Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang perwira dari internal TNI-AD yang secara mandiri ingin menyajikan bagaimana peran TNI umumnya dan TNI-AD khususnya dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak lahirnya sampai dengan tahun 2000.Peran TNI-AD yang demikian eratnya terhadap naik turunnya integrasi bangsa bukan hanya dipandang dari teori sosial yang berkaitan, tetapi juga dipandang dari integrasi internal TNI-AD yang bersifat Fungsional seperti kohesivitas dan solidaritas. Dalam tesis ini yang diuraikan bukan hanya yang berbentuk konflik internal saja, tetapi termasuk juga pengorganisasian, pendidikan dan pembentukan jiwa karsa.Disamping itu integrasi bangsa Indonesia secara konseptual dan teoritis dapat dibagi yang bersifat integrasi nasional yaitu integrasi masyarakat terhadap negara secara vertikal dan integrasi sosietal yaitu integrasi antara masyarakat dengan masyarakat yang bersifat horizontal. Di dalam realita empirik naik turunnya integrasi bangsa Indonesia sejak tahun 1945 s/d 2000 adalah sangat berhubungan erat dengan naik turunnya integrasi internal TNI-AD.Studi ini akan mengggambarkan bagaimana kondisi integrasi internal TNI-AD yang kelahiran dan tumbuhnya bersamaan dengan lahir dan tumbuhnya bangsa Indonesia, dimana pada saat itu TNI-AD terbentuk akibat ketakutan terhadap ancaman Sekutu. Akhirnya tumbuhnya TNI-AD berkaitan erat dengan keputusan politik untuk menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga TNI-AD terlibat di dalam kehidupan politik.Manakala keputusan Politik TNI-AD bersama TNI-AL, TNI-AU dan POLRI tidak boleh terlibat lagi dalam kehidupan politik praktis sejak tahun 2000 berdasarkan Tap MPR No. VII/2000, maka integrasi internal TNI-AD tidak lagi mempengaruhi naik turunnya integrasi bangsa Indonesia, atau artinya tidak terdapat hubungan timbal balik diantara keduanya.Tesis ini juga menemukan bahwa integrasi internal belum tentu akan semakin menguat apabila berhadapan dengan konflik keluar, sebagaimana dinyatakan oleh Coser dalam proposisi No.9 seperti pemberontakan PKI tahun 1948 dimana TNI-AD sedang menghadapi agresi Militer Belanda ke 2, ketika TNI-AD bersiap-siap menghadapi Belanda untuk merebut IRJA terjadi konflik tahun 1957 s.d tahun 1962 antara para Pangdam dengan Kasad sehingga terjadi Pemberontakan PRRI/Permesta serta ketika TNI-AD berhadapan dengan PKI dan konfrontasi dengan Malaysia telah terjadi Pemberontakan yang dimotori oleh Letkol. Untung Cs. tahun 1965."

