Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini mengangkat permasalahan tingginya angka perceraian dan kekerasan perempuan dalam rumah tangga. Penelitian difokuskan pada bagaimana Keluarga Sakinah Teladan Nasional 2011-2012 dari DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten dapat mempertahankan keluarga dan bagaimana religiusitas dan kesetaraan gender dijalankan dalam rumah tangga. Pendekatan kualitatif dipakai dalam penelitian ini dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan penelusuran data sekunder. Data hasil penelitian dianalisis dengan Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas diterapkan keluarga sakinah dari proses pemilihan pasangan, dalam kehidupan keluarga seperti adanya keyakinan, praktik, pengamalan beragama dan dimensi agama lainnya. Secara umum, keluarga sakinah juga menerapkan kesetaraan gender dengan saling menyayangi, menghormati, menghargai, mempercayai, memaafkan dan memberikan ruang bagi pasangannya untuk mengaktualisasikan diri. ...... This study raised the issue of the high rate of divorce and domestic violence against women. The study focused on how the 2011-2012 National Family Sakinah Example of DKI Jakarta, West Java and Banten to preserve the family and how religiosity and gender equality in the household run. Qualitative approach used in this study using interviews, observations and secondary data retrieval. The data were analyzed using Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). The results showed religiosity applied sakinah family of mate selection process, in family life such as religious belief, religious practice and other religious dimension. In general, sakinah family also implement gender equality with mutual love, honor, respect, trust, forgive and give opportunity for his partner to actualize themselves.

Abstrak :
ABSTRAK
Pada tesis ini, penulis mengangkat permasalahan hukum mengenai penetapan pengadilan atas perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan di kantor urusan agama setelah perkawinan berlangsung. Permasalahan tersebut dilatar belakangi dengan adanya pasangan suami isteri yang mengajukan permohonan penetapan perjanjian perkawinan yang telah dibuat sebelum perkawinan berlangsung namun belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat suatu rumusan masalah yaitu bagaimana kekuatan hukum penetapan pengadilan terkait perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan di kantor urusan agama setelah perkawinan berlangsung dan bagaimana akibat hukum perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris akan tetapi tidak didaftarkan di kantor urusan agama setelah perkawinan berlangsung terhadap pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah perkawinan antara WNI dan WNA menimbulkan beberapa akibat hukum yang disebabkan oleh perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan setelah perkawinan berlangsung. Terutama mengenai ketentuan hak milik atas suatu tanah, maka dari itu majelis hakim harusnya meminta daftar atau list harta kekayaan yang dimiliki oleh pasangan suami istri tersebut sebelum memberikan suatu penetapan untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait. Kemudian pasangan suami istri sebelum memohon pengesahan perjanjian perkawinan kepada pengadilan, sebaiknya para pihak membuat surat pernyataan dari ada atau tidak adanya pihak ketiga yang tersangkut dalam pemisahan harta kekayaan perkawinan yang tertuang dalam akta notarial perjanjian perkawinan tersebut.

---

ABSTRACT
In this thesis, the authors raised the legal issues concerning the determination of the court of marriage agreement that is not registered in the office of religious affairs after the marriage took place. The problem is based on the presence of married couples who apply for the establishment of a marriage agreement that has been made before the marriage takes place but has not been registered in the Office of Religious Affairs. Based on it writer raised a formulation problems which are how legal force of the court ruling related agreement marriage is not registered in the office of religious affairs after marriage ongoing and and how the consequences of marriage law law made by Notary but not registered in the office of religious affairs after the marriage took place against the parties third. Research methodology used in the this is the method juridical normative with typologies research used to answer problems in this research using research is descriptive analytical. The result of this study is that marriage between Indonesian citizens and foreigners gives rise to some legal consequences caused by marriage agreements that are not registered after marriage takes place. Especially regarding the provision of property rights to a land, therefore the panel of judges should request list or list of property owned by the couple before giving a determination to provide legal certainty for all parties concerned. Then the married couple before applying for the marriage agreement to the court, the parties should make a statement of the presence or absence of a third party involved in the separation of marriage property contained in the notarial deed of the marriage agreement.

Abstrak :
Di Indonesia, terdapat proses perkenalan sebelum menikah yang diatur berdasarkan nilai-nilai agama Islam, yaitu ta?aruf. Ta?aruf memiliki beberapa aturan tertentu, seperti adanya batasan durasi saat ta?aruf, interaksi pria dan wanita yang tidak boleh bersentuhan, dan harus dimediatori oleh pihak tertentu selama menjalani prosesnya. Individu yang menjalani proses ta?aruf diketahui merupakan individu yang mempunyai tingkat religiositas yang tinggi. Berdasarkan beberapa litelatur, religiositas memiliki hubungan yang positif dengan stabilitas pernikahan. Peneliti menduga bahwa tingkat religiositas yang tinggi pada individu yang menikah melalui ta?auruf juga akan memiliki hubungan yang positif dengan stabilitas perikahan. Maka, peneliti melakukan penelitian yang melihat hubungan antara religiositas dan stabilitas pernikahan pada 100 individu yang menikah melalui ta?aruf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara religiositas dan stabilitas pernikahan pada individu yang menikah melalui ta?aruf (r = 0.170, p < 0.05, one tailed).

