Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Strategi Nasional Pcncegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Menyadari bahwa ancaman tindak pidana pcncucian uang sebagai kejahatan serius yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian dan integritas sistcm keuangan serta mengamcam kepentingan nasional, berdampak luas dan membahayakan scndiwsendi kehidupan bcrmasyarakat, bcrbangsa. dan bemcgara, maka upaya pencegahan dan pcmbcrantasan harus dilakukan melalui langkah-langkah konseptual dan menyeluruh melalui sebuah strategi nasiorml yang melibatkan scmua unsur kehidupan berbangsa dan bernegara, Strategi Nasional Pcncegahan dan Pcmberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia mcntpakan kcbijaknn nasional yang dirumuskan dan digunakan sebagai arah kebijakan dalam kcrangka pengembangan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa, dalam upaya pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di lndoacsin yang efektif maka kerjasama yang sangal baik diantara instansi terkait yang meliputi penyedia jasa kcuangan, PPATK, otoritas Iembaga keuangan, Kepolisian, Kejaksaan dan Pcngadilan, scrta dukungan pcnuh dari seluruh masyarakat Indonesia rnerupakan modal utama yang sangat diperlukan schingga diharapkan berdampak positif khususnya bagi upaya Pcnccgahan dan Pcmberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan perkcmbangan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. ......This thesis discusses the National Strategy for Prevention and Eradication Money Laundering in Indonesia. Realizing that the threat of money laundering as an extraordinary -crime that can disrupt economic stability and integrity of the financial system and also threaten the national interest. it can cause wide spread effect and endanger lives of society, nation, and state, then the prevention and eradication efforts must be made through the conceptual steps and through a comprehensive national strategy involving all elements of national and state. National Strategy for Prevention and Eradication of Money Laundering in Indonesia is the national policy Is formulated and used as the direction of policy within the framework of the development of Anti Money Laundering Regime: in lndonesia. The results of this study suggest that, in an effort to the lmplementation of the National Strategy on Prevention and Eradication Money Laundering in Indonesia that are effective, then the very good cooperation among relevant agencies including providers of financial services. INTRAC, the authority of financial institutions, police judiciary and courts, and the full support of the entire people of Indonesia is the main capital that is necessary so that the expected positive impact, especially for the efforts on the Prevention and Eradication of Money Laundering in Indonesia and the development of the Indonesian economy.

Abstrak :
Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Indonesia merupakan serangkaian pengaturan dan proses pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk mendukung Rezim APU PPT tersebut, maka diwajibkan bagi seluruh Penyedia Jasa Keuangan untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah atau customer due diligence dengan efisien dan efektif agar dapat mengikuti perkembangan yang semakin kompleks dalam tindak pidana pencucian uang. Bank sebagai salah satu Penyedia Jasa Keuangan yang mempunyai peranan penting sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakayat berkewajiban untuk membuat kebijakan yang mengatur mengenai customer due diligence. Hal ini adalah demi menghindari bank dari risiko-risiko yang ada yaitu, risiko reputasi, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko terkonsentrasinya transaksi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, skripsi ini akan menganalisa penerapan prinsip mengenal nasabah atau customer due diligence pada PT Bank DBS Indonesia dalam mencegah tindak pidana pencucian uang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dari hasil skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa PT Bank DBS Indonesia telah menerapkan prinsip mengenal nasabah atau customer due diligence dengan membuat kebijakan yang komprehensif dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Tiga hal penting dalam customer due diligence pada PT Bank DBS Indonesia dilakukan mulai dari identifikasi calon nasabah, verifikasi calon nasabah, serta pemantauan transaksi apakah sesuai dengan profil nasabah atau tidak. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan masukan bagi seluruh Penyedia Jasa Keuangan dalam hal penerapan kebijakan prinsip mengenal nasabah serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan upaya pencegahan pencucian uang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. ......The Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Regime (APU PPT) in Indonesia is a series of arrangements and processes for implementing efforts to prevent and eradicate money laundering and terrorism financing. To support the AML-CFT Regime, it is mandatory for all Financial Service Providers to apply the know your customer principles or customer due diligence efficiently and effectively in order to keep abreast of increasingly complex developments in money laundering crimes. Banks as one of the Financial Service Providers that have an important role as collectors and distributors of public funds are obliged to make policies that regulate customer due diligence. This is to prevent the bank from existing risks, namely reputation risk, operational risk, legal risk, and the risk of concentrated transactions. With juridical normative legal research method, this thesis will analyze the implementation of the know your customer principles or customer due diligence at PT Bank DBS Indonesia in preventing money laundering in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia. From the results of this thesis, it can be concluded that PT Bank DBS Indonesia has implemented the know your customer principles or customer due diligence by developing a comprehensive policy to support efforts to prevent money laundering in Indonesia. Three important things in customer due diligence at PT Bank DBS Indonesia are carried out starting from identifying potential customers, verifying prospective customers, and monitoring transactions whether they match the customer's profile or not. It is hoped that this thesis can provide input for all financial service providers in implementing customer due diligence and can increase public awareness to implement efforts to prevent money laundering in accordance with the laws and regulations that apply in Indonesia.

