Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Desentralisasi telah membuka kesempatan investor luar negeri memasukkan modalnya untuk mengembangkan sektor industri setalah adanya kesepakatan pasar bebas. Pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam oleh pemerintah daerah mendorong masyarakat untuk menambang secara bebas dan masif, yang diikuti dengan tata kelola pertambangan mineral timah yang buruk. Beberapa kajian industri ekstraksi terbagi dua perspektif, yaitu perspektif institusional dan perspektif ekonomi politik. Perspektif institusional lebih menekankan pada tata kelola sumber daya alam yang baik dan rente ekstraksi pada kelembagaan. Sedangkan, perspektif ekonomi politik menekankan kelas penguasa mengakses dan mengontrol sumber daya alam yang diikuti perilaku rente ekstraksi. Penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi politik dari konsep Veltmeyer dan Petras tentang ekstraktivisme baru. Penelitian ini menjelaskan tentang penetrasi modal ekstraksi dalam penambangan timah dengan peran jaringan patronase kolektor timah dalam proses akumulasi kapital dan menjelaskan bentuk lainnya dari konflik sumber daya alam. Dengan mengacu studi kasus penelitian di Kabupaten Bangka terkait penambangan timah, peneliti berargumen ekstraktivisme baru dalam penambangan timah semakin berkembang dikarenakan adanya dukungan modal esktraksi yang disebarluaskan oleh elit industri kepada jaringan kolektor timah, yang diikuti dengan konflik kepentingan terhadap penguasaan sumber daya mineral timah oleh elit industri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, kajian literature dan data sekunder. Informan penelitian ini adalah kolektor timah, pengusaha timah dan smelter, pemilik dan penambang tambang inkonvensional, Walhi, Jatam, peneliti ahli dan ASN Kabupaten Bangka.

---

ABSTRACT
Decentralization has opened up the opportunities for foreign investors to devote their capital for developing industrial sector after the free market agreement. The adoption of natural resource-based economic development policies by local governments encourages people to mine freely and massively, that followed by poor mining management of ton minerals. A number of studies on extractive industries are categorized into two perspectives, namely institutional perspective, and political economy perspective. Institutional perspectives emphasizing on natural resource governance and the existence of rent in the institutional governance system. Meanwhile, the political economy perspective tend to focus on how the ruling class accessing and controlling natural resources followed by the act of extraction rent. This study uses a political economy perspective from the Veltmeyer and Petras concepts of new extractivism. This study explains the capital penetration on tin mining with the role of the patronage network of tin collectors in the process of capital accumulation and explains the other forms of natural resource conflict. By using case studies in Bangka Regency related to tin mining, this study argues that new extractivism in tin mining is increasingly developing due to the support of extractive capital that is disseminated by the industrial elite to the tin collector network, followed by conflicts of interest over the control of tin mineral resources by industrial elite. This research uses qualitative case study method. Data collection techniques used observation, in-depth interviews, literature review, and secondary data. Informants of this study ranging from tin collectors, tin entrepreneurs and smelters, owners and miners of unconventional mines, Walhi Bangka Belitung, JATAM, expert researchers and Bangka Regency Civil State Apparatus.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang bagaimana regulasi penambangan yang ada di Kabupaten Bangka Selatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dihubungkan dengan tingkat kerentanan sosial dan sumber penghidupan masyarakat. Thesis ini ingin melihat gambaran kerentanan (Vulnerability) dan Sumber Penghidupan (Livelihood). Sampel diambil sebanyak 387 responden di wilayah Bangka Selatan dengan menyebar kuesioner dan menggunakan metode simple random sampling untuk responden menggunakan analisis bivariat untuk melihat signifikansi level dan pearson correlation dengan menggunakan bantuan software. Hasilnya adalah adanya Kerentanan (Vulnerability) dan Sumber Penghidupan (Livelihood) masyarakat sekitar lahan pertambangan timah di Kabupaten Bangka Selatan. ......This thesis discusses how existing mining regulation in South Bangka Bangka Belitung province associated with the level of social vulnerability and livelihoods. This thesis would like to see a picture of vulnerability (Vulnerability) and Livelihoods (Livelihoods). Samples were taken as many as 387 respondents in the South Pacific region by spreading the questionnaire and using simple random sampling method to respondents using bivariate analysis to look at the significance level and Pearson correlation using statistical software. The result is the existence of Vulnerability (Vulnerability) and Livelihoods (Livelihoods) surrounding communities tin mining land in South Bangka Regency.

