Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Suherman
"ABSTRAK
Masalah
Sekitar 51% penduduk kota Jakarta tergolong berpenghasilan rendah tidak tetap yang diperoleh dari kegiatan sektor informal. Untuk memenuhi kehidupan manusiawinya mereka membutuhkan bidang tanah untuk membangun rumah sebagai tempat berlindung dan melakukan berbagai kegiatan. Namun pada kenyataannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut sulit dapat diwujudkan. Hal ini selain disebabkan keterbatasan kemampuan yang dimilikinya, dilain pihak pemerintahpun belum marnpu menyediakan papan bagi golongan penduduk ini. Dengan belum terpenuhinya kebutuhan papan yang sangat mendasar ini maka mereka berupaya dengan berbagai cara untuk memperoleh bidang tanah demi mempertahankan keberadaannya. Mereka tanpa menghiraukan berbagai risiko yang akan terjadi, dengan modal keberanian menyerobot bidang tanah kosong di berbagai bagian wilayah kota.
Adapun bidang tanah yang sering diserobot pada umumnya bidang tanah yang diperuntukan sebagai kawasan Huang Terbuka Hijau (RTH) kota yang diterlantarkan oleh pemiliknya. Lemahnya pengawasan, pemantauan dan penindakan balk preventip maupun represip secara berkesinabungan. yang dibuktikan dalam bentuk nyata di lapangan, maka Para penyerobot merasa aman untuk membangun huniannya dan melakukan berbagai kegiatan lainnya. Dengan demikian maka kawasan RTH yang merupakan kawasan bebas bangunan ini secara bertahap telah ditumbuhi bangunan liar yang pada akhirnya membentuk kawasan kumuh dengan berbagai dampaknya .
Kebijaksanaan pemerintah dalam rangka pemerataan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ternyata telah memasuki kawasan kumuh ini. Hal ini terbukti dengan dibangunnya berbagai sarana dan prasarana baik dalam bentuk fisik maupun non fisik seperti jalan orang, sekolah, tempat ibadah dan berbagai kelembagaan. Ternyata pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah di kawasan ini telah menimbulkan persepsi yang berbeda antara pemerintah dengan masyarakat penghuni kawasan kumuh. Pemerintah membangun berbagai sarana dan presargna terse-but, sebagaimana telah dikemukakan, adalah dalam rangka pemerataan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak ada kaitannya dengan upaya pemerintah untuk melegalisasikan kawasan terlarang ini (RTH) menjadi kawasan pemukiman resmi sesuai rencana kota. Dengan demikian tetap pemerintah akan menggusur kawasan tersebut bila rencana yang ada di kawasan kumuh tersebut akan dilaksanakan.
Sebaliknya para penghuni kawasan kumuh tersebut mengartikan bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah merupakan contoh yang patut ditiru. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa pemerintah tidak mungkin memberi contoh membangun pada kawasan terlarang yang akhirnya harus digusur dan berdampak akan merugikan sernua pihak. Dengan berpegang pada persepsi yang berbeda ini dan belum dilaksanakannya secara nyata penggusuran bangunan yang telah terbangun di kawasan terlarang ini, maka masyarakat penghuni kawasan ini merasa aman sehingga enggan pindah.
Tujuan
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mangenai kehidupan penghuni daerah kumuh penelitian berdasarkan jawaban atas pertanyaan penelitian yang ditujukan ke pada para responden dan observasi lapangan. Dari gambaran tersebut dapat dianalisis lebih lanjut dan faktor-faktor yang menyebabkan keengganan pindah para penghuni kawasan penelitianpun dapat diungkap.
Diharapkan informasi dan masukan yang bersumber dari hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi perumus kebijakan dalam upaya menertibkan bangunan liar di kawasan terlarang.
Kerangka Pemikiran
1. Mengetahui kengganan pindah dengan pendekatan persepsi para penghuni (responden) terhadap pembangunan fisik / non fisik yang telah dilakukan Pemerintah di daerah penelitian.
2. Mengetahui pola hubungan keengganan pindah dengan lingkungan buatan.
3. Mencari hubungan antara variabel keengganan pindah dengan variabel lingkungan buatan.
4. Menarik kesimpulan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keengganan pindah para penghuni (responden) daerah penelitian.
