Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penyakit ISPA merupakan penyebab utama kesakitan dan kematian balita, dan salah satu usaha untuk menurunkannya adalah penanganan yang tepat pada balita tersebut, Yaitu dengan melihat pola pencarian pengobatan yang dilakukan oleh ibu dengan balita penderita ISPA, salah satu faktor yang mempengaruhi pencarian pengobatan adalah status ekonomi keluarga, dan faktor ini merupakan indikator kemampuan keluarga secara ekonomi, semakin bailk status ekonomi keluarga tersebut semakin mampu memenuhi kebutuhan kebutuhan biaya pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya pengaruh tingkat sosial ekonomi dan jaminan biaya pelayanan kesehatan terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan untuk balita yang menderita ISPA tahun 2001. Penelitian tentang pengaruh tingkat ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pencarian pengobatan untuk balita yang menderita ISPA dengan desain penelitian yaitu cross sectional. Data yang dipergunakan adalah Survei Sosial Ekonomi Nasionai 2001 (SUSENAS 2001) yang meliputi hasil seluruh propinsi di Indonesia. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Cross Sectional. Lingkup analisis ini adalah balita yang mengalami salah satu atau lebih gejala penyakit Infeksi Saluran Pemapasan Akut. Variabel yang dianalisis terbatas pada variabel yang terdapat pada penelitian SUSENAS 2001 yaitu tingkat ekonomi, umur ibu, umur ayah, umur anak, jumlah anggota ruznali tangga, jumlah balita, nomer unit, pendidikan ibu dan ayah, pekerjaan ibu dan ayah, daerah tempat tinggal, jenis kelamin anak, jaminan pembiayaan kesehatan dan gangguan aktifitas. Dari hasil analisis diketahui bahwa tidak semua balita ISPA dibawa berobat ke pelayanan kesehatan dan tingkat ekonomi berpengaruh dengan pencarian pengobatan, dimana keluarga dengan tingkat ekonomi kurang berpeluang 1,42 kali, keluarga dengan tingkat ekonomi sedang berpeluang 1,65 kali, keluarga dengan tingkat ekonomi cukup berpeluang 1,56 kali dan keluarga dengan tingkat ekonomi tinggi berpeluang 2,09 kali untuk menggunakan pelayanan kesehatan bagi balita ISPA dibandingkan ibu yang mempunyai tingkat ekonomi rendah setelah dikontrol oleh faktor pendidikan ibu. Adapun faktor lain yang terbukti mempunyai efek konfonder adalah pendidikan ibu. Artinya bahwa semakin tinggi tingkat ekonomi keluarga, semakin tinggi peluang untuk mencari pengobatan ke pelayanan kesehataan.

---

The Influence of Economics Status to Medication Seeking For Under-Fives with ARI, Year of 2001Acute respiratory infection (ARI) disease is one of main causes of under-five's mortality and morbidity, one of the efforts to reduce under-five's mortality and morbidity is the right actions to taking care of ARI, that is by observing the medication seeking pattern for under-fives with ARI among mothers. One of factors that influence medication seeking is economics status of family which is the indicator on family ability economically, the more well on economics status of family the more better ability to fulfill the needs on health care cost. Objective of this study is to find out the influence of social economical level and healthcare service charge security to health care utilization for under-fives with ARI year of 2001. This study is using cross sectional design, the data that has been used is from National Survey on Social and Economical Status 2001 (SUSENAS 2001) which including all results from all provinces in Indonesia. Scope of this analysis is under-fives which experienced one or more symptoms of Acute Respiratory Disease. Analysis has done only in variables which found in SUSENAS 2001, which are economics status, mother's age, father's age, number of family members, number of under-five, order, parents' education, parents' knowledge, neighborhood, child's gender, health charge security, and activity disorder. The analysis has found that not all under-fives with ARI taken to health service and the economics status is influencing medication seeking, where family with low economics status has chance 1,42 tines to get ARI, family with middle economics status has chance 1,65 times and family with high economics status has chance 2,09 times in using health service for under-fives with AR1 compared to mother who has low economics status after controlled by mother's education factor. Other factor which proven to has confounding effect is mother's education, which mean the more higher of mother's education the more higher the chance of medication seeking to health services.

