Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini mengangkat permasalahan tingginya angka perceraian dan kekerasan perempuan dalam rumah tangga. Penelitian difokuskan pada bagaimana Keluarga Sakinah Teladan Nasional 2011-2012 dari DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten dapat mempertahankan keluarga dan bagaimana religiusitas dan kesetaraan gender dijalankan dalam rumah tangga. Pendekatan kualitatif dipakai dalam penelitian ini dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan penelusuran data sekunder. Data hasil penelitian dianalisis dengan Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas diterapkan keluarga sakinah dari proses pemilihan pasangan, dalam kehidupan keluarga seperti adanya keyakinan, praktik, pengamalan beragama dan dimensi agama lainnya. Secara umum, keluarga sakinah juga menerapkan kesetaraan gender dengan saling menyayangi, menghormati, menghargai, mempercayai, memaafkan dan memberikan ruang bagi pasangannya untuk mengaktualisasikan diri. ...... This study raised the issue of the high rate of divorce and domestic violence against women. The study focused on how the 2011-2012 National Family Sakinah Example of DKI Jakarta, West Java and Banten to preserve the family and how religiosity and gender equality in the household run. Qualitative approach used in this study using interviews, observations and secondary data retrieval. The data were analyzed using Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). The results showed religiosity applied sakinah family of mate selection process, in family life such as religious belief, religious practice and other religious dimension. In general, sakinah family also implement gender equality with mutual love, honor, respect, trust, forgive and give opportunity for his partner to actualize themselves.

Abstrak :
ABSTRAK
Pada tesis ini, penulis mengangkat permasalahan hukum mengenai penetapan pengadilan atas perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan di kantor urusan agama setelah perkawinan berlangsung. Permasalahan tersebut dilatar belakangi dengan adanya pasangan suami isteri yang mengajukan permohonan penetapan perjanjian perkawinan yang telah dibuat sebelum perkawinan berlangsung namun belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat suatu rumusan masalah yaitu bagaimana kekuatan hukum penetapan pengadilan terkait perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan di kantor urusan agama setelah perkawinan berlangsung dan bagaimana akibat hukum perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris akan tetapi tidak didaftarkan di kantor urusan agama setelah perkawinan berlangsung terhadap pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah perkawinan antara WNI dan WNA menimbulkan beberapa akibat hukum yang disebabkan oleh perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan setelah perkawinan berlangsung. Terutama mengenai ketentuan hak milik atas suatu tanah, maka dari itu majelis hakim harusnya meminta daftar atau list harta kekayaan yang dimiliki oleh pasangan suami istri tersebut sebelum memberikan suatu penetapan untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait. Kemudian pasangan suami istri sebelum memohon pengesahan perjanjian perkawinan kepada pengadilan, sebaiknya para pihak membuat surat pernyataan dari ada atau tidak adanya pihak ketiga yang tersangkut dalam pemisahan harta kekayaan perkawinan yang tertuang dalam akta notarial perjanjian perkawinan tersebut.

---

ABSTRACT
In this thesis, the authors raised the legal issues concerning the determination of the court of marriage agreement that is not registered in the office of religious affairs after the marriage took place. The problem is based on the presence of married couples who apply for the establishment of a marriage agreement that has been made before the marriage takes place but has not been registered in the Office of Religious Affairs. Based on it writer raised a formulation problems which are how legal force of the court ruling related agreement marriage is not registered in the office of religious affairs after marriage ongoing and and how the consequences of marriage law law made by Notary but not registered in the office of religious affairs after the marriage took place against the parties third. Research methodology used in the this is the method juridical normative with typologies research used to answer problems in this research using research is descriptive analytical. The result of this study is that marriage between Indonesian citizens and foreigners gives rise to some legal consequences caused by marriage agreements that are not registered after marriage takes place. Especially regarding the provision of property rights to a land, therefore the panel of judges should request list or list of property owned by the couple before giving a determination to provide legal certainty for all parties concerned. Then the married couple before applying for the marriage agreement to the court, the parties should make a statement of the presence or absence of a third party involved in the separation of marriage property contained in the notarial deed of the marriage agreement.

Abstrak :
Di Indonesia, terdapat proses perkenalan sebelum menikah yang diatur berdasarkan nilai-nilai agama Islam, yaitu ta?aruf. Ta?aruf memiliki beberapa aturan tertentu, seperti adanya batasan durasi saat ta?aruf, interaksi pria dan wanita yang tidak boleh bersentuhan, dan harus dimediatori oleh pihak tertentu selama menjalani prosesnya. Individu yang menjalani proses ta?aruf diketahui merupakan individu yang mempunyai tingkat religiositas yang tinggi. Berdasarkan beberapa litelatur, religiositas memiliki hubungan yang positif dengan stabilitas pernikahan. Peneliti menduga bahwa tingkat religiositas yang tinggi pada individu yang menikah melalui ta?auruf juga akan memiliki hubungan yang positif dengan stabilitas perikahan. Maka, peneliti melakukan penelitian yang melihat hubungan antara religiositas dan stabilitas pernikahan pada 100 individu yang menikah melalui ta?aruf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara religiositas dan stabilitas pernikahan pada individu yang menikah melalui ta?aruf (r = 0.170, p < 0.05, one tailed).

