Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan dalam penelitian ini adalah agar para Buruh Migran Indonesia (BMI) di Hongkong dapat menemukan prioritas masalah serta solusi yang tepat dalam implikasi pemberdayaan BMI setelah pulang ke tanah air. Dengan metode modifikasi Analytic Network Process (ANP) yang dikombinasikan dengan konsep maqoshid syariah. Penelitiaan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis problematika kemandirian ekonomi BMI di Hongkong secara komprehensif, kemudian menemukan solusi dari setiap permasalahan demi pengembangan kemandirian ekonomi BMI Hk. Prioritas masalah kemandirian ekonomi BMI Hk dalam perspektif maqashid syariah dari aspek BMI adalah tekanan keluarga dan rendahnya keinginan untuk berkembang. Prioritas masalah dari aspek lembaga pemberdayaan adalah kurangnya SDM pendamping dan sistem pelatihan yang kurang profesional. Prioritas masalah dari aspek pemerintah adalah minimnya dana untuk kemandirian dan konsep kemandirian dari pemerintah yang belum optimal. Prioritas solusi kemandirian ekonomi BMI Hk dalam perspektif maqashid syariah dari aspek BMI adalah penguatan orientasi kemandirian dan menyiapkan bekal kemandirian. Prioritas solusi dari aspek lembaga pemberdayaan adalah kerja sama antar lembaga dan meningkatkan kapasitas. Prioritas solusi dari aspek pemerintah adalah optimalisasi sosialisasi kemandirian dan peningkatan anggaran untuk kemandirian

---

ABSTRAK
The purpose of this study is that the Indonesian Migrant Workers (BMI) in Hong Kong could find the best solutions based on the priority of the problem in the empowerment implications of BMI after returning home. With the modified method of Analytic Network Process (ANP) and combined with the concept of Maqoshid Sharia. This research can determine and analyze the problems of self-reliance economic for BMI in Hong Kong comprehensively, and find the solution of any problem in the self-reliance economic development of BMI Hk. The priority issues of the self-reliance economic of BMI Hk in the Maqhasid Sharia perspective for BMI aspect is family pressure and lack the desire to evolve. While the priority of the problem for the empowerment institution aspect is the lack of Human Resources's assistant and the training system that is less professional. While the priority problem from the government aspect is the lack of funding for self-reliance as well as the concept itself is not optimal. The solution priority of the self-reliance economic of BMI Hk in the Maqhasid Sharia perspective from BMI aspect is to strengthening and preparing the self-reliance orientation. While the solution priority for the aspect of institutions of empowerment is cooperation between institutions and capacity building. And the solution priority from the government aspect is to optimize the socialization as well as increasing the budget for self-reliance

Abstrak :
Sebanyak 80 permasalahan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia di luar negeri berasal dari dalam negeri. Hal tersebut dikarenakan banyaknya permasalahan terutama dalam manajemen sistem khususnya pada masa pra-penempatan seperti proses rekrutmen, pelatihan, serta pembekalan kepada pekerja migran Indonesia. Ditambah terdapat tumpang tindih pengaturan di dalam peraturan perundang-undangan antara peran BNP2TKI dengan Kementrian. Hal tersebut membuat kesemerawutan terutama dalam praktek di lapangan. Skripsi ini membahas mengenai tumpang tindih kewenangan antara BNP2TKI dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang memuat norma hukum tertulis. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang dilakukan dengan menganalisa data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diidentifikasi bahwa terdapat tumpang tindih kewenangan anatar BNP2TKI dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam perlindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang lebih lengkap serta koordinasi yang baik antara kedua lembaga demi mewujudkan perlindungan yang aman terhadap pekerja migran Indonesia.

---

As many as 80 of the problems experienced by Indonesian migrant workers abroad come from within the country. The things that become the basis especially in the management system especially for the term of office such as recruitment process, training, and briefing to Indonesian migrant workers. Overlapping settings within the context between BNP2TKI and the Ministry. It makes a chaos especially in practice in the field. This thesis discusses the overlapping of authority between BNP2TKI and the Manpower and Transmigration Office in the regulation and tracking of Indonesian migrant workers arranged in the context of Indonesian regulations. Writing this thesis using normative juridical research method that is done by studying library materials or secondary data containing legal norms written. This research is analytic conducted by analyzing data qualitatively. Based on the results of the study, it can be accessed that there is an overlap of authority between BNP2TKI and the Office of Manpower and Transmigration in the message and placement of Indonesian migrant workers. Therefore, there is a need for a more complete and favorable arrangement that can be used for Indonesian migrant workers.