Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Proyek eksplorasi dan eksploitasi minyak yang dilakukan India sebagai bentuk kerjasama dengan Vietnam di Laut Cina Selatan menimbulkan sikap oposisi dari Cina, hingga kemudian untuk menghargai sikap Cina tersebut, India memutuskan untuk menunda proses eksplorasi di tahun 2011. Kemudian di tahun 2012, setelah Vietnam melakukan renegosiasi India berkenan untuk melanjutkan eksplorasi kembali. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui motivasi yang India kejar lewat proyek eksplorasi dan eksploitasi minyak tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mengacu pada paradigma struktural realisme dalam memfokuskan objek penelitian menurut kerangka pemikiran Foreign Policy Behaviour milik Frederic S. Pearson dan J. Martin Rochester. Hasil temuan yang penelitian yang penulis dapatkan adalah bahwa kebijakan India untuk melanjutkan eksplorasi dan eksploitasi minyak di wilayah sengketa Laut Cina Selatan adalah bentuk dari implementasi “Look East Policy” sekarang yang mendorong India untuk lebih proaktif dalam menanggapi isu yang berkembang di kawasan Asia Tenggara dan upaya India untuk dapat mengimbangi pengaruh Cina di kawasan.

---

Oil exploration and exploitation projects is one of cooperation between India and Vietnam in the South China Sea that raises opposition gesture from China. To show some respect with China‟s oposition toward the project, India halt the project in 2011. Then in 2012, Vietnam offered new proposal and new offering in this project, after some negotiation between two countries, India agreed to continue the exploration project. This thesis aimed to study the motivation of India‟s pursue through exploration and exploitation of oil projects by using a qualitative approach. Structural realism paradigm used to focus Foreign Policy Behaviour‟s Frederic S. Pearson and J. Martin Rochester as framework. The finding in this study shows that India‟s policy to continue the exploration and exploitation of oil in the contested area South China Sea as a form of new Look East Policy that encouraging India to be more proactive towards developing issue that raises in Southeast Asia Region and India‟s intention to balance China‟s influence in the region.;

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis pengaruh kebijakan pengendalian penggunaan kawasan hutan terhadap luas IPPKH tambang mineral dan batubara di Indonesia pada periode 2008-2017. Kebijakan pengendalian penggunaan kawasan hutan yaitu kebijakan moratorium izin dan kebijakan kenaikan tarif PNBP PKH yang dianalisis melalui pendekatan model ARIMA dengan melakukan proyeksi data sebelum kebijakan yang diidentifikasi sebagai Business As Ussual BAU dari IPPKH tanpa kebijakan dan selanjutnya BAU dibandingkan dengan data aktual setelah kebijakan untuk melihat pengaruh kebijakan tersebut. Kebijakan pengendalian penggunaan kawasan hutan lainnya yaitu kebijakan kuota IPPKH dianalisis dengan pendekatan deskriptif dan analisis spasial terhadap pola sebaran dan model ekspansi IPPKH tambang. Selain itu, dilakukan wawancara mendalam terhadap narasumber yang kompeten untuk memperdalam analisis. Hasil analisis mengindikasikan kebijakan moratorium izin tidak efektif mengurangi luas IPPKH tambang mineral dan batubara sedangkan kebijakan kenaikan tarif dan perubahan skema pungutan PNBP PKH terindikasi mampu mengendalikan luas IPPKH tambang mineral dan batubara. Untuk kebijakan kuota luas IPPKH tambang, kebijakan ini cenderung mendorong terjadinya usaha penguasaan kawasan hutan oleh perusahaan tambang dan persaingan untuk mendapatkan IPPKH tambang khususnya pada wilayah yang kaya sumber daya alam. ...... This research analyzes the influence of policy of controlling the use of forest area against IPPKH area of mineral and coal mine in Indonesia in the period of 2008 2017. The policy of controlling the use of forest areas is the policy of permit moratorium and the policy of tariff increase of PNBP PKH is analyzed through ARIMA model approach by doing data projection before policy identified as Bussines As Ussual BAU of IPPKH without policy and BAU then compared with actual data after policy to see influence of the policy. The other policy of controlling the use of forest areas is the IPPKH quota policy is analyzed by descriptive approach and spatial analysis on the distribution pattern and expansion model of IPPKH mine. In addition, in depth interviews were conducted to competent sources to deepen the analysis. The results of the analysis indicate that the policy of permits moratorium is ineffective reduces the extent of IPPKH of mineral and coal mines while the policy of tariff increase and the change of PNBP PKH levy scheme is indicated to be able to control the extent of IPPKH of mineral and coal mines. For IPPKH 39 s broad quota policy, this policy tends to encourage forestry companies 39 control of forest areas and competition to obtain IPPKH mines, especially in rich natural resources areas.

