Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang bahwa Indonesia hingga saat ini masih mengalami berbagai permasalahan dalam pemutusan jaringan sindikat Narkoba. Dalam pemutusan jaringan sindikat narkoba diperlukan dukungan data dan informasi intelijen, sehingga pemberantasan terhadap jaringan narkoba dapat diungkap dan hasilnya lebih maksimal, penelitian ini bermaksud mengetahui bagaimana strategi pemanfaatan data dan informasi intelijen dalam pemutusan jaringan narkoba. Hasil penelitian yang dilakukan masih ditemui adanya keterbatasan dalam operasionalnya. Selain itu juga dicoba untuk menerapkan strategi yang efektip dalam rangka menghadapi perkembangan/ tren narkoba yang semakin meningkat, dengan berbagai konsep-konsep adanya kerjasama, komunitas intelijen dan upaya pemberantasan untuk memutus mata rantai jaringan sindikat narkoba yang di Indonesia. Maksud dan tujuan dengan penggunaan data dan informasi intelijen dalam bentuk data yang akurat maka kegiatan pemutusan jaringan narkotika lebih efektip serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya pemutusan dan pengungkapan jaringan narkoba. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dan melakukan wawancara terhadap pejabat pengambil kebijakan dan para direktur, analis Intelijen selaku pelaksana dalam upaya pemberantasan narkoba di Badan Narkotika Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara organisasi bahwa pemanfaatan data dan informasi intelijen dalam mendukung kegiatan pemutusan jaringan narkoba sudah dilakukan sesuai dengan rencana, namun masih ada kekurangan yang harus diperbaiki sehingga kedepan hasilnya lebih maksimal. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlu penguatan pada bidang analis pengolahan data dan informasi intelijen dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, menambah peralatan tehnologi intelijen, membentuk jaringan intelijen dan peningkatan kerjasama antar instansi dan Intelijen sebagai leading sector dalam pemutusan jaringan.

---

The research was conducted subject to the basis that Indonesia currently is still experiencing many issues in the eradication of narcotics syndicate networks. In the termination of the narcotics syndicate network, it is required support of data and intelligence information, therefore the eradication of narcotics networks can be disclosed and obtain maximize results, this study means to discover data utilization and intelligence information strategy in the eradication of narcotics network. Results of the research which has been done is still limited in it?s operations. Moreover, we tried to apply effective strategies in order to settle the increase / growing of narcotics trends, with different concepts of cooperation, intelligence community and eradication efforts to break the link network of narcotics syndicates in Indonesia. The aims and objectives of the use of intelligence data and information in the form of accurate data is to obtain effective activity over narcotics network eradication and can be identified factors that influence the eradication and disclosure of narcotics network. The Research done by collecting data and doing interviews for policy makers officials / Eradication Deputy and the directors, as the executor of the Intelligence analyst in narcotics eradication efforts at the National Narcotics Agency. The results showed that in organizations that utilization data and intelligence information in support their narcotics network eradication is done according to plan, but still there are obstacles that must be improved to maximize its results. Based on the results of research that there should be a strengthening in the field of data processing and analysis of intelligence information to increase the quality and quantity of human resources, improve intelligence technology equipment, networking and increase cooperation among intelligence agencies and Intelligence as a leading sector in the eradication of the narcotics network.

Abstrak :
ABSTRAK
Militer khususnya intelijen militer seharusnya diberikan peran lebih dalam usaha kontra terorisme. Tujuan pertama penelitian ini adalah menganalisa bagaimana perbantuan militer dilaksanakan di negara-negara demokrasi. Tujuan kedua adalah menganalisa efektifitas pelibatan intelijen militer dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur di Poso. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbantuan militer di negara demokrasi dilaksanakan dengan cara melatih atau memperbantukan unit militer khusus kepada otoritas penegakkan hukum. Sedangkan pelibatan intelijen militer dalam operasi penegakkan hukum di Poso, terbukti efektif dalam menyediakan informasi intelijen yang dibutuhkan, sehingga tujuan dan sasaran operasi dapat dicapai. Perbantuan militer dan pelibatan Intelijen militer ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam usaha kontra terorisme di Indonesia.

