Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini menguraikan tentang aspek hukum pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia didasari dengan kasus konkrit berdasarkan putusan pengadilan Nomor 1018/Pdt.P/2018/PN.JKT.SEL. Pencatatan Perkawinan merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan khususnya agar suatu perkawinan dapat diakui menurut hukum Negara Republik Indonesia. Proses Pencatatan Perkawinan oleh Pegawai Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Namun pada tahun 2018 terdapat kasus pencatatan perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia. Hal ini merupakan suatu permasalahan hukum atas keabsahan dan kekuatan hukum penetapan hakim atas perintah untuk pencatatan perkawinan semacam ini. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan pencatatan perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia; dan kewenangan serta kekuatan hukum penetapan pengadilan untuk memerintahkan kantor catatan sipil dalam mencatatkan perkawinan ini. Untuk menjawab permasalahan ini digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan analitis. Tipe dan Bentuk Penelitian adalah Deskriptif dan analisa data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian adalah menjawab bahwa pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia adalah dapat dilakukan, serta hakim berwenang untuk mengeluarkan penetapan perintah untuk mencatatkan perkawinan berdasarkan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006.

---

ABSTRACT
This thesis describes the legal aspects of marriage registration at the civil registration office for a couple that one of whom has died based on a verdict No. 1018/Pdt.P/2018/PN.JKT.SEL. Marriage Registration is one of the legal requirements for a marriage, so that a marriage could be recognized according to the law of the Republic of Indonesia.. The Marriage Registration Process by Civil Registration Office is written in Government Regulation No. 9 of 1975. But in 2018, there was a case of marriage registration for a couple that one of whom had passed away. This could be seen as a legal problem especially about the validity and about the legal force of the judge provision to registry the marriage. This issues raised regarding the validity of marriage registration for couples, one of whom has passed away; and the authority and legal force of a corut to give order for the civil registration office to register this marriage. To answer this problem,this thesis will use normative juridical research methods with analytical approaches. Data analysis is descriptive analytic.this thesis answes that the registration of marriages in the civil registration office for one of whom has passed away could be done, although the law does not regulate this matter, as well as the judge has the authority to order the civil registration office to register this marriage as stipulated in Article 36 of Law No. 23 of 2006. However, in giving decision the judge needs to consider well because this kind of marriage registration didn't follow the procedure written in Article 10 and Article 11 GR No. 9 of 1975 that require the presence of the bride and groom in order to resgister the marriage.

