Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sebagai ibukota negara, DKI Jakarta adalah salah satu provinsi yang menghasilkan limbah medis Bahan Berbahaya Beracunterbanyak di Indonesia termasuk limbah infeksius Covid-19. Terdapat dua tujuan dalam penelitian ini yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan meneliti peran pemerintah dalam pengelolaan limbah medis infeksius Covid yang semakin hari semakin meningkat di DKI Jakarta. Tujuan khusus penelitian ini yaitu guna mengkaji dan meneliti kebijakan hukum dalam pengelolaan limbah infeksius Covid-19 berdasarkan Undang-Undang PPLH (Nomor 32 Tahun 2009). Berdasarkan permasalahan yang teliti, bentuk atau desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tipologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini, yangterbagi dua metode, diantaranya penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan seperti tanya jawab peneliti dengan informan, pemantauan, dan melihat arsip dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengelolaan limbah infeksius Covid-19 dilaksanakan di DKI Jakarta sudah sesuai dengan PP nomor 101 tahun 2014, Permen LHK nomor 56 Tahun 2015, serta Surat Edaran Menteri LHK tertanggal 24 Maret 2020; (2) Peran rumah sakit dalam pelaksanaan pengelolaan limbah infeksius yaitu sebagai pengumpul awal limbah, dengan cara; memilah limbah, menyimpan limbah ke dalam wadah yang disediakan, dan menyerahkan limbah kepada pengelola limbah yang memiliki izin.; and (3) Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah infeksius Covid-19. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta telah mengimplementasikan pengelolaan limbah medis melalui pengumpulan pada tingkat rumah tangga, dipo kecamatan, dipo kota, dan diangkut oleh pihak ketiga menuju fasilitas pemusnahan di PLTSa Bantar Gebang ......As the nation's capital, DKI Jakarta is one of the provinces that produces medical waste of Toxic Hazardous Materials in Indonesia, including Covid-19 infectious waste. There are two objectives in this research, namely general and specific objectives. The general purpose of this research is to examine and examine the role of the government in the management of Covid-infectious medical waste which is increasing day by day in DKI Jakarta. The purpose of this particular study is to examine and examine legal policies in the management of Covid-19 infectious waste based on the PPLH Law (Number 32 of 2009). Based on the problem carefully, the form or design of this research uses a qualitative approach. The typology of research used in this paper is normative empirical. The type of data used in this study is secondary data sourced from primary and secondary legal materials. The data collection in this study, which is divided into two methods, including library research and field research methods such as answering researchers with informants, asking questions, and viewing archives from related agencies. The results showed that (1) the management of the Covid-19 infectious waste carried out in DKI Jakarta was in accordance with PP 101 of 2014, Permen LHK number 56 of 2015, as well as the Circular Letter of the Minister of LHK dated March 24, 2020; (2) the role of the hospital in the implementation of liquid waste management as the initial waste collector; sorting waste, storing waste in the containers provided, and handing over waste to a licensed waste manager; and (3) Regional Governments have an important role in supervising the management of Covid-19 infectious waste. In this case, the DKI Jakarta Provincial Environmental Service (DLH) has implemented service management through collection at the household level, sub-district depots, city depots, and transported by third parties to the extermination facility at the Bantar Gebang PLTSa.

Abstrak :
Munculnya pandemi Covid-19 di Indonesia dan ditetapkannya pandemi Covid-19 menjadi bencana non-alam oleh pemerintah, sebagai bagian dari rangkaian upaya pencegahan dan pengendalian komprehensif untuk mengurangi jumlah infeksi virus Covid-19 dari penyebaran beberapa infeksi. Pemerintah dalam hal ini telah mengambil satu kebijakan yaitu dengan kewajiban penggunaan protokol kesehatan khususnya masker. Akibatnya, Penggunaan masker medis terus menerus digunakan oleh masyarakat berimbas semakin menumpuknya limbah masker medis sekali pakai di tempat pembuangan akhir sampah. Limbah masker medis yang tidak dilakukan pengelolaan khusus akan berakibat menjadi media penularan penyakit sebab masker medis sekali pakai memiliki stabilitas ketahanan virus 5-7 hari. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis-normatif dengan menggunakan bahan pustaka sebagai bahan utama dan melakukan wawancara dengan berbagai narasumber. Pengelolaan limbah masker medis sekali pakai harus dilakukan secara komprehensif, dari hulu hingga hilir, menggunakan paradigma baru melalui kegiatan pengelolaan limbah medis pada masyarakat yang konsisten dengan pedoman dan peraturan yang ada. Untuk memastikan bahwa pengelolaan limbah masker medis sekali pakai yang merupakan bagian dari hak kesehatan masyarakat, dapat menjadi tanggung jawab semua pihak dan tanggung jawab bersama dengan masyarakat dalam pengelolaannya ......The emergence of the Covid-19 pandemic in Indonesia and the determination of the Covid-19 pandemic to be a non-natural disaster by the government, as part of a series of comprehensive prevention and control efforts to reduce the number of Covid-19 virus infections from the spread of several infections. The government in this case has taken a policy, namely the obligation to use health protocols, especially masks. As a result, the continued use of medical masks by the public has resulted in the accumulation of disposable medical mask waste in landfills. Medical mask waste that is not handled specifically will result in being a medium for disease transmission because disposable medical masks have a virus resistance stability of 5-7 days. The research method used by the author is juridical-normative by using library materials as the main material and conducting interviews with various sources. Disposable medical mask waste management must be carried out comprehensively, from upstream to downstream, using a new paradigm through community disposable medical waste management activities that are consistent with existing guidelines and regulations. To ensure that the management of disposable medical mask waste, which is part of public health rights, can be the responsibility of all parties and a shared responsibility with the community in its managemen

Abstrak :
ABSTRAK
Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Selain membawa dampak positif bagi masyarakat yaitu sebagai tempat dilakukannya tindakan medis kepada pasien, rumah sakit juga membawa dampak negatif berupa pencemaran dari suatu proses kegiatan, yaitu bila limbah medis dan limbah non medis yang dihasilkan tidak dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Skripsi ini akan membahas mengenai bagaimana pengaturan dan tanggung jawab hukum rumah sakit dalam pengelolaan limbah medisnya. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis-normatif dengan menggunakan bahan pustaka sebagai bahan utama dan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber. Dalam Putusan No. 163/Pid-B/2013/PN-Lgs., terdapat suatu permasalahan mengenai pengelolaan limbah medis oleh Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Langsa yang tidak sesuai ketentuan perundangan-undangan sehingga membahayakan kesehatan lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap rumah sakit harus melakukan pengelolaan ketentuan pengelolaan limbah medis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

ABSTRACT
Hospital is health care institution that provides full scale personal health services that provide inpatient, outpatient, and emergency care services. In addition to bringing a positive impact for the community as a place of medical action to the patient, the hospital also has a negative impact of pollution from a process of activity, that is, if medical waste and non medical waste generated are not managed in accordance with legislation. This thesis will discuss about how the arrangements and responsibilities of hospital law in the management of medical waste. The research method used by the author is juridical normative by using the literature as the main ingredients and conducting interviews with several speakers. In 163 Pid B 2013 PN Lgs., there is a problem of medical waste management by RSUD Langsa which is not in accordance with the provisions of legislation that endangers the health of the environment and the community. Therefore, every hospital must manage the provision of medical waste management in accordance with the laws and regulations.