Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang kebijakan politik perkotaan di DKI Jakarta, dengan studi kasus penertiban dan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Tanah Abang pada masa Pemerintahan Joko Widodo (2012-2014) dan Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017). Tujuannya adalah untuk mengetahui proses penertiban dan relokasi PKL di Tanah Abang, dimana terjadi konflik kepentingan di dalamnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Untuk mencari solusi yang dapat disetujui bersama, pemerintah DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi dan Ahok mencoba membangun hubungan bisnis dengan PKL dengan membentuk koalisi. Sesuai dengan teori Growth Machine, koalisi yang dibangun disebut sebagai progrowth coalition. Namun, solusi tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan tentang PKL, karena pemerintah DKI Jakarta yang tidak bisa menjaga komitmennya sebagai syarat keberlangsungan koalisi tersebut.

---

This paper explains about the Urban Policy of Jakarta with case study the control and relocation of PKL in Tanah Abang under Jokowi (2012-2014) and Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017) regime. The purpose of this study is to understand the process behind the relocation in Tanah Abang, where there has been conflict of interest underneath. This study is a qualitative research, the data were gathered by in depth interview and conducting library research. To come up with acceptable agreement between all stakeholders, the government under Jokowi and Ahok has tried to build a business relation with PKL by forming a coalition. By using Growth Machine theoretical framework, the coalition, that the government tried to establish, is called pro-growth coalition. However, this solution cannot completely solve the problems about PKL because the government of DKI Jakarta cannot keep their commitment which is required to sustain the coalition."

"Beberapa tahun terakhir ini pemaknian jaringan lokal LAN di Indonesia telah meningkat dengan sangat pesat. Janngan im umumnya digunakan untuk menghubungkan sistem komputer PC dalam jangkauan yang nelatif pendek, yaitu suatu gedung perkantoran Seiring dengan kemajuan distributed applicatiotr make jaringan lokal LAN yang ada pedu untuk saling diinterkoneksikan meWui jaringan telekomunikasi publik guna membentuk jaringan yang lebih besar. Jaringan telekomunikasi publik yang dapat digunakan adalah leased charmel. Tetapi karma tma yang dibangkitkan oleh aplikasi LAN adalahh bergifat sporadis (bursty) dan leased channel yang tersedia mempunyai bit rate yang rendah maka perlu dikembangkan jasingan publik lain yang sesuai untuk mterkoneksi LAN tmebut. Didorong oleh kebutnhan tersebut maka PT TELKOM mengimplementasikan jaringan publik yang sesuai yaitu MAN (Metropolitan Area Network) yang menawarkan layanan switched connectionless dengan bandwidth yang besar."

"Skripsi ini menjelaskan mengenai politik perkotaan dengan melihat relasi kuasa antara pemerintah provinsi DKI Jakarta dan warga dengan studi kasus penataan permukiman di Waduk Pluit. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif. Penataan Waduk Pluit menjadi program penanganan banjir di DKI Jakarta harus merelokasi warga bantaran Waduk Pluit ke rumah susun yang disediakan pemerintah untuk diubah menjadi ruang terbuka hijau. Penataan Waduk Pluit melibatkan partispasi warga yang bergerak bersama Urban Poor Consortium (UPC) dan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) untuk melakukan penataan permukiman dengan membangun rumah susun yang dekat dengan Waduk Pluit. Skripsi ini menggunakan teori urban regime untuk menganalisis relasi kuasa antara pemprov dengan warga dan konsep partisipasi warga. Hasil temuan dari skripsi ini adalah pemerintah membuka ruang bagi adanya kerjasama dengan warga dan adanya partisipasi warga dalam tahap desain penataan permukiman di Waduk Pluit.

---

This undergraduate thesis explains urban politics and power relations between Jakarta government and its citizen, with a case study on settlement planning in Pluit Reservoir. This research uses qualitative methodology. The planning of Pluit Reservoir is one of the government programs to overcome flood and to create open green space. According to that goal, the government relocates the Pluit Reservoir's residents to the government flats. The planning involves citizens as well as Urban Poor Consortium and Network of Urban Poor People to plan and to build flats near the Pluit Reservoir. This research uses urban regime theory and participation concept to analyze the power relations between the government and the citizen. This research finds that the local government open citizens participation and space to work together in the level of settlement planning design in Pluit Reservo."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan jenis transportasi pelaku mobilitas ulang-alik yang digunakan ketempat kerja di kawasan metropolitan. Di Indonesia telah terbentuk delapan kawasan metropolitan, yaitu Mebidang, Jabodetabek, Bandungraya, Kedungsepur, Joglosemar, Gerbangkertosusila, Sargabita dan Mamminasata. Hasil regresi binomial logit menggunakan data Sakernas 2013 menunjukkan bahwa di metropolitan secara keseluruhan ditemukan bahwa jenis transportasi umum cenderung dilakukan oleh pekerja yang tinggal di perkotaan dan dengan waktu tempuh lebih lama. Terdapat pola yang berbeda pada tiap kawasan metropolitan, secara umum pekerja pelaku mobilitas ulang-alik lebih memilih transportasi pribadi kecuali perempuan di kawasan metropolitan Mebidang.

