Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Angka kematian ibu akibat persalinan dan angka kematian bayi di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu sebesar 390 per 100.00 kelahiran hidup (SDKI, 1995). Angka kematian ibu akibat persalinan di Sumatera Barat sebesar 330 per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi 47 per 1000 kelahiran hidup (BPS. 1998). Untuk menurunkan angka kematian ibu akibat persalinan dan angka kematian bayi, pemerintah menempuh salah satu cara yaitu dengan menempatkan tenaga profesional di desa yakni bidan. Keberadaan bidan di desa merupakan perpanjangan tangan dalam melaksanakan sebagian fungsi dari Puskesmas, khusus dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Dengan adanya bidan di desa, diharapkan masalah tingginva angka kematian ibu dan bayi akan dapat diatasi, Terwujudnya kondisi ini menunjukkan bahwa bidan di desa telah dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan bidan di desa yaitu faktor umur, pendidikan, sosial ekonomi, pengetahuan, sikap, keberadaan bidan, dorongan keluarga dan dukungan tokoh masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian potong lintang (cross sectional) dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Responden dan informan dalam penelitian ini adalah ibu-ibu yang mempunyai anak umur kurang dari satu tahun dan tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan dengan uji kai kuadrat dan analisis multivariat regresi logistik, sedangkan analisis secara kualitatif dilakukan dengan analisis isi. Dari hasil pengolahan data diperoleh informasi bahwa pemanfaatan bidan di desa adalah sebesar 40,4%. Dari delapan variabel yang dipelajari ternyata hanya dua variabel yang mempunyai hubungan secara bermakna terhadap pemanfaatan bidan di desa. Kedua variabel tersebut adalah variabel sikap dan variabel keberadaan bidan. Hasil uji regresi logistik dan uji interaksi menggambarkan bahwa variabel sikap dan variabel keberadaan bidan mempunyai hubungan yang bermakna dengan pemanfaatan bidan di desa dan kedua variabel tersebut tidak menunjukkan adanya interaksi. Dari hasil ini juga diperoleh bahwa ibu yang mempunyai sikap positif berpeluang memanfaatkan bidan di desa 43,71 kali lebih besar dibandingkan ibu-ibu yang mempunyai sikap negatif. Ibu-ibu yang menyatakan bidan selalu ada, berpeluang memanfaatkan bidan di desa 39,1 kali lebih besar dibandingkan ibu-ibu yang menyatakan bidan tidak selalu ada, (setelah dikontrol variabel sikap). Disimpulkan bahwa pemanfaatan bidan di desa berhubungan erat dengan lhktor sikap ibu dan keberadaan bidan itu sendiri. Dalam upaya meningkatkan pemanfaatan bidan desa perlu kiranya memperhatikan kedua faktor tersebut yaitu pembinaan dan pengawasan secara intensif terhadap keberadaan bidan melalui tokoh masyarakat serta pembinaan kepada masyarakat secara berkesinambungan, agar bidan di desa dapat dinianfaatkan secara optimal sesuai dengan azas profesionalisme melalui institusi kemasyarakatan yang ada.

---

Maternal mortality rate due to partus and infant mortality rate in Indonesia is still high around 390 per 100,000 live birth (SDKI, 1995). The maternity mortality rate due to partus in West Sumatra is 330 per 100,000 live births and infant mortality rate is 47 per 1.000 live births (BPS. 1998). In order to reduce the maternal mortality rate due to delivery the baby and infant mortality rate, the government has been taken the policy which is placing skilled personnel in the villages, its called midwives. The availability of midwives in the villages is aim to give services in implementing some Functions oldie community health center, especially the service for mother and child. With the availability of midwives in villages, it is expected that the high maternity and infant mortality rate can he overcome. Realization of such condition indicates that the midwives in villages have been utilized by the community in optimum way. This research is intended to obtain description regarding the factors related to utilization of midwives in villages namely age, education, social economy, knowledge, attitudes, availability of' midwives, encouragement of family and support from public figures. This- research is a cross-sectional design using quantitative and qualitative approach. The respondents and informants in this research are mothers who have child with the age less than one year and public figure. The quantitative data have analyzed by chi square test and logistic multivariate analysis, further more the qualitative data have analyzed by using contains analysis method. Information is obtained from the result of data processing that utilization of midwives in villages is 40.4%. From 8 variables studied it turned out those only-two variables that have significant relationship with utilization of midwives in villages. Both variables are attitudes and availability of the midwives. The result of Logistic Regression and Interaction Test indicate that the variable of attitude and midwives availability have significant relationship with the utilization of midwives in villages and the two variables do not show the existence of relationship. Mothers that have positive attitudes have greater chance to use the midwives in the villages 43,71 times greater compared to mother that have negative attitude means a mothers who stated there is always midwives .have the chance to use the midwives in the village 34,1 times greater compared to mothers stated that there is no midwives, it is concluded that utilization of midwives of midwives in villages has a close relationship with the attitude factor of the mothers and the availability of the midwives itself. In an effort to increase the utilization of village midwives, it is necessary that the two factors namely intensive supervision and control of the midwives availability through public figure and continuous supervision of the people, in order that the people in villages can take advantage the midwives in optimum way according to professionalism principle through the existing institutions.

