Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Permasalahan mengenai kedudukan hukum nota kesepahaman kerap kali muncul mengingat sering digunakannya nota kesepahaman dalam berbagai kegiatan terutama kegiatan bisnis. Nota kesepahaman digunakan sebagai dokumen pendahuluan atau pra-kontrak yang berfungsi sebagai pengikat komitmen pada masa negosiasi, sebelum dibentuknya kontrak kerja sama yang sebenarnya. Oleh karena fungsinya yang hanya digunakan sebagai pendahuluan, seringkali kedudukan hukumnya dan kekuatan mengikatnya menjadi permasalahan yang akhirnya menyebabkan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan menjadi terabaikan. Terkait kedudukan hukum nota kesepahaman ini masih perlu ditinjau lebih lanjut berdasarkan hukum perikatan yang terdapat dalam Buku III KUHPerdata. Untuk dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan perlu dilakukan perbandingan dengan suatu doktrin, yakni doktrin promissory estoppel yang pada dasarnya melindungi kepentingan hukum pihak yang sudah terlibat janji terutama janji-janji pra-kontrak. Setelah dilakukan penelitian maka diketahui bahwa di Indonesia menurut KUHPerdata, kedudukan hukum nota kesepahaman disetarakan dengan perjanjian sesuai dengan substansinya, sedangkan berdasarkan promissory estoppel nota kesepahaman merupakan suatu dokumen pra kontrak yang mengikat.

---

ABSTRACT
Issues regarding the legal standing of a memorandum of understanding (MoU) often arise given the frequent use of a memorandum of understanding in various activities, especially business activities. The MoU is used as a preliminary document or pre-contract which serves as a binding commitment on the negotiation period, prior to the establishment of real cooperation contract. Therefore its function is only used as an introduction, often legal position and strength of tying a problem that ultimately led to legal protection for the injured party to be neglected. MoU’s legal standing still needs to be reviewed further by the law of obligation contained in Book III of the Civil Code. To be able to know advantages and disadvantages of the implementation in Indonesia, need to be done a comparison with a doctrine, ie the doctrine of promissory estoppel which is used basically to protect the legal interests of the parties that have been involved promise especially promises a pre-contract. In conclusion, it is known that in Indonesia, according to the Civil Code, the legal standing of memorandum of understanding is comparable to the agreement in accordance with the substance, while memorandum of understanding based on promissory estoppel is a binding pre-contract documents.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini berfokus pada Nota Kesepahaman antara Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami implementasi pengelolaan energi panas bumi. Tesis ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang menggunakan data sekunder atau data kepustakaan dan melakukan analisis terhadap nota kesepahaman. Hasil penelitian penulis temukan adalah bahwa pengelolaan panas bumi dalam implementasinya mengalami hambatan dari ketentuan perundang-undangan khususnya pasal 38 Undang-undang Kehutanan yang menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Konsekuensinya, pada kawasan hutan konservasi tidak boleh dilakukan pertambangan panas bumi. Selain itu pada kawasan hutang lindung tidak boleh dilakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Akibatnya, optimalisasi produksi dan penggunaan energi panas bumi sebagai daya alam atau sumber energi yang dapat diperbarui menjadi terhambat. Untuk mengatasi hambatan tersebut dilakukan beberapa upaya yaitu perubahan peruntukan kawasan hutan dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan dilakukan perubahan fungsi kawasan hutan baik atas sebagian atau atas seluruh kawasan hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang lain. Nota Kesepahaman merupakan upaya strategis dalam mempercepat implementasi pengelolaan panas bumi namun tetap menunggu perangkat hukum yang pasti. Penulis menyarankan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan revisi terhadap Undang-undang Panas Bumi terkait dengan istilah kegiatan pertambangan atau penambangan supaya diubah menjadi kegiatan usaha pemanfataan panas bumi dan tidak masuk kategori kegiatan pertambangan. Penulis menyarankan supaya pemerintah diberi hak untuk melakukan penunjukan langsung tanpa prosedur lelang bagi penambangan panas bumi skala kecil untuk memenuhi kebutuhan listrik daerah terpencil. Kepada Kementerian ESDM disarankan agar terus mengoptimalkan pemanfaatan panas bumi dengan mempersiapkan langkah-langkah dan instrumen-instrumen hukum yang bersifat teknis dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip konservasi.

