Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Eksekusi Hak Tanggungan umumnya dilakukan oleh bank melalui lelang eksekusi terhadap jaminan Hak Tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yang tidak jarang ditemui perlawanan di pengadilan terhadap proses lelang eksekusi tersebut. Skripsi ini meneliti keabsahan pelaksanaan parate eksekusi Hak Tanggungan di KPKNL melalui studi kasus perlawanan eksekusi dalam Putusan Mahkamah Agung No.2748K/Pdt/2017. Penelitian dilakukan dengan cara membedah dan menganalisis kеsеsuaian pеrtimbangan hukum (konsiderans) Majеlis Hakim ditinjau dari pеngaturan hukum dalam UU No.4 Tahun 1996 Tеntang Hak Tanggungan serta Pеraturan Mеntеri Kеuangan No. 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif berbentuk studi literatur dengan mencari referensi atas landasan teori, sumber hukum, serta data yang relevan dengan kasus yang diteliti. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (secondary data), yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, tetapi melalui studi kepustakaan dengan mengkaji dan mempelajari buku, literatur, jurnal, dan data internet. Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tercatat. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis datanya dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesalahan dalam penerapan hukum terkait lelang eksekusi yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat Judex Facti. Di lain sisi, Judex Juris melalui Putusan No.2749 K/Pdt/2017 memutus perkara sesuai dengan pengaturan pengumuman lelang yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Jo. 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang terkait dengan Pasal 44 ayat (1) PMK No. 106/PMK.06/2013.

---

The execution of Mortgage Rights is generally carried out by banks through an execution auction of Mortgage Guarantees at the State Property and Auction Service Office (KPKNL), which is not uncommon to encounter resistance in court against the execution auction process. This study examines the validity of the implementation of the Mortgage Execution Parate at the KPKNL through a case study of resistance to execution in the Supreme Court Verdict No.2748K/Pdt/2017 by dissecting and analyzing the suitability of the legal considerations (considerations) of the Court of Justice in terms of legal arrangements in Law No. 4 of 1996 Regarding Mortgage Rights and Minister of Finance Regulation No. 106/PMK.06/2013 concerning Instructions for Implementation of Auctions. This study uses a juridical-normative method in the form of a literature study by looking for references on the basis of theory, legal sources, and data relevant to the case under study. This research is a descriptive type of normative legal research. The type of data used in this study is secondary data, namely data that is not obtained directly from the field, but through literature study by reviewing and studying books, literature, journals, and internet data. The research approach used is an approach to legal systematics, namely research conducted on certain statutory regulations or registered laws. The data collection technique used is literature study, while the data analysis technique is done qualitatively. The results showed that there were errors in the application of the law related to the execution auction conducted by the Judex Facti level panel of judges. On the other hand, Judex Juris through Verdict No.2749 K/Pdt/2017 decides the case in accordance with the arrangements for the announcement of a valid auction as regulated in Article 20 paragraph (1) of Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage on Land and Objects. Objects Related to Land related to Article 44 paragraph (1) PMK No. 106/PMK.06/2013."

"Pasca krisis keuangan global tahun 2008 yang dipicu oleh subprime mortgage di Amerika Serikat, otoritas keuangan di berbagai negara semakin menyadari bahwa pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan tidak cukup hanya melalui pendekatan mikroprudensial yang ditujukan untuk menjaga tingkat kesehatan individual lembaga keuangan, namun diperlukan pengawasan dan pengaturan makroprudensial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan (Galati dan Moessner, 2014). Kebijakan makroprudensial ditujukan untuk membatasi risiko sistemik yang terjadi pada kondisi terjadinya financial distress yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi secara lebih luas (Borio, 2003). Salah satu instrumen kebijakan makroprudensial yang diterapkan oleh otoritas keuangan di berbagai negara termasuk Indonesia adalah pembatasan rasio Loan to Value (LTV). Kebijakan yang bersifat countercyclical ini ditujukan untuk mengendalikan laju pertumbuhan kredit properti. Tesis ini membahas pengaruh pembatasan rasio LTV oleh Bank Indonesia terhadap pertumbuhan kredit properti perbankan di Indonesia dengan menggunakan model Igan dan Kang (2011) dan Christ Mc Donald (2015). Perbedaannya adalah model rujukan menggunakan data panel, sementara penelitian ini menggunakan data time series. Dengan menggunakan persamaan regresi berganda (ordinary least squares), hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan kebijakan LTV yang bersifat mengetatkan pada saat pertumbuhan ekonomi sedang tinggi memiliki pengaruh signifikan dalam menahan laju pertumbuhan kredit properti lima bulan setelah kebijakan tersebut diterbitkan. Sedangkan penerapan kebijakan LTV yang bersifat melonggarkan saat pertumbuhan ekonomi sedang melambat tidak berpengaruh signifikan dalam mendorong laju pertumbuhan kredit properti.