Abstrak :
Pasal 21 UU Perkawinan, pada hakekatnya petugas pencatat perkawinan dapat menolak melangsungkan perkawinan jika perkawinan itu terdapat sebuah larangan mengacu Undang-Undang itu, sehingga petugas pencatat perkawinan nantinya mengeluarkan sebuah rincian tertulis melalui penolakan beserta penyebab ditolaknya. Selanjutnya bagi pihak dimana pernikahannya dilakukan penolakan memiliki hak dalam pengajuan permohonan ke pengadilan dan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut. Setelah menelaah putusan-putusan penetapan hakim terkait permohonan izin kawin beda agama, terdapat beberapa penetapan dimana para pemohon tidak menyertakan alat bukti keterangan tertulis dari petugas pencatat perkawinan yang berisi penolakan melangsungkan perkawinan seperti di putusan nomor 220/Pdt.P/2020/PN Bpp, namun putusan itu hakim menerima permohonan para pemohon dalam dilangsungkannya kawin beda agama. Terdapat juga pada Putusan No. 122/Pdt.P/2020/PN Pti, permohonan para pemohon tidak dapat diterima untuk izin kawin beda agama dengan alasan tidak dilampirkannya alat bukti keterangan tertulis dari petugas pencatat perkawinan yang berisi penolakan melangsungkan perkawinan. Pokok permasalahan yang aka dibahas dalam tesis ini yakni mengenai kedudukan bukti tertulis penolakan melangsungkan perkawinan beda agama oleh petugas pencatat perkawinan dan pertimbangan hakim antara Putusan Nomor 220/Pdt.P/2020/PN Bpp dengan Putusan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Pti. Penelitian ini bersifat eksplanatoris dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Kedudukan dari alat bukti tertulis penolakan melangsungkan perkawinan yang dikeluarkan oleh petugas pencatat perkawinan yaitu sangat penting karena sudah tercantum dalam Pasal 21 UUP. Pertimbangan dari Majelis Hakim PN BPP secara keselurahan benar, namun yang perlu diperhatikan bahwa menggunakan Pasal 35 huruf a UU Adminduk sebagai pertimbangan kurang tepat, karena ketentuan tersebut untuk mengakomodir pencatatan perkawinan yang ditetapkan melalui pengadilan, bukan untuk memberikan izin melangsungkan perkawinan. Seharusnya menggunakan pertimbangan dari Majelis Hakim PN Pati, yang memfokuskan pada Pasal 21 UUP adalah syarat administrasi absolut, dimana fungsi Putusan Permohonan yang diajukan dalam Permohonan a quo adalah untuk menguji ratio legis dari alasan penolakan perkawinan dari PPN. ......Article 21 of the Marriage Law, in essence the marriage registrar can refuse to enter into a marriage if there is a prohibition on referring to the law, so that the marriage registrar will later issue a written detail through the refusal along with the reasons for the refusal. Furthermore, the party where the marriage was rejected has the right to submit an application to the court and submit a statement of the rejection. After reviewing the decisions of judges regarding the application for interfaith marriage permits, there are several stipulations in which the applicants do not include evidence of written statements from the marriage registrar containing a refusal to enter into a marriage as in decision number 220/Pdt.P/2020/PN Bpp, However, the judge's decision accepted the applicant's request for interfaith marriages to take place. There is also Decision No. 122/Pdt.P/2020/PN Pti, the application of the applicants cannot be accepted for a permit for interfaith marriage on the grounds that evidence of written statements from the marriage registrar containing a refusal to enter into a marriage is not attached. The main issues that will be discussed in this thesis are regarding the position of written evidence of refusal to enter into interfaith marriages by marriage registrars and judges' considerations between Decision Number 220/Pdt.P/2020/PN Bpp and Decision Number 122/Pdt.P/2020/PN Pti. This research is explanatory in nature by using normative juridical research methods and using library study data collection techniques. The position of written evidence of refusal to enter into a marriage issued by the marriage registrar is very important because it is already stated in Article 21 of the UUP. Considerations from the Panel of Judges of the PN BPP as a whole are correct, but what needs to be noted is that using Article 35 letter a of the Adminduk Law as an inappropriate consideration, because these provisions are to accommodate the registration of marriages determined through the court, not to grant permission to carry out marriages. It should use the considerations of the Panel of Judges for the Pati District Court, which focuses on Article 21 UUP is an absolute administrative requirement, where the function of the Application Decision filed in the a quo Petition is to test the legal ratio of the reasons for refusing a marriage from VAT

