Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini menganalisa penyebab dan proses modernisasi alutsista pertahanan laut melalui kebijakan Minimum Essential Force (MEF) tidak mencapai target pada tahap II tahun 2015-2019. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Grindle. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada narasumber penelitian, serta melakukan pengumpulan data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat permasalahan yang menjadi penyebab tidak tercapainya target pemenuhan modernisasi alutsista pertahanan laut melalui kebijakan MEF tahap II tahun 2015-2019. Pertama, realisasi anggaran pertahanan. Kedua, perbedaan pandangan antara aktor-aktor kebijakan terhadap MEF. Ketiga, pengawasan dan pengendalian tidak terlaksana. Keempat, kemandirian industri pertahanan dalam negeri tidak tercapai. Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Grindle, penelitian ini menjelaskan bahwa keempat permasalahan yang menjadi penyebab tidak tercapainya target tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, namun juga oleh komitmen (political will) aktor-aktor kebijakan. Political will yang dimaksud Grindle dijelaskan melalui variabel konteks implementasi kebijakan meliputi kepentingan aktor-aktor kebijakan, karakteristik rezim dan tingkat kepatuhan stakeholders. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya setiap aspek dalam variabel konten dan variabel konteks implementasi kebijakan menjadi faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan modernisasi alutsista TNI dalam MEF tahap II tahun 2015-2019 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. ......This thesis analyzes the causes and process of modernizing maritime defense equipment through the Minimum Essential Force (MEF) policy which did not reach the target in phase II 2015-2019. This research uses Grindle's theory of policy implementation. Data collection techniques were carried out using in-depth interviews with research sources, as well as collecting secondary data in the form of related documents. The results of this research show that there are four problems that are the cause of not achieving the target of fulfilling the modernization of maritime defense equipment through the MEF phase II policy for 2015-2019. First, realization of the defense budget. Second, differences in views between policy actors towards MEF. Third, supervision and control does not work. Fourth, the independence of the domestic defense industry has not been achieved. By using Grindle's theory of policy implementation, this research explains that these four problems are not only influenced by limited resources, but also by the commitment (political will) of policy actors. The political will referred to by Grindle is explained through policy implementation context variables including the interests of policy actors, regime characteristics and the level of stakeholder compliance. The results of the analysis also show that the failure to fulfill every aspect in the content variables and policy implementation context variables is a factor that causes the implementation of the TNI defense equipment modernization policy in MEF phase II 2015-2019 to not meet the targets that have been set.

Abstrak :
In line with increasing target of tax revenue for each year,since 2002 Directorate general of tax (DGT) performed tax office modernization where i until the end of 2008 all of tax office will be the modrn office.....

Abstrak :
Penulisan artikel ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengapa sebuah kebijakan harus diambil setelah memperhatikan berbagai variabel yang sedang berkembang....

Abstrak :
Keadaan Jerman yang kita lihat sekarang berbeda dengan keadaan Jerman pada abad Pertengahan, Jerman pada saat itu atau yang sering disebut Kekaisaran Romawi Suci terdiri atas kerajaan-kerajaan kecil yang dipimpin oleh seorang kaisar sebagai penguasa tertinggi. Pada saat itu mata pencaharian sebagian besar rakyat Jerman adalah bertani, hanya sebagian kecil saja yang menjadi pengrajin dan majikan. Keadaan ini berlangsung selama berabad-abad, baru pada pertengahan abad 19 di Jerman terjadi peralihan dari negara agraris ke negara industri. Peralihan ini tidak saja membawa perubahan di bidang ekonomi, melainkan juga di bidang sosial, misalnya mulai ada perubahan dari sistem masyarakat feodal ke sistem masyarakat industri yang liberal.