Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Krisis moneter yang berlangsung saat ini sulit diperkirakan sebelumnya sehingga banyak menimbulkan dampak negatif terhadap pelbagai aspek kehidupan bangsa. Untuk mengatasi dampak negatif dari krisis moneter ini, pemerintah cukup tanggap terhadap masalah kesehatan keluarga miskin, dengan program yang sangat strategis, yang bersifat upaya penyelamatan ( rescue ) yaitu program jaring perlindungan sosial bidang kesehatan (JPS-BK ). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mendalam tentang bagaimana pelaksanaan dan hambatan-hambatan JPS-BK di Kabupaten DT II Tasikmalaya, yang untuk selanjutnya dapat digunakan oleh pengelola program, sebagai masukan dalam memperbaiki pelaksanaannya. Penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif ini adalah untuk menganalisa pelaksanaan JPS-BK di Kabupaten Tasikmalaya, mulai dari tingkat Kabupaten dan berjenjang sampai tingkat desa dengan jumlah sampel sebanyak 77 orang yang terdiri dan 1 orang pengelola JPS-BK Kabupaten, 30 orang kepala puskesmas yaitu satu kecamatan diambil satu kepala puskesmas, sebagai pelaksana tingkat kecamatan, 30 bidan di desa yaitu satu bidan perkecamatan, sebagai pelaksana tingkat desa dan 16 orang petugas yang melakukan pendataan sasaran (tim desa ). Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (indephi interview ), Focus group diskusi (FGD) dan kajian dokumen. Dari hasil penelitian terlihat bahwa data sasaran yang merupakan hal penting dalam pelaksanaan program JPS-BK, ternyata tidak akurat karena kriteria Gakin yang kurang jelas, sebagian besar pendataan sasaran dilaksanakan oleh bidan desa dan kader, bukan oleh tim desa, tidak adanya alokasi dana untuk pendataan dan petunjuk pelaksanaan yang ada terlalu kaku sehingga diperlukan modifikasi yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Disamping itu hal lain yang penting adalah kurangnya kerja sama lintas sektoral sehingga penanganan Gakin tidak terpadu dan pada akhirnya, mengakibatkan kurang berhasilnya suatu program. Untuk meningkatkan keberhasilan program JPS-BK maka disarankan koordinasi lintas sektoral yang lebih balk, sehingga adanya keterpaduan antar sektor terkait, adanya kriteria Gakin yang mudah diimplementasikan di iapangan dan adanya kesepakatan pelaksanaan untuk melengkapi petunjuk pelaksanaan yang kurang jelas.

---

The current monetary crisis, unpredictably causes negative impacts in many life aspects. The Indonesian government has given a good respond to overcome this situation, particularly concerning the health problems of poor families, by implementing a very strategic rescue program called the Social Protection Sector Development Program on Health sectors (SPSDP-HS). The research conducted is aimed to obtain detailed information regarding the program implementation and any obstacles found during the time of implementation in Tasikmalaya regency. The findings can be of benefits to improve the future program. Cross sectional design in used in this study, with qualitative approach, to analyze SPSDP-HS implementation from the regency level, stratified to the village level. Number of respondents are 77 individuals : one person as the manager of SPSDP-HS, 30 head of Puskesmas ( one representative is the person in charge for sub-district level ), 30 village midwives ( one representative as the person in charge for village level ), and ] 6 person as members of the data collection teamwork. Data is obtained by indepth-interview technique, Focus group Discussion, and document analysis. In conclusions, baseline data of the targeted population, one of the most important key for the success of all program implementations, is inaccurate due to unclear criteria for determining poor families; most of the baseline data of the targeted population-supposed to be collected by the village team-has been obtained by the midwives and cadres; no funds allocated for data collections and an inflexible guidance for the implementation. Such a guidance should be more understandable and practical, therefore there is a need for simplification. In addition, a minimum effort of inter sector collaborations with result of inadequate action to rescue poor families-seems to be the reason for unsuccessful program implementations. To increase the success of SPSDP-HS program a better inter sectors collaborations should be maintained to achieve an integrated action for rescuing poor families, and gaining a better understanding to clarify the implementation guidance.