Abstrak :
Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun pada kenyataannya banyak terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah perkawinan yang hanya dilakukan secara hukum agama dan tidak dicatatkan. Dimana suatu perkawinan yang hanya dilakukan menurut hukum agama atau biasa disebut dengan perkawinan di bawah tangan tentunya tidak memiliki kepastian hukum karena tidak memiliki bukti autentik berupa akta nikah. Apabila harta yang diperoleh dalam masa perkawinan di bawah tangan (dalam hal ini tanah dan bangunan) dan harta tersebut ingin dialihkan melalui jual beli dimana perbuatan hukum tersebut memerlukan persetujuan pasangan kawin, hal ini akan menimbulkan masalah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum pengesahan perkawinan yang dilakukan setelah salah satu pihak meninggal dunia, keabsahan jual beli tanah yang dilakukan tanpa persetujuan istri dalam perkawinan yang dicatatkan setelah suami meninggal dunia, dan pertimbangan hakim terhadap jual beli tanah tanpa persetujuan istri dalam perkawinan di bawah tangan yang kemudian dicatatkan setelah suaminya meninggal dunia. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini bahwa jual beli yang dilakukan tanpa persetujuan istri dalam perkawinan di bawah tangan adalah sah. Pengesahan perkawinan dapat dilakukan meskipun salah satu pasangan kawin telah meninggal dunia, setelah mendapatkan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Agama maka wajib dicatatkan di Kantor Urusan Agama agar perkawinan tersebut menjadi sah dan diakui oleh negara dan timbul akibat hukum atas pencatatan perkawinan tersebut, dan terdapat kekurangan pada pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2394 K/Pdt/2019 ......Marriage in Indonesia is regulated within Law Number 1 Year 1974 regarding Marriage. However, in practice, a lot of problems arise in its implementation. One of which is a marriage which is only conducted according to religious law and is not registered. Whereas, within a marriage which is only conducted based on religious law or often known as private marriage (perkawinan di bawah tangan) surely does not have any legal certainty due to the absence of an authentic evidence in the form of a marriage deed. If the asset(s) obtained during the private marriage (in this case land and building) are going to be transferred through sale and purchase, whereas such legal action requires a spousal consent, this will give rise to a problem. Within this thesis, the problem being discussed is regarding the legal consequence for ratification of a marriage which is conducted after one party is deceased, validity of sale and purchase of land which is conducted without spousal (wife) consent within a private marriage which is then registered after the spouse (husband) is deceased. To answer such problem, the juridical normative research method is used, complemented with secondary data in the form of primary and secondary legal material. The conclusion drawn from this research is that a sale and purchase conducted without a spousal (wife) consent within a private marriage is legitimate. Ratification of marriage may be conducted despite the fact that one of the spouse had passed away, and after obtaining a marriage ratification from the Religious Court, such marriage shall be registered within the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama) so that such marriage will be legitimate and recognized by the state as well as giving rise to legal consequences pertaining to such marriage and that there is a shortfall within the judge’s consideration in the Supreme Court Verdict Number 2394 K/Pdt/2019.

Abstrak :
Pembatalan perkawinan masih terjadi dalam kehidupan masyarakat, hal tersebut dikarenakan adanya syarat perkawinan yang tidak terpenuhi sehingga perkawinan tersebut menjadi tidak sah menurut hukum. Salah satu contohnya ialah putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 2879/Pdt.G/2019/PA.Kbm, pengajuan pembatalan perkawinan dalam putusan tersebut dikarenakan wali nikah yang tidak sah. Tujuan penelitian ialah untuk menganalisis tanggungjawab Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang tidak melakukan konfirmasi atau penelitian dan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap dokumen-dokumen dan wali nikah, dan untuk  menganalisis akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan karena wali nikah yang tidak sah terhadap kedudukan pasangan suami istri, anak dan harta kekayaan yang diperoleh selama pernikahan. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analitis, data yang digunakan berasal dari data sekunder. Hasil penelitian ialah Pegawai Pencatat Nikah telah lalai dalam memeriksa dokumen dan verifikasi terhadap kebenaran wali nikah, semestinya memiliki tanggung jawab atas kelalaiannya tersebut. Namun, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, tidak mengatur mengenai sanksi apapun. Tindakan Pegawai Pencatat Nikah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akibat hukum pembatalan perkawinan ialah putusnya hubungan antara pemohon dan termohon sebagai suami dan istri, kedudukan anak-anak yang dilahirkan tetap menjadi anak sah. Harta benda dari perkawinan kembali seperti semula, harta bersama dibagi sesuai ketentuan pembagian harta bersama, namun apabila perkawinan tersebut disertai perjanjian perkawinan, maka perjanjian perkawinan tersebut juga dinyatakan batal.

 

Kata kunci: pembatalan, perkawinan, wali nikah yang tidak sah. ......The annulment of marriage still occurs in people's lives, this is due to the unfulfilled terms of marriage thereby making the marriage invalid according to the regulation. One of the example is the judgment of the Kebumen Religious Court Number 2879/Pdt.G/2019/PA.Kbm, the annulment of marriage in that judgment because of the guardian is invalid. The purpose of the study is to find out the responsibilities of the marriage registrar who do not confirm or research the documents and marriage guardian,  and legal consequences of marriage annulment due to invalid marriage guardians  of the position of the husband and wife, children and marriage assets. The research method used is normative juridical, with descriptive analysis type, the research used secondary data. The results of the study are that the Marriage Registrar has been negligent in examining documents and verifying the truth of a marriage guardian, they should have responsibility for such negligence. However, Regulation of the Minister of Religion Number 20 of 2019 regarding Marriage Registration, does not regulate any sanctions. The act of the Registrar of Marriage is against the law. So that it can be subject to Article 1365 of the Civil Code. The legal consequence of a marriage cancellation is a break in the relationship between the applicant and the respondent as husband and wife, the position of the children born to remain legal children. Assets from remarriage are as before, shared property is divided according to the provisions of shared property, but if the marriage is accompanied by a marriage agreement, then the marriage agreement is also declared null and void.