---

In Indonesia, there is an acquaintanceship process before marriage regulated based on values of Islam, namely ta'aruf. Ta'aruf has some specific rules, such as limitation of ta?aruf duration, no physical contacts allowed during interaction between men and women, and the couples should be mediated by other party along the process. Individuals who practice ta'aruf process known as individuals who have a high level of religiosity. Based on some literatures, religiosity has a positive relationship with marital stability. Researcher speculated that high level of religiosity on individuals who are married through ta?aruf will also have a positive relationship with marital stability. Thus, researcher conducted a study to see the relationship between religiosity and marital stability in 100 individuals who are married through ta?aruf. The results showed that there is a significant positive relationship between religiosity and marital stability (r = 0170, p < 0.05, one-tailed).

Abstrak :
ABSTRAK
Guna membangun hubungan dengan pasangan yang bertahan lama melalui pernikahan, dewasa muda Indonesia perlu memiliki kesiapan menikah. Secara teoritis, terdapat hubungan antara agama khususnya religiusitas dan kesiapan menikah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara religiusitas Islam dan kesiapan menikah pada dewasa muda. Partisipan penelitian ini adalah 566 dewasa muda muslim berusia 20-30 tahun dan belum menikah se-Indonesia. Pengambilan data dilakukan menggunakan kuesioner online. Alat ukur yang digunakan adalah The Revised Muslim Religiosity-Personality Inventory (R-MRPI) (untuk mengukur religiusitas Islam) dan Adaptasi Alat Ukur Kesiapan Perkawinan California Marriage Readiness Evaluation (CMRE) (untuk mengukur kesiapan menikah). Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan positif signifikan antara religiusitas Islam dan kesiapan menikah pada dewasa muda, r=+.650, N=566, p<0,01. Artinya semakin tinggi religiusitas Islam seseorang maka semakin tinggi kesiapan menikahnya.

---

ABSTRAK
In order to build the relationship with romantic partner which lasts forever through marriage, young adults in Indonesia need readiness for marriage. Theoritically, there is relationship between religion espescially religiosity and readiness for marriage. This study examined the relationship between Islamic religiosity and readiness for marriage among young adults. Participants of this study were 566 Moslem young adults in the age range of 20 to 30 years old and have not married yet from Indonesia. This study used online questionnaire method to gather the data. The instruments of this study were The Revised Muslim Religiosity-Personality Inventory (R-MRPI) (to measure Islamic religiosity) and Adaptasi Alat Ukur Kesiapan Perkawinan California Marriage Readiness Evaluation (CMRE) (to measure readiness for marriage). The result showed that there is a positive significant relationship between Islamic religiosity and readiness for marriage among young adults, r=+.650, N=566, p<0,01. This finding suggests that individu who have higher Islamic religiosity will also have higher readiness for marriage.

Abstrak :
Persoalan pernikahan dalam Islam merupakan masalah yang menyangkut hubungan manusia dengan sesama yang berlandas pada ketetapan hukum sesuai syariat. Penelitian ini menguraikan esensi pernikahan, makna pernikahan, hukun menikah dan syarat pernikahan bagi perempuan. ......Marriage in Islam is something that relate with people to people based on syariat law. This research describes essence of marriage, meaning of marriage, and the requirement of marriage for girls or ladies.