Abstrak :
Backgrounds: The Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ), questionnaire that used for detection if a person has trouble with the locomotive organs. Validity test of NMQ has been tested in French, with results were good, otherwise in Indonesia NMQ never been tested yet. We can?t find standarized questionnaire in Indonesian languange version that ready to use. However, the aim to developed validity test NMQ Indonesian languange wheater it?s good so for that reason we used the same characteristic of subject which is administration workers using VDT. Methods: Research design was cross sectional study used total sampling that involved 80 workers as subject. Data collected used NMQ self administered and as a structured intervew for all respondents, plus additional question and medical examination relating to the spesific area (the lower back, the neck, and the shoulder) for further detail relevant issues that respondent has trouble with the locomotive organs. SPSS version11.5 was used for analized data. Results: Analysis Criterion validity of NMQ found Sensitivity at three regio, the lower back 91%, neck 86% and shoulder 89.5%. Specificity 100%, Positive Predictive Value (PPV) 100% and Negative Predictive Value (NPV) 97% for all regio. Conclusions: Criterion validity of NMQ in the study, sensitivity were good more than 80%, so the questionnaire useful as screening tool for musculoskeletal disease and NMQ can be suggestion for standarized in Indonesia.

Abstrak :
Health problems in districts can be caused by political dynamics in a decentralized era. This study analyzes the political dimension in health policy making in districts in East Java. Phenomenological qualitative approach is used with case study design. The results showed that political interests affect planning-budgeting, selection of executive officers, and procurement of goods and services in the health sector. Head of the health district office and director of the district hospital act as the agent whereas the district mayor and the legislature act as the principles. Not only principle-agent relationship is influenced by relationship between institutions and interpersonal relationship, it is also inflenced by personal values of the political elite and actor concerning health issue. Those three factors influence and intervene the decision space in health policy making. Non-political elites such as business people and invisible hand also influence the decision space. Political skill, a term which has no relation whatsoever in practical politics behavior that refers to a package of specific strategies and skills which in this case assists health policy actor in achieving public health main goals, directs policy making in accordance with health normative goal. Political skill should be adopted as a prerequisite competence for district-level structural officials in health sector.

---

Masalah kesehatan kabupaten/kota dapat disebabkan oleh dinamika politik di era desentralisasi. Penelitian ini menganalisis dimensi politik dalam penentuan kebijakan kesehatan kabupaten/kota di Jawa Timur. Pendekatan kualitatif fenomenologi digunakan dengan rancangan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan kepentingan politik mewarnai perencanaan-penganggaran, penentuan pejabat dan pengadaan barang-jasa di sektor kesehatan. Kepala dinas kesehatan dan direktur RSUD merupakan agen sedangkan kepala daerah dan DPRD adalah prinsipal. Selain dipengaruhi oleh hubungan antarkelembagaan dan hubungan interpersonal, pola hubungan prinsipal-agen yang ada juga dipengaruhi oleh personal values elit dan aktor politik tentang kesehatan. Ketiga hal tersebut secara bersama dapat memengaruhi dan mengganggu decision space pada proses penentuan kebijakan kesehatan. Kehadiran elit nonpolitik yaitu pelaku bisnis dan the invisible hand juga mempengaruhi decision space tersebut. Political skill sebagai sebuah paket strategi dan ketrampilan yang dimiliki oleh pelaku kebijakan kesehatan demi tercapainya tujuan utama kesehatan masyarakat dan tidak berkaitan sama sekali dengan perilaku politik praktis yang dimiliki oleh pelaku kebijakan kesehatan mengarahkan penentuan kebijakan sesuai tujuan normatif kesehatan. Parameter political skill hendaknya diadopsi sebagai syarat kompetensi bagi pejabat struktural di kabupaten/kota, khususnya di sektor kesehatan.

Abstrak :
This article describes the concept relevant principles and milestone about policy. Based on William Dunn framework, it also tries to describe the purposes of policy analysis and its implementation that are needed on health decentralization. In Indonesia the health decentralization has been implemented for some years but policy analysis is understood as regulation analysis which has been directed by the Department of Health. At present, the implementation process of the health decentralization, the central government has double function as policy makers and performer. In fact based in regulation the responsibilities has been delegated to district government. Understanding the policy analysis on the implementation of health decentralization would provide challenges to interpret in accordance with local specific condition.