"Di Indonesia, dalam perkembangan kehidupan politik dan pemerintahan sampai tahun 1982 dalam usahama mewujudkan cita-citanya membangun kehidupan bernegara, bangsa Indonesia telah mencoba berbagai Sistem Politik. Praktek-praktek politik pada awal-awalan kemerdekaan memperlihatkan pengaruh Liberalisme sampai tahun 1959 disusul praktek Authoritarianisme sampai tahun 1965. Sejak itu dicoba untuk menerapkan mekanisme politik dengan peranan dominan untuk mengelola pemerintahan di tangan golongan Angkatan Bersenjata khususrgya Angkatan Darat dengan Dwifungsi ABRI-nya.Berlainan dengan Angkatan Bersenjata di banyak negara lain tentang peranannya dalam masyarakat, ABRI yang lahir dan muncul pada waktu yang bersamaan dengem dicetuskannya Revolusi Kemerdekaan, memperlihatkan peranannya bukan saja sebagai prajurit dalam masyarakat, tetapi juga sebagai pejuang. ABRI menemukan dirinya, bukan saja bertempur medan perang, tetapi sekaligus juga memainkan fungsi lain dalam bidang sosial-politik dan pemerintahan. Rupanya masa-masa, revolusi merupakan proses sosialisasi ABRI ke dalam ke dua fungsi tab. Persepsinya berasal dari pengalaman nyata. ABRI terdorong oleh rasa tanggungjawabnya, telah tampil ke depan pertama-tama oleh panggilan tugasnya di bidang pertahanan dan keamanan untuk melindungi integritas bungsa Indonesia sebagai negara kesatuan yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945.ABRI sebagai organisasi militer modern telah lahir dari kancah revolusi di tengah-tengah kehidupan rakyat. Revolusi telah memberi pengalaman bahwa dukungan rakyat di seluruh wilayah Indonesia merupakan kunci keberhasilannya mengemban tugas pokok bidang pembelaan negara itu. Karenanya berbagai doktrin dan landasan-landasan pemikiran di kalangan ABRI selalu diwarnai oleh dukungan rakyat itu."

"Di bawah kendali militer, Sudan terus mengalami ekstensi masa transisi. Masa transisi yang semula diagendakan akan berakhir dalam dua tahun kini telah memasuki tahun kelima tanpa arah yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk membahas penyebab ekstensi masa transisi Sudan pascakudeta Bashir dengan mengkaji setiap tindakan, strategi, kebijakan, dan keputusan penguasa militer Sudan selama masa transisi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini dihimpun menggunakan teknik studi pustaka dari sumber data sekunder berupa buku, artikel jurnal, laporan, artikel berita, dan internet. Penelitian ini menunjukkan bahwa ekstensi masa transisi Sudan disebabkan oleh tiga peran elite yang rangkap oleh pemerintahan militer, yaitu elite politik, elite ekonomi, dan elite militer. Kombinasi ketiganya memungkinkan militer untuk mengatur seluruh skenario kebijakan pemerintah sekaligus memegang kendali penuh atas seluruh hierarki masyarakat Sudan. Kasus Sudan menunjukkan bahwa kekuasaan politik, ekonomi, dan militer yang dikuasai secara simultan oleh satu instansi tanpa kontrol instansi lain berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang berdampak pada ketidakstabilan politik negara.

---

Under military control, Sudan continues to experience an extended transition period. The transition period that was originally scheduled for two years, now entered its fifth year. This research aims to discuss the causes of Sudan's transitional period extension after Bashir's coup by examining every action, strategy, policy, and decision of Sudan's military rulers during the transition period. The research method used is a qualitative method with a descriptive analysis approach. The data used in this study were collected using literature study techniques from secondary data sources in the form of books, journal articles, reports, news articles, and the internet. This paper shows that the extension of Sudan's transitional period is caused by three elite roles of the military government, including political, military, and economic elites. The combination of the three allows the military to organize the entire scenario of government policy while holding full control over the entire hierarchy of Sudanese society. The case of Sudan shows that political, economic, and military power controlled simultaneously by one institution without the control of other institutions has the potential to cause conflicts of interest that have an impact on the political instability of the country."

"Penelitian ini membahas mengenai pemerintahan militer Brigade II Siliwangi di Magetan dari perbedaan latar belakang masyarakat. Pasukan Siliwangi yang heterogen memegang tanggungjawab untuk memerintah sebuah wilayah homogenitas Jawa. Kepala pemerintahan militer Brigade II Siliwangi di Magetan adalah Umar Wirahadikusumah dari Batalyon Tajimalela. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas pemilihan topik, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Keterangan-keterangan baru dari arsip dan manuskrip jarang mendapatkan perhatian dari sejarawan. Sehingga membuka opsi untuk melakukan analsis-analisis baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan politik dan budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasukan Brigade II Siliwangi masih terikat pada pandangan polarisasi muslim dan PKI, (2) Umar Wirahadikusumah beradaptasi dengan situasi Magetan dengan berbagai cara seperti menuruti tekanan massa dan mengandalkan tentara Jawa dalam melakukan pembersihan (3) Dampak pemerintahan militer Brigade II Siliwangi di Magetan yakni menjamin keberhasilan serangan ke Madiun serta memperkuat posisi pemerintah Sukarno-Hatta karena berhasil menemukan bukti kekejaman FDR selama berkuasa di Magetan.