Metode Penelitian
Dengan mengacu kepada studi kepustakaan, maka tahapan penelitian yang dilakukan lebih lanjut adalah:
1. Menentukan daerah penelitian dengan mempertimbangkan tahapan perkembangan bangunan liar yang ada.
2. Sampel adalah Kepala Rumahtangga (KRT) atau Ibu Rumahtangga (IERT) sebagai pemilik, penyewa/pengontrak, petunggu atau pengisi rumah/bangunan dan berada di tempat pada saat penelitian dilakukan serta dapat memberikan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dan kuesioner.
4. Pengolahan data yang diperoleh melalui kuesioner dilakukan dengan metode analisis korelasi secara statistik dengan menggunakan uji x2 (kai kuadrat) dan koefisien kontingensi.
5. Hasil observasi lapangan dan wawancara digunakan sebagai dasar analisis kualitatif untuk melengkapi hasil pengolahan data secara.statistik.
Hasil Penelitian
Penelitian yang telah dilakukan di daerah Ruang Terbuka Hijau (RTH) penelitian, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Terjaminnya rasa aman terhadap upaya pelaksanaan penggusuran dan adanya perbedaan persepsi antara Pemerintah dengan para penghuni (responden) daerah penelitian mengenai pembangunan yang telah dilaksanakan, mere pakan faktor utama yang menyebabkan keengganan pindah.
2. Terdapat perbedaan persepsi antara Pemerintah dengan para penghuni daerah penelitian (responden) mengenai pembangunan fisik/non fisik yang telah dilakukan Pemerintah sehingga menimbulkan sikap yang berbeda pula terhadap:
a. Apakah daerah terlarang yang dihuninya akan digusur atau tidak digusur.
b. Apakah daerah terlarang yang dihuninya telah dilegalisasi sebagai kawasan pemukiman resmi sesuai dengan rencana kota atau tidak.
3. Dari masing-masing sembilan kategori hubungan pengaruh responden terhadap lingkungan buatan (pembangunan yang dilakukan pemerintah di daerah penelitian) terhadap lingkungan sosial (keengganan pindah), berdasarkan pengukuran korelasi dan uji signifikasi terdapat empat hubungan pengaruh (+ 44,4%) yang berarti dengan derajat hubungan cukup.
4. Dalam upaya penertiban dan penataan daerah Ruang Terbuka Hijau (RTH), pemerintah atau pihak yang berkepentingan lebih banyak melaksanakan pendekatan dengan cara represip dari pada preventip.
Kegunaan Hasil Penelitian
Kegunaan hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan bagi perumus kebijakan dalam melakukan langkah dan upaya penertiban bangunan liar di kawasan terlarang. Disamping itu kegunaan lain dari hasil penelitian ini adalah:
1. Sebagai bahan dasar bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang sejenis.
2. Sebagai bahan gambaran masa lampau mengenai kondisi daerah penelitian terutama bagi generasi mendatang.

ABSTRACT
The Problems
About 51% of Jakarta population were low income group which got from informal sector. To satisfy their basic needs they need a piece of land to build the shelter and to do some activities. But in fact to satisfy its were difficult to be created because their abilities and the housing program for low income group built by Government also were limited. The impact of these problems they effort to scuat the vacant land neglected by the owner such as green belt area.
The treaknes s of control, for and enforcement held by Government continuously, made the squatters felt be safe to build their shelters and to do another their activities. That is why .the green area as the forbidden territory, step by step to be grown by illegal huts -and the last it were able to create slum area with several impacts.
The Government's policy to equal development for raising human welfare also had penetrated the alum area. It had been shown by the several structures or infra structures built there such as foot path, school, mosque, public 'TC and some institutions. In fact that development had been built by Government in the slum area made difference perception between Government and the occupants. e knew that Government built foot path, school, mosque etc., to increase human welfare. There is no idea that Government would legalized the slum area become housing area according to the city planning. So the Government would clear the illegal buildings (huts) if ideal plan in the slum area implemented. But in this case the occupants of slum area had another opinions that Government was impossible to build structure or infra structures in the forbidden territory. And also the Government was impossible giving an example to build something in the wrong place
According to the difference perception and not implement to clear the illegal buildings occupied by squatters yet, so the occupants of slum area dislike to move.
The Aims
This study was intended to describe a life of the slum area occupants according to the questionnaire and observation. Also it can be further analyzed and some factors cause dislike (reluctant) of the slum area occupants to move was found. Some information and data of this study was useful for decision maker to clean
The Basic Thinking
1. Knowing a dislike (reluctant) to move of the occupant in the slum area by approaching their perceptions and stand point its physical or non physical. development done by Government.