---

After the global financial crisis triggered by the US subprime mortgage crisis in 2008, financial authorities in many countries realize that it is insufficient to only rely on microprudential aspects focusing on soundness of individual financial institutions. Supervising and regulating financial institutions also require macroprudential approach in keeping the stability of the financial system (Galati and Moessner, 2014). Macroprudential policy is intended to limit the risk of episodes of financial distress with significant losses in terms of the real output for the economy as a whole (Borio, 2003). One of macroprudential policy instruments implemented by many financial authorities including Bank Indonesia is limitation on Loan to Value ratio. This countercyclical policy is intended to control the mortgage loan growth. This thesis examines the impact of Loan to Value ratio (LTV) policy to mortgage loan growth in Indonesian banking industry by using Igan & Kang (2011) and Christ Mc Donald (2015) models. The difference is referenced models using panel data, meanwhile this study used time series data. By using multiple regression model (ordinary least squares), the study concludes that implementation of tight LTV policy during economic boom period has a significant impact on restraining mortgage loans growth five months after implementation of the policy. In contrary, loosening LTV policy during economic downturn is less significant in boosting the growth of mortgage loan."

"Pasca krisis keuangan global tahun 2008 yang dipicu oleh krisis sub-prime mortgage di Amerika Serikat, otoritas keuangan di berbagai negara semakin menyadari bahwa pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan tidak cukup hanya melalui pendekatan mikroprudensial yang ditujukan untuk menjaga tingkat kesehatan individu lembaga keuangan, namun diperlukan pengawasan dan pengaturan makroprudensial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Galati dan Moessner, 2014 . Kebijakan makroprudensial ditujukan untuk membatasi risiko sistemik yang terjadi pada kondisi terjadinya financial distress yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi secara lebih luas Borio, 2003 . Salah satu instrumen kebijakan makroprudensial yang diterapkan oleh otoritas keuangan di berbagai negara termasuk Indonesia adalah pembatasan rasio Loan to Value LTV . Kebijakan yang bersifat countercyclical ini ditujukan untuk mengendalikan laju pertumbuhan kredit properti. Tesis ini membahas pengaruh pembatasan rasio LTV oleh Bank Indonesia terhadap pertumbuhan kredit properti perbankan di Indonesia dengan menggunakan model Igan dan Kang 2011 dan Christ Mc Donald 2015 . Perbedaannya, model rujukan menggunakan data panel, sementara penelitian ini menggunakan data time series. Dengan menggunakan persamaan regresi berganda ordinary least squares , penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan kebijakan LTV yang bersifat mengetatkan pada saat pertumbuhan ekonomi sedang tinggi memiliki pengaruh signifikan dalam menahan laju pertumbuhan kredit properti lima bulan setelah kebijakan tersebut diterbitkan. Sedangkan penerapan kebijakan LTV yang bersifat melonggarkan saat pertumbuhan ekonomi sedang melambat tidak berpengaruh signifikan dalam mendorong laju pertumbuhan kredt properti.

---

After the global financial crisis triggered by the US subprime mortgage crisis in 2008, financial authorities in many countries realize that it is insufficient to only rely on microprudential aspects focusing on soundness of individual financial institutions. Supervising and regulating financial institutions also require macroprudential approach in keeping the stability of the financial system Galati and Moessner, 2014 . Macroprudential policy is intended to limit the risk of episodes of financial distress with significant losses in terms of the real output for the economy as a whole Borio, 2003. One of macroprudential policy instruments implemented by many financial authorities including Bank Indonesia is limitation on Loan to Value ratio. This countercyclical policy is intended to control the mortgage loan growth. This thesis examines the impact of Loan to Value ratio LTV policy to mortgage loan growth in Indonesian banking industry by using Igan Kang 2011 and Christ Mc Donald 2015 models. The difference is referenced models using panel data, meanwhile this study used time series data. By using multiple regression model ordinary least squares , the study concludes that implementation of tight LTV policy during economic boom period has a significant impact on restraining mortgage loans growth five months after implementation of the policy. In contrary, loosening LTV policy during economic downturn is less significant in boosting the growth of mortgage loan."