Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kajian dalam Tesis ini membahas mengenai Peran pengawasan Ombudsman RI terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Fungsi dan tugas aparatur pemerintah pada hakikatnya adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Salah satu indikator kesejahteraan adalah pemberian pelayanan publik yang baik oleh aparatur negara kepada masyarakat. Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik sebagai fokus isu tugas dan wewenang pengawasan Ombudsman RI merupakan sesuatu yang sangat esensial karena proses pelayanan sebagai interaksi antara penyelenggara negara dengan masyarakat merupakan salah satu pintu masuk bagi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Diharapkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) dapat terlaksana pelayanan publik secara optimal sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the oversight role of the Ombudsman of Republic of Indonesia public service performed by government personnel. The functions and duties of the government apparatus is essentially to provide for the welfare of the people in order to realize a just and prosperous society. One indicator of welfare is the provision of good public service to the community by the state apparatus. The low quality of public services is one of the beams that are directed to the bureaucracy of government in providing services to the community. Public service as a focus issue supervisory duties and powers of the Ombudsman of Indonesia is something that is very essential because the service process as the interaction between state officials with the public is one of the entrances to the corruption, collusion and nepotism. Hopefully, by the Act No. 37 of 2008 on the Ombudsman RI and Act No. 25 of 2009 on Public Service) can be implemented in an optimal public service so that it can benefit to the community.

Abstrak :
Effectiveness on local autonomy implementation by local government is not only measured by how far is local government has achieved optimum performance, but also by how far is its implementation carried out whether it is appropriate to the forcing norms standard and procedure. To know the performance of local autonomy carried out by local government, its needs guidance and monitoring conducted by central government. It is making efficient use much to increase community's standard of living toward a better one. therefore, this article precent various issues concerning to the implementation of guidance and monitoring by central government in local autonomy implementation.

Abstrak :
Penelitian ini membahas implementasi Media Center NTMC Korlantas Polri sebagai media informasi dan edukasi masyarakat. Dalam rangka pengaturan serta pengawasan lalulintas di Indonesia, termasuk di DKI Jakarta, Korlantas Polri mempunyai inovasi yang dinamakan Media Center National Traffic Management Center (selanjutnya disebut NTMC). Media Center NTMC merupakan pusat kendali informasi dan komunikasi yang mengintegrasikan sistem informasi di ke lima pemangku kepentingan bidang lalu lintas (Polri, Kementerian Pekerjaan Umum, Perhubungan, Perindustrian, dan Riset Teknologi). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pertama, Implementasi Media Center NTMC Korlantas Polri di DKI Jakarta sebagai media informasi dan media edukasi, direalisasikan melalui;Implementasi Fungsi Media Center melalui TV dan Radio; Implementasi Fungsi Media Center di Media Sosial;Implementasi Fungsi Media Center Melalui Website. Kedua, Faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi Media Center NTMC Korlantas Polri sebagai media informasi dan edukasi tertib berlalu lintas masyarakat di DKI Jakarta yaitu Faktor Sumber Daya Manusia dan Faktor Sarana Prasana atau Fasilitas Pendukung yang kurang. ......This research discusses the implementation of the NTMC Korlantas Polri Media Center as a medium for public information and education (case study in DKI Jakarta). In the context of regulating and supervising traffic in Indonesia, including in DKI Jakarta, Korlantas Polri has an innovation called the Media Center National Traffic Management Center (hereinafter referred to as NTMC). The NTMC Media Center is an information and communication control center that integrates information systems for the five stakeholders in the traffic sector (Polri, Ministry of Public Works, Transportation, Industry and Technology Research). This research uses qualitative methods with case study research. The results of this research explain that First, the Implementation of the National Police Traffic Corps' NTMC Media Center in DKI Jakarta as an information media and educational media, is realized through; Implementation of Media Center Functions via TV and Radio; Implementation of Media Center Functions on Social Media; Implementation of Media Center Functions via Website. Second, the factors that hinder the implementation of the NTMC Korlantas Polri Media Center as a medium for information and education on orderly traffic for the community in DKI Jakarta are the Human Resources Factor and the Insufficient Infrastructure or Supporting Facilities Factor.