Abstrak :
Peer to peer lending adalah salah satu layanan fintech dengan pertumbuhan tercepat di dunia yang menawarkan kesempatan bagi orang untuk meminjamkan dan meminjam dana dari dan untuk orang yang tidak dikenal tanpa proses yang rumit. Oleh karena itu, transaksi peer to peer (P2P) lending dapat menarik praktik Money Laundering (ML) dan telah terdeteksi di beberapa negara, termasuk Indonesia dan Swiss. Pemilihan Switzerland karena perkembangan peer to peer lending yang serupa dengan Indonesia. Dalam penelitian ini, penelitian akan mengetahui tanggung jawab, persamaan, dan perbedaan peer to peer lending dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif, khususnya menggunakan micro comparison dengan 4 indikator yang akan dibandingkan antara lain landasan hukum komitmen P2P untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, identifikasi nasabah sebelumnya, pemantauan transaksi, dan pelaporan transaksi mencurigakan yang akan dibandingkan dalam 2 negara. Berdasarkan penelitian, persamaan di Indonesia dan Swiss untuk peer to peer lending antara lain kewajiban mengikuti aturan pencegahan anti TPPU, kewajiban menerapkan prinsip mengenal nasabah, uji tuntas lebih lanjut, penerapan elektronik mengenal nasabah, mendeteksi nasabah dengan profil mencurigakan, pengungkapan teknologi untuk pencatatan, pelaporan wajib transaksi mencurigakan, pelaporan praktis ke Financial Intelligence Unit, dan penggunaan GO-AML. Perbedaannya terletak pada tidak adanya peraturan khusus yang ada di Swiss, pengecualian untuk uji tuntas awal pada pelanggan tertentu di Swiss, dasar pelaporan transaksi mencurigakan di Swiss, pencatatan teknis, waktu penyimpanan data mantan pelanggan, batas waktu, dan alasan pelaporan transaksi mencurigakan. ......Peer to peer lending is one of the fastest growing fintech services in the world that offers the opportunity for people to lend and borrow funds from strangers without a complicated process. Therefore, peer to peer (P2P) lending transactions can attract the practice of Money Laundering (ML) and it has been detected in several countries, including Indonesia and Switzerland. Switzerland is chosen due to similar development of peer to peer lending with Indonesia. In this study, the research would find out the responsibility, similarity, and differences of peer to peer lending in preventing and eradicating money laundering. The methodology used is juridical normative, specifically using micro comparison with 4 indicators that will be compared including the legal basis for P2P commitments to prevent and eradicate money laundering, prior identification of customers, transaction monitoring, and reporting of suspicious transactions that will be compared in the 2 countries. Based on the research, the similarities in Indonesia and Switzerland for peer to peer lending include the obligation to follow the anti-ML prevention regulations, the obligation to implement the know your customer principle, further due diligence, implementation of electronic know your customer, detecting customers with suspicious profiles, technology disclosure for record keeping, mandatory reporting of suspicious transactions, reporting the practice to the Financial Intelligence Unit, and the use of GO-AML. The difference lies in the absence of specific regulations that do not exist in Switzerland, exceptions for initial due diligence on certain customers in Switzerland, the basis for reporting suspicious transactions in Switzerland, technical record keeping, ex-customer data retention times, time limits, and reasons for reporting suspicious transactions.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang metode penerapan sistem pencegahan anti pencucian uang pada sektor perbankan di Indonesia dan Korea Selatan. Melalui identifikasi sistem hukum yang mengontrol dan mencegah kegiatan pencucian uang di Indonesia dan Korea Selatan. Kemudian menganalisis efektivitas dan proses pelaksanaan tindakan pencegahan pencucian uang. Ini termasuk Financial Action Tasks Force (FATF) yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk memantau perkembangan tren dan teknik pencucian uang, menganalisis kasus yang telah terjadi baik di tingkat nasional maupun internasional, dan mengembangkan kerangka dasar untuk tindakan dalam memerangi pencucian uang. Tujuan skripsi ini adalah untuk memberikan wawasan bagi pembaca, sehingga pembaca dapat mengetahui dan memahami peran dan posisi bank dalam upaya pencegahan pencucian uang serta pendekatan hukum terhadap berbagai tafsir yang berbeda atas prinsip kehati-hatian bank dalam pencegahan pencucian uang. Dalam pembuatan skripsi ini digunakan metode penulisan yuridis normatif, yaitu metode penulisan hukum dengan meneliti dan mengkaji peraturan perundang-undangan baik berupa bahan buku maupun bahan pustaka yang ada. Penelitian ini menemukan kesamaan regulasi yang membantu lembaga keuangan untuk mengontrol dan mencegah aktivitas mencurigakan yang dapat mengarah pada pencucian uang. Penerapan peraturan ini dilakukan secara sistematis dan sangat teliti di kedua negara. Melalui kemajuan teknologi, baik Indonesia dan Korea Selatan mengadaptasi berbagai teknologi untuk membantu mengintegrasikan transaksi ini dan mempelajari lebih lanjut perilaku setiap pelanggan melalui transaksi ini, yang membantu lembaga keuangan untuk mengantisipasi perubahan perilaku atau transaksi yang tidak biasa. ......This thesis discusses the implementation methods on anti-money laundering prevention system in banking sector in Indonesia and South Korea. Through identifying the legal systems that controls and prevents money-laundering activities in both Indonesia and South Korea. Then, analyses the effectiveness and implementation process of the money laundering prevention acts. These includes the Financial Action Tasks Force (FATF) which has the responsibility and authority to monitor developments in money laundering trends and techniques, analyze cases that have occurred both at the national and international levels, and develop a basic framework for action in the fight against money laundering. The purpose of this paper is to provide insights for readers, so that readers can know and understand the role and position of banks in efforts to prevent money laundering as well as the legal approaches to various different interpretations of bank prudential principles in preventing money laundering. In making this thesis the writing method is used juridical normative, legal writing method by researching and reviewing laws and regulations in the form of materials existing books or library materials. This research has discovered distinctive similarities of the regulation that helps financial institution to control and to prevent any suspicious activities that could lead to money laundering. The implementation of these regulations is systematic and very much thorough on both countries. Trough the advancement of technologies both Indonesia and South Korea adapted multiple technologies to help integrate these transactions and to further learn the behavior of each customer through these transactions, which help the financial institution to anticipate any behavioral changes or any unusual transaction.