Abstrak :
Latar Belakang: Upaya penurunan AKI dapat dilakukan dengan menjamin setiap ibu mengakses pelayanan KIA melalui pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Pn). Berdasarkan profil kesehatan tahun 2020, Kota Bekasi menduduki 3 kota terbawah di Provinsi Jawa Barat (84,8%) dan menjadi kota terendah pada tahun 2021 (86,67%) terhadap cakupan Pn. Keikutsertaan bidan di Indonesia menjadi jejaring FKTP masih sangat rendah (39,9%), padahal keberadaannya meningkatkan akses cakupan Pn. Masalahnya tidak seluruh FKTP dapat melayani persalinan PONED 24 jam sehingga sangat membutuhkan bidan sebagai jejaringnya. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan bidan menajadi jejaring FKTP. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional melalui data primer (kuesioner). Sampel yang didapatkan berjumlah 116 responden. Data diolah dan dianalisis dengan analisis univariat, bivariat, dan multivariat menggunakan SPSS. Hasil: Bidan yang memutuskan untuk menjadi jejaring FKTP hanya sebesar 24,1% dan sebagian besar memiliki karakteristik usia 40-50 tahun, lulusan D3 Kebidanan, dan belum berstandar bidan delima. Berdasarkan hasil uji stastistik, terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan (p=0,047) dan standar kualitas pelayanan kebidanan (p=0,004) terhadap keputusan bidan menjadi jejaring FKTP, sedangkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi (p=0,081), lama masa kerja (p=0,181), pelatihan (p=0,797), dan figur bidan (0,321). Pada analisis multivariat, standar kualitas pelayanan kebidanan merupakan variabel yang paling dominan berhubungan setelah dikontrol variabel pengetahuan dan motivasi. Kesimpulan: Keputusan bidan yang sangat dipengaruhi oleh informasi dari sejawat dan pengalaman sebelumnya. Dalam pelaksanaannya sosialisasi masih minim dilakukan dan pelatihan bukan merupakan syarat perjanjian kerjasama bidan dan FKTP. Saran: Perlu adanya sosialisasi dan pengawasan yang bersinergi antara Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, FKTP, dan IBI terhadap pelaksanaan praktik pelayanan kebidanan di era JKN, serta adanya evaluasi tarif khususnya tarif persalinan pada prorgram jejaring FKTP. ......There are some efforts to reduce MMR, one of them is ensuring that every mother could access MCH services through delivery assistance by health personnel (Pn). Based on the 2020 health profile of West Java Province, Bekasi City occupies the lowest 3 cities (84.8%) and is the lowest city in 2021 (86.67%) in terms of the coverage of (Pn). The participation of midwives in Indonesia as First Level of Health Facility (FKTP) networks is still very low (39.9%), even though their presence increases access to Pn coverage. The problem is not all FKTPs can provide 24-hour PONED deliveries, so they really need a midwife as their network. Objectives: This study aims to determine the factors that influence midwife's decision to join the FKTP network. Methods: This study used a quantitative approach with a cross-sectional research design using primary data (questionnaire). The samples obtained amounted to 116 respondents and then the data was processed and analyzed with univariate, bivariate and multivariate using SPSS. Results: Only 24.1% of midwives who decided to join the FKTP network, had the characteristics of being between the ages of 40 and 50 years, D3 Midwifery graduates, and not standardized by Bidan Delima program. Based on the statistical, there was a significant relationship between knowledge (p=0.047) and midwifery service quality standards (Bidan Delima) (p=0.004) on the midwife's decision as a FKTP network, while there was no significant relationship between motivation (p=0.081), length of experience (p=0.181), training (p=0.797), and the figure of the midwife (0.321). In the multivariate analysis, midwifery service quality standard was the most dominant variable related after controlling for knowledge and motivation variables. Conclusion: Midwife’s decision as FKTP networks are strongly influenced by information from colleagues and previous experience. In practice, socialization is still minimal and training is not a condition of the agreement between midwives and FKTP. Suggestion: There is a need for synergized socialization and supervision between the Ministrty of Health/Public Health Office, BPJS Kesehatan, FKTP, and IBI regarding the implementation of midwifery service practices in the JKN era, as well as an evaluation of rates, especially delivery rates in the FKTP network program.