Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran deskriptif mengenai parenting self efficacy pada ibu yang melakukan perkawinan campuran dan memiliki anak toddler. Pengukuran parenting self efficacy dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan alat ukur Self Efficacy for Parenting tasks Index – Toddler Scale (SEPTI-TS) dari Coleman (1998) yang telah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Jumlah partisipan dalam penelitian ini ialah sebanyak 41 orang dengan kriteria yaitu ibu Indonesia yang menikah dengan warga negara asing dan memiliki anak toddler (12-36 bulan). Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar partisipan memiliki penilaian yang positif terhadap kemampuannya dalam menjalankan tugas parenting. Kemudian apabila dilihat berdasarkan domain yang ada pada alat ukur SEPTI-TS, diketahui bahwa partisipan memiliki skor rata-rata tertinggi pada domain teaching dan skor rata-rata terendah pada domain discipline

---

ABSTRACT

The study was conducted to gain the description about parenting self efficacy among mother who do mixed marriages who have a toddler; and want to know which domain has the highest and the lowest parenting self efficacy. Measurement of parenting selfefficacy performed quantitatively using Self Efficacy for Parenting Tasks Index - Toddler Scale (SEPTI-TS) from Coleman (1998) that has been adapted into Bahasa Indonesia. The number of participants in this study is 41 Indonesian mothers who is married to foreign nationals and have a toddler (12-36 months). The results showed that most of the participants have positive evaluation of the ability to perform tasks of parenting. The result also showed that participants get the highest average score in the domain of teaching and lowest average scores on the domain discipline.

"

"Salah satu akibat putusnya perkawinan campuran adalah harta benda perkawinan yang mengandung unsur asing yang didalamnya. Terutama tanah-tanah di Indonesia dengan sertipikat hak milik yang diperoleh oleh WNA karena adanya pencampuran harta. Dimana hal ini ada ketidaksesuaian dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. Metode penelitian penulisan skripsi ini bersifat yuridis normatif dan berbentuk deskriptif analitis untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Berdasarkan 3 (tiga) kasus yang telah dianalisis, diperoleh kesimpulan bahwa belum ada pemahaman hakim mengenai harta benda perkawinan akibat dari putusnya perkawinan campuran terkait dengan tanah-tanah tersebut dan masih belum menerapkan prinsip-prinsip HPI dalam pertimbangan putusannya.

---

One of the outcome of the divorce of a mixed marriage is the marital property issue. This include issues of lands within Indonesia territory, in particular lands which the freehold title belongs to the foreigner spouse in a mixed marriage. This contradicts to the Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Law. The research of this study was conducted through juridical normative method in a form of analytical description. Based on 3 (three) cases that have been analyzed on this research, it has come into a final conclusion that there is no result based on the understanding of the judges regarding marital property, and as a result of the termination of a mixed marriage correlated with these lands and has not fulfilled the implementation of the Indonesian Private International Law principles due to the considerations of the ruling."

"Pemenuhan (perlindungan) hak asasi manusia bagi anak perkawinan campuran merupakan masalah yang berkaitan dengan efektivitas hukum. Oleh karena itu hak anak atas status kewarganegaraan menjadi ruang lingkup penelitian ini. Dengan demikian analisis sosiologi hukum dalam pemberian status kewarganegaraan dalam rangka mengetahui efektivitas hukum perlindungan hak asasi manusia bagi anak perkawinan campuran menjadi tujuan penelitian ini. Untuk itu teori efektivitas hukum dan pandangan aliran kriminologi kritis terhadap hak asasi manusia menjadi kerangka teori dan konseptual penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa hak asasi manusia bagi anak hasil perkawinan campuran telah terjamin dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan anak di Indonesia. Namun demikian pemenuhan perlindungan hak asasi manusia bagi anak perkawinan campuran belum optimal terlaksana dalam proses pemberian kewarganegaraan terhadap anak perkawinan campuran. Kesimpulan penelitian bahwa pengaturan persyaratan umur dan ketentuan peralihan mengenai tenggat waktu pendaftaran dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menjadi faktor penyebab belum optimalnya perlindungan hak asasi manusia terhadap anak dari perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Selain itu adanya keberatan atau protes terhadap pemberian kewarganegaraan kepada anak hasil perkawinan campuran menjadi salah satu penyebab dari belum efektifnya perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi anak dari hasil perkawinan campuran.

---

The human rights implementation (protection) for children of mix marriages is a problem related to the effectiveness of law. Therefore, the children's rights for citizenship status become the scope of this research. Thus the sociology of law analysis in granting citizenship status in order to identify the effectiveness of human rights protection law for children of mixed marriages is the objective of this research. For that the law effectiveness theory and the view of critical criminology on human rights become the theoretical framework and research conceptual.

The results indicated that human rights for children of mixed marriages have been guaranteed under legislation relating to children in Indonesia. However, the implementation of human rights protection for children of mixed marriages has not been optimally implemented in the process of granting citizenship to children of mixed marriages.

This research concluded that the arrangement on age requirements and transitional provisions regarding the application deadlines under Law Number 12 Year 2006 is a factor influencing the not optimal human rights protection for children of mixed marriages between Indonesian and foreign citizens. Besides, the objection or protest against the granting of citizenship to children of mixed marriages become one of the causes for ineffective human rights protection for children of mixed marriages."