Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Mengenai Pengaturan Divestasi dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan Studi Kasus Kegiatan Pertambangan Mangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini dilakukan karena adanya penerapan kewajiban divestasi di sektor pertambangan minerba, yang menimbulkan kekhawatiran bagi para penanam modal asing dalam melakukan kegiatan di sektor pertambangan. Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) diambil, karena daerah tersebut saat ini tumbuh dengan pesat sebagai salah satu daerah baru tujuan penanaman modal, dengan memiliki potensi pertambangan khususnya dalam sektor pertambangan minerba, dengan potensi mangan khususnya. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendapatkan gambaran terkait regulasi pertambangan minerba dan penanaman modal dalam pelaksanaan divestasi disektor pertambangan yang ada saat ini, utamanya terkait dalam upaya memberikan kepastian hukum bagi para penanam modal asing, (utamanya dalam kegiatan pertambangan mangan yang ada di NTT). Penelitian ini jenis penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini mengkaji norma hukum yang tertulis terkait pertambangan minerba, yang dilakukan dengan penelitian sistematik hukum, sehingga penelitian dilakukan terhadap hal-hal meliputi subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum yang terkait. Adapun temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa, divestasi bukan merupakan hal yang menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Divestasi yang ada hanya merupakan upaya pengaturan negara dalam mengelola SDA minerba yang ada, namun dalam upaya tetap memperhatikan peluang-peluang ekonomi yang tidak hanya berpotensi memberi keuntungan bagi negara, tapi juga pelaku usaha. Dalam hal ini pemerintah juga menjalankan fungsinya sebagai pelaku usaha (entrepreneur) dalam mengelola sektor pertambangan yang ada. Permasalahan-permasalahan pada tahapan perencanaan, perizinan, dan adanya benturan antara UU Minerba dengan aturan sektoral lainlah yang menjadi masalah utama. ......This research discusses the legal analysis of divestment arrangements within the application of Act No. 4 Year 2009 on Mineral and Coal Mining (Mineral and Coal Act) with a case study on manganese mining activities in East Nusa Tenggara Province. This research is performed on the grounds of divestment requirements in mineral and coal mining sector, which raises concern for foreign investors in mining activities. East Nusa Tenggara is the region of focus in this research because that region grows rapidly as one of the new investment destinations, with a mining potential especially in mineral and coal mining sector and with manganese potential in particular. This research generally aims to draw the picture of the implementation of divestment in relation to the existing regulations on the mineral and coal mining and on investment, mainly with regards to the provision of legal certainty for foreign investors looking to invest in the manganese mining activities in East Nusa Tenggara. This research is legal-normative in nature, because this research studies the written legal norms relating to the mineral and coal mining, which is performed as a systematic legal research such that it is performed on the matters covering the legal subjects, rights and duties, legal events, legal connection, and the related legal objects. The main finding of this research is that divestment is not the source of legal uncertainty. The divestment serves only as State's efforts to manage existing mineral and coal natural resources, and whose efforts still keep in mind the economic opportunities that potentially benefit both the State as well as the businesses. With this regard, the government also functions as entrepreneur in management the mining sector. The issues in the planning and licensing stages and the conflicts between Mineral and Coal Act with the other sectoral regulations are the actual culprit of legal uncertainty.

Abstrak :
[Tesis ini berfokus pada pemilihan prioritas kebijakan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya mineral dan batubara, dengan menggunakan pendekatan analisis AHP. Penelitian ini melihat penilaian stakeholder atas hirarki permasalahan yang disusun dengan menggunakan metode AHP dan menentukan kebijakan yang tepat untuk dijadikan sebagai prioritas kebijakan penanganan pengelolaan piutang PNBP SDA Minerba yang didasarkan atas pandangan dan preferensi para penilai yang diasumsikan sebagai “the experts”. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi Kementerian ESDM, Pelaku Usaha, dan pihak terkait lainnya terutama dalam upaya penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan piutang PNBP SDA Minerba. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan pendekatan Analitycal Hierarchy Process (AHP), penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan yang harus diprioritaskan adalah pembangunan perangkat produk hukum penunjang pengelolaan piutang PNBP SDA Minerba dengan bobot penilaian sebesar 0,242. Kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan merumuskan peraturan setingkat Menteri tentang tata cara pemungutan, penagihan, pembayaran dan penyetoran PNBP sektor pertambangan mineral dan batubara;This thesis focuses on the selection of the management policy priority of non-tax revenues mineral resources and coal , using AHP analysis approach . The research looked stakeholder assessment on the hierarchy of the problems which have been prepared using AHP and determine the appropriate policies to serve as a policy priority handling receivable management PNBP Mining natural resources based on the views and preferences of the evaluators assumed as "the experts". The result of this research is expected to be used as contribution to the Ministry of Energy and Mineral Resources, business communities, and other stakeholders, especially in solving the problems of receivable management of non-tax revenues Natural Resources Mineral and Coal. Based on the analysis using the approach of Analytical Hierarchy Process (AHP), This study concluded that the policies that should be prioritized is the development of a legal product supporting the receivable management of non-tax revenues of Natural Resources Mineral and Coal with a weight rating of 0.242. The policy can be done by formulating the ministerial level regulation on procedures for collecting, billing, payment and remittance PNBP mineral and coal mining sector., This thesis focuses on the selection of the management policy priority of non-tax revenues mineral resources and coal , using AHP analysis approach . The research looked stakeholder assessment on the hierarchy of the problems which have been prepared using AHP and determine the appropriate policies to serve as a policy priority handling receivable management PNBP Mining natural resources based on the views and preferences of the evaluators assumed as "the experts". The result of this research is expected to be used as contribution to the Ministry of Energy and Mineral Resources, business communities, and other stakeholders, especially in solving the problems of receivable management of non-tax revenues Natural Resources Mineral and Coal. Based on the analysis using the approach of Analytical Hierarchy Process (AHP), This study concluded that the policies that should be prioritized is the development of a legal product supporting the receivable management of non-tax revenues of Natural Resources Mineral and Coal with a weight rating of 0.242. The policy can be done by formulating the ministerial level regulation on procedures for collecting, billing, payment and remittance PNBP mineral and coal mining sector.]