---

In Indonesia, there is an acquaintanceship process before marriage regulated based on values of Islam, namely ta'aruf. Ta'aruf has some specific rules, such as limitation of ta?aruf duration, no physical contacts allowed during interaction between men and women, and the couples should be mediated by other party along the process. Individuals who practice ta'aruf process known as individuals who have a high level of religiosity. Based on some literatures, religiosity has a positive relationship with marital stability. Researcher speculated that high level of religiosity on individuals who are married through ta?aruf will also have a positive relationship with marital stability. Thus, researcher conducted a study to see the relationship between religiosity and marital stability in 100 individuals who are married through ta?aruf. The results showed that there is a significant positive relationship between religiosity and marital stability (r = 0170, p < 0.05, one-tailed).

Abstrak :
Penelitian ini mengungkapkan pengalaman perempuan yang melakukan nikah sirri (pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama). Untuk mengetahui mengapa perempuan melakukan nikah sirri dan dampaknya, penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, konsep perkawinan menurut Islam, dan konsep diskriminasi berdasarkan gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis yang berperspektif perempuan. Sepuluh perempuan yang menjalankan nikah sirri diwawancara secara mendalam dengan menggunakan metode penelitian oral history. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan ini menerima kerugian daripada kebaikan. Sebaliknya, laki-laki menjadikan nikah sirri sebagai alat untuk mengesahkan praktek poligami atau untuk mengingkari kewajiban mereka memberikan nafkah kepada istri, atau bahkan untuk memperlakukan istrinya secara sewenang-wenang.

---

This research uncovers women's experience practicing nikah sirri (a marriage which is not officially recognized by the state). While using women's own perspectives on this type of marriage, the research also apply concept of marriage in Islam, of prevailing customs, and of gender-based discriminations, to identify factors driving women to practice this marriage and its impact on women's lives. The research is using qualitative approach and analysis in women's perspective. Using oral history method, ten women practicing nikah sirri selected as subject research were interviewed. Research findings show that these women rather experience bad condition than the good one in their marriage. On the contrary, men make use of nikah sirri to legitimize their polygamous marriage as well as to free themselves from their obligation to provide financial support for the wives, or even to allow them to perform arbitrary actions against their wives.

Abstrak :
Penelitian ini mengungkapkan pengalaman perempuan yang melakukan nikah sirri (pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama). Untuk mengetahui mengapa perempuan melakukan nikah sirri dan dampaknya, penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, konsep perkawinan menurut Islam, dan konsep diskriminasi berdasarkan gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis yang berperspektif perempuan. Sepuluh perempuan yang menjalankan nikah sirri diwawancara secara mendalam dengan menggunakan metode penelitian oral history. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan ini menerima kerugian daripada kebaikan. Sebaliknya, laki-laki menjadikan nikah sirri sebagai alat untuk mengesahkan praktek poligami atau untuk mengingkari kewajiban mereka memberikan nafkah kepada istri, atau bahkan untuk memperlakukan istrinya secara sewenang-wenang.

---

This research uncovers women's experience practicing nikah sirri (a marriage which is not officially recognized by the state). While using women's own perspectives on this type of marriage, the research also apply concept of marriage in Islam, of prevailing customs, and of gender-based discriminations, to identify factors driving women to practice this marriage and its impact on women's lives. The research is using qualitative approach and analysis in women's perspective. Using oral history method, ten women practicing nikah sirri selected as subject research were interviewed. Research findings show that these women rather experience bad condition than the good one in their marriage. On the contrary, men make use of nikah sirri to legitimize their polygamous marriage as well as to free themselves from their obligation to provide financial support for the wives, or even to allow them to perform arbitrary actions against their wives.