2. Knowing the pattern of correlation between dislike or reluctant to move and man made.
3. Finding out correlation between dislike (reluctant) to move variables and man made variables.
4. Make a conclusion to decide some factors affecting the dislike (reluctant) to move of occupants in the slum area.
Method Of The Research
Referring to the a library studies, this research done step as follows:
1. Deciding the research area by consideration of illegal building development observation.
2. The samples were household or housewife as an owner, tenant or occupant of the building whom was in charge while the research was doing and they were able to answer the questionnaire by responsible.
3. Data collection was got by field observation, inter-view and questionnaire.
4. Questionnaire's data processing was done by statistic with a correlation analysis method, using x2 (kai quadratic) test and contingency coefficient.
5. The result of field observation and interview, were used as a basic quality analysis to complete the result of statistic data processing.
The Result of the Research
The research had done in the slum area (green belt area of the bank Sunter river) got conclusion as follows:
1. Security feeling guaranty from the Government's effort of forcing to move and the difference perception between the occupant and Government about development done by Government in the slum area were main factors that support the occupant's moving reluctance.
2. There was a difference perception between Government and the occupant in the slum area about development built by Government that also appear difference stand points (attitudes) about:
a. The slum area had been occupied by the squatters would be cleaned or not.
b. The forbidden territory had been occupied by the squatters will be a legal residence or housing area according to the city planning.
3. Four of nine categories of correlation among impact of difference perception to the development built by Government and reluctant to move (social environment) according to the x2 (kai quadratic) test and contingency coefficient had significant correlation in fair level.
4. The Government was done more repressive than preventive in control and straightening the slum area or green belt area out effort.
Usage of the Result
The usage of this research was expected to be input for the policy maker in straightening illegal buildings out effort.
Another the usage this research were ;
1. As a basic information to develop the identical knowledge.
2. As a illustration slum condition specially for future generation.
Pages : 27 introductory pages + 171 content pages ; illustration; 46 tables, 10 figures, 7 appendices.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1996
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Harahap, Indra Megah Setiawan
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak remitansi terhadap tingkat kemiskinan keluarga/rumah tangga. Remitansi merupakan transfer uang dan barang yang dikirimkan oleh anggota keluarga yang ada diluar negeri yang sedang bekerja kepada keluarga yang ditinggalkan di Indonesia. Semua data sampel dalam penelitian ini merupakan data yang bersumber dari IFLS wave 4 & 5. Metode yang dilakukan dalam unit analisis penelitian ini adalah metode Panel Logit. Metode ini digunakan dengan cara menggabungkan kedua metode logit dan panel data. Panel logit merupakan metode yang variabel dependennya berupa kategori atau dummy dengan struktur data yang berupa panel data (memiliki banyak individu dan banyak waktu). Kemiskinan diukur menggunakan garis kota/kabupaten 2007 & 2014 berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga yang menerima remitansi peluang kemiskinannya lebih rendah 0,05 dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak menerima remitansi.

ABSTRACT
This study aims to determine and analyze the impact of remittances on the level of family / household poverty. Remittance is a transfer of money and goods sent by family members who are abroad who are working to families left behind in Indonesia. All sample data in this study are data sourced from IFLS waves 4 & 5. The method used in the unit of analysis of this study is Panel Logit method. This method is used by combining both logit and panel data methods. Logit panel is a method whose dependent variable is a category or dummy with a data structure in the form of a data panel (has many individuals and a lot of time). Poverty is measured using city / district lines 2007 & 2014 based on the Indonesia Central Bureau of Statistics (BPS) report. The results showed that households which received remittances lowered their probability of poverty by 0.05 compared to households that did not receive remittances."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pratiwi Indri Hapsari
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti efek dari remitansi pada pendidikan anak pada keluarga dengan kiriman uang. Penelitian ini manggunakan data dari International Family Life Survey IFLS gelombang kelima yang dilaksanakan pada tahun 2014, data ini berbentuk cross section dan data yang dipakai adalah data berkelanjutan. Penelitian ini manontrol krakteristic individu dan karakteristik rumah tangga dan masalah endogenitas dengan menggunakan estimasi instrumental variable. Metode estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah IV-Probit estimasi. Remitansi sebagai variabel utama dan status pernikahan jenis kelamin, umur kepala rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga dan harta sebagai variabel control. Penelitian ini menemukan bahwa remitansi mempunyai dampak negatif dan signifikan terhadap kemungkinan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi pada anak di keluarga yang mendapatkan remitansi. Penelitian ini menunjukan adanya dampak negative terhadap pembentukan anak akibat absennya orangtua di keluarga.