---

ABSTRACT
The focus of this study is the Memorandum of Understanding between the Ministry of Energy and Mineral Resources and the Ministry of Forestry. The purpose of this study is to understand the implementation of management of geothermal energy. This thesis uses normative juridical type of research which use secondary or library data and also analyze the Memorandum of Understanding between the Ministry of Energy and Mineral Resources and the Ministry of Forestry. As the result, the author finds that the implementation of geothermal energy finds obstacles especially by Article 38 of Law Number 41 Year 1999 regarding forestry, which only allow the usage of production forest and protection forest for the sake of development which is not related to forestry activities. Consequently, it is forbidden for mining activities in conservative forest. Besides, in the protection forest, it is forbidden to conduct open geothermal mining. This regulation obstruct the production and consumption geothermal energy as renewable energy. To overcome the obstacles in the implementation of the management geothermal energy especially in conservation energy, the forrest area is changed to non forest area and change the function. It also change the the function for the part or entire of the forrest area to become the different function. Besides, the Memorandum of Understanding between the Ministry of Energy and Mineral Resources and the Ministry of Forrestry is a strategic effort in accelerate the implementation of geothermal management, but the effort should perceive the principles of natural resouces and keep on waiting for the definite rule instruments.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang nota kesepakatan (memorandum of understanding) yang merupakan perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail, karena itu, memorandum of understanding berisikan hal-hal yang pokok saja. Nota kesepakatan tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Tidak adanya pengaturan mengenai nota kesepakatan membuat kedudukan dan kekuatan mengikat dari nota kesepakatan menjadi samar-samar. Hasil penelitian menyarankan agar nota kesepakatan mempunyai kedudukan dan kekuatan mengikat yang setara perjanjian maka harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. ......This thesis concerning memorandum of understanding which is a pre-agreemenct contract contains accord and issues between the parties, therefore the substance of memorandum of understanding are only the principal things. Lack of regulation about memorandum of understanding in Indonesia makes the legal standing and binding of the memorandum of understanding uncertain. The result of this research is the substance of memorandum of understanding must fulfill the requirements of legal agreement as stated in article 1320 Indonesia Civil Code.

Abstrak :
Karena kedudukan Memorandum of Understanding di Indonesia masih terbilang awam dan dikareanakan KUH Perdata tidak mengatur secara spesifik mengenai Memorandum of Understanding, maka dengan ini penulis ingin menganalisa lebih dalam mengenai pengaturan dan penerapan Memorandum of Understanding yang benar dan diakui oleh KUH Perdata. Pembahasan mengenai Memorandum of Understanding ini dirasa penting karena seiring dengan berkembangnya sektor bisnis di Indonesia, penerapan Memorandum of Understanding sering dijumpai oleh para pelaku bisnis di Indonesia. Memorandum of Understanding sering ditemui di sektor bisnis sebagai perjanjian awal sebelum para pihak perjanjian membuat kontrak yang lebih spesifik dan mengikat, dikarenakan pada dasarnya Memorandum of Understanding tidak mengikat secara hukum para pihak Memorandum of Understanding. Skripsi ini akan menganalisa kasus perdata dimana penerapan Memorandum of Understanding beserta dengan keabsahan ditinjau menurut hukum Indonesia. Skripsi ini juga meninjau secara yuridis Putusan No. 126/PDT/2013/PT.DPS jo. No. 419.PDT.2013.PN.Dps, dimana para pihak yang melakukan perjanjian adalah PT. Makmur Jaya Bersama sebagai penggugat melawan PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) sebagai tergugat dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Cq. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara sebagai turut tergugat. Skripsi ini akan menganalisa Memorandum of Understanding, keabsahan dan kedudukan hukum Memorandum of Understanding menurut hukum Indonesia, perbedaan nya dengan perjanjian menurut KUH Perdata, dan juga mengenai tindakan wanprestasi dalam Memorandum of Understanding beserta analisa yuridis putusan di atas. Because the legal status of Memorandum of Understanding in Indonesia is considered new and because the Indonesian Civil Code does not govern specifically regarding Memorandum of Understanding, the writer would like to analyze further regarding the provisions and application of Memorandum of Understanding that is exact and recognized by the Indonesian Civil Code. The discussion on Memorandum of Understanding is considered important because along with the development of the business sector in Indonesia, the application of Memorandum of Understanding is met often by business enactors in Indonesia. Memorandum of Understanding is often found in the business sector as a pre-contractual agreement before the parties create a contract that is more specific and that is binding, because basically a Memorandum of Understanding does not bind legally to the parties. This thesis will analyze a civil case where the application of Memorandum of Understanding as well as the validity according to Indonesian law. This thesis will also have juridical analysis Verdict No. 126/PDT/2013/PT.DPS jo. No. 419.PDT.2013.PN.Dps, where the parties in the agreement are PT. Makmur Jaya Bersama as the plaintiff against PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) as the defendant and the Government of the Republic of Indonesia Cq. Ministry of State Owned Enterprises of Republic of Indonesia Cq. State Minister of State Owned Enterprises as the co-defendant. This thesis will analyze Memorandum of Understanding, the validity and legal standing of Memorandum of Understanding according to Indonesian law, the differences with agreement according to the Indonesian Civil Code, and also regarding acts of default in Memorandum of Understanding along with a juridical analysis of the verdict stated above.