Abstrak :
ABSTRACT
Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara dan contoh teladan bagi masyarakat, sehingga pengaturan bagi Pegawai Negeri Sipil tidak hanya mengenai lingkup profesinya saja namun juga pengaturan hingga lingkup pribadinya. Ketika Pegawai Negeri Sipil ingin melakukan perceraian, maka harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh Pemerintah yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Atas Perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dengan adanya ketentuan tersebut, penulis akan meneliti apakah akibat perceraian Pegawai Negeri Sipil dengan pasangannya sudah sesuai penerapannya atau masih terdapat kekurangan dalam pelaksaannya melalui studi kasus pada Putusan Nomor 457/PDT/2015/PT.MDN. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penulis mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber terkait. Dalam akhir skripsi, disimpulkan bahwa prosedur pembagian gaji pasca perceraian oleh Pegawai Negeri Sipil kepada mantan istri serta anaknya bersifat wajib dengan pembagian 1/3 (sepertiga) bagian bagi masing-masing para pihak sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dan secara penerapannya masih terdapat kekurangan karena adanya ketentuan pengecualian yang tercantum di dalam Surat Edaran Kepala BAKN No. 48/SE/1990 pada Bab II angka 15 yang tidak digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara tersebut. Sehingga diharapkan bagi Hakim agar dapat menggali lebih dalam ketentuan yang sudah ada dan bagi Pegawai Negeri Sipil agar lebih aktif dalam menerapkan prosedur pembagian gaji yang telah ditentukan.

---

ABSTRACT
Civil Servants are the State Apparatus and exemplary role model of the people in the nation, thus the regulation of Civil Servants is not only in a scope of their profession but also into their personal scope. When a Civil Servant had a divorcement, they have to follow the procedure based on Government Regulation No. 45/1990 as the amendment to Government Regulation No. 10/1983 about Marriage and Divorce Consent for Civil Servants. With those regulations, author would examine whether the actual fact of the implementation in real life has already in accordance with the legal consequences of the Civil Servants divorcement with their partners or there are still shortcomings through Case Study of High Court Decision No. 457/PDT/2015/PT.MDN. By using a normative-juridical method, author collected data through library-studies and did interviews with related and relatable sources. At the end of the thesis, author can conclude that the procedure of distributing salaries after divorcement by Civil Servants to ex-wives and their children was compulsory by dividing 1/3 (one third) part of each parties as stated in Article 8 paragraph (1) and (2) Government Regulation No. 10/1983 and there are still shortcomings in its implementation due to the exclusion provisions listed in the Letter of the Head of BAKN No. 48 / SE / 1990 in Chapter II number 15 that were not used by the Judge when making the decision of the case. Hopefully near in the future, it is expected for the Judge to know better to these existing provisions and for Civil Servants to be more active in implementing predetermined salary distribution procedure.

Abstrak :
Perkawinan adalah ikatan yang kokoh bertujuan untuk membangun dan mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Namun, dalam berjalannya perkawinan dapat terjadinya  hal-hal yang mengakhiri ikatan perkawinan, seperti Pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan dalam penelitian ini terjadi atas dasar penipuan atau salah sangka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan pembatalan perkawinan, para pihak yang berhak mengajukan, jangka waktu, dan akibat dari pembatalan perkawinan di Filipina dan Indonesia dan membandingan hukum pembatalan perkawinan kedua negara tersebut. Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan maka Pembatalan perkawinan merupakan salah satu cara untuk memutus ikatan perkawinan dengan cara mengajukan pembatalan dan perkawinan tersebut dianggap batal sejak perkawinan tersebut berlangsung atau tidak pernah ada. Alasan yang dapat menjadi dasar untuk mengajukan pembatalan perkawinan adalah salah sangka atas identitas dan terjadi perkawinan di bawah ancaman. Dalam pembatalan perkawinan pihak yang dapat mengajukan pembatalan adalah suami, istri, dan keluarga garis lurus, serta petugas yang memiliki kewenangan. ......Marriage is a strong bond that aims to build and create a happy and eternal family. However, in the course of the marriage, things can happen that end the marriage bond, such as an annulment of marriage. The annulment of marriages in this study occurred   on the basis of fraud or misjudgement. This study aims to find out the reasons for annulment of marriages, the parties entitled to apply, the time period, and the consequences of annulment of marriages in the Philippines and Indonesia and to compare the laws of annulment of marriages of the two countries. Based on the results of the research and discussion, the annulment of a marriage is one way to break the marriage bond by submitting an annulment and the marriage is considered null and void since the marriage took place or never existed. The reasons that can be the basis for submitting an annulment of the marriage are mistaken assumptions about identity and the marriage taking place under threat. In an annulment of a marriage, the parties that can apply for an annulment are the husband, wife, and straight-line family, as well as officers who have authority. 