Abstrak :
Dalam era otonomi daerah, disadari adanya perubahan-perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah terutama berkenaan dengan pengelolaan sumber ekonomi daerah yang harus dikelola secara mandiri dan bertanggungjawab, dalam arti hasil-hasilnya harus lebih diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah. Salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi adalah kebutuhan dasar masyarakat antara lain pembangunan kesehatan. Paradigma yang dijadikan dasar untuk mengatur mengatur dan mengendalikan kesehatan adalah health for all , atau kesehatan untuk semua, artinya adalah pelayanan kesehatan sebagai jasa publik harus bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan kesehatan pada akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan bahwa pelayanan kesehatan telah menjadi barang mewah bagi lapisan bawah masyarakat. Untuk itu penulis melakukan Analisis Kebijakan Pengembangan Puskesmas Swadana Menuju Desentralisasi Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus Puskesmas Kramatjati). Desentralisasi pelayanan kesehatan kepada puskesmas yang diikuti dengan adanya pergeseran sumberdaya aparatur dan pembiayaan diharapkan memberikan peningkatan pelayanan masyarakat. Desentralisasi dalam bidang kesehatan mempunyai berbagai potensi yang menguntungkan antara lain memusatkan perhatian kepada masyarakat, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, dapat meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan, dapat memperbaiki motivasi staf daerah dan dapat meningkatkan kerjasama intersektoral. Berdasarkan hasil penelitian penulis untuk penguatan puskesmas diperlukan partisipasi Pemerintah Daerah dalam penambahan sarana dan prasarana, subsidi obat yang sangat diperlukan dan menyentuh masyarakat dimana pemberiannya dengan mempertimbangkan jumlah penduduk miskin, jumlah pasien, kondisi ekonomi dan sosial wilayah setempat.

Abstrak :
Keuntungan Perawatan Metode Kanguru (PMK) adalah menurunkan kejadian hipotermia dan mempersingkat masa rawat di Rumah Sakit. Pelatihan menurut Kirkpatrick adalah upaya meningkatkan pengetahuan, mengubah perilaku dan mengembangkan keterampilan. Tujuan: Menilai evaluasi 1 tahun pasca pelatihan PMK pada peserta petugas kesehatan terlatih RSUD Pasar Rebo di wilayah Jakarta Timur pada tahun 2018. Metode: Mixed Method,Penelitian Kualitatif di dukung oleh penelitian kuantitatif pada 12 informan petugas kesehatan di Ruang Nicu, Perina, Delima yang sudah pernah mengikuti pelatihan PMK pada satu tahun yang lalu. Wawancara Mendalam, diskusi kelompok untuk mengetahui keterampilan petugas dan pengetahuan PMK setelah dilakukan pelatihan didukung oleh observasi keterampilan secara cek list dan pengisian kuesioner yang sama pada saat satu yang lalu. Hasil penelitian: dari hasil wawancara dan diskusi kelompok petugas melakukan keterampilan PMK langsung menggunakan bayi ke ibunya, tidak didukung oleh sarana dan prasana PMK ini didukung oleh data kuantitatif tidak ada perbedaan yang bermakna keterampilan PMK p =0,504 petugas kesehatan setelah satu tahun pasca mendapat pelatihan PMK. Pada saat observasi sebelum dilakukan test ada 4 petugas yang buku dan pernyataannya tidak pernah membaca lagi setelah pelatihan, hasil pengetahuan petugas mengalami penurunan hanya satu petugas yang tetap dari nilai post test satu tahun yang lalu dan dilakukan kembali dengan soal yang sama. Kesimpulan: penelitian ini menilai evaluasi pelatihan PMK yang diselenggarakan satu tahun yang lalu dan yang menjadi keterbatasan dengan responden yang sedikit kemungkinan hasilnya tidak relevan.