Abstrak :
Perkawinan yang dilangsungkan secara agama tanpa dicatatkan, hanya akan berstatus sebagai perkawinan di bawah tangan, namun diberikan kesempatan bagi mereka untuk mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh keabsahan status perkawinannya. Namun pada kasus tertentu, pengesahan perkawinan tersebut malah akan menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak sebagaimana dalam Penetapan nomor 52/Pdt.P/2020/PN.Pms. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai akibat hukum terkait pengesahan perkawinan di bawah tangan yang timbul dalam pelaksanaan pertimbangan hakim pada penetapan tersebut serta upaya hukumnya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa hakim telah memberikan solusi hukum yang baik dan tepat pada penetapan tersebut, yaitu untuk mengesahkan perkawinan terlebih dahulu kemudian mengajukan gugatan perceraian. Namun pengesahan perkawinan tersebut justru malah akan menimbulkan akibat hukum yang merugikan para pihak dikarenakan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan adanya beberapa upaya hukum dalam rangka menghindari atau mencegah agar akibat-akibat hukum tersebut tidak timbul. Upaya hukum ini tidak hanya memerlukan peran para pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut, tetapi juga melibatkan peran para praktisi hukum seperti hakim dan notaris, sehingga nantinya pengesahan perkawinan dapat terlaksana tanpa menimbulkan akibat hukum dan memenuhi tujuan hukum bagi para pihak. ......Marriages that are held religiously without being registered will only have the status of an underhand marriage, but there is an opportunity for them to apply for marriage legalization to obtain the validity of their marital status. However, in certain cases, the legalization of the marriage will have legal consequences for the parties as stated in the determination number 52/Pdt.P/2020/PN.Pms. This research raises the issue of the legal consequences related to the legalization of underhanded marriages that arise in the implementation of the judge's considerations on the determination number 52/Pdt.P/2020/PN.Pms as well as the legal. The research method used is normative juridical using secondary data through literature study. This research obtained the results that the judge had provided a good and appropriate legal solution to the determination number 52/Pdt.P/2020/PN.Pms, which is to legalize the marriage first and then file a divorce suit. However, the legalization of the marriage will actually cause legal consequences to the parties because they will violate the applicable laws and regulations. Therefore, it is necessary to have several legal remedies in order to avoid or prevent these legal consequences from arising. This legal effort not only requires the role of the parties involved in the marriage, but also involves the role of legal practitioners such as judges and notaries, so that later the ratification of the marriage can be carried out without causing legal consequences and fulfilling the legal objectives for the parties.

Abstrak :
Dalam pranata masyarakat yang berifat patrilinial pada umumnya seorang perempuan yang menyandang predikat sebagai seorang istri dibebani oleh berbagai kewajiban yang dilandasi suatu konsep pengabdian terhadap suami (laki-laki). Dimana budaya dan penafsiran agama mendukukung hal itu. Dalam suatu perkawinan ada suatu sikap menerima dan memberi yang berlangsung secara terus menerus dimana struktur kekuasaan memainkan peranan penting dalam hal ini. Penulisan karya ilmiah ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang disebut juga sebagai penelitian normatif atau kepustakaan Serta data empiris berupa kasus-kasus dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan (LBH APIK). Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana perlindungan terhadap perempuan (istri) yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Perlindungan yang diberikan oleh Undang Undang nomor 1 tahun 1974 mencakup Pasal 5. 6, 9. 10, 13. 14. 15, 16. 20. 21. 23 . 24. 27. 29. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 41. 43 . 45 dan PP nomor 9/1975. Dalam Komp ilasi Hukum Islam. Pasal 16 . 55, 56, !5 8. 59. 1 65. 30, 39. 41. 42. 43 . 45 . 60 . 70 . 71 . 73 . 75 . 77 . 80 . 81 . 85 . 105 . 116 . Dari tiga kasus yang dianalisi telah terjadi pelanggaran -pelanggaran yang fatal dalam penerapan undang-undang. Yaitu Pasal 57.79.80.83.116 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 31. 34. 41. 45 . Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Disamping itu tingkat pendidikan dan budaya suku tertentu juga menentukan akan kesadaran perempuan atas hak-haknya.

Abstrak :
Perkembangan teknologi komunikasi yang begitu pesat menjadikan jarak ribuan kilometer tidak lagi menjadi halangan untuk menikah. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut ketika ada pasangan yang menikah melalui media teleconference antara Inggris dan Cirebon. Kedua mempelai yang masih berada di Inggris dinikahkan oleh wali dari pihak mempelai perempuan yang tetap berada di Cirebon. Dengan demikian, wali mengucapkan ijabnya dari Cirebon, kemudian mempelai laki-laki menjawab kabulnya dari Inggris melalui media teleconference. Perkawinan melalui media teleconference ini adalah hal yang baru, hal yang perlu dikritisi apakah perkawinan yang dilakukan seperti itu telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan menurut hukum Islam dan undang-undang perkawinan atau tidak. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan. Perkawinan dikatakan sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan, sedangkan menurut undang-undang perkawinan selain harus sesuai dengan hukum agamanya, perkawinan harus dicatatkan. Dilihat dari sudut hukum Islam perkawinan melalui teleconference adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan. Fatwa MUI Kabupaten Cirebon juga telah menyatakan bahwa perkawinan melalui media teleconference adalah sah. Demikian juga apabila dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang dilakukan melalui media teleconference adalah sah karena selain telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan agama Islam juga telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sehingga telah tercapai tertib administrasi. Dengan demikian, karya ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan akan permasalahan perkawinan melalui media teleconference ini.