Abstrak :
Badan hukum sebagai beneficial owner merupakan topik yang relevan dan penting dalam konteks sistem hukum di Amerika Serikat, Inggris, dan Indonesia. Dalam ketiga negara ini, regulasi dan definisi mengenai beneficial owner memiliki perbedaan, baik dalam aspek hukum maupun implementasinya. Sebagai negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda, Amerika Serikat, Inggris, dan Indonesia memiliki pendekatan yang unik terhadap identifikasi dan perlindungan hak beneficial owner dalam konteks badan hukum. Secara umum, dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat dan Inggris memiliki regulasi yang lebih maju dan tegas dalam hal mengidentifikasi dan melaporkan beneficial owner dibandingkan dengan Indonesia. Di Amerika Serikat, peraturan lebih terfragmentasi dengan regulasi yang bervariasi di tingkat negara bagian. Sedangkan di Inggris, peraturan berfokus pada perusahaan yang mencatat dan mengungkapkan beneficial owner mereka. Di Indonesia, meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan transparansi dan mengidentifikasi beneficial owner, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk menerapkan regulasi ini secara efektif. Konsep Badan Hukum sebagai pemilik manfaat memiliki peran penting dalam hukum perusahaan di Indonesia. Identifikasi pemilik manfaat sebenarnya sangat penting untuk mencegah penipuan dan pencucian uang yang menggunakan badan hukum. ......The legal entity as beneficial owner is a relevant and important topic in the context of the legal systems in the United States, United Kingdom and Indonesia. In these three countries, the regulations and definitions of beneficial owners are different, both in legal aspects and implementation. As countries with different legal systems, the United States, United Kingdom and Indonesia have unique approaches to the identification and protection of beneficial owner rights in the context of legal entities. In general, it can be said that the United States and the United Kingdom have more advanced and strict regulations in terms of identifying and reporting beneficial owners compared to Indonesia. In the United States, regulations are more fragmented with regulations varying at the state level. Whereas in the UK, regulations focus on companies recording and disclosing their beneficial owners. In Indonesia, while there have been efforts to increase transparency and identify beneficial owners, there are still challenges that need to be overcome to effectively implement these regulations. The concept of a legal entity as a beneficial owner plays an important role in Indonesian corporate law. The identification of beneficial owners is actually very important to prevent fraud and money laundering using legal entities.

