Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kepuasan penerima pelayanan tercapai bila pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Kepuasan ibu hamil terhadap mutu layanan ANC dinilai dari 5 dimensi pelayanan tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Kinerja pelayanan KIA Puskesmas di Kota Jambi bila dilihat dari K1 sebesar 92,06% dan K4 sebesar 81,75%, angka ini telah melebihi dari target Nasional namun perspektif kepuasan ibu hamil masih ada yang menyatakan kurang puas. Penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup yang terbatas, yaitu mengkaji variabel kepatuhan bidan dalam standar pelayanan antenatal, karakteristik bidan dan karakteristik ibu hamil dengan tingkat kepuasan ibu hamil terhadap mutu layanan antenatal di Puskesmas se-Kota Jambi Tahun 2011. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan menggunakan rancangan cross sectional study. Populasi penelitian adalah seluruh ibu hamil dan bidan, dan dilakukan penarikan sampel secara proportionate stratified random sampling yaitu ibu hamil sebanyak 105 orang dan bidan sebanyak 41 orang. Pengukuran kepuasan menggunakan pendekatan single global rating pada 5 dimensi pelayanan. Keseluruhan analisis menggunakan program SPSS ver. 13.0 dengan tingkat kemaknaan uji p<0,05. Nilai rerata dan simpangan baku kepuasan ibu hamil (-6,10±7,998) dan 59 subjek (56,2%) menyatakan puas, dan hasil analisis menunjukkan bahwa kepatuhan bidan berhubungan dengan kepuasan ibu hamil terhadap mutu layanan antenatal (p Wald = 8,469; p=0,003; OR (95% CI) = 5,143 (1,727-15,317)), paritas bumil (p Wald = 4,855; p=0,028; OR (95% CI) = 3,059 (1,132-8,272)) dan interaksi penghasilan dengan kepatuhan (p Wald = 7,779; p=0,005; OR (95% CI) = 0,203 (0,066-0,623)). Tingkat kepuasan ibu hamil terhadap mutu layanan antenatal dikategorikan puas, ada hubungan kepatuhan dengan kepuasan ibu hamil. Kepatuhan, paritas dan interaksi penghasilan dengan kepatuhan merupakan variabel prediktor untuk penilaian kepuasan ibu hamil terhadap mutu layanan antenatal, oleh karena itu perlu dilakukan refresh program ANC dan insentif khusus pada pelayanan antenatal.

---

Satisfaction of service recipients achieved if the recipient to obtain medical services in Accordance with the required and expected. Satisfaction pregnant women to ANC ser-vices assessed the quality of the 5 dimensions of service tangibles, reliability, respon-siveness, assu-rance and empathy. Performance of MCH health centers in the city of Jambi when viewed from the K1 and K4 for 92.06% of 81.75%, this figure has ex-ceeded the national target, but the perspective of pregnant women still have the satisfaction that states are less satisfied.

The research was conducted within a limited scope, which is reviewing the variable standard of compliance with midwives in antenatal care, midwives characteristics and the characteristics of pregnant women with maternal levels of satisfaction for the qua-lity of antenatal care at the health center as Jambi City in 2011.

This study is an observational study using cross-sectional study design. The study po-pulation was all pregnant women and midwives, and sampling performed by propor-tionate stratified random sampling of pregnant women and midwives as many as 105 people as many as 41 people. Measurement of satisfaction using a single approach to a global rating on the five dimensions of service.

The entire analysis using SPSS ver. 13.0 with a significance level of test p <0.05.Mean 7.998)±value and standard deviation of maternal satisfaction (-6.10 and 59 subjects (56.2%) said they were satisfied, and the results of the analysis showed that the midwives compliance associated with maternal satisfaction for the quality of antenatal care (Wald p = 8.469; p = 0.003; OR (95% CI) = 5.143 (1,727-15,317)), parity pregnant women (p Wald = 4.855, p = 0.028; OR (95% CI) = 3.059 (1,132-8,272)) and the interaction of income with compliance (p Wald = 7.779, p = 0.005; OR (95% CI) = 0.203(0,066-0,623)).