---

Advantages of kangaroo mother care (KMC) is to reduce the incidence of hipotermia and shorten hospital stay. Training according to Kirkpatrick is an effort to improve knowledge, change behavior and develop skills. Aim: Assess the evaluation of 1 year post-KMC training on trained health care personnel in Pasar Rebo General Hospital in East Jakarta in 2018. Method: Mixed Method Qualitative research was supported by quantitative research on 12 health worker informants in Nicu, Perinatologi, Delima Room who had attended KMC training one year ago. In-depth interviews, group discussions to find out the skill of FMU officers and knowledge after training were supported by skill observation on check list and filling out the same questionnaire on the previous one. Results: the results of interviews and discussions of groups of officers performing KMC skills directly using infants to their mothers, not supported by facilities and infrastructure KMC is supported by quantitative data there is no significant difference in KMC skills p = 0,504 health workers after one year after receiving KMC training . At the time of observation prior to the test there were 4 officers whose books and statements never read again after the training, the officer's knowledge result decreased only one officer who remained from the post test score one year ago and re-done with the same problem. Conclusions: This study evaluates the evaluation of KMC training held a year ago and which is limited to the few respondents likely to be irrelevant.

Abstrak :
Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2003 menyebutkan Dinas Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis, desentralisasi dengan pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum. Di Kabupaten Bandung, sejak desentralisasi kebijakan yang lahir adalah Peraturan Dacrah Nomor 18 tahun :2001 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Unit Instalasi Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bandung di Iuar Rumah Sakii. Kondisi saat ini sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Bandung penyebarannya belum merata, belum semua wilayah terjangkau tenaga kesehatan dan masih ada kendala akses pelayanan masyarakat maka optimalisasi pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta dapat menjadi kunci pembangunan kesehatan. oleh karena itu dilakukan Riset Operasional pembuatan kebijakan terhadap penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerataan (equity), akses (accessible) dan keterjangkauan (affordable) pelayanan kesehatan di Kabupatcn Bandung Penelitian ini menggunakan metode analitik kualitatif dengan teknis pengumpulan data Wawancara Mendalam terdiri dari 4 informan unsur pemerintah dan 6 informan unsur sarana kesehatan swasta. Focus Group Discussion di pedesaan dan semi perkotaan serta check list data sekunder. selanjutnya dilakukan analisis isi. Peneliti terlibat secara operasional dalam tahapan proses pembuatan kebijakan tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sedang disusun. Hasil penelitian mcnunjukkan dasar pengaturan pelayanan kesehatan swasta masih mengacu pada kebijakan pusat yang bersifat umum, belum dijabarkan ditingkat lokal, akibatnya pelayanan kesehatan swasta belwn berorientasi pada kebutuhan dan kekhasan pembangunan Kabupaten Bandung seperti meningkatkan indeks pembangunan manusia. Desentralisasi mampu meningkatkan daya guna pemerintah daerah dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat, ditunjang dengan aspirasi masyarakat akan kebutuhan pelayanan kesehatan dan kesediaan Swasta untuk bermitra dengan pemerintah dalam melayani masyarakat. menjadi potensi faktor lingkungan unluk meJahirkan kebUakan di daerah. Faktor lainnya adalah lingkungan strategis Kabupaten Bandung dan pemahaman kkesehatan bersifat universal menunjang kebijakan bidang kesehatan. Proses pembuatan Raperda saat ini dalam pembahasan DPRD Kahupaten Bandung mencermlnkan kebijakan peJayanan kesehatan swasta dimasa yang akan datang diatur dalam Peraturan Daerah rentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta sebagai bentuk pengaturan dan penertiban. Analisis Draf Raperda penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta di Kabupaten Bandung menunjukkan penyusunan Raperda mengakomodasi prinsip upaya pelayanan yang tercantum pada pasal 4 ayat (2) rnenyebutkan prinsip pelayanan kesehatan meliputi pemerataan, akses. keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, disebutkan juga bahwa akan menjamin kesempatan yang sama dan berpihak pada masyarakat rentan. Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah perlu di1engkapi naskah akademik sebagai kajian akademik mengenai substansi, rumusan dan materi tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta. Diharapkan proses pembuatan Raperda ini berlanjut sehingga menjadi Peraturan Daerah yang mampu melindungi penyelenggara dan masyarakat.