Abstrak :
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta (BBPOM di Jakarta) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) berperan serta dalam pembangunan kesehatan dibidang pengawasan obat dan makanan. Dengan terjadinya perubahan lingkungan organisasi dan lingkungan luarnya, penelitian ini berupaya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi, baik lingkungan organisasinya maupun lingkungan luarnya, mengetahui sejauh mana kondisi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta dan strategi yang paling sesuai dengan dirumuskannya menjadi suatu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tahun 2003-2007. Penelitian dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta merupakan suatu penelitian operasional melalui analisis kualitatif dan kuantitatif terhadap variabel eksternal (demografi, sosiokultural, politik/hukum, teknologi, globalisasi, pemasok, pelangQ n konsumen dan pesaing) serta variabel internal (manajemen organisasi, sarana dan prasarana, manajemen somber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan manajemen sistem informasi ). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in depth interview) dengan pihak terkait dan data sekunder diperoleh dari dokumentasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta dan instansi terkait lainnya. Data primer dan sekunder dlkumpulkan oleh peneliti dan selanjutnya dianalisis hingga dirumuskan oleh peneliti bersama Tim Perumus yang ditugaskan secara konsensuslConsensus Decesion Making Group. Dokumen Rencana Strategic diperoleh setelah mendapat masukan dari forum CDMG para pembuat keputusan dan peneliti bertindak selaku fasilitatomya. Analisis dari matriks IE menempatkan posisi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta pada sel strategi pertahankan dan pellbara (hold and maintain) dengan alternatif strategi yang direkomendaslkan adalah penetrasi pasar dan pengembangan produk. Berdasarkan QSPM menunjukkan bahwa strategi penetrasi pasar perlu didahulukan. Peneliti menyarankan agar BBPOM di Jakarta segera membuat dokumen Rencana Strategis yang dilengkapi dengan tindak lanjut strategi dan Rencana Tahunan, menetapkan dasar hukumnya, sosialisasi kepada pelaksana dan instansi terkait, melaksanakan, memantau serta melakukan evaluasi berkala sehingga tetap sejalan dengan visi, misi, dan tujuan jangka panjang. Disamping itu disarankan pula untuk menetapkan capacity building infrastruktur. Lebih jauh disarankan agar BBPOM melakukan advokasi kepada Badan POM dengan melakukan sosialisasi dokumen Rencana Strategis ini. Dengan demikian diharapkan agar Badan POM dapat mendukung semua kegiatan BBPOM di Jakarta sekaligus dapat menggunakan Rencana Strategis ini sebagai salah satu upaya untuk pemantauan kinerja BBPOM melalui target pencapaiannya. Daftar bacaan : 24 (1980-2002)

---

Strategic Planning of Drug and Food Jakarta Agency (BBPOM Jakarta), of the year 2003-2007Drug and Food Jakarta Agency (BBPOM) is one technical unit of Drug and Food National Agency (Badan POM) that participates on health development as a drug and food control institution. Responding to changes of internal organ»ation and external environment, this study tried to determine internal and external environment factors that influenced BBPOM Jakarta, develop suitable strategies of BBPOM Jakarta, and furthermore to design The Strategic Plan of the year 2003 - 2007. This study, which is conducted at BBPOM Jakarta is an operational research using qualitative and quantitative approaches that examined several external variables (demography, sociocultural, regulations, technology, globalization, supplier, consumers, and competitors) and also several internal variables (organization management, facilitation, human resources management, finance management, marketing management, and information system management). Primary data were collected through in depth interview with related decision makers and institutions, secondary data were collected through related documentation, collected by researcher herself The data were analyzed and done by the researcher with the assistance of The Strategic Plan Work Team that appointed with Consensus Decision-Making Group (CDMG). The Strategic Plan was designed by CDMG decision makers. According to IE matrix, position of BBPOM is Hold and Maintain, with market penetration and product development strategic alternatives. Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) showed that market penetration should be chosen. Researcher advised the BBPOM Jakarta to follow up this Strategic Plan Document immediately with Annually Plan, established appropriate decree for the document, socialize to workers and related institutions, to set up control plan and evaluate the plan according to vision, mission, and the goal of BBPOM Jakarta. Researcher advised also to decide the capacity building of infrastructure. Furthermore it is suggested that BBPOM Jakarta should plan an advocacy activity to Badan POM to socialize the document, so that they would use it for their support to BBPOM Jakarta including as a tool for evaluating and control BBPOM Jakarta performance. References: 24 (1980 - 2002)

Abstrak :
Instalasi Farmasi di Rumah sakit perlu mendapatkan pengelolaan yang baik, karena Instalasi ini berperan penting dalam menentukan baik tidaknya pelayanan Rumah Sakit dan juga pengeluaran Rumah Sakit untuk Inslalasi ini cukup besar. Di Rumah Sakit Karya Bhakti pengeluaran untuk Instalasi Farmasi tahun 2002 sebesar 36,24 % dari total pengeluaran Rumah Sakit dan dari jumlah tersebut 46,19% adalah untuk obat, sedangkan jumlah item obat adalah 2388. Dengan jumlah investasi yang sangat besar tersebut (Rp.8.571.147.483,00) dengan jumlah item obat yang cukup banyak memerlukan suatu sistem perencanaan dan pengendalian yang akurat. Pengawasan obat dengan jumlah item yang banyak akan lebih mudah dilakukan apabila dibuat pengelompokkan obat tersebut menurut tingkat pemakaian. tingkat investasi dan tingkat kekritisannya. Sedangkan perencanaan dapat dilakukan dengan melakukan forecasting menggunakan data tahun yang lalu. Penelitian ini dilakukan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Karya Bhakti dan merupakan penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan operation research. Melalui pendekatan kualitatif diharapkan diperoleh informasi tentang manajemen Farmasi, khususnya perencanaan dan pengendalian, sedangkan dengan operation research didapatkan bahwa dengan suatu jumlah persediaan yang optimal akan mengeluarkan biaya yang lebih rendah dan sekaligus dapat mengoptimalkan pelayanan. Objek yang akan diteliti adalah obat golongan antibiotik, karena obat golongan ini banyak dipakai 30,55 % dari total pemakaian obat dan investasi untuk obat ini cukup besar yaitu 24,05 % dari total investasi obat selama tahun 2002. Dilakukan Analisis ABC indeks la-ids untuk obat golongan ini dan dihitung prakiraan jumlah kebutuhan bulan Januari, Februari dan Maret 2003 untuk antibiotik kelompok A dalam analisis ABC indeks kritis dengan metode Simple Exponential Smoothing dengan at = 0.3 dan patokan penghitungan adalah MAD. Selanjutnya dibandingkan dengan perencanann yang dilakukan Rumah Sakit dengan uji peringkat bertanda Wilcoxon. Untuk antibiotik kelompok A juga dilakukan perhitungan jumlah pemesanan optimal (Economic Order Quntity) serta perhitungan frekuensi pemesanan optimal. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diketahui bahwa Instalasi Farmasi Rumah Sakit Karya Bhakti dalam melakukan perencanaan memakai metode Moving Average dan pemesanan dengan Order Cyrcie System namun tidak diperoleh alasan yang jelas mengenai pemilihan metode ini. Dari analisis ABC indeks kritis diperoleh 15 item antibiotik yang terrnasuk kelompok A, 44 kelompok B dan 148 kelompok C. Ke-15 item antibiotik yang termasuk kelompok A tersebut merupakan 35,90 % dari total pemakaian dan 28,46 % dari total investasi. Hasil forecasting terhadap kelompok A setelah dibandingkan dengan perencanaan yang dibuat Rumah Sakit ternyata tidak ada perbedaan yang bermakna. Sedangkan dari perhitungan jumlah pemesanan optimal yang apabila dihitung total cost nya dan dibandingkan dengan yang dilakukan RS didapatkan bahwa yang total cost dengan Cara yang dilakukan peneliti hanya 0,36 kali total cost yang dilakukan Rumah Sakit. Frekuensi pemesanan optimal yang dapat dilakukan untuk setiap item antibiotik berkisar antara 36 - 61 kali/tahun, dimana rata ratanya adalah 47,46 kali dan standar deviasi 7,78. Mengacu pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan melakukan pengelompokkan antibiotik menurut analisis ABC indeks kritis dapat mempermudah pengawasan karena dapat ditentukannya prioritas pengawasan, untuk itu disarankan kepada Rumah Sakit Karya Bhakti untuk membuat pengelompokkan semua obat menurut analisis ABC indeks kritis untuk memudahkan pangawasan, Dari hasil forecasting yang dilakukan dan setelah di uji ternyata tidak ada perbedaan yang bermakna dengan yang telah dilakukan Rumah Sakit, artinya metode perencanaan yang dilakukan Rumah Sakit telah cukup baik, disarankan untuk dipertahankan. Total cost yang dilakukan peneliti dengan metode Economic Order Quantity lebih ekonomis dibanding Rumah Sakit (36 %). Frekuensi pemesanan optimum sebaiknya dilakukan Rumah Sakit karena akan menekan biaya dan juga mengurangi jumlah persediaan. Kepustakaan : 25 (1980 - 2002)

---

Planning Analyses and Medicine Control on Pharmaceutical Instalation at Karya Bhakti Hospital in 2003Pharmaceutical instalation deserve good management because this instalation have an important role in determining the quality of service in the hospital and the cost of this instalation is quite high indeed. In Karya Bhakti hospital on 2002, the cost of this instalation is about 36.24% of total cost of the hospital from such amount 46.19% is paid for 2.388 items of medicine. Referring a large amount of such invest beside a large number of medicine (Rp.8.571.147.483,00), the accurate planning and control system is required. Managing of large number of medicine could be simplified by grouping the medicine according to level of use, level of invest and level of critical point. Therefore, the planning could be clone by forecasting using the last data. This research was conducted in pharmaceutical instalation of Karya Bhakti Hospital by qualitative and quantitative approach with operation research. By qualitative approach, we expect the information about pharmaceutical management especially planning and control. More over, operation research could be define that optimal amount of stock would cost less even optimize the service. Object the research are antibiotics, because the using of this kind of medicine is 30.55% of total number of all kind of medicine and the invest of antibiotics is quite large number, namely 24.05% of total invest all kind of medicine a long 2002. Critical index ABC analyses is carried out. Requirement in January, February and March 2003 have been estimated for A group of antibiotics by this analyses using Simple Exponential Smoothing method with a = 0.3 and calculation point is MAD. Furthermore, the value were compared with the data of planning which done by the hospital by wilcoxon signed ranks test. Economic order quantity and economic order frequency have been calculated. The result showed that pharmaceutical instalation in Karya Bhakti hospital, planning was carried out by Moving Average Method, meanwhile ordering was carried out by Order Cycle System, unfortunately there are no definitive reason in choosing these methods. Critical index ABC analyses found that 15 items of antibiotics were belonging A groups, 44 were belonging B groups and 148 were belonging C groups. All of 15 items of antibiotics belonging A groups were 35.90% of total using and 28.46% of total invest. The result of forecasting to A groups compared with planning carried out by hospital showed no significant difference. Meanwhile, calculation of economic order quantity by calculating total cost and compared with those carried out by hospital showed 0.36 times of total cost. Frequency of optimal order for each items of antibiotics is 36-61 times/year with average 47.46 times and standard of deviation 7.78. The data showed that grouping the antibiotics according to critical index ABC analyses could simply the controlling because the priority of controlling could be determined. Therefore, it could be adviced to the Karya bhakti hospital to grouping all the medicine according to the critical index ABC analyses. The result of forecasting and test showed no significant difference with those carried out by the hospital. It meaned that planning method carried out by hospital is good enough and could be continued. Total cost that was done by researcher by economic order quantity more economic compared by hospital was done (36%). Optimal order frequency better be deducted by hospital because it decreased the cost and amount of stock. Bibliography : 25 (1980-2002)

Abstrak :
Usaha untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit meliputi beberapa faktor yang harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. Ketersediaan obat di rumah sakit merupakan salah satu faktor yang penting, karena obat merupakan salah satu faktor dalam proses penyembuhan, pemulihan dan penyelamatan jiwa penderita. Pengendalian persediaan obat menjadi salah satu kunci utama dalam proses pelayanan kesehatan di rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah manajemen Rumah sakit Polpus RS Sukanto dalam pengendalian persediaan obat di Instalasi Bedah Sentral telah optimal dilaksanakan, serta mengidentifikasi persediaan obat dengan cara melihat besarnya nilai investasi, volume pemakaian, berikut nilai kritisnya, dan identifikasi obat berdasarkan nilai Vital, Esensial dan Normal dari setiap obat. Penelitian bersifat studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif, Metode yang dipakai adalah diskriptif analitik dengan cara menggambarkan kondisi manajemen Rumah Sakit dan manajemen persediaan obat berdasarkan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif untuk Analisis ABC, Analisis ABC Indeks kritis dan TEN dengan menggunakan data penggunaan obat periode Januari 2001 - Desember 2001. Populasi penelitian terdiri dari 70 jenis obat. Data primer dikumpulkan dengan wawancara kualitatif, observasi dan kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan mingguan, bulanan, dan tahunan. Dari hasil penelitian didapat bahwa manajemen persediaan obat di Instalasi Bedah Sentral RS Polpus RS Sukanto belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari adanya keterlambatan operasi karena keterlambatan obat di Instalasi Bedah Sentral. Faktor yang menyebabkan tidak optimalnya manajemen adalah sumber daya manusia yang kurang khususnya Kasubbid penunjang medis dan Ka Instalasi Farmasi dalam perencaanaan. Dari hasil penelitian terhadap 70 jenis obat yang dipergunakan di instalasi bedah sentral didapatkan obat-obatan yang masuk golongan vital sebesar 53 item (78%), dengan nilai investasi sebesar Rp. 379.757.700,00 (94%). Berdasarkan analisa ABC Indeks Kritis didapatkan golongan obat yang termasuk obat A sebanyak 30 item (42.86%) dengan nilai investasi sebesar Rp. 378.012.600 (93%), golongan that B sebanyak 36 item (51.43%), dengan nilai investasi sebesar Rp. 23.372.700 (6%), dan golongan obat C sebanyak 4 item (5.71%), dengan nilai investasi sebesar Rp. 1.590.000 (1%). Untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit khususnya dalam persediaan obat-obatan di Instalasi Bedah Sentral perlu dilakukan pelatihan/kursus manajemen perencanaan obat di rumah sakit kepada bagian yang melakukan perencanaan dan pengadaan obat, yaitu subbidang penunjang medis dan instalasi farmasi. Daftar Bacaan : 43 (1983 - 2001) Drug Inventory Management Analysis At Central Surgery Installation Of The Raden Said Sukanto Central Police Hospital, January 2001 December 2001 PeriodThe raising of the hospital health services must involve all supporting factors, done comprehensively and continually. Drug supply is one of the most important factor for the process of healing and continually. Drug supply is one of the most important factor for the process of healing, rehabilitating as well as life saving of all patients. The objective of this research is to drug inventory control analyse at Central Surgery Installation of the Raden Said Sukanto Central Police Hospital. This research uses VEN, ABC , ABC Critical Index, to analyse the problem and to know the value of invest, the amount of usage and the critical index drug stocks in order to control the stocks. The population is consisting of the 70 drug items. Data collected from weekly, monthly, and yearly reports on the year of 2001. Interviews also have been done to describe the inventory process in this hospital. The result shows that inventory control at central surgery installation have not worked properly. It happens because there was not planning at the Subbid Jangmed and the hospital could not anticipate the future needs. And than vital drug have not inventory plan. The result from 70 drug items used at central surgery installation are 53 items (78%) in category vital. As a result of ABC analysis, we get that the group A needs a highest invest cost (68 % all of cost) consist of 10 % drug items. Group B spends 22 % consist of 19 % drug items and group C needs only 11 % but consist 71 % of all drug. As a result of ABC critical index, critical value from that got from the result of question of anaesthesia doctors, classification A group 93 % invest consist of 42.86 % drug items, Group B spends 6% consist of 51,43 % drug items and group C needs only 1 % consist of 5.71 % drug item. The raising of the hospital health service especially drug inventory at central surgery installation need drug management training for Subbid Jangmed and Fannasi Installation. Reference : 43 (1983-2001)

Abstrak :
Di Indonesia pemasaran pelayanan rumah sakit dimulai ketika terjadi keterbatasan anggaran terutama bagi rumah sakit pemerintah dan pertumbuhan yang pesat dari rumah sakit swasta sepuluh tahun yang lalu. Pada saat ini pemasaran rumah sakit berkembang dengan pesat seiring dengan pertumbuhan rumah sakit yang kompetitif. Salah satu kebijakan Departemen Kesehatan dalam pemasaran rumah sakit adalah pemasaran hendaknya tidak dilepaskan dari tujuan pembangunan kesehatan yakni antara lain : meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan agar derajat kesehatan penduduk menjadi lebih baik dan pemasaran tidak boleh 1epas dari dasar - dasar etik kedokteran dan etika rumah sakit Untuk itu rumah sakit perlu menyusun strategi pemasaran yang terdiri dari (1) pasar sasaran, (2) bauran pemasaran dan (3) tingkat pembiayaan pemasaran. Rumah Sakit Pelni Petamburan adalah RSU milik PT Pelni merupakan rumah sakit yang sangat tua dan dikenal oleh masyarakat dengan kemampuan pelayanan setara dengan RSU kelas B yang terletak di wilayah Jakarta Barat. Disamping itu merupakan rumah sakit yang unik karena sejak berdirinya ditujukan untuk melayani pegawai KPM (Konirrjiijke Packkervaart Matschappj), jadi bukan berdasarkan untuk melayani masyarakat yang berada di lokasi geografiknya. Kegiatan pemasaran produk unggulan rawat inap dengan sasaran primer segmen perusahaan dan dibukanya segmen partikulir diharapkan dapat meningkatkan jumlah pasien masuk rawat inap di RS Pelni Petamburan, namun dalam kenyataannya mengalami penurunan selama periode 1995 hingga 2002. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan wilayah cakupan dan faktor faktor pelayanan meliputi jenis nasabah, jenis pelayanan dan kelas perawatan dengan jumlah pasien masuk rawat inap di RS Pelni Petamburan. Hasil penelitian adalah : 1. Wilayah cakupan. - Wilayah cakupan yang potensial bagi RS Pelni Petamburan adalah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Tangerang, Jakarta Timur , Bekasi dan Luar Daerah. - Hubungan wilayah cakupan dengan jumlah pasien partikulir dan perusahaan masuk rawat inap sangat kuat dan positif 2. Nasabah partikulir dan perusahaan - Jumlah nasabah perusahaan yang masuk rawat inap di RS Pelni Petamburan lebih kecil dari nasabah partikulir. - Kecenderungan jumlah pasien partikulir masuk rawat inap tidak teratur dengan pertambahan tahun, sedangkan pasien perusahaan mempunyai kecederungan menurun 3. Jenis Pelayanan Perawatan. - Pelayanan perawatan umum adalah pelayanan perawatan yang tertinggi dibutuhkan baik oleh pasien partikulir maupun perusahaan. Disusul kemudian kebutuhan pelayanan perawatan kebidanan, anak dan ICU/ICCU. Sedangkan pelayanan perawatan ICU/ICCU adalah yang paling rendah diperlukan bagi kedua jenis nasabah. - Pasien yang membutuhkan perawatan kebidanan, umum, anak dan ICCU tertinggi berasal dan wilayah cakupan Jakarta Barat. - Hubungan semua jenis pelayanan perawatan yang dibututhkan pasien partikulir dan perusahaan dengan wilayah cakupan sangat kuat dan positif, terkecuali pelayanan perawatan ICU/ICCU bagi pasien perusahaan tidak ada hubungan dengan wilayah cakupan. 4. Kelas Perawatan - Pasien partikulir paling banyak memilih kelas III sedangkan pasien perusahaan terbanyak memilih kelas II. Pemilihan kelas SVIP, VIP dan Utama lebih kecil dari pemilihan kelas I, II dan III. - Jumlah pasien partikulir masuk rawat inap tertinggi dikelas SVIP, VIP, UTAMA, I, dan III berasal dari wilayah cakupan Jakarta Barat, sedangkan yang terendah berasal dari Luar Daerah. - Jumlah pasien perusahaan masuk rawat inap di kelas SVIP, VIP, UTAMA, I, II, dan III berasal dari wilayah cakupan Jakarta Barat. Sedangkan yang terendah untuk kelas SVIP, II dan III berasal dari wilayah cakupan Depok, kelas VIP dan I dari wilayah cakupan Bogor, dan kelas Utama berasal dari wilayah cakupan Jakarta Utara . - Pemilihan kelas perawatan dengan wilayah cakupan bagi pasien partikulir dan perusahaan masuk rumah sakit mempunyai hubungan yang kuat dan positif Daftar Pustaka 17, 1987 - 2003

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan berdasarkan sering timbulnya masalah dalam pelayanan pasien di instalasi Gawat Darurat di BRSUD "45" Kabupaten Kuningan, dimana proses pelayanan pasien dirasakan terlalu lama dan sering berputar-putar. Untuk memahami seluruh kegiatan pelayanan ini maka adanya alur proses pelayanan pasien merupakan hal yang mendasar karena didalamnya terdapat beberapa alur proses pelayanan lainnya yang terlibat sehingga merupakan satu kesatuan pelayanan kepada pasiennya. Adapun tujuan dilakukan penelitian adalah keinginan peneliti untuk mengetahui tentang alur proses pelayanan pasien di IGD BRSUD "45" Kabupaten Kuningan, faktor-faktor yang berkaitan dengan alur proses pelayanan tadi serta lama waktu proses pelayanan pasien sehingga peneliti mendapatkan titik-titik kritis (Critical Paths) Bau suatu alur proses pelayanan IGD. Dengan menggunakan metode simulasi peneliti analisa titik-titik kritis ini guna mengembangkan suatu alur proses pelayanan pasien yang Baru dan disesuaikan dengan alur proses yang telah berlangsung. Penelitian merupakan suatu penelitian kualitatif, data-data diperoleh melalui wawancara mendalam dan beberapa data sekunder. Sedangkan data mengenai lamanya waktu pelayanan didapat dengan cara pencatatan jumlah waktu pelayanan pasien yang akan dirawat inap dari IGD BRSUD "45" Kabupaten Kuningan pada setiap titik pelayanan melalui observasi. Hasil dari penelitian alur proses pelayanan pasien umum di IGD BRSUD "45" Kabupaten Kuningan ini terdapat beberapa pelayanan yang mengalami putaran-putaran (loops) sehingga dapat memperpanjang proses pelayanan. Alur proses pelayanan pasien dari IGD dapat dipersingkat melalui metode simulasi waktu pelayanan dengan pengurangan titik pelayanan yang ada, pada akhirnya proses pelayanan dari sebuah alur dapat diperpendek. Dari hasil simulasi inilah peneliti analisa dengan beberapa informasi yang didapat melalui wawancara mendalam untuk dapat menggambarkan kembali alur proses pelayanan yang ada sehingga diharapkan alur proses pelayanan pasien yang Baru dapat direkomendasikan menjadi sebuah alur proses pelayanan pasien di IGD BRSUD"45" Kabupaten Kuningan yang selama ini belum ada. Daftar bacaan : 23 (1987 - 2002)

---

The Analysis of the Path Development of the Patient Treatment Process at the Emergency Room in BRSUD'45 (Kuningan General Hospital ) in Kuningan RegencyThis research was done due to some problems often happened in treating patient at the emergency room in BRSUD'45 (Kuningan General Hospital ) in Kuningan Regency. The process of treating patient took long time and too bureaucracy. In frying to understand the whole treatment, the researcher suggests that the existence of the path of the patient treatment process is very urgent This happens because the process involves some other integrated treatment process so that it seems to an integrated unit of treatment to the patient. The objective of this research was to investigate the path of the patient treatment process at the emergency room in BRSUD'45 (Kuningan General Hospital) in Kuningan Regency, which included the factors related to the path itself and the time needed to treat the patient, so that the researcher was able to find out the critical points of the path of the patient treatment process at the emergency room. In carrying out the research, the researcher applied simulation method to analyze the critical points in order to find out new path of the patient treatment process at the emergency room in tune with the existing path. This is a qualitative research, the data were obtained by interviews and secondary data. The data of the duration needed by the patient was obtained by writing the time spent by the patient in the emergency room by observing each critical path. The result of this research was that the path of the patient treatment process at the emergency room in BRSUD'45 (Kuningan General Hospital) In Kuningan Regency was not established and there were some loops in its implementation, so that it lengthened the process itself. Actually, the duration needed can be shortened through simulation method by eliminating critical paths which makes the path of patient treatment shorter. Based on the result of the simulation, the researcher analyzed some information?s gained through interviews to redescribe the existing path of the patient treatment process at the emergency room so that the new path can be recommended to be the path of the patient treatment process at the emergency room in BRSUD'45 (Kuningan General Hospital) in Kuningan Regency. Reference : 23 (1987-2002).

Abstrak :
Penelitian ini difokuskan pada dilema Panwas Pemilu 2004 dalam mengoptimalkan wewenang dan perannya dalam mengawal Pemilu 2004 sebagaimana diamanatkan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu. Dasar pemikirannya; pertama, UUD 1945 dan UU No. 12 tahun 2003 belum memberi landasan yang kuat bagi tegaknya pengawasan pemilu di Indonesia, kdua, pembentukan dan pertanggungjawaban Panwas oleh dan kepada KPU menyebabkan dilema-bagi Panwas dalam mengoptimalkan kinerjanya, Ketiga, keterbatasan persiapan dan struktur organisasi, relasi dan sinergisitas Panwas Pemilu dengan aparat peradilan dan pemantau pemilu serta partisipasi kritis masyarakat yang belum optimal secara langsung atau tidak langsung turut mempengaruhi kinerja Panwas, Keempat, kurang optimalnya kinerja Panwas akan mempengaruhi penegakan hukum terkait dengan tindak lanjut pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu sehingga berimplikasi terhadap pencapaian kualitas pemilu jurdil dan demokratis. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) dan wawancara yang mendalam dengan anggota Panwas dan KPU, pakar hukum, pengamat poltik dan pemantau pemilu. Teori yang digunakan adalah; 1) Teori Pent wasan, George R. Terry (1992), Hendry Fayol (1992), SP. Siagian Suyatrno (1992) untuk menjelaskan kaidah pengawasan, 2) Teori Partisipasi, Samuel P. Huntington (1995) dan Gabriel Almond (1998) untuk menjelaskan hubungan partisipasi kritis masyarakat dengan pengawasan, 3) Teori kelembagaan David Apter (1996) dan Guy Peters (1999) untuk menjelaskan keberadaan Panwas Pemilu 2004 dari sisi otonomisasi, 4) Teori Civil Society Cohen and Arato (1995) dan De Tocqueville (1996) untuk menjelaskan keberadaan civil society sebagai kekuatan penyeimbang dalam Pemilu 2004, 5) Teori Demokrasi Robert A. Dahl (1992) dan Samuel P. Huntington, kerangka hukum pemilu jurdil IDEA (2003) dan kriteria pemilu jurdil LIP! (2004) untuk menganalisis kualitas Pemilu 2004. Berdasarkan metode penelitian dan kerangka teori di atas, temuan penting, hasil analisis dan kesimpulan sebagai berikut; Pertama, posisi Panwas Pemilu 2004 masih lemah dan dilematis karena ketiadaan landasan konstitusi dan kelemahan UU Pemilu No. 12 Tahun 2003 dalam hal pembentukan dan wewenang Panwas serta belum rinci dan tegasnya Undang-undang merumuskan aturan tentang penyelenggaraan, pelanggaran dan pengawasan. Kedua, legitimasi konstitusi dan Undang-undang yang diperoleh KPU untuk membentuk Panwas, telah menciptakan hubungan ordinasi-subordinasi yakni, superioritas KPU atas Panwas sehinggan Panwas mengalami dilemma dan ketidakoptimalan kinerja. Ketiga, Ketidakmaksimalan sinergi antara Panwas dengan aparat peradilan dan pemantau pemilu serta tidak optimalnya partisipasi kritis masyarakat menjadi faktor kurang optimalnya kinerja Panwas. Keempat, keterbatasan persiapan dan struktur organisasi merupakan kendala internal Panwas dalam mengoptimalkan kinerja. Kelima, empat faktor diatas mempengaruhi tingkat penanganan kasus dan pendgakan hukum terhadap pelanggaran dan sengketa pemilu, hal ini berimplikasi pada pencapaian kualitas jurdil dan demokratis pada Pemilu 2004. Saran yang diajukan; format ideal Panwas yang independen, permanen, sejajar dengan KPU dan dibentuk oleh DPR melalui mekanisme fit and propertest, mengingat urgennya eksistensi Panwas Pemilu dalam pencapaian pemilu yang jurdil dan demokratis. Jumlah halaman: 5 halaman awal + 247 halaman isi, 8 halaman daftar pustaka, 2 halaman daftar tabel, 1 halaman daftar lampiran, 185 buku dan artikel jurnal, wawancara: 5 orang nara sumber, 9 Surat kabar, majalah dan situs dotcom, 31 halaman lampiran-lampiran.

---

This research is focused in Panwas Pemilu 2004 dilemma in optimizing its authority and role in secure General Vote 2004, as meant in The Law No. 12, 2003 concerning the General Vote. The basic thinking : First, UUD 1945 and The Law No. 12, 2003 do not give strong basic for enforcing general vote monitoring in Indonesia, The Second, the form and the responsibility of Panwas by and to KPU cause dilemma for Panwas in optimizing its performance, The Third, The limitation of preparation and organization structure, relation and synergistic of Panwas Pemilu with law officer and general vote monitoring as well as people participation are not optimal yet either directly or indirectly also influencing Panwas performance, The Forth, The lack of panwas performance will influence related law enforcement with the following up violation and general vote dispute settlement so that it has implication to quality jurdil and democratic general vote increase. The method used is qualitative with library research approach and interview deeply with Panwas and KPU member, law expert, political observer and general vote monitoring. The theory used are : 1). Inspection theory, George R. Terry (1992), Hendry Fayol (1992), SP. Siagian Suyatrno (1992) for explaining inspection definition, 2). Participation Theory, Samuel P. Huntington (1995) and Gabriel AImond (19980 for explaining the relation of people critical participation with inspection, 3). Institution theory David Apter (1996) and Guy Peters (1999) for explaining the existence of Panwas Pemilu 2004 from otonomization view, 4). Civil Society Theory Cohenand Arato (1995) and De Tochquenville (1996) for explaining the existence of civil society as a balance power in general vote 2004, 5). Democracy Theory Robert A. Dahl (1992) and Samuel Huntington, the scopes of general vote law IDEA (2003) and criteria a jurdil general vote LIPI (2004) for analyzing the quality of general vote 2004. Based on research method and theoretical scope above, the important invention, the result of analysis and conclusion are as follows : The first, the position of Panwas Pemilu 2004 is still weak and dilemmatic because of the lack of constitution base and the weak of the law no. 12, 2003 in the field of the form and the authority of Panwas as well as have not been in detail yet and cleared in the law to formulate regulation concerning implementation, regulation and monitoring. The second, constitution legitimating and regulation had by KPU for forming Panwas, have created ordinance - sub ordinance relationship, namely, superiority of KPU on Panwas so that Panwas have gotten dilemma and performance un optimized. The Third, the un optimized synergy between Panwas with law officer and general vote monitoring as well as un optimized people critical participation become the factor of lack Panwas performance optimal. Fourth, the limitation of preparation and organization structure represents Panwas internal obstacles in optimizing its performance. The fifth, the fourth factors above influence the level of case settlement and law enforcement against violation and general vote dispute, these matters imply in the reach of jurdil quality and democratic in General Vote 2004. Suggestion proposed: The ideal format of Panwas is independent, equality with KPU and established by DPR through fit and proper test mechanism, remembering the urgency of Panwas Pemilu existence in reaching jurdil and democratic general vote. Number of page: 5 early pages + 247 content pages : 8 pages list of library; 2 pages, table list : 85 books and journal article, interview : 5 peoples, 9 newspapers, magazines and dot corn site : 4 pages attachments.

Abstrak :
ABSTRAK Ruang Lingkup dan Cara Penelitian: Ketoprofen dapat menimbulkan gangguan saluran cerna yang serius. Disamping itu, karena eliminasinya yang cepat, perlu diberikan beberapa kali sehari, sehingga mengurangi kepatuhan penderita. Sediaan lepas lambat telah dibuat, yang cukup diberikan 1 kali sehari dan memberikan kadar puncak lebih rendah dan dapat bertahan dalam kadar terapi selama 24 jam. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati profit sediaan lepas lambat (Profenid® OD dan Oruvail® 200), dibandingkan dengan sediaan biasa (Profenid 50) pada sukarelawan sehat setelah pemberian dosis oral berulang, dan untuk mengembangkan metode pemeriksaan kadar ketoprofen serum dengan kromatografi lapis tipis - densitometri. Penelitian dilakukan dengan disain menyilang dan alokasi acak pada 10 orang sukarelawan sehat. Sampel darah diambil setelah dicapai kadar mantap, untuk Profenid® 50 sampai jam ke 8, dan untuk sediaan lepas lambat sampai jam ke 24 setelah dosis terakhir. Serum sampel, dengan naproksen sebagai standar dalam, diekstraksi dengan eter-kloroform (4:1 v/v) pada suasana asam. Hasil dan Kesimpulan: Ketoprofen dapat dipisahkan dengan baik dari naproksen, dan diperoleh 2 kurva kalibrasi: Y = 0,540X - 0,005 (kadar ketoprofen 0,25-1,00 ug/ml) dan Y = 0,295X + 0,314 (kadar 1,0-8,0 ug/ml). Dari parameter farmakokinetik yang digeroleh, disimpulkan bahwa Profenid® OD dan Oruvail® 200 memperlihatkan profit lepas lambat (C lebih rendah, t dan t1 lebih panjang, indeksmaxfluktuasi (FI) lebihmakecil) dlbandingkan Profenid® 50, dengan bioavailabilitas relatif (BR) } 80%, namun keduanya tidak dapat bertahan dalam kadar terapi sampai 24 jam. Profenid® OD menunjukkan profil lepas lambat yang lebih baik dari Oruvail® 200 pada orang Indonesia (Cmax lebih rendah, ti lebih panjang dan Fl lebih kecil (<,05)). Metode KET-densitometri ini dapat mengukur kadar ketoprofen serum dengan sensitivitas 0,25 ug/ml, kecermatan (KV) C 6% dan ketepatan (d) < 14%.