Satisfaction levels of pregnant women to antenatal care quality categorized satisfied, there is a relationship of compliance with the satisfaction of pregnant women. Compliance, parity and income interactions with compliance is the predictor variable for the assessment of maternal satisfaction for the quality of antenatal care, therefore it is necessary to refresh the special incentive program and antenatal care."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perluasan kewenangan Bidan terkait masalah persalinan. Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab seorang Bidan berdasarkan perbuatan melawan hukum apabila terjadi suatu perbuatan yang dikarenakan adanya penyimpangan perluasan kewenangan Bidan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridisnormatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban dari seorang Bidan dapat dilihat dari tanggungjawab Bidan yang dilanggar, kemudian Bidan karena kesalahannya dapat dimintakan ganti kerugian.

---

ABSTRACT

This undergraduate thesis discusses about expansion of Midwives authority on issues related to childbirth. The subject matter in this research is how the responsibility of a midwife based on an unlawful act in case of an act that is due to the irregularities expansion of the Midwives authority. This research is a juridical-normative by using descriptive-analytical method. It can be concluded that the form of responsibility from a midwife can be viewed from the responsibility were violated, and then because of the mistake, the midwife may apply for compensation."

"ABSTRAKKesehatan merupakan kebutuhan yang utama bagi setiap manusia dan pembangunan kesehatanpada dasarnya menyangkut kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Dimana tujuanpembangunan kesehatan adalah tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginyaagar terwujud manusia Indonesia yang bermutu, sehat dan produktif. Indikator derajat kesehatansuatu negara ditunjukkan dengan adanya penurunan Angka Kematian Ibu AKI dan AngkaKematian Bayi AKB . Berdasarkan Survei Demografi Kesehatan Indonesia SDKI pada tahun2010, Angka Kematian Ibu AKI mengalami peningkatan yaitu dari jumlah 263/100.000kelahiran hidup menjadi 359/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2012. Angka itu masih jauh daritarget MDG rsquo;s pada tahun 2015 yaitu sebesar 102/100.000 Kelahiran hidup. Untukmenurunkannya diperlukan suatu upaya di bidang kesehatan yang bertujuan menjaga kesehatanibu, baik pada masa kehamilan, bersalin dan menyusui. Salah satu upaya yang diterapkan olehpemerintah secara langsung adalah dengan mendekatkan pelayanan kebidanan kepada masyarakatdengan memperluas jangkauan terutama di fasilitas kesehatan dasar untuk meningkatkankesejahteraan ibu dan janin. Namun upaya tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya Sumber DayaManusia yang memiliki kinerja baik dalam hal ini tenaga kesehatan khususnya bidan. Penelitianini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja bidanpuskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu di Indonesia. Hasil Penelitian: Bidan yangmemiliki kinerja kurang sebanyak 5368 puskesmas 59,8 sedangkan untuk kinerja baik sebesar40,2 . Penelitian ini menyimpulkan bahwa fakor yang berhubungan terhadap kinerja bidan yangkurang adalah pelatihan, beban kerja tambahan, penghargaan/imbalan, supervisi statusketenagaan serta faktor yang dominan terhadap kinerja yang kurang ialah supervisi. Untuk itupenelitian ini menyarankan agar puskesmas memastikan bidan mendapatkan pelatihan unukmenunjang kinerjanya, bekerja sesuai porsinya agar pelayanan yang diberikan lebih efektif,meningkatkan efektifitas dan intensitas bagi keberhasilan dan keberlangsungan dilakukannyapenilaian kinerja, Memfasilitasi adanya penghargaan/imbalan yang layak serta status ketenagaanyang tetap untuk kedepannya sehingga menjadi motivasi untuk memberikan pelayanan kesehatanibu dengan optimal.