Abstrak :
Krisis ekonomi di Indonesia yang terjadi pada tahun 1997 berdampak terhadap persoalan makro, seperti kemiskinan, penggangguran, juga mempengaruhi mutu hidup manusia, baik dari sisi pendidikan maupun terhadap aspek kesehatan. Akibat krisis tersebut membuat harapan masyarakat umum menjangkau pusat-pusat pelayanan kesehatan milik pemerintah ataupun swasta, untuk mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dan obat yang bermutu serta terjangkau semakin jauh. Hal ini disebabkan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan semakin meningkat sejalan dengan makin meningkatnya kesadaran mereka akan arti hidup sehat. Upaya pemerintah untuk dapat menanggulangi berbagai masalah di atas adalah mengambil kebijakan darurat dalam mengurangi berbagai dampak yang ditimbulkan oleh krisis terhadap masyarakat, karena itu pemerintah meluncurkan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM Bidkes), yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari program pengurangan subsidi energi bagi masyarakat miskin. Salah satu rumah sakit yang mendapatkan dana PKPS-BBM Bidkes di propinsi Jawa Tengah adalah RSUD Wonogiri. Pada tahun 2003 penyerapan dana PKPS-BBM Bidkes sebesar 52,2%. Rendahnya penyerapan tersebut menarik penulis untuk melakukan penelitian di rumah sakit tersebut. Variabel yang diteliti meliputi input, proses, dan output. Variabel input meliputi persepsi, pengorganisasian, prosedur pelayanan, mutu layanan, sosialisasi. Variabel Proses terdiri dari penetapan sasaran, pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan, keterbukaan dan keikutsertaan masyarakat. outputnya Gakin yang berobat dan mendapatkan dana PKPSBBM Bidkes serta pengaduan masyarakat. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Data penelitian diambil dengan cara wawancara, pengamatan, dokumen, kesan dan pernyataan orang mengenai kasus tersebut. Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa pelaksanaan PKPS-BBM Bidkes di kabupaten Wonogiri dilengkapi dengan Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor: 399 Tahun 2003 tanggal I Oktober 2003 yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, jenis pelayanan/kasus, persyaratan pasien Gakin, dan ruang perawatan. Prosedur pelayanan untuk pasien Gakin disusun dalam rangka peningkatan mutu dan cakupan pelayanan, selain itu juga dilengkapi alur pelayanan yang bertujuan mempercepat dan memudahkan pelayanan. Tidak ada perbedaan mutu pelayanan antara pasien Gakin dan umum. Sosialisasi PKPS-BBM Bidkes di Kabupaten Wonogiri berjalan dengan baik. Sosialisasi dilakukan secara lintas sektoral dengan melibatkan aparat terkait dan masyarakat. Jumlah gakin yang berobat di RSUD Wonogiri tahun 2001 sebanyak 208 kasus, tahun 2002 sebanyak 2906 kasus, tahun 2003 sebanyak 750 kasus. Pengaduan dari masyarakat mengenai pelaksanaan PKPS-BBM Bidkes di RSUD Wonogiri karena ketidaktahuan pasien mengenai prosedur pelayanan yang telah ditetapkan. Daftar bacaan : 45 (1985-2003)