ABSTRACT
This study investigated the impact of remittances on education outcome of children in migrant household using cross sectional data from on going longitudinal survey International Family Life Survey fifth wave that collected in 2014. The study controls household rsquo s characteristics and individual characteristics and endogenity problem using Instrumental Variables estimation. Using Instrumental Variable Probit IV Probit regression, the estimates is now not spurious, significant and large. The remittance is the main variable and the married status, sex category, age of household rsquo s head, household rsquo s head education, and wealth as control variable. This research finds that remittance has negative and significant effect on probability of having higher education on children in migrant households. This study shows the trade off of parents leaving households influence negatively on human formation on children.
"
2017
T49666
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Florentina Dwiastuti Setyaningsih
"Pandemi Covid-19 mengubah seluruh aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Selain krisis kesehatan, dunia harus menghadapi krisis ekonomi. Menariknya, pengiriman uang dari luar negeri (remitansi) selama pandemi dari Hong Kong ternyata cenderung stabil. Pada tahun 2020, Bank Indonesia menyatakan bahwa remitansi, yang mayoritas berasal dari pekerja migran, dari Hong Kong turun, namun tidak signifikan. Fenomena ini menarik mengingat tahun 2020 banyak negara mengalami resesi ekonomi, termasuk Hong Kong. Penelitian ini menggunakan pendekatan ekonomi politik untuk melihat bagaimana beberapa faktor ekonomi dan politik akan memengaruhi stabilitas remitansi pekerja domestik migran Indonesia di Hong Kong. Penelitian ini berangkat dari teori Dilip Ratha (2003) tentang stabilitas remitansi di masa krisis ekonomi. Ratha berargumen bahwa ada dua faktor, yaitu (1) negara penerima pekerja migran biasanya memiliki stabilisator otomatis yang memungkinkan adanya perlindungan pendapatan bagi pekerja migran dan (2) kemudahan pada infrastruktur keuangan remitansi. Skripsi ini menemukan relevansi faktor infrastruktur keuangan bagi remitansi pada pengalaman di Hong Kong selama pandemi Covid-19, di mana adanya berbagai kebijakan dan fasilitas finansial yang memudahkan pengiriman remitansi. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif untuk mengungkap kenyataan empiris yang dialami pekerja domestik asal Indonesia di Hong Kong. Hasilnya, penelitian ini menemukan beberapa faktor ekonomi lain yang tidak diajukan oleh Ratha. Stabilitas remitansi pada masa krisis akibat pandemi di Hong Kong juga turut dipengaruhi oleh perjuangan serikat buruh migran di Hong Kong dalam merespons krisis pandemi dan ekonomi. Selain itu, penelitian ini turut menemukan berbagai mekanisme dan praktik yang dilakukan para pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Pekerja domestik migran harus melakukan berbagai cara untuk bisa mengirimkan uang dengan jumlah yang bertambah dari sebelum pandemi dan berusaha agar keluarga dan diri sendiri tetap bisa bertahan hidup. Faktor terakhir ini adalah politik bertahan hidup yang serupa dengan konsep ‘gerakan balik’ dari Karl Polanyi (2001). Faktor ini bersama dua faktor lainnya adalah penyebab terjadinya stabilitas remitansi ke Indonesia.