---

ABSTRACTHealth is the main requirement of every human being and health development basically includesthe physical as well as mental healths. The purpose of health development is the achievement ofthe highest public health degree for the realization of qualified, healthy and productive people ofIndonesia. The indicator of health status of a country is the decrease of Maternal Mortality Rate MMR and Infant Mortality Rate IMR . Based on the Indonesia Demographic and Heath Survey IDHS 2010, Maternal Mortality Rate increases from 263 100,000 live births to 359 100,000 livebirths in 2012. The rate is still far from the MDG rsquo s target in 2015, namely 102 100,000 livebirths. To decrease it, an effort in health area aiming at to maintain the health of the mothersduring the pregnancy, maternity and breastfeeding periods is necessary. One of the direct effortsof the government is making the midwifery service closer to the community by extending theservice reach, especially those with respect to the basic health medical facility in the course ofimproving the prosperity of the mothers and fetuses. But it will not succeed without theavailability of human resources having good performance, in this case, the availability ofhealth medical workers, especially midwives. This research aims at indentifying the factorsrelevant to the performance of midwives in the local government clinics in providing maternityservices in Indonesia. Research results Midwives with poor performance are found in 5368 localgovernment clinics 59.8 , while those having good performance are found in 40,2 . Thisresearch concludes that the factors relevant to the poor performance of midwives are additionaltraining, work load, appreciation remuneration, supervision and employment status. Thedominant factor is the lack of supervision. Therefore, this research suggests that the localgoverment relevant to performance assure that the midwives, makes training, carrying out theirduties proportionally, give more effective services and increase the effectiveness and intensity forthe success and persistence of work performance evaluation, to facilitate the granting ofappreciation proper remuneration and employment status so that in the future they get thepermanent status motivating and supporting the desire of providing optimum maternity healthservice."

"Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan primer yang mengedepankan upaya promotif dan preventif yang bertujuan untuk mewujudkan kecamatan sehat. Dokter Umum, bidan dan perawat merupakan tenaga kesehatan penolong persalinan yang wajib tersedia di puskesmas. Provinsi Banten merupakan provinsi yang ada di Indonesia Barat yang puskesmas tanpa dokter umumnya paling banyak 34,63 . Salah satu Kabupaten di Provinsi Banten yang juga mengalami masalah minimnya dokter umum adalah Kabupaten Lebak yang merupakan daerah tertinggal dan mempunyai indeks pembangunan manusia paling rendah di Provinsi Banten. Kabupaten Lebak mempunyai wilayah geografis paling luas sehingga membutuhkan densitas dokter umum lebih banyak tetapi densitas dokter umum di Lebak paling rendah dibandingkan densitas dokter umum di daerah lainnya di Provinsi Banten yang disebabkan minimnya dokter umum yang masuk ke Lebak. Selama tahun 2011-2016 terdapat 6 enam orang dokter umum yang pindah dari Lebak dan tidak ada satupun dokter umum yang masuk ke Lebak. Minimnya dokter umum tersebut harus diantisipasi oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dengan cara meningkatkan upaya retensi kerja dokter umum di puskesmas terpencil di Lebak. Upaya-upaya retensi kerja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lebak antara lain dukungan akses ke pengembangan kapasitas profesional, bimbingan klinis bagi dokter baru, serta memberikan kebebasan dalam menjalankan pekerjaannya. Faktor determinan lainnya adalah faktor personal seperti tertarik gaya hidup rural, lingkungan yang baik untuk membesarkan anak, biaya hidup rendah dan keterikatan personal dengan masyarakat, pengakuan dari masyakarat setempat, serta keinginan membuat sesuatu hal yang beda Altruism .