---

Case Study of Utilization Evaluation for Program of Oil Fuel Subsidy Reduction Compensation in Health Division at RSUD Wonogiri Year 2001-2003Economic crisis in Indonesia that happened in the year 1997 affecting to macro problem such as poverty, unemployed, also influenced the quality of human life, both education and also health aspect. The crisis impacted to the access of government and private health center to get health service and certifiable drug seemed so far. It was caused by the need of society for health care progressively increased in line with the increasing of their awareness about healthy life. Governmental effort to overcome various problem above is to take an emergency policy in lessening the various impact generated by the crisis to society. In consequence, the government had launched the Program of Oil Fuel Subsidy Reduction Compensation in Health Division (PKPS-BBM Bidkes) that aimed to decrease the negative impact of program of energy subsidy reduction for poor society. One of the hospitals in which got the fund of PKPS-EBM Bidkes in Central Java Province was RSUD Wonogiri. The absorption of such fund in 2003 was 52.2%. The lower absorption of that fund attracted the writer to conduct the study at that hospital. Variables that included in the study consisted of input, process, and output. Variable of input consisted of perception, organizing, service procedure, service quality, and socialization. Variable of process consisted of determining of target, liquefaction, financial accountability, community participation and openness. Variable of output included the number of poor family in which got health care and fund of PKPS-BBM Bidkes and also condemnation of society. Analysis that used in this study was case study. Data was taken by conducting interview, observation, document, impressive and statement of people that concerning about the case. The study resulted hat implementation of PKPS-BBM Bidkes in the District of Wonogiri provided with Decree of Regent of Wonogiri Number: 399 Year 2003, dated October 1, 2003 in which contained objectives, target, type/case of service, requirement of patient from poor family, and treatment room. Service procedure for the poor family patient was made in order to increase service quality and coverage, besides was also equipped by service path that aimed to facilitate the service. There was no difference of service quality between poor family patient and common patient. Socialization of PKPSBBM Bidkes in the District of Wonogiri worked out. It was conducted as inter-sector by involving related government officer and community. Number of poor family in which got the health care in RSUD Wonogiri in 2001, 2002, and 200 respectively were 208 cases, 2906 cases, and 750 cases. Denunciation of community that concerning the implementation of PKPS-BBM Bidkes in RSUD Wonogiri due to the ignorance of patient about service procedure which have been specified. References: 45 (1985-2003)

Abstrak :
Biaya kesehatan di Kota Depok dianggap sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya, akan tetapi analisis tentang pembiayaan kesehatan yang bersumber dari Pemerintah untuk tahun 2003 ini belum pernah dilakukan. Analisis tentang hal ini dipandang perlu untuk melihat kecukupan alokasi dana kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang peta pembiayaan sektor kesehatan melalui institusi pemerintah menurut sumber dan alokasinya. Ruang lingkup penelitian dilakukan di Kota Depok meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Bangunan dan FKDS (Forum Kota Depok Sehat), seiuruh instansi ini mendapatkan alokasi dana yang bersumber dari sektor publik. Pengumpulan data dilakukan dengan telaah dokumen dan wawancara mendalam dengan informan dari dinas yang bersangkutan dengan sektor kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total anggaran untuk pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Kota Depok untuk tahun 2003 adalah sebesar Rp 25.947.807.423,- atau sebesar 3.8% dari total APBD Kota Depok, dengan alokasi biaya kesehatan per kapita per tahun sebesar Rp 20.804,- atau S 2.3. Angka ini dianggap sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Depok meskipun masih dibawah anjuran WHO maupun angka rata-rata nasional. Biaya kesehatan di Kota Depok belum dapat terserap dengan baik akibat kurangnya kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia di instansi kesehatan. Apabila alokasi dana kesehatan ini ditingkatkanpun maka pembiayaan kesehatan tidak secara langsung memperbaiki karena perlu didukung oleh SDM yang mampu mengelola secara tepat guna. Saran untuk Pemerintah Daerah Kota Depok yaitu: Pertama, mempertimbangkan pengelolaan dana kesehatan dengan menggunakan sistem JPKM (Jaminan Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat) khususnya bagi penduduk miskin. Kedua, meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia agar dana kesehatan dapat dikelola dengan baik menuju Depok Sehat 2006.