The Covid-19 pandemic has changed all aspects of people’s lives around the world. In addition to the health crisis, the world must face an economic crisis. Interestingly, remittances from abroad during the pandemic from Hong Kong tended to be stable. In 2020, Bank Indonesia stated that remittances, the majority of which came from migrant workers, from Hong Kong fell, but not significantly. This phenomenon is interesting considering that in 2020 many countries will experience an economic recession, including Hong Kong. This study uses political economy approach to see how several economic and political factors will affect the stability of the remittances of Indonesian migrant domestic workers in Hong Kong. This study departs from the theory of Dilip Ratha (2003) regarding the stability of remittances in the period of economic crisis. Ratha argues that there are two factors, namely (1) migrant worker receiving countries usually have automatic stabilizers that allow for income protection for migrant workers and (2) ease of remittance financial infrastructure. This thesis finds the relevance of financial infrastructure factors for remittances to the experience in Hong Kong during the Covid-19 pandemic, which is the existence of various policies and financial facilities that facilitate the delivery of remittances. This study uses qualitative data collection methods to reveal the empirical reality experienced by domestic workers from Indonesia in Hong Kong. As a result, this study found several other economic factors that were not proposed by Ratha. The stability of remittances during the crisis due to the pandemic in Hong Kong was also influenced by the struggle of the migrant workers' unions in Hong Kong to respond to the pandemic and economic crisis. In addition, this research also finds various mechanisms and practices used by Indonesian migrant workers in Hong Kong. Migrant domestic workers must do various ways to be able to send money in increased amounts from before the pandemic and try to keep their families and themselves alive. This last factor is the politics of survival which is similar to the concept of ‘double movement’ from Karl Polanyi (2001). This factor along with two other factors are the causes of the stability of remittances to Indonesia."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Florentina Dwiastuti Setyaningsih
"Pandemi Covid-19 mengubah seluruh aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Selain krisis kesehatan, dunia harus menghadapi krisis ekonomi. Menariknya, pengiriman uang dari luar negeri (remitansi) selama pandemi dari Hong Kong ternyata cenderung stabil. Pada tahun 2020, Bank Indonesia menyatakan bahwa remitansi, yang mayoritas berasal dari pekerja migran, dari Hong Kong turun, namun tidak signifikan. Fenomena ini menarik mengingat tahun 2020 banyak negara mengalami resesi ekonomi, termasuk Hong Kong. Penelitian ini menggunakan pendekatan ekonomi politik untuk melihat bagaimana beberapa faktor ekonomi dan politik akan memengaruhi stabilitas remitansi pekerja domestik migran Indonesia di Hong Kong. Penelitian ini berangkat dari teori Dilip Ratha (2003) tentang stabilitas remitansi di masa krisis ekonomi. Ratha berargumen bahwa ada dua faktor, yaitu (1) negara penerima pekerja migran biasanya memiliki stabilisator otomatis yang memungkinkan adanya perlindungan pendapatan bagi pekerja migran dan (2) kemudahan pada infrastruktur keuangan remitansi. Skripsi ini menemukan relevansi faktor infrastruktur keuangan bagi remitansi pada pengalaman di Hong Kong selama pandemi Covid-19, di mana adanya berbagai kebijakan dan fasilitas finansial yang memudahkan pengiriman remitansi. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif untuk mengungkap kenyataan empiris yang dialami pekerja domestik asal Indonesia di Hong Kong. Hasilnya, penelitian ini menemukan beberapa faktor ekonomi lain yang tidak diajukan oleh Ratha. Stabilitas remitansi pada masa krisis akibat pandemi di Hong Kong juga turut dipengaruhi oleh perjuangan serikat buruh migran di Hong Kong dalam merespons krisis pandemi dan ekonomi. Selain itu, penelitian ini turut menemukan berbagai mekanisme dan praktik yang dilakukan para pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Pekerja domestik migran harus melakukan berbagai cara untuk bisa mengirimkan uang dengan jumlah yang bertambah dari sebelum pandemi dan berusaha agar keluarga dan diri sendiri tetap bisa bertahan hidup. Faktor terakhir ini adalah politik bertahan hidup yang serupa dengan konsep ‘gerakan balik’ dari Karl Polanyi (2001). Faktor ini bersama dua faktor lainnya adalah penyebab terjadinya stabilitas remitansi ke Indonesia.

