Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dunia perbankan sangat erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat selaku pengguna jasa bank dalam melaksanakan transaksi-transaksi bidang ekonomi. Bank Perkreditan Rakyat sebagai salah satu jenis bank yang diatur dalam Undang-undang Perbankan juga wajib menerapkan asas kehati-hatian dalam mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usahanya. Bank Indonesia selaku otoritas perbankan dapat mengambil langkah penyehatan terhadap bank-bank yang bermasalah melalui penetapan status dalam pengawasan khusus atau pembekuan kegiatan usaha. Penetapan Bank Perkreditan Rakyat X dengan status dalam pengawasan khusus merupakan langkah penyehatan yang diambil oleh Bank Indonesia. Penetapan tersebut ditindaklanjuti dengan tindakan akuisisi saham dan kewajiban penambahan modal disetor secara akumulatif yang merupakan permintaan Bank Indonesia sebagaimana diatur Pasal 37 Undang-undang Perbankan. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Kegiatan penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan studi dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan tesis. Prosedur pelaksanaan akuisisi saham di Bank Perkreditan Rakyat X sebagai salah satu upaya penyehatan adalah sama dengan prosedur akuisisi bank dalam kondisi normal. Perbedaan yang signifikan adalah pada rentang waktu yang tersedia dalam proses akuisisi itu sendiri. Pelaksanaan akuisisi terhadap Bank Perkreditan Rakyat dengan status dalam pengawasan khusus dibatasi rentang waktu 6 (enam) bulan sesuai jangka waktu penetapan statusnya. Kewajiban penambahan modal disetor oleh para pemegang saham dalam rangka mengeluarkan Bank Perkreditan Rakyat X dari status dalam pengawasan khusus yang tidak dapat dipenuhi oleh para pemegang saham minoritas menyebabkan pemegang saham tersebut dapat menjual sahamnya dengan harga wajar sesuai ketentuan Pasal 104 ayat 2 Undang-undang Perseroan Terbatas.