---

This research discusses about military government of Brigade II Siliwangi in Magetan from people background discrepancy. The heterogenous troops of Brigade II Siliwangi held responsibility to govern a Javanese homogenous region. The chief of military government of Brigade II Siliwangi in Magetan was Umar Wirahadikusumah from Batalyon Tajimalela. This research uses historical method that consists of topic selection, heuristic, critic, interpretation, and historiography. The new data information like archives and a manuscript is rare to be used by historians. Therefore, it opens option to exercise new analysis. This research uses cultural approach and political approach. The results of this research show (1) the troops of Brigade II Siliwangi was still tied to polarization between muslim and PKI, (2) Umar Wirahadikusumah adapted to Magetan situation in many ways like obeying mass pressure and relying Javanese Troops to exercise purge, (3) the impacts of military government of Brigade II Siliwangi in Magetan were guaranteeing the success of attack to Madiun and strengthening position of Sukarno-Hatta government for finding proofs of FDR’s cruelty as long as FDR held power in Magetan."

"Tesis ini membahas tentang Dampak Kebijakan Politik Budaya Burmanifikasi Pada Masa Pemerintahan Ne Win 1962-1988 Terhadap Etnis Rohingya. Pembahasan tesis ini dibatasi pada kurun waktu pemerintahan Ne Win di Myanmar 1962-1988 . Pembahasan tesis ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan terhadap faktor munculnya tindakan diskriminasi pada masa pemerintahan Ne Win di Myanmar dan bagaimana dampak dari kebijakan burmanifikasi di Myanmar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat faktor sejarah, faktor agama, dan faktor budaya yang melandasi munculnya kebijakan diskriminatif terhadap etnis Rohingya. Adapun tindakan diskriminatif pemerintah militer Myanmar pada masa Ne Win telah menimbulkan reaksi dari etnis Rohingya yang berupa penerimaan cara menggunakan nama-nama yang diadopsi dari nama-nama etnis Burma, menerima status imigran, dan menerima aturan dalam perkawinan campur. Sedangkan perlawanan dilakukan dengan cara pemberontakan dan pelarian. Tesis ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian sejarah dan sumber sekunder.

---

This postgraduate thesis discusses about the Impact of Cultural Political Policy Burmanification in Ne Win era 1962 1988 on Ethnic Rohingyas. The discussion of this thesis was limited to the Ne Win government period in Myanmar 1962 1988 . The discussion of this thesis was conducted to answer the question of the factors of Burmanifications policies in the Ne Win Era. Also, to answer about the impact of Burmanification policies in Myanmar. The results of this study indicate that there are historical factors, religious factors, and cultural factors that underlie the emergence of discriminatory policies against ethnic Rohingya. The discriminatory actions of the military government of Myanmar during the Ne Win period have caused a reaction from the Rohingyas in the form of acceptance of using names adopted from Burmese ethnic names, accepting immigrant status, and accepting rules in mixed marriages. While the resistance that was done by rebellion and escape. This thesis is a qualitative research using historical research methods and secondary sources."

"Abstract:"Mass peaceful protests in Myanmar/Burma in 2007 drew the world's attention to the ongoing problems faced by this country and its oppressed people. In this publication, experts from around the world analyse the reasons for these recent political upheavals, explain how the country's economy, education and health sectors are in perceptible decline, and identify the underlying authoritarian pressures that characterise Myanmar/Burma's military regime."--Publisher's description."