Abstrak :
Implikasi lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan perubahan kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan. Adanya perubahan kewenangan tersebut menimbulkan suatu kemungkinan terjadinya kesalahan dari pejabat pemerintah dalam melakukan kegiatan pengaturan dan pengurusan di sector pertambangan. Oleh karenanya, penulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kewenangan gubernur dalam hal pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) setelah berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan menganalisis keabsahan dari pencabutan IUP PT Sebuku Batubai Coal (PT Sebuku) oleh Gubernur Kalimantan Selatan. Hasil dari penelitian penulis menunjukkan bahwa kewenangan gubernur dalam hal pencabutan IUP setelah berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami perluasan. Gubernur memiliki wewenang untuk mencabut IUP yang wilayah pertambangannya berada di 1 (satu) daerah provinsi termasuk juga terhadap IUP yang telah diterbitkan oleh bupati/walikota Selain itu, pencabutan IUP PT Sebuku telah tidak sah karena mengandung cacat prosedur dan cacat substansi. Untuk mencegah timbulnya kesewenang wenangan pemerintah dalam mencabut IUP dikemudian hari, diperlukan adanya peningkatan pengawasan dari pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksankan oleh pemerintah provinsi. Disamping itu, diperlukan juga adanya sanksi bagi bupati/walikota apabila melalaikan kewajibannya untuk menyerahkan dokumen IUP dalam rangka melakukan evaluasi dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, dan menggunakan bahan bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. ......The implications of Law 23 of 2014 concerning Regional Government led to changes in government authority in carrying out government affairs in the mining sector. The change in authority has created a possibility of errors from government officials in conducting regulatory and management activities in the mining sector. Therefore, this thesis aims to analyze how the governors authority in terms of revoking a mining permits (MP) after the enactment of Law 23/2014 and analyzing the validity of the revocation of PT Sebuku Batubai Coal (PT Sebuku) MP by South Kalimantan Governor. The results of the authors research indicate that the governors authority in terms of revocation of MP after the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government has undergone expansion. The Governor has the authority to revoke the MP whose mining area is in 1 (one) provincial area including the MP that has been issued by the regent or mayor. In addition, revocation of PT Sebukus MP has been invalid because it contains procedural and substance defects. To prevent the arising of arbitrariness of the government in revoking MPs in the future, it is necessary to increase supervision from the central government on the implementation of mining business management carried out by the provincial government. Besides that, there is also a need for sanctions for regents or mayors if they neglect their obligation to submit MP documents in order to evaluate the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 43 of 2015. The research method in writing this thesis is juridicalnormative research, and uses library materials such as primary, secondary and tertiary legal materials.

Abstrak :
ABSTRACT
Indonesia merupakan negeri yang kaya akan sumber daya alam SDA baik diatas maupun dibawah permukaan tanah dan lautan. Kekayaan bawah tanah Indonesia yang mencakup mineral dan energi telah lama dimanfaatkan menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Di sisi lain, di tengah melimpahnya energi dan sumber daya mineral ESDM Indonesia, masalah kesejahteraan seperti kemiskinan dan ketimpangan masih. Kekayaan ESDM di Indonesia mungkin menjadi penyebab berbagai masalah ekonomi. Skripsi ini ingin membuktikan bahwa kutukan sumber daya alam telah menjadi pembuktian atas dampak negatif kekayaan ESDM terhadap ketimpangan dan kemiskinan sebuah negara. Pembuktian dilakukan dengan menguji pengaruh kekayaan ESDM terhadap ketimpangan di Indonesia dengan menggunakan data produk domestik regional bruto PDRB, koefeisien Gini, dan indikator kemiskinan hingga level kabupaten. Dengan menggunakan periode analisis 2009-2011, melalui uji ekonometrika penulis menemukan bahwa kekayaan SDA justru memperburuk kondisi kemiskinan dan ketimpangan. Pengaruh ini muncul melalui saluran ketenagakerjaan dimana ketimpangan memburuk disebabkan oleh struktur ketenagakerjaan yang tidak merata, sedangkan kemiskinan terdampak membaik. Usaha pemerintah menanggulangi munculnya dampak ekonomi atas eksploitasi ESDM melalui DBHSDA Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terbukti efektif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketimpangan melalui uji ekonometrika. Temuan ini menunjukkan bahwa kekayaan ESDM merupakan sebuah kutukan bagi kesejahteraan rakyat, khususnya indikator ketimpangan dan kemiskinan.

