Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pemenuhan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa IUP Eksplorasi Timah milik PT. Bumi Palong dan IUP Operasi Produksi Batubara milik PT. Mitra Tambang Barito tidak memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Mineral dan Batubara. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan izin tersebut menjadi tidak sah atau dibatalkan oleh pengadilan tata usaha negara. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah segera membuat peraturan pelaksana dalam penyusunan Izin Usaha Pertambangan. ......The following thesis is discussing about compliance with the terms and conditions regulated in the article 39 Law No. 4 of 2009 regarding Mineral and Coal Mining against Mining Exploration License and Production Operation. The thesis used juridical norms method as research implementation method. The result of this thesis found that tin mining exploration license owned by PT. Bumi Palong and coal mining production operation owned by PT. Mitra Tambang Tambang Barito is not comply the article 39 law regarding mineral and coal mining. The consequence of that condition is the licenses would be void by administration court. This thesis recommends the Government too soon issuing the Government Regulation as the reference in formulating Mining Business License.

Abstrak :
ABSTRAK
Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang sangat berlimpah. Diantaranya adalah bahan galian tambang. Bahan galian tambang di Indonesia merupakan bahan galian tambang yang sangat baik dan diinginkan oleh negara? negara lain sehingga mempunya nilai jual yang tinggi. Bahan galian tambang seharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat, maka Pemerintah berusaha mengakomodir pengusahaan tambang demi kemakmuran rakyat. Mulai dari rezim kontrak sampai dengan rezim izin usaha pertambangan memilik beberapa kendala. Juga dikaitkan dengan terbitnya moratorium kehutanan yang dianggap sebagai solusi untuk ketertiban lingkungan di Indonesia yang ikut bersinggungan dengan pengaturan mengenai pertambangan di Indonesia. Kepastian hukum yang juga berkaitan dengan penanaman modal di Indonesia yang telah menggunakan undang?undang baru yaitu Undang?Undang No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Pentingnya kepastian hukum yang harus diakomodir oleh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah untuk menjamin iklim investasi pertambangan di Indonesia.

---

Abstrak
Indonesia is a country with a very rich natural resources. Among them are minerals mines. Minerals mine in Indonesia are very good and desirable by other countries that had high value offers. Minerals mine are supposed to be used for the prosperity of the people, the Government sought to accommodate entrepreneurial mine for the sake of the prosperity of the people. The start of contract regime until the regime of mining business license has several constraints, also associated with the publication of the moratorium on forestry is considered to be the solution to order environment in Indonesia which intersect on mining in Indonesia settings. Legal certainty is also associated with Investment in Indonesia that has been using new laws i.e. law No. 25 of 2007 concerning investment. The importance of legal certainty to be priority by regulations issued by government is to assure the investment climate of mining in Indonesia

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas bagaimana pengaturan pelaksanaan investasi usaha jasa pertambangan batubara menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Selain itu, membahas mengenai akibat hukum dari kewajiban pemegang IUP atau IUPK untuk menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional. Serta akibat hukum dari kewajiban pemegang IUP atau IUPK untuk melaksanakan sendiri kegiatan penambangan dan pengolahan pemurnian. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan usaha jasa pertambangan batubara dilaksanakan berdasarkan pasal 124 UU Minerba yaitu dengan mewajibkan pemegang IUP atau IUPK mengutamakan menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional, serta mewajibkan pemegang IUP dan IUPK melaksanakan kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian sendiri. Akibat hukum dari ketentuan kewajiban pemegang IUP atau IUPK mengutamakan menggunakan perusahaan jasa lokal dan/nasional menyebabkan perbedaan perlakuan terhadap perusahaan jasa pertambangan lokal dan perusahaan jasa pertambangan asing, dan hal ini melanggar prinsip national treatment yang diakui dalam perjanjian perdagangan internasional. Adapun akibat hukum kewajiban pemegang IUP atau IUPK melaksanakan kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian sendiri menyebabkan pemegang IUP atau IUPK wajib mengakhiri atau tidak memperpanjang perjanjian kerjasama dengna perusahaan jasa pertambangan, dan hal ini berpotensi menimbulkan gugatan hukum. Hasil penelitian ini secara umum menyarankan agar kegiatan usaha jasa pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan jasa pertambangan didukung dengan regulasi yang lebih jelas tentang pengaturan perusahaan jasa pertambangan asing.