---

This study aims to analyze several factors related to choice of transport modeof commuter worker to and from working place in the whole metropolitan area and each of 8 metropolitan area, namely Mebidang, Jabodetabek, Bandungraya, Kedungsepur, Joglosemar, Gerbangkertosusilo, Sargabita and Mamminasata. Using data of National Labor Force Survey-SAKERNAS 2013, the result of binomial logit regression shows that in the whole metropolitan area, commuter worker who live in urban area and has longer travelling time tend to use public transport than private transport. Furthermore, there is a different pattern in each metropolitan area. Generally, in 8 metropolitan areas, commuter worker prefers private transport than public transport. However, only women in Mebidang favor public transport more than private transport."

"BIMINDO adalah salah satu kawasan metropolitan di Indonesia yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional melalui Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017, dan menjadi prioritas pembangunan tata ruang aglomerasi kota Indonesia bagian timur. Kawasan Metropolitan BIMINDO, Sulawesi Utara direncanakan dengan Bitung dan Manado sebagai kota inti dan Minahasa sebagai kawasan kota pendukung, dengan kawasan ekonomi industri, pertanian dan pariwisata sebagai andalan penggerak pertumbuhan. Pembangunan dan perkembangan BIMINDO masih belum maksimal, terlihat dari berbagai isu seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta fasilitas jalan tol sebagai akses utama Manado-Bitung yang menderita kerugian besar. Kajian ini menganalisis faktor-faktor penyebab timbulnya isu tersebut, dan potensi Kabupaten Minahasa Utara terhadap pengembangan dan pembangunan kawasan metropolitan BIMINDO. Kajian ini menggunakan metode analisis mixed method analisis ekonometrika spasial GeoDa, navigasi Global Navigation Satellite System (GNSS), serta analisis kualitatif wawancara mendalam dan observasi lapangan. Kajian ini menekankan bahwa determinan populasi penduduk, penanaman modal asing, dan arus mobilitas kendaraan berdampak signifikan pada pengembangan dan pembangunan BIMINDO. Kebijakan terintegritas antar kawasan sangat diperlukan untuk mendukung arus lalu lintas yang baik pada akses utama antar kota inti, KEK dan DPSP pada Kawasan Metropolitan BIMINDO. Kabupaten Minahasa Utara memiliki potensi yang besar pada pengembangan dan pembangunan Kawasan Metropolitan BIMINDO pada bidang investasi, pertanian, industri, properti, dan pariwisata. Potensi lokasi Kabupaten Minahasa Utara yang strategis sebagai kawasan penghubung dan pendukung aglomerasi dua kota inti Manado dan Bitung juga memainkan peran yang penting. Aspek sumber daya manusia dan politik merupakan faktor yang dinilai perlu diperhatikan pada proses pengembangan dan pembangunan Kawasan Metropolitan BIMINDO.

---

BIMINDO is one of Indonesia’s metropolitan areas planned as National Strategic Area as in Decree of Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 and been targeted as prioritized eastern Indonesian cities development. BIMINDO Metropolitan Area, North Sulawesi is designed with two city centers: Manado Bitung and Minahasa as the buffer zone, with industrial economic, agriculture, and tourism as the main development factors. Development of BIMINDO Metropolitan Area is not as planned, with range of issues such as low productivity of special economic zone and inefficient facility of highway as the main access of Manado Bitung. This study analyses the influencing factors of the BIMINDO Metropolitan development issues and the potential of North Minahasa Regency in its strategic development. This study used mixed method analysis, including spatial econometric GeoDa, GNSS (Global Navigation Satellite System) navigation, and depth interview as well as field observation qualitative analysis. The result highlights that the population, foreign investment and vehicle mobility are the influencing determinant, while foreign investment is stressed as the significance determinant in BIMINDO Metropolitan development. Integrated policy among the area is needed to improve the vehicle mobility traffic in the main access of the two city centers, special economic zone and tourism centers in BIMINDO Metropolitan Area. North Minahasa regency shows a great potential in BIMINDO development especially in foreign investment, agriculture, industry, property, and tourism. The strategic location of North Minahasa Regency plays as significant role to accommodate the connectivity of the two city centers Manado Bitung agglomeration. Human development and politic are two important sectors to enhance in the strategic development of BIMINDO Metropolitan Area"