---

ABSTRACT
Military particularly military intelligence should be given more role in counter terrorism. First objective this research is to analyze how military assistance is conducted in democratic countries. The second goal is to analyze the effectiveness of military intelligence engagement in law enforcement operations against East Indonesian Mujahidin terrorist groups in Poso. This research based on qualitative methods and literature study. The results of the study indicate that military assistance in a democratic country is carried out by conducting a military training in order to form a special military unit for law enforcement authorities. Furthermore, the engagement of military intelligence in law enforcement operations in Poso shown effective in providing the necessary intelligence information, so the objectives and targets of law enforcement operations could be achieved. The military assistance and the engagement of military intelligence could be used as a reference in efforts to counter terrorism in Indonesia.

Abstrak :

Pada tahun 2015, Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya melancarkan serangan kepada kelompok pemberontak Houthi yang berada di wilayah kedaulatan Yaman. Serangan tersebut menimbulkan permasalahan-permasalahan yang harus dicari jawabannya melalui penelitian ini. Mengapa Arab Saudi melakukan intervensi militer semacam itu, Bagaimana Pengiriman pasukan bersenjata atau intervensi militer kepada negara lain menurut prinsip non intervensi dan Piagam PBB, dan bagaimana legalitas intervensi militer Arab Saudi dan koalisinya di Yaman menurut prinsip non intervensi dan Piagam PBB. Penelitian ini akan menjawab 3 (tiga) pertanyaan atau permasalahan di atas. Tindakan Arab Saudi dan koalisinya yang melancarkan serangan militer ke wilayah Yaman pada dasarnya merupakan penggunaan kekerasan dan campur tangan terhadap urusan domestik atau dalam negeri dari Yaman. Campur tangan atau intervensi semacam ini melanggar Pasal 2 (4) dan 2 (7) Piagam PBB yang mengandung prinsip non intervensi. Namun, pelarangan campur tangan atau intervensi khususnya intervensi militer bukan pelarangan yang mutlak. Piagam PBB sendiri memberikan pengecualian terhadap dua pasal pelarangan intervensi tersebut sehingga negara dapat melakukan intervensi khususnya intervensi militer. Intervensi-intervensi yang dikecualikan tersebut ialah intervensi atas mandat Dewan Keamanan PBB dan intervensi atas dasar self-defence. Intervensi militer Arab Saudi dan koalisinya di Yaman merupakan intervensi atas dasar self-defence yang telah memenuhi persyaratan-persyaratannya menurut Piagam PBB.

 

---

On 2015, Saudi Arabia Led-Coalition launched a military operation targeted to Houthi Rebel in Yemen. The operation problems that the author of this paper must seek the answers in this paper. Why did the Saudi Led-Coalition launch a military operation in Yemen?, How is the legality of sending an armed force to another state according to the principle of non intervention and the UN Charter?, and How is the legality of military intervention done by Saudi Led-Coalition  in Yemen according to the principle of non intervention and the UN Charter?.This paper will seek the answers of those three problems. That Saudi and its coalition launched a military operation in Yemen is a use of force and an interference against the domestic affair of Yemen. This kind of interference is a violation to article 2 (4) and 2(7) of UN Charter. However, the Charter itself constitutes articles that could be a discretion to intervention prohibition in the Charter. The Charter allows states to counduct two kinds of intervention . Those are intervention under the authorization of the Security Council and intervention based on the right of self-defence. The act that Saudi and its coalition did in Yemen is based on the right of self-defence and they have fulfilled the conditions governed in the Charter.

 

Abstrak :
Incorporating cultural intelligence into joint intelligence : cultural intelligence and ethnographic intelligence theory / by Alexei J.D. Gavriel -- The use of evolutionary theory in modeling culture and cultural conflict / by Marc W.D. Tyrrell -- Employing data fusion in cultural analysis and COIN in tribal social systems / by Steffen Merten -- Weapons of the not so weak in Afghanistan : Pashtun agrarian structure and tribal organization / by Thomas J. Barfield -- Religious figures, insurgency, and jihad in southern Afghanistan / by Thomas H. Johnson -- The Durand line : tribal politics and Pakistan-Afghanistan relations / by Feroz Hassan Khan -- The maneuver company in Afghanistan : establishing counterinsurgency priorities at the district level / by Michael R. Fenzel -- Developing an IO environmental assessment in Khost province, Afghanistan : information operations at Provincial Reconstruction Team Khost in 2008 / by Robert J. Bebber -- Implementing a balanced counterinsurgency strategy in northeast Afghanistan, May 2007-July 2008 / by Nathan R. Springer.