---

Government Regulation No.S Year 2003 n1entioned that a district or city has an obligation to maintain decentralization. by doing function of formulation technique policy. giving permission. and to perform usual public services. At Bandung district, since decentralization the only policy made is District Law No. IS Year 2001 about health service tariff at a unit or governn1ent district health installation in Bandung, outside hospital. The condition nowadays, health services inside district Bandung are nut spread well enough meaning not all area is reached by paramedic and still there are obstacle in accessing of public services, therefore the optimization of health services wich is done by the government or private sector can be the key factor to built up health issues. for that reason Operation Research has been conducted to make health policy about the implementation of health services by private sector in adapting the principles of equity, accessible, and affordable inside Bandung district. Method which are;_ used in this Operation Research is analytical qualitative by using gathering data information technique that consists of 4 informants from governmment and 6 informants from private, focus group discussion in tbc: country and suburban city. and also secondary check list which v.:ill be analyzed afterwards. Researcher is involved operntionaliy on every single step of the policy making process of District Law Draft (Rancangan Peraturan Daerah Raperda) which are being made. The result shows that the basic structure of health services done by private sector still refer to the previous policy which is very common and havent explored to the !veal district, as a result the private health service still not oriented to the needs and speciality of Bandung district such as increasing the Human Development Index (HDI) Desentralizatlon is able to increase the competence of local government by means of building and serving the community that supported by the people wants and needs and of course willingness of private sector in conjunction with government serve people and could become a potential environmental factors to create a policy in the district. The other factors are the strategic place of Bandung district and an acknowledgemer that health services is universal and support health policy. Been discussing Process of making the District Law Draft (Raperda) has within DPRD Kabupatei1 Bandung that reflects the policy of private health service in the coming years will be maintained by the District Law about arrangement private health service as a result adjacent and acknowledgement. The analysis of Raperda draft arrangement private health services at Bandung district shOw that making of Raperda accomodates the principal of effort in services just Jike what is mentioned in pasal 4 ayat (2) that says, the principal of health services by private sector includes principles of equity, accessible, affordable, and the quality of health services. It's also mentioned that there will be a guarantee of equal chance treatment oriented to the weak community. Making of Raperda needs to be supported and equipped by academical references regarding the substance, formulation, and content for lhe Raperda about arrangement of private health service. Ir is expected that making Raperda will success and at the end become Raperda of Health Policy which will protect the actor such as private sector and the community.

