Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bersifat preskriptif, menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode perbandingan hukum dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai sumber datanya. Implementasi ketentuan pasal 33 UUD 1945 telah mengakibatkan struktur monopoli pada sektor-sektor industri yang terkait dengan essential facility. Akan tetapi, quo vadis batasan implementasinya berpotensi terjadinya penyalahgunaan posisi monopoli berupa penutupan akses kepada pelaku usaha lain sehingga berdampak pada pasar hulu maupun pasar hilir. Dalam perspektif hukum persaingan, essential facility merupakan sumber daya yang sangat penting bagi kelangsungan persaingan usaha sehingga tindakan penutupan akses atas essential facility memiliki dampak mematikan iklim persaingan. Oleh karena itu, diperlukan parameter, konsep pengaturan bahkan batasan pengecualian pemberlakuan hukum persaingan terhdap tindakan badan usaha yang memonopoli essential facility.

Abstrak :
Masuknya era globalisasi dalam bidang perdagangan merupakan titik majunya dunia persaingan dalam pasar perdagangan baik domestik maupun internasional. Dimana dalam dunia perdagangan tujuan untuk mencari keuntungan sebesarbesarnya terkadang menyebabkan munculnya tindakan anti persaingan yang salah satu diantaranya adalah tindakan monopoli. Di Indonesia tidak semua monopoli dilarang secara langsung oleh UU yang berlaku. Monopoli yang dilaksakan berdasarkan hukum adalah salah satu bentuk monopoli yang pelaksanaanya tidak dilarang. Monopoli berdasarkan hukum atau Monopoly by Law adalah pelaksanaan monopoli yang didasarkan pada pengaturan hukum tertentu. Pada umumnya monopoli berdasarkan hukum merupakan monopoli yang diberikan sebagai hak istimewa oleh negara kepada BUMN atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk untuk melaksanakan hak tersebut. Pemberian hak monopoli tersebut hanya terbatas pada produksi-produksi negara yang penting bagi hajat hidup orang banyak dan penting bagi negara. Monopoli berdasarkan hukum juga dapat berbentuk monopoli yang dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan perintah dari sebuah peraturan tertentu. Pelaksanaan monopoli berdasarkan hukum seringkali disalahartikan dan dianggap sebagai celah oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab sebagai sebuah hak untuk menguasai pasar tanpa memperhatikan hakikat awal tujuan dibentuknya pengaturan ini. Penulis berpendapat bahwa monopoli berdasarkan hukum merupakan sebuah kebijakan negara yang memang murni bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dan keberadaannya memang dibutuhkan negara. Akan tetapi pelaksanaan monopoli berdasarkan hukum tersebut harus tetap sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya agar tujuan awal dari dibentuknya monopoli berdasarkan hukum dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia. Maka dari itu pembatasan pelaksanaan monopoli berdasarkan hukum harus lebih dipertegas dan diperjelas sehingga terpisah dari pelaksanaan praktik monopoli. ......The entry of the era of globalization in trade is an advance point in the competitive world market, both domestic and international trade. Where in the world trade, in order to seek profit maximization, sometimes results in the emergence of anti-competitive actions, in which one of them is an act of monopoly. In Indonesia not all monopolies are directly prohibited by applicable law. Monopolies that is held by a certain law is allowed by Indonesia's Competitive Law, but only applicable with some requirements. Monopoly by law is based on specific legal arragement. In general monopoly by law, the privillege of monopolization granted and provided by the state to the state agency or institutions established or designated to exercise such rights. Granting monopoly rights is confined to the productions of the State that are important to the livelihood of many and important to the State itself. Statutory monopoly or monopoly by law can also be a monopoly as the implementation of a certain laws and regulations. Impelementation of the monopoly by law is often misunderstood and considered a gap by the unresponsible parties as a right to dominate the market regardless of the nature of the initial purpose of the establishment of this arrangement. The author argues that the monopoly by law is a state policy which is purely aimed at the welfare of the people of Indonesia and its presence is needed most. However, the implementation of monopoly by law or statutory monopoly should remain in line with laws and regulations that govern them so that the original purposes of the establishment of a monopoly by law can be felt by the people of Indonesia. Thus the limitation of the implementation of statutory monopoly should be more emphasized and clarified so that apart from implementing monopolistic practices.

Abstrak :
Skripsi ini berisi ulasan yuridis UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan monopoli studi kasus persaingan usaha tidak sehat pada pengiriman (outgoing) dan pengambilan (incoming) kargo dan pos di Bandara Kualanamu. Untuk itu dalam pembahasan skripsi akan dijelaskan tentang Praktik Monopoli dilihat dari perspektif Hukum Persaingan Usaha dan regulasi terkait pengiriman (outgoing) dan Pengambilan (incoming) kargo dan pos di Bandara Kualanamu. Penulisan skripsi ini mengkaji apakah telah terjadi pelanggaran Praktik Monopoli yang dilakukan oleh Angkasa Pura II telah terbukti adanya secara sah, dibuktikan dengan pemenuhan unsurunsur pada Pasal 17 UU Nomor 5 tahun 1999 sebagai pedoman dari kasus ini.
This thesis contains a juridical review of Law Number 5 the Year 1999 concerning the prohibition of monopolistic practices and monopoly case studies of unfair business competition on the outgoing and incoming cargo and post at Kualanamu Airport. For this reason, in the thesis discussion, it will be explained about Monopolistic Practices from the perspective of Business Competition Law and regulations related to outgoing and incoming cargo and post at Kualanamu Airport. The writing of this thesis examines whether there has been a violation of Monopolistic Practices committed by Angkasa Pura II that has been legally proven, as evidenced by the fulfillment of the elements in Article 17 of Law Number 5 of 1999 as a guideline for this case.