Abstrak :
anak-anak yang dilahirkan, pernikahan adalah awal sebuah keluarga dan merupakan komitmen seumur hidup. Studi kasus yang diteliti pada tesis ini adalah Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 12/Pdt.P/2022 PN Ptk. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini yakni mengenai pertimbangan Hakim atas dikabulkannya permohonan perkawinan beda agama antara RNA dan MYR dan terkait implikasi terhadap kedudukan anak atas perkawinan beda agama antara RNA dan MYR yang faktanya belum mendapatkan pencatatan perkawinan meskipun sudah ada Penetapan Pengadilan Negeri Kota Pontianak yang memberikan izin atas perkawinan beda agama mereka dan memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk melakukan pencatatan perkawinan RNA dan MYR. Namun faktanya hingga saat ini untuk perkawinan beda agama tersebut belum dapat dilakukan pencatatan perkawinan karena adanya penahan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara. Hakim telah tepat dengan memperhatikan seluruh faktafakta hukum dan bukti yang diberikan oleh RNA dan MYR untuk mengeluarkan penetapannya. Seharusnya dengan adanya Penetapan dari Pengadilan tersebut perkawinan beda agama RNA dan MYR dapat segera dicatatkan yang mana telah sesuai dengan persyaratan pencatatan perkawinan beda agama dalam peraturan perundangundangan, pencatatan perkawinan tersebut berguna untuk melindungi status keperdataan perkawinan mereka beserta anak-anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut. ......The event of marriage gives birth to a legal relationship between the couple and the children born, marriage is the beginning of a family and is a lifelong commitment. The case study researched in this thesis is the Determination of the Pontianak District Court Number: 12/Pdt.P/2022 PN Ptk. The subject matter to be discussed in this thesis is regarding the Judge’s consideration of the granting of the application for an interfaith marriage between RNA and MYR and related to the impact on the position of the child of the interfaith marriage between RNA and MYR, which in fact has not yet received a marriage registration even though there has been a Pontianak City District Court Stipulation giving permission for their interfaith marriage and ordering the Head of the Pontianak City Population and Civil Registration Office to register the marriage of RNA and MYR. However, the fact is that until now, the interfaith marriage has not been able to be registered due to the detention of the Pontianak City Population and Civil Registration Office. This research is descriptive in nature using normative legal research methods and using data collection techniques in the form of literature studies and interviews. The judge was right by paying attention to all legal facts and evidence provided by RNA and MYR to issue the stipulation. With the stipulation from the Court, the interfaith marriage of RNA and MYR should be immediately recorded which is in accordance with the requirements for recording interfaith marriages in the legislation, the marriage registration is useful to protect the civil status of their marriage and the children who will be born from the marriage.

Abstrak :
ABSTRAK
Untuk dapat melangsungkan perkawinan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apabila terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat diajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan. Namun pada kenyataannya alasan untuk pembatalan perkawinan tidak hanya karena syaratsyarat perkawinan yang tidak terpenuhi, tapi juga karena alasan salah sangka atau penipuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Bentuk penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat di peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan. Pada penulisan ini, Penulis melakukan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan nomor 678/Pdt.G/2015/PA.Mdn apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai pembatalan perkawinan. Alasan pembatalan perkawinan dalam kasus ini adalah karena salah sangka atau penipuan yang diajukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Namun pada putusan dinyatakan bahwa hanya suami atau isteri saja yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan karena salah sangka atau penipuan ini. Sehingga dalam penulisan ini Penulis melakukan analisis apakah seorang Pegawai Pencatat Nikah dapat mengajukan pembatalan perkawinan dengan alasan salah sangka atau tidak. Ternyata dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, ditemukan bahwa Pegawai Pencatat Nikah dapat pula mengajukan pembatalan perkawinan dengan alasan salah sangka atau penipuan. Penulis menyarankan kepada setiap pasangan sebelum melangsungkan perkawinan untuk mengenal pasangannya, untuk Pegawai Pencatat Nikah diharap untuk lebih cermat dalam melakukan penelitian berkas persyaratan perkawinan dan untuk hakim diharapkan dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya mengacu pada rumusan pasal tertentu, tapi juga berani melakukan penemuan hukum.

---

ABSTRACT
In order to perform marriage there are requirement that must be fulfilled, in the case where those requirement are not fulfilled then the marriage could be submitted to the court for annulment. However, the reason for annulment of a marriage does not only happen because the marriage requirements are not fulfilled, but can also happen because of false presumptions as stated in article 27 (2) Regulation Number 1 Year 1974 and Article 72 (2) Compilation of Islamic Law. The writing of this research juridical normative means this the research is based on the norm that is written on the marriage regulation which states about the annulment of marriage. In this research the writer made an analysis on the court judgment Number 678/Pdt.G/2015/PA.Mdn, in which the write finds out if the judgement goes according to the marriage regulation. The reason for marriage annulment in this case is because of false presumptions and deceit, which was submitted by the marriage registrar. However, the court judgment states that only husband or wife are eligible to submit a request for a marriage annulment on the ground of deceit or false presumptions. In this research, the writer made an analysis on the ability of the marriage registrat to submit a marriage annulment. This Research shows that marriage registrar is authorized to submit a cancelation request of marriage on the basis of deceit and false presumptions. The writer here suggest that every couple must know each other well before performing marriage, while for the marriage registrar I hope that they are more attentive and meticulous on the file for the marriage requirement, while for judge the writer hopes that the judgement does not only base on a particular article of regulation but being also bold enough to do legal discovery.

Abstrak :
Buku ini berisi tentang kehidupan suami istri, bagaimana sikap suami yang baik terhadap istri dan keluarganya, berdasarkan nilai-nilai kristen.