Abstrak :
Faktor penyebab stunting menurut WHO 2013 secara komprehensif diuraikan menjadi faktor langsung dan tidak langsung. Prevalensi Balita stunting di Indonesia tergolong cukup tinggi dan distribusinyapun tidak merata, antara desa kota maupun antar provinsi. Tujuan penelitian ini ingin melihat bagaimana gambaran prevalensi stunting, capaian indikator PISPK, serta bagaimana hubungan 12 indikator PISPK dengan prevalensi stunting di kabupaten/kota di Indonesia tahun 2017. Desain penelitian ini adalah studi crossectional dengan sampel sebanyak 452 kabupaten/kota di Indonesia, menggunakan data sekunder prevalensi stunting dan 12 indikator program PIS-PK. Analisis statistik yang di lakukan yaitu univariat,Uji korelasi Spearmen dan Pearson serta analisis multivariat dengan menggunakan uji regresi linear ganda.Hasil penelitian ini menunjukkan. Hasil uji bivariat di peroleh variabel dengan prevalensi stunting yang berhubungan secara signifikan adalah persentase keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat - , persentase keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional JKN - , persentase bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap - , persentase ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan - , persentase penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standart , persentase penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur. Hasil uji multivariat di dapatkan persentase keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat merupakan faktor dominan yang berhubungan dengan prevalensi stunting.Dari hasil penelitian ini diharapkan pemerintah dan semua pihak dapat meningkatkan program-program yang sudah berjalan selama ini dalam meningkatkan akses jamban sehat oleh keluarga di Indonesia, serta program lainnya yang berhubungan dengan prevalensi stunting, seperti peningkatan fungsi Posyandu. ......Stunting factors according to WHO 2013 are comprehensively described to be direct and indirect factors. The prevalence of under five stunting in Indonesia is quite high and the distribution is uneven, between urban and inter provincial villages. The purpose of this study is to see how the prevalence of stunting, PISPK indicator achievement, and how 12 PISPK indicator relationship with stunting prevalence in districts cities in Indonesia in 2017. The design of this study is cross sectional study with 452 districts cities in Indonesia, using data secondary prevalence of stunting from the results of Nutrition Status Monitoring PSG and 12 indicators of PIS PK program. Statistical analysis done was univariate, Spearmen and Pearson correlation test and multivariate analysis using multiple linear regression test. The results of this study show that bivariate test results obtained by variables with prevalence of stunting are significantly related is the percentage of families have access or use healthy latrine, the percentage of families have become members of the National Health Insurance JKN, the percentage of infants get basic immunization complete, the percentage of mothers performing delivery at health facilities, the percentage of patients with pulmonary tuberculosis get treatment according to standard, the percentage of hypertensive patients perform regular treatment. Multivariate test results in obtaining a percentage of families having access to or using healthy latrine were the dominant factors associated with stunting prevalence. From the results of this study, it is expected that the government and all parties can improve the programs that have been running so far in improving access to healthy latrines by families in Indonesia, as well as other programs related to the prevalence of stunting, such as improving the function of Posyandu.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas penerapan sanksi pidana administrasi terhadap pelanggaran pengelolaan limbah medis yang tidak sesuai dengan standar atau peraturan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh rumah sakit. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis-normatif, yakni penelitian yang berdasarkan pada hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan berlaku, teori hukum konsep hukum, doktrin atau pendapat ahli dan literatur. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit terbagi menjadi limbah non medis dan limbah medis. Sebanyak 70-90% rumah sakit menghasilkan limbah non medis yang bersifat seperti limbah domestik atau rumah tangga. Sedangkan sekitar hampir 30% rumah sakit menghasilkan limbah medis yang termasuk dalam limbah bahan berbahaya dan beracun bahkan jenis tertentu termasuk dalam limbah sangat berbahaya. Meskipun prosentasenya tidak sebesar limbah non medis namun dampak yang dihasilkan sangat besar untuk lingkungan hidup seperti pencemaran. Pengelolaan limbah medis rumah sakit sudah dapat dilakukan dengan berbagai teknologi dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga, namun berbagai alasan sering kali rumah sakit tidak melakukan pengelolaan limbah medis rumah sakit. Pelanggaran-pelanggaran tersebut sering kali berawal dari tidak memiliki izin untuk melakukan pengelolaan limbah. Oleh sebab itu, perlu penerapan sanksi dengan melakukan pendekatan Command And Control (CAC). CAC merupakan campur tangan pemerintah untuk mengatur masyarakatnya mulai dari penerapan standar hingga memberikan izin. Pendekatan CAC dalam penerapan sanksi disesuaikan dengan regulatory chain, dimana siklus dalam penegakan hukum lingkungan berawal dari perundang-undangan; penentuan standar; pemberian izin; kemudian penerapan; dan penegakan hukum. Penegakan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini ialah penerapan sanksi terhadap bentuk pelanggaran perundang-undangan, standar dan/atau izin yang diberikan.

---

ABSTRACT
The research discusses the implementation of criminal administrative sanctions against the offense medical waste management which are not in accordance with standard of the laws and rule conducted by the hospital. The research method used is normative juridical, i.e research based on written laws and regulations applied, legal theory of legal concepts, doctrine or expert opinion and related literatures. The research results concluded that waste generated by the hospital is divided into non-medical waste and medical waste. Approximately 70-90% the hospitals produce non-medical waste that is like domestic or household waste. Whereas, about nearly 30%, the hospitals produce medical waste that is included in hazardous and toxic waste materials, even certain types are included in the highly hazardous waste. Although the percentage is not as big as non-medical waste, but the resulting impact is enormous for the environment such as pollution. Medical waste management can be done with various technologies and / or cooperate with third parties, but for various reasons, often the hospitals do not conduct medical waste management. Such violations often stem from not having permission to undertake waste management. Therefore, it is necessary to apply sanctions by approaching Command And Control (CAC). CAC is a government intervention to organize its people from standard implementation to granting permission. The CAC approach in the implementation of sanctions is adjusted to the regulatory chain, where the cycles in enforcement of environmental law started from legislation; standard setting; licensing; then application; and law enforcement. Law enforcement which is referred in this study is the application of sanctions against forms of violation of legislation, standards and / or permits granted.