The Covid-19 pandemic has changed all aspects of people’s lives around the world. In addition to the health crisis, the world must face an economic crisis. Interestingly, remittances from abroad during the pandemic from Hong Kong tended to be stable. In 2020, Bank Indonesia stated that remittances, the majority of which came from migrant workers, from Hong Kong fell, but not significantly. This phenomenon is interesting considering that in 2020 many countries will experience an economic recession, including Hong Kong. This study uses political economy approach to see how several economic and political factors will affect the stability of the remittances of Indonesian migrant domestic workers in Hong Kong. This study departs from the theory of Dilip Ratha (2003) regarding the stability of remittances in the period of economic crisis. Ratha argues that there are two factors, namely (1) migrant worker receiving countries usually have automatic stabilizers that allow for income protection for migrant workers and (2) ease of remittance financial infrastructure. This thesis finds the relevance of financial infrastructure factors for remittances to the experience in Hong Kong during the Covid-19 pandemic, which is the existence of various policies and financial facilities that facilitate the delivery of remittances. This study uses qualitative data collection methods to reveal the empirical reality experienced by domestic workers from Indonesia in Hong Kong. As a result, this study found several other economic factors that were not proposed by Ratha. The stability of remittances during the crisis due to the pandemic in Hong Kong was also influenced by the struggle of the migrant workers' unions in Hong Kong to respond to the pandemic and economic crisis. In addition, this research also finds various mechanisms and practices used by Indonesian migrant workers in Hong Kong. Migrant domestic workers must do various ways to be able to send money in increased amounts from before the pandemic and try to keep their families and themselves alive. This last factor is the politics of survival which is similar to the concept of ‘double movement’ from Karl Polanyi (2001). This factor along with two other factors are the causes of the stability of remittances to Indonesia."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rengga Dina Permana
"ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang manajemen migrasi buruh di Indonesia yang dalam penelusuran penelitian ini diidentifikasi dominasi perspektif neoliberalisme. Adapun definisi neoliberalisme dalam penelitian ini merujuk pada doktrin ekonomi yang mempromosikan ideologi pasar melalui deregulasi keuangan, privatisasi, liberalisasi, dan penggerusan terhadap perlindungan sosial dan sistem kesejahteraan. Melalui konteks tersebut, sering diasumsikan bahwa Negara sedang mengalami penyusutan dan tunduk pada kepentingan kapital. Penelitian ini memfokuskan pada penelusuran sejumlah paket kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Menggunakan analisis Govermentality, penelitian ini menawarkan cara pandang lain di mana neoliberal memungkinkan negara untuk mengalami transformasi politik yang merestrukturisasi relasi kuasa dalam masyarakat serta telah terjadi pendelegasian sebagian fungsi penegakan kebijakan migrasi ke aktor swasta oleh negara. Melalui skenario triple win, manajemen migrasi buruh global yang mewujud dalam bentuk tata kelola pemerintahan global melakukan pendisiplinan terhadap negara-negara pengirim buruh migran melalui agenda-agenda ekonomi, pembangunan, dan HAM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah intertekstualitas di mana yakni suatu konsep yang mensyaratkan bahwa teks bukan sebuah sistem yang berdiri sendiri melainkan sebagai sebuah produk diferensial dan historis, sebagai jejak dan penelusuran keberbedaan, karena teks dibentuk oleh pengulangan dan transformasi struktur tekstual lainnya. Penelitian ini menemukan bahwa terjadi praktik neoliberalisme dalam manajemen migrasi buruh Indonesia yang dibuktikan dengan perangkat hukum yang lebih mendahulukan penempatan ketimbang perlindungan dan pendelegasian sebagian sebagian fungsi penegakan kebijakan migrasi ke aktor swasta melalui keterlibatan PPTKIS. Selain itu ditemukan juga bahwa keterlibatan aktor non-negara/non-pemerintahan dalam upaya perlindungan yang melibatkan peran desa merupakan upaya untuk memastikan bahwa Indonesia tetap mengirimkan tenaga kerjanya yang murah dan dengan demikian berpartisipasi dalam sirkuit tenaga kerja global.

ABSTRACT
This thesis examines the management of labor migration in Indonesia which in the investigation of this study identified a dominant perspective of neoliberalism. Neoliberalism in this research refers to the economic doctrine that promotes marketplace ideology through financial deregulation, privatization, liberalization and declining of social protection and welfare systems. Through this context, it is often assumed that the state sovereignty is declining and is subject to the interests of capital. This research focus on tracing a number of policy packages issued by the Indonesian government such as Law Number 39 of 2004 and Law No. 18 of 2017. Using Govermentality, this research offer different point of view in which neoliberal allows the state to experience a political transformation that restructures power relations in society and has delegated in part the function of enforcing migration policies to private actors by the state. Throughout triple win scenario management of global labor migration embodied in the form of global governance disciplining migrant sending countries through economic, development and human rights agendas. The method used in this study is intertextuality that understands texts not as self contained systems but as differential and historical, as traces and tracings of otherness, since they are shaped by the repetition and transformation of other textual structure. This research finds that there is a practice of neoliberalism in the management of Indonesian labor migration as evidenced by set rule of law prioritizing placement rather than protection and partial delegation of some migration policy enforcement functions to private actors through involvement of Indonesian Private Employment Supplier Company PPTKIS . It is also found that the involvement of non state non government actors in protective measures involving village roles is an attempt to ensure that Indonesia keeps sending its cheap labor force and thus participating in the global workforce circuit."
2018
T51380
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library