Abstrak :
Tahun 2015 merupakan tahun akhir dari pencapaian target pembangunan di dunia, yang disepakati oleh hampir 200 negara anggota PBB di New York, Amerika Serikat, untuk masa awal era melenium ke-3. Kesepakatan ini saat ini populer disebut dengan MDGs. Kesejahteraan masyarakat di dunia adalah ujung dari semua target yang hendak dicapai itu. Kesejahteraan masyarakat dapat ditunjukan dari banyak aspek. Salah satu aspek yang cukup penting adalah kesehatan. Hasil pembangunan tidak akan ada artinya jika sebagian masyarakat tidak sehat. Pembangunan itupun tidak akan langgeng jika sebagian masyarakatnya sakit. Tesis ini mengkaji perihal pengaruh kebijakan pemerintah daerah di Indonesia melalui alokasi anggaran pendapatan dan belanjanya untuk kesehatan dengan hasil (outcome) kesehatan masyarakat. Outcome kesehatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Angka Harapan Hidup dan Angka Kematian Bayi. Hasil penelitian menunjukan bahwa selama periode tahun 2005 sampai dengan 2010 belanja pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten/kota) untuk kesehatan telah berpengaruh positif terhadap angka harapan hidup dan berpengaruh negatif terhadap angka kematian bayi. Artinya, selama periode 2005-2010 perkembangan belanja pemerintah daerah untuk kesehatan sejalan dengan harapan, yakni meningkatkan kesehatan masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa setiap 1% kenaikan belanja pemerintah untuk kesehatan telah meningkatkan angka harapan hidup sebesar 0.1 poin dan menurunkan angka kematian bayi sebesar 0.39 per seribu kelahiran bayi hidup. ...... Almost 200 countries, member of United Nation has signed the an aggrement of Millenium Development Goals (MDGs) which will be ending in 2015 as the early of third miillenium era. The purpose of this aggrement is to achieve the community welfare for the whole of the nations. Many aspect can describe community welfare, one of the most important is health aspect. Development results will not be any sense if most people are not healthy. Sustainable development cannot be reach if many people are not healthy. This research examines the effect of Indonesian government policies through a budget allocation of income and government expenditure for health with the outcomes of public health. The outcomes used in this research is the life expectancy and infant mortality. The findings of this research show that during the period of 2005-2010 local government expenditure for health has a positive significant effect on life expectancy and negative significant effect on infant mortality. This finding means that local government expenditure for health significanly increase community health in indonesia during the period of 2005-2010. This research found that every 1% increase of local government expenditure for public health will increase life expectacy by 0.1 poin and decrease infant mortality by 0.39 of thousand life birth.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor internal bank dan faktor eksternal bank (faktor spesifik industri dan kondisi makroekonomi) terhadap profitabilitas Bank Umum Pemerintah dan Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia. 34 Bank Umum diambil sebagai sampel dengan periode penelitian Januari 2006 hingga Desember 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor efisiensi operasi (BOPO) dan Permodalan (CAR) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Pemerintah dan Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia. Faktor lain seperti Likuiditas (FDR), Risiko Kredit (NPL), Inflasi, Owner, Herfindhal-Hirschman Index (HHI) dan BI Rate tidak mempengaruhi profitabilitas bank secara signifikan. Analisis terhadap risiko usaha bank dan tingkat konsentrasi pasar (HHI) dilakukan untuk mencermati hubungan bentuk struktur pasar dengan profitabilitas pada Bank Umum Pemerintah dan Bank Umum Swasta Nasional Devisa periode 2006-2011. ...... This research aims to analyze the effect of bank internal factors and external factors ( industry specific factors and macroeconomic condition) to State-owned Banks and Foreign Exchange Commercial Banks profitability in Indonesia. 34 Banks are choosen to be sample and the observation period is from Januari 2006 until December 2011. The result shows that operating efficiency (BOPO) and capital (CAR), determine State-Owned Banks and Foreign Exchange Commercial Banks Profitability in Indonesia. The other factors such as Liquidity (FDR), Credit Risk (NPL), Inflation, Owner, Herfindhal-Hirschman Index (HHI) and BI Rate do not affect State-Owned Banks and Foreign Exchange Commercial Banks profitability significantly. Analysis of the bank's business risk and the level of market concentration (HHI) is performed to examine the relationship between market structure and profitability in the State-Owned Banks and Foreign Exchange Commercial Banks 2006-2011