Abstrak :
Perkawinan bertujuan untuk membentuk ikatan lahir batin yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap manusia pasti memiliki harapan bahwa perkawinan yang mereka jalani akan berlangsung seumur hidup. Namun, pada kenyataannya tidak selamanya perkawinan antara suatu pasangan suami istri bersifat kekal. Dijelaskan lebih lanjut melalui Pasal 38 UU Perkawinan, suatu ikatan perkawinan dapat putus dikarenakan beberapa sebab seperti perceraian, kematian, dan putusan pengadilan. Apabila suami dan istri mengalami permasalahan dalam jangka waktu berkepanjangan sehingga menimbulkan kerenggangan di antara keduanya, maka masalah tersebut dapat berujung dengan terjadinya perceraian. Perceraian dipandang sebagai hasil dari sebuah instabilitas perkawinan yang menyebabkan perpisahan antara suami dan istri setelah secara sah dinyatakan oleh hukum. Akan timbul beberapa masalah hukum akibat perceraian, di mana salah satunya mengenai pemberian hak asuh atas anak. Anak adalah anugerah sekaligus amanat bagi orang tua yang harus selalu dilindungi karena harkat dan martabat yang melekat pada diri anak, dan hak-haknya yang harus dijunjung tinggi sebagai manusia. Mendidik, memelihara, mengasuh, dan melindungi anak merupakan suatu kewajiban bagi orang tua, sehingga perceraian yang terjadi tidak menghilangkan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Hak untuk diasuh oleh orang tua merupakan hak setiap anak, hal ini sudah sepatutnya dipenuhi sesuai dengan yang diatur pada Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salam kasus-kasus yang sangat serius, keputusan pengadilan dapat menuntut salah satu atau kedua orang tua kehilangan kekuasaan atas anak untuk jangka waktu tertentu, dari orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus, dan dari saudara kandung orang dewasa atau otoritas yang berwenang. Ketika, ketika hak orang tua dicabut, mereka tetap bertanggung jawab untuk menyediakan biaya pemeliharaan anak. ......Marriage aims to form an eternal physical and spiritual bond based on Belief in the God. Every human being must have hope that the marriage they live in will last a lifetime. However, in reality, the marriage between a husband and wife is not eternal. Further explained through Article 38 of the Marriage Law, a marriage bond can be broken due to several reasons such as death, divorce, and court decisions. Divorce is a legal issue that is quite common in society. If a husband-and-wife experience problems over a prolonged period, causing estrangement between the two of them, this problem can lead to divorce. Divorce is seen as the result of marital instability, in which husband and wife will live separately after being officially declared by applicable law. The occurrence of divorce raises various legal issues, one of which concerns the management of child custody. Children are a gift as well as mandate for parents which must always be maintained because in children inherent dignity and rights as human beings must be upheld. Parents are obliged to care for, nurture, educate and protect children, so that the divorce does not eliminate the obligations of parents towards their children. According to the provisions of Article 4 of the Marriage Law, one or both parents can have their power over one or more children revoked for a certain time at the request of other parents, the child's family in a straight line and from adult siblings or authorized officials, in court rulings in matters of grossly neglectful obligations towards children or extremely bad behavior. Even if the parents' powers are revoked, they are still obligated to provide maintenance costs for the child.