Abstrak :
ABSTRAK
Perusahaan pembiayaan sebagai salah satu lembaga keuangan non bank saat ini memegang peranan penting dan strategis dalam memajukan perekonomian negara dan membantu kegiatan ekonomi masyarakat. Jenis-jenis perusahaan pembiayaan adalah sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan usaha kartu kredit. Kegiatan perusahaan pembiayaan lebih menekankan pada fungsi pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Seiring dengan semakin canggihnya tindak pidana pencucian yang memiliki jaringan internasional dan lintas batas negara, perusahaan pembiayaan dapat dijadikan salah satu sarana dan sasaran tindak pidana pencucian uang. Untuk mencegah perusahaan pembiayaan dijadikan sasaran tindak pidana pencucian uang, maka salah satu cara yang ditempuh ialah dengan penerapan prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah yang pada awalnya lebih popular dikenal dalam perbankan, dimaksudkan untuk mengenal karakteristik dan profil serta risiko dari nasabah perusahaan pembiayaan dalam setiap transaksi pembiayaan. Prinsip mengenal nasabah pada perusahaan pembiayaan diatur dalam Peraturan Ketua BAPEPAM LK Nomor: PER-05/BL/2011. Pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah pada setiap perusahaan pembiayaan membawa konsekuensi pada penetapan kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan. Penerapan prinsip mengenal nasabah di perusahaan pembiayaan belum dilakukan maksimal sebagaimana dalam perbankan sehingga masih dibutuhkan pelatihan bagi setiap karyawan perusahaan pembiayaan mengenai prinsip mengenal nasabah pada perusahaan pembiayaan.

---

ABSTRACT
The finance company as one of non-bank financial institution currently holds an important and strategic role in enhancing the country?s economy and helps the economic activity of community. The types of finance companies are leasing, factoring, consumer finance company, and credit card financing value. The main activity of finance company emphasis on the financing function of providing funds or capital goods by not withdraws funds directly from the community. Along with the increasing sophistication of money laundering which has an international network and cross-border, the finance company may be one of the means and objectives of money laundering. To prevent finance company being targeted money laundering, the Know Your Customer principle shall be applied. Know Your Customer principle which previously more popular in banks intended to know the characteristics and profiles as well as risks of customers of finance company in each financial transaction. Know Your Customer principle in finance company is regulated in Regulation of Head of BAPEPAM LK No: PER- 05/BL/2011. The implementation of Know Your Customer principle application in finance company has consequences on stipulation of policies and procedures with regard to financial transaction of customer. The application of Know Your Customer principle in finance company has not yet implemented to its full potential as in banks that still requires training related to Know Your Customer principle for each employee of finance company.

Abstrak :
Pengaturan mengenai perampasan aset selain belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, juga memiliki kelemahan terutama akibat adanya berbagai halangan yang mengakibatakn pelaku kejahatan tidak bisa menjalani pemeriksaan di sidang pengadilan. Aset hasil kejahatan pun seringkali dengan mudah dialihkan atau bahkan dilarikan ke luar negeri. Konstruksi sistem hukum pidana di Indonesia, terutama di dalam KUHP dan KUHAP, belum menempatkan penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana sebagai bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan di Indonesia. Undang-undang lain mengatur secara terpisah dan parsial mengenai penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana berkaitan dengan tindak pidana yang bersangkutan. Perbedaan antara ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan perkembangan terakhir di dunia internasional serta kebutuhan menyangkut penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menunjukkan perlunya perluasan, penambahan dan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku saat ini di Indonesia.

Abstrak :
Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlahir dari keinginan untuk mengatur secara khusus tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya narkotika. Secara yuridis normatif, tampak adanya perbedaan antara Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai hasil kejahatan narkotika sedangkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur mengenai Pencucian Uang. ...... Article 137 of Law No. 35 Year 2009 on Narcotics was enacted from the desire to specifically regulate money laundering which criminal offense origin from narcotics. By judicial normative, there are differences between Article 137 of Law No. 35 Year 2009 on Narcotics and Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Combating of Money Laundering. The results of this study indicate that Article 137 of Law No. 35 Year 2009 on Narcotics governs the criminal proceeds of narcotics while Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Combating of Money Laundering set on Money Laundering.