---

A community health center puskesmas is a primary health service facility which provides promotive and preventive measures in creating a healthy subdistrict. General practitioner, midwive and nurse are medical workers who assist birth and whose existence are mandatory in puskesmas. Banten Province is a province in West Indonesia which has the highest prevalence of puskesmas without general practitioner 34.63 . One of the districts in Banten Province which also experiences the lack of general practitioner is the Lebak District, which is a least developed area, and which human development index is the lowest in the entire province. Lebak District has the widest geographic area, which therefore needs more density of general practitioner, and yet it has the lowest as compared to that of other areas in Banten Province due to the low rate of general practitioners coming into the area. Throughout 2011 2016, there were 6 six general practitioners moving out from Lebak, and none moved into the area. This condition of lack of general practitioner needs to be addressed by the Lebak District Government by increasing measures to retain general practitioners in remote puskesmas in the district. Work retention measures that can be conducted by the Lebak District Government may include providing access to professional capacity development, clinical coaching for new doctors, as well as granting some flexibility to the doctors in carrying out their duties. Other determinant factors include personal ones, such as interest in rural life, a good environment to raise children, low cost of living, and personal bond with the local community, recognition from the local community, as well as the desire to make something different altruism."

"Pada tahun 2015, cakupan persalinan tenaga kesehatan di Indonesia sebesar 85,55 , di Jawa Barat cakupan persalinan tenaga kesehatan sebesar 87,53 .Adanya kesenjangan sebesar 15,52 dengan target puskesmas pada persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Puskesmas Cipaku pada tahun 2016. Dari 170 kelahiran di Kelurahan Rancamaya, hanya 88 yang ditolong oleh tenagakesehatan dan 82 ditolong oleh dukun bayi. Tujuan dari penelitian ini mengetahui lebih dalam alasan dan penyebab ibu memilih dukun bayi sebagai penolong persalinan di Kelurahan Rancamaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengambilan informasi dengan cara wawancara mendalam pada ibu yang bersalin dengan dukun bayi pada tahun 2016 yang memiliki dan tidak memiliki kartu BPJSdan keluarga ibu, dukun bayi dan bidan. Hasil penelitian menjelaskan kepemilikan kartu BPJS tidak berpengaruh dalam pemilihan tenaga kesehatan sebagai penolong persalinan karena masyarakat memilih dukun bayi karena percaya dukun berperandalam upacara dan prosesi saat kehamilan dan persalinan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, serta rasa nyaman bersalin dirumah dan pelayanan yang paripurna jika bersalin ditolong oleh dukun bayi. Oleh karena itu diperlukankerjasama lintas sektor tokoh masyarakat dan aparat sipil wilayah untuk mendukung program kemitraan bidan dengan dukun, serta menjadikan dukun rekan dalam pertolongan yang mengantar dan mendampingi pasien dalam persalinan.

---

In 2015, the scope of childbirth by health personnel in Indonesia was about 85.55 ,in West Java the scope of childbirth by health personnel amounted to 87.53 . Therewas a gap of 15,52 with target of public health center on the childbirth who wasassisted by health personnel at Cipaku public health center in 2016. From 170births in Kelurahan Rancamaya, only 88 births were helped by health personneland 82 births were helped by TBA traditional birth attendant.

The purpose of thisstudy is to know more deeply the reason and causes of pregnant mothers chooseTBA as their childbirth attendant in Kelurahan Rancamaya. This research usesqualitative method, the retrieval of information uses in depth interview on pregnantmothers who gave birth with TBA in year 2016 and who have or do not have BPJScard, the mothers rsquo family, TBA, and midwives.

The result of this study states thatthe ownership of BPJS card does not influence the choice of health personnel aschildbirth attendant, the society prefer to choose TBA because they believe the roleof TBA in the implementation of ceremony and procession during pregnancy andchildbirth which already become a habit that done by the society, as well as a senseof comfort giving birth at home, and plenary attendance when giving birth helpedby TBA. Therefore, the cross sector cooperation is needed such as public figureand regional civil apparatus to support midwife partnership program with TBA, aswell as to make the TBA become co worker in childbirth aid which to escorts andaccompanies the patients during childbirth."