---

Abstract
This thesis discusses how the implementation of Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining (Mining Law) in regards to coal mining services business. Furthemore will discuss the legal consequences the obligation of holders of IUP or IUPK to use the services of local and/or national mining services companies and the obligations of IUP or IUPK holders to carry out its own mining and refining process. The method used in this study is juridical-normative approach. The results showed that coal mining services based on article 124 of Mining law, namely by requiring the IUP or IUPK holders to use of local/national mining service companies and carry out its own mining and refining process. In regards to the legal effects of obligation for IUP or IUPK holders to prioritize usage of local/national mining services companies, causing different treatment to foreign companies and local/national companies, and this violates the principles of national treatment which is recognized within international trade agreements. In additon, the legal effect of IUP or IUPK holders to conduct their own mining and refining process shall terminate or not renew a cooperation agreement with mining service company, and this could potentially lead to legal action. The result of this research suggest in general that mining service business activities which are supported by mining regulation clearer about setting foreign mining service.

Abstrak :
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif difokuskan pada studi kepustakaan. Penelitian ini membahas mengenai hak penguasaan negara terhadap sumber daya alam mineral dan batubara yang diamanatkan oleh konstitusi Indonesia dan bagaimana implementasinya dalam bentuk?bentuk kewenangan pemerintah di indonesia sebelum dan sesudah disahkannya Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara melalui pemerintah dari masa ke masa mencoba mencari bentuk yang yang ideal dalam mengimplementasikan bentuk penguasaan negara akan sumber daya alam mineral dan batubara sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang?Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

---

This research uses juridical-normative analysis method with literatures studies. This research studies about the government?s right in mineral and coal natural resource which were told by our constitution and how these are implemented by the government in Indonesia before and after the legalization of Law No. 4 of 2009 about Mineral and Coal Mining. The results showed that the country through the government from time to time trying to find the ideal form of state control of implement the natural resources of minerals and coal in accordance with the mandate of Article 33 paragraph (3) Constitution - Constitution of the Republic of Indonesia 1945.

Abstrak :
Kewajiban divestasi bagi investor asing di bidang pertambangan mineral dan batubara sebelum berlakunya Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara No. 4 Tahun 2009 diatur dalam perjanjian yang dibuat antara perusahaan pertambangan dengan pemerintah. Namun ketentuan dalam perjanjian tersebut tidak secara jelas mengatur proses pelaksanaan divestasi bagi saham asing. Hal ini menimbulkan berbagai masalah yang mengakibatkan terhambatnya proses divestasi tersebut. Analisis atas permasalahan yang menghambat proses divestasi ini dilakukan dengan metode yuridis normatif serta mengambil tiga contoh perusahaan pertambangan besar yang mengalami masalah dalam pelaksanaan proses divestasi tersebut, yaitu PT Kaltim Prima Coal, PT International Nickel Indonesia Tbk, dan PT Newmont Nusa Tenggara. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi masalah atas ketiga kasus tersebut, namun hingga saat ini proses divestasi ketiga perusahaan tersebut masih bermasalah.

---

Before the effectivity of Law No. 4 Year 2009 concerning Mineral and Coal Mining, the obligation of divestment for foreign investor in mineral and coal mining has been regulated in a contract between the mining corporation and the government. Nevertheless, those contract did not arrange the process of divestment clearly. Because of that, many problems that can obstruck the divestment process have been arise. The analitical review of this problems is using the legal-normative method with explaining the cases of three big mining companies which have problems around the divestment process. The three companies are PT Kaltim Prima Coal, PT International Nickel Indonesia Tbk, and PT Newmont Nusa Tenggara. Various efforts have been tried to solve divestment problems in those companies, but until this time there are still problems around their divestment process.