Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai alasan-alasan yang dapat dibenarkan dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan 6 (enam) contoh penetapan dispensasi kawin, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama, yang masing-masing memiliki alasan-alasan yang berbeda dalam meminta dispensasi kawin ke pengadilan. Setiap penetapan dianalisis berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai batas umur untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam pasal 7 ayat (1). Tujuan dari penelitian ini agar masyarakat dapat mengetahui dan juga memahami dengan baik, alasan-alasan apa yang dapat dibenarkan dalam penetapan dispensasi kawin. Alasan-alasan tersebut harus dipertimbangkan dengan memperhatikan kepentingan anak-anak yang masih dibawah umur tersebut, agar tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat terwujud.

---

ABSTRACTThis thesis is discussing about the reasons that can be justified for submitting arequest for dispensation of marriage. Using the normative juridical research withqualitative approaches. Six examples of the court ascertainment of dispensation ofunderage marriage were shown, both district court and religious court, each one hasdifferent reason in order to be allowed for underage marriage. Each determinationof court was analyzed based on the positive laws and regulations in Indonesia,especially Law of Marriage No. 1 Year 1974, article 7 paragraph 1, regarding agerequirement for conducting marriage. The purpose of this research is to give decentinformation about the regulation and the fact of underage marriage in Indonesia."

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu prinsip yang dianut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu calon suami istri harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur batas usia kawin bagi laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun. Perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi ke pengadilan namun melanggar hak-hak anak. Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi hak-haknya. Anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif. Sehingga data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan alat studi dokumen dengan cara penelusuran bahan-bahan hukum yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Keseluruhan data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang timbul pada perkawinan di bawah umur menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejauh apa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur mengenai perlindungan anak khususnya anak yang mengalami eksploitasi secara ekonomi.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 belum dapat memberikan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan perkawinan di bawah umur. Penerapan sanksi pun tidak di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbeda dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang sudah memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi. Selain itu, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 sudah memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam eksploitasi anak secara ekonomi. Perlunya penyuluhan hukum kepada masyarakat pedesaan mengenai perlindungan anak terhadap perkawinan di bawah umur.

---

Marriage is a body and soul bond between a man and a woman as husband and wife in purpose to make a happy and permanent family (house hold) based on belief in one an only God. One of the principal which is followed by Law of Marriage, Number 1 Year 1974, a future husband and wife have to be mature body and soul so they can accomplish the aim of a marriage in a proper way, and don't have to ended in divorcement, and have well children. Article 7 Clause (1) Law of Marriage Number 1 Year 1974 set the limit of age for having a marriage, 19 (nineteen) years old for men and 16 (sixteen) years old for women. Under age marriage can be held when we propose an exemption to the court, but of cours, it is againts the juvenile rights. Children are the future hope of a nation and we have to protect their rights. Children have rights to live and grow up and protected from any violence and discrimination.

This research is a desktop study with judicial and normative characteristic.

The aim of this research in to figure how far the Law of Marriage Number 1 Year 1974 and the Law on Child Protection Number 23 Year 2002 set about the child protection, especially a children with economic exploitation. The research itself uses the data which is gained by interviewing resources and desktop study. Also, it uses a qualitative method to restate the collected data for being analyzed.

The conclusion is that the Law of Marriage Number 1 Year 1974 hasn?t been able to give enough protection for children who have under age marriage. The application of the sanction even is not set in the law itself. It is different from the Law on Child Protection Number 23 Year 2002 which has given the protection for the victim of economic exploitation. In addition, the Law of Child Protection Number 23 Year 2002 has set the sanctions to all of the parties who get involved in economic exploitation againts children. It is clear that we need to give a law elucidation to rural society about under age marriage."

"Pernikahan usia muda meningkat beberapa tahun terakhir, dan menyumbangkan angka kematian ibu di indonesia. Remaja memilih SMK supaya segera bekerja, SMA untuk melanjutkan pendidikan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dirancang untuk mengetahui perbedaan niat usia menikah pada siswi SMA dan SMK. Desain penelitian yang digunakan adalah cross sectional dengan obyek penelitian 120 siswi SMA dan SMK di kecamatan Sentolo Mei 2012. Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan yang signifikan ( nilai p 0,003) antara niat usia menikah antara siswi SMA dan SMK, dan terdapat hubungan yang bermakna antara penghasilan dan tempat tinggal dengan niat usia menikah.

---

Young age marriage increases in recent years, and contributed to maternal mortality in Indonesia. Teenagers choose vocasional school to get job, high school to continue studying. Based on this fact, this study was aimed to determine the difference of the intention when to get married among high school and vocational school students.

The study is a cross sectional survey among involving120 females students of vocational and high schools in the District Sentolo in May 2012.

The result found that significant difference (p vale 0,003) intent to get married between high school and vocational school female students, and there was a significant association between income and residence with the age of married intended."

"Fenomena penurunan persentase perkawinan usia 15-19 tahun dan peningkatan median usia kawin pertama (UKP) dari data SDKI 1997, 2002-2003, dan 2007 menjadi anomali dengan masih adanya permasalahan kependudukan, termasuk dalam hal keluaran kesehatan reproduksi. Pengaruh Pengetahuan, Sikap dan Praktek diduga mempengaruhi hubungan UKP terhadap keluaran kesehatan reproduksi. Penelitian ini menggunakan data SDKI tahun 2007 dengan membagi keluaran kesehatan reproduksi menjadi dimensