Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas sistem Scripless Trading (perdagangan tanpa warkat) yang diterapkan oleh Pemerintah guna mengantisipasi berbagai kelemahan sistem perdagangan dengan warkat yang dipergunakan sebelumnya dalam perdagangan Efek di Pasar Modal Indonesia. Khususnya mengenai efektivitas dan legalitas sistem Scripless Trading dibandingkan sistem perdagangan dengan warkat dalam perdagangan Efek di Pasar Modal, serta upaya apabila terjadi kegagalan dalam penyelesaian transaksi Efek melalui sistem Scripless Trading. Kesemuanya ini dianalisis berdasarkan peraturan-peraturan di bidang Pasar Modal, baik Undang-Undang maupun peraturan BAPEPAM-LK yang mengaturnya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum yuridis-normatif dan studi lapangan melalui wawancara, dengan menggunakan sumber primer, sekunder, dan tersier serta analisis data secara kualitatif. Sistem Scripless Trading terbukti lebih efektif dibandingkan perdagangan dengan warkat dalam perdagangan Efek di Pasar Modal, karena seluruh proses perdagangan Efek telah dilakukan secara elektronik, sehingga penyelesaian transaksi lebih cepat dan tepat waktu, serta mengurangi resiko warkat saham hilang, rusak, ataupun palsu. Konfirmasi tertulis yang diberikan oleh KSEI kepada setiap nasabah merupakan bukti kepemilikan Efek yang sah (legal) karena telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegagalan penyelesaian transaksi Efek melalui sistem Scripless Trading akan ditanggulangi dengan cepat oleh KPEI dan KSEI.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the Scriptless Trading system applied by the Government in order to anticipate various weaknesses of the previously used script based trading system in the Securities trade in the Indonesian Capital Market. Especially regarding the effectiveness and legality of Scriptless Trading system if compared to the script based trading system in the Securities trade in the Capital Market, as well as the efforts if there is any failure in the settlement of Securities transaction through Scriptless Trading system. All of these are analyzed based on the regulations in the Capital Market sector, both the Law and regulations of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Board which stipulate such matter. Whereas the research method being used is juridicalnormative legal research and field study through interview, by using primary, secondary and tertiary sources as well as qualitative data analysis. Scriptless Trading system is proven to be more effective if compared to script based trading in the Securities trade in the Capital Market, because the entire Securities trading process is conducted electronically, therefore, the settlement of the transaction is prompt and punctual, as well as reducing the risk of lost, damaged or false share certificates. Written confirmation provided by the Indonesian Securities Central Custody (KSEI) to each customer constitutes the legal evidence of ownership over Security because it has fulfilled the requirements in accordance with the prevailing regulations. Failure for the settlement of Securities transaction through Scriptless Trading system will be promptly overcame by the Indonesian Securities Clearing and Settlement (KPEI) and the Indonesian Securities Central Custodian (KSEI).

Abstrak :
Perkembangan yang terjadi pada perdagangan komoditi di Indonesia melalui pasar uang antarbank bergerak menuju perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah. Perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah ini diatur dalam fatwa DSN. No.82/DSN-MUI/VIII/2011 mengenai perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/3/DPM tahun 2012 mengenai sertifikat perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan fatwa DSN. No.82/DSN-MUI/VIII/2011, pengaturan komoditi syariah menggunakan beberapa akad sedangkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/3/DPM tahun 2012 dikatakan bahwa komoditi syariah menggunakan akad murabahah. Dilihat dari latar belakang tersebut maka tujuan dari skripsi ini adalah pertama, untuk mengetahui penggunaan akad murabahah dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/3/DPM tahun 2012 dikaitkan dengan ketentuan pada terminologi fiqih serta rukun dan syarat akad. Kedua, untuk mengetahui perbedaan dan persamaan yang terdapat pada Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah (SiKA) yang berdasarkan murabahah dengan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA) yang berdasarkan mudharabah serta mengetahui kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada sertifikat perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah (SiKA). Metode penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis normatif. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perdagangan komoditi syariah ini pada dasarnya menggunakan konsep tawarruq. Akad murabahah yang digunakan dalam SEBI No. 14/3/DPM tahun 2012 mengacu pada terminologi fiqih bukan mengacu pada fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Dikaitkan dengan rukun dan syarat akad maka akad murabahah pada surat edaran telah memenuhi ketentuan syariah. Adanya 2 (dua) pengaturan SiKA, yaitu SEBI No. 14/3/DPM tahun 2012 dan fatwa DSN No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 diharapkan penggunaan SiKA dalam transaksi PUAS tetap memenuhi ketentuan syariah yang berlaku. Developments in commodity trading in Indonesia through the interbank money market is moving towards commodities trading based on Islamic principles. Commodity trading is based on sharia principles set out in fatwa DSN. No.82/DSNMUI/ VIII/2011 about commodities trading based on Islamic principles and Circular Letter of Bank Indonesia No. 14/3/DPM year 2012 regarding commodity trade certificates based on Sharia principles. Based on the fatwa DSN. No.82/DSNMUI/ VIII/2011, Islamic commodity arrangements using some agreement while in the Circular Letter of Bank Indonesia No. 14/3/DPM year 2012 said that the commodity sharia use the contract murabahah. Judging from the background is the purpose of this paper is first, to determine the use of murabahah contract in the Circular Letter of Bank Indonesia No. 14/3/DPM year 2012 associated with the provision in the terms of fiqh as well as the pillars and requirements of the contract. Second, to know the differences and similarities found in Commodity Trade Certificate Based on Sharia Principles (Sika) is based on murabahah with Mudharabah Interbank Investment Certificates (SIMA) is based on mudharabah and to know that there are advantages and disadvantages of trading in commodity certificates based on Sharia Principles (Sika). The method used is the analysis of judicial normative. Based on this study can be concluded that the Islamic commodity trade is basically using the concept of Tawarruq. The murabahah contract is used in SEBI No. 14/3/DPM year 2012 refers to the terminology of fiqh is not referring to the fatwa DSN No.04/DSNMUI/ IV/2000 about murabahah. Associated with the pillars and requirements of the contract then murabahah contract on circular letter in compliance with the provisions of sharia. The existence of 2 (two) SiKA arrangement which SEBI No. 14/3/DPM year 2012 and fatwa DSN No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 in a transaction PUAS expected to use SiKA still meet the applicable provisions of sharia.

Abstrak :
Seiring dengan berkembangnya zaman, berbagai macam tindak pidana juga ikut berkembang. Salah satunya adalah Tindak Pidana Pencucian Uang yang proses pencucian uang hasil tindak pidana tersebut semakin lama semakin sulit untuk dilacak. Di Indonesia sendiri, pasar modal merupakan salah satu sarana yang mudah dan aman digunakan untuk mencuci uang hasil tindak kejahatan. Hal ini dikarenakan sistem dalam pasar modal itu sendiri yang menyebabkan sulitnya pelacakan terhadap proses pencucian uang ini. Dengan demikian, pemerintah dengan berbagai cara berusaha untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang ini. Adapun salah satu usahanya adalah dengan mewajibkan setiap penyedia jasa keuangan untuk melaporkan setiap transaksi-transaksi yang berhubungan dengan mereka yang dianggap mencurigakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui penulisan ini, penulis menganalisa lebih lanjut mengenai kewajiban pengelola reksa dana sebagai salah satu penyedia jasa keuangan dalam kegiatannya membeli instrumen-instrumen reksa dana kepada penyedia jasa keuangan lainnya. Berdasarkan peraturan yang diberlakukan oleh PPATK, pengelola reksa dana dikecualikan dari kewajiban untuk melaporkan setiap transaksi tunai yang dilakukannya, selama transaksi tersebut dilakukan antar sesama penyedia jasa keuangan. Tetapi disamping pengecualian karena alasan tersebut, penulis beranggapan bahwa ada alasan lain yang menyebabkan mengapa pengelola reksa dana selama ini di kecualikan dari kewajiban untuk melakukan pelaporan. Hal tersebut adalah kedudukan reksa dana sebagai nasabah biasa pada saat pengelola reksa dana melakukan pembelian atas instrumen-instrumen reksa dananya kepada pihak lain, baik itu penyedia jasa keuangan ataupun pihak lainnya.

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan industri keuangan syariah yang turut melibatkan transaksi dalam mata uang asing, seperti impor bahan baku dan pembayaran utang berdenominasi mata uang asing terutama dolar AS mendorong kebutuhan transaksi lindung nilai yang sesuai dengan prinsip syariah. Akan tetapi, sebagian besar instrumen lindung nilai yang tersedia saat ini adalah instrumen derivatif, yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Penelitian ini dilakukan untuk menguji keefektifan portofolio syariah pasar uang sebagai alternatif lindung nilai atas risiko nilai tukar. Hasilnya, portofolio syariah pasar uang memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap nilai tukar, hal ini mengkonfirmasi portofolio syariah pasar uang dapat dijadikan sebagai lindung nilai terhadap risiko nilai tukar.

---

ABSTRACT
The development of the Islamic finance industry which involves transactions in foreign currency, such as import of raw materials and the payment of foreign currency denominated debt mainly in USD encourages the need for hedging transactions in accordance with sharia principles. However, most of the current hedging instruments are derivative instruments, which are inconsistent with Islamic principles. This study was conducted to test the effectiveness of shariah money market portfolio as an alternative to hedging the foreign exchange risk. As a result, the sharia money market portfolio has a positive and significant relation to the exchange rate, this confirms the Islamic money market portfolio can be used as a hedge against foreign exchange risk.