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini membahas mengenai upaya pemerintah Republik Indonesia dalam nasionalisasi perusahaan tambang timah yang sebelumnya milik Belanda yang bernama Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappij Billiton (GMB). GMB merupakan perusahaan swasta Belanda yang bergerak dibidang pertambangan timah. Terdapat tiga perusahaan Belanda di Indonesia yaitu; Banka Tin Winning, Billiton Maatschappij, dan NV. Sitem. Ketiga perusahaan tersebut awalnya berdiri sendiri-sendiri hingga menjadi satu manajemen yaitu GMB yang merupakan perusahaan gabungan antara milik pemerintah dan swasta Belanda. Setelah Indonesia merdeka pemerintah melakukan upaya-upaya untuk mengambil alih perusahaan tersebut agar menjadi milik Indonesia. Tujuan pengambilalihan dilakukan untuk menyejahterakan rakyat dan untuk membangun sektor ekonomi negeri. Setelah berhasil diambil alih oleh pemerintah Indonesia perusahaan tambang timah berganti nama menjadi Perusahaan Negara Tambang Timah. Pergantian kepemilikan dan kekuasaan pada perusahaan timah menimbulkan reaksi dan dampak internal maupun eksternal secara sisi dampak politik, ekonomi, dan sosial. Skripsi ini menggunakan metode sejarah dengan mengumpulkan sumber-sumber berupa arsip, laporan tahunan milik perusahaan, lembaran-lembaran negara, nota persetujuan, jurnal, dan buku. Skripsi ini membahas mengenai upaya pemerintah Republik Indonesia dalam nasionalisasi perusahaan tambang timah yang sebelumnya milik Belanda yang bernama Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappij Billiton (GMB). GMB merupakan perusahaan swasta Belanda yang bergerak dibidang pertambangan timah. Terdapat tiga perusahaan Belanda di Indonesia yaitu; Banka Tin Winning, Billiton Maatschappij, dan NV. Sitem. Ketiga perusahaan tersebut awalnya berdiri sendiri-sendiri hingga menjadi satu manajemen yaitu GMB yang merupakan perusahaan gabungan antara milik pemerintah dan swasta Belanda. Setelah Indonesia merdeka pemerintah melakukan upaya-upaya untuk mengambil alih perusahaan tersebut agar menjadi milik Indonesia. Tujuan pengambilalihan dilakukan untuk menyejahterakan rakyat dan untuk membangun sektor ekonomi negeri. Setelah berhasil diambil alih oleh pemerintah Indonesia perusahaan tambang timah berganti nama menjadi Perusahaan Negara Tambang Timah. Pergantian kepemilikan dan kekuasaan pada perusahaan timah menimbulkan reaksi dan dampak internal maupun eksternal secara sisi dampak politik, ekonomi, dan sosial. Skripsi ini menggunakan metode sejarah dengan mengumpulkan sumber-sumber berupa arsip, laporan tahunan milik perusahaan, lembaran-lembaran negara, nota persetujuan, jurnal, dan buku.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the effort of the republic Indonesian government to nationalize the tin mining company, which previously owned by Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappij Billiton (GMB). GMB was a Dutch private company that engaged in the field of tin mining. There are three Dutch companies in Indonesia; Banka Tin Winning, Billiton Maatschappij, dan NV. Sitem. These three companies were originally stand-alone until they were united under one management called GMB, which was a joint company between the government and Dutch private company. After Indonesia`s Independence, the government strived to obtain the company so it would be taken over by Indonesia. The aim of this takeover was to prosper the Indonesian citizen and to improve their economic sector. After it was successfully acquired, the tin mining company's name was changed into Perusahaan Negara Tambang Timah or PN Timah. This transformation provoked some reactions, internal, and external impacts. This thesis uses the historical method by collecting the prime and secondary sources, such as archives, company annual reports, gazetted, journals, and books.