---

ABSTRACT
Indonesia is a country which has abundant natural resources both above and below the surface of land and sea. Indonesia 39 s treasures, which includes minerals and energy, has long been used as a source of state revenue. On the other hand, welfare issues such as poverty and inequality still exist. The Curse has proven the negative impact of natural resource wealth on the economic growth of a country. This study would like to examine the existence of the effect of natural resource wealth on inequality in Indonesia by using Gross Regional Domestic Product data, Gini coefficient, and poverty indicators in district level. By using the 2009 2011 analysis period, researcher found that the wealth of natural resources exacerbates the problems of poverty and inequality. This influence is also found in the employment channel where inequality deteriorates due to unequal employment structures. Government efforts to tackle the economic impacts of natural resource exploitation through DBHSDA Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam have proved effective in addressing poverty and inequality problems through econometric tests. This finding shows that the wealth of natural resources is still a curse for the economy, especially indicators of inequality and poverty.

Abstrak :
Nikel adalah unsur yang paling berlimpah keberadaanya di inti bumi setelah besi. Mineralisasi nikel laterit sangat potensial untuk dimanfaatkan dalam kebutuhan industri. Daerah Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi salah satu daerah dengan prospek nikel laterit. Endapan nikel laterit Pomalaa terbentuk dari pelapukan batuan asal ultramafik yang umumnya telah mengalami serpentinisasi dengan tingkat yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi zona nikel laterit menggunakan metode geolistrik induced polarization, resistivitas dan metal factor untuk memperkirakan volume zona nikel laterit dari hasil identifikasi. Metode IP digunakan untuk melihat polarisasi yang terjadi pada medium yang mengandung mineral logam, sedangkan metode resistivitas dilakukan untuk mencari nilai resistivitas batuan. Penelitian ini akan menghasilkan gambaran persebaran endapan nikel berdasarkan nilai chargebilitas dan resistivitas, serta divalidasi oleh nilai metal faktor untuk mengestimasi potensi endapan nikel laterit pada lokasi penelitian berupa persebaran volume cadangan endapan nikel laterit. Pengolahan data dilakukan menggunakan metode inversi 2-D untuk menampilkan penampang 2-D dan menggunakan metode inversi 3-D untuk menampilkan model 3-D. Untuk penampang IP difokuskan mencari nilai chargeabilitas yang tinggi untuk menunjukkan daerah mineralisasi logam dengan divalidasi oleh penampang metal faktor yang juga tinggi. Sedangkan penampang resistivitas untuk menunjukkan zona dari nikel laterit yang terbagi menjadi tiga, yaitu zona limonit (resistivitas menengah – tinggi), zona saprolit (rendah – menengah), dan zona bedrock (resistivitas tinggi). Dengan perkiraan volume endapan nikel laterit berdasarkan model 3-D sebesar1.270.122,224 ton. ......Nickel is the most abundant element in the Earth's core after iron. Nickel laterite mineralization has the potential to be utilized in industrial needs. The Pomalaa area, Kolaka Regency, Southeast Sulawesi Province is one of the areas with nickel laterite prospects. Nickel laterite deposits of Pomalaa are formed from weathering of rocks of ultramafic origin which generally have been serpentinized to different degrees. This study aims to identify laterite nickel zones using geoelectrical induced polarization, resistivity, and metal factor methods to estimate the volume of laterite nickel zones from the identification results. The IP method is used to see the polarization that occurs in the medium containing metallic minerals, while the resistivity method is used to find the rock resistivity value. This study will produce an overview of the distribution of nickel deposits based on chargeability and resistivity values, and validated by metal factor values to estimate the potential for nickel laterite deposits at the research site in the form of volume distribution of laterite nickel deposits. Data processing is carried out using the 2-D inversion method to display the 2-D cross section and using the 3-D inversion method to display the 3-D model. For the IP cross-section, the focus is on finding high chargeability values to show areas of metal mineralization validated by high metal cross-sections. The resistivity cross section shows the zone of nickel laterite which is divided into three, namely the limonite zone (medium – high resistivity), the saprolite zone (low – medium), and the bedrock zone (high resistivity). With an estimated volume of laterite nickel deposits based on a 3-D model of 1.270.122,224 tons.