to understand the factors which caused the failure of the implementation of the act number 32 Film Law number 33 2009. This thesis adopted critical paradigm, qualitative approach and descriptive analysis. Data collection was done through deep interview, observation and document study. The result showed that there are six factors caused the failure of the article 32 Film Law number 33 year 2009 implementation. The result was analyzed by using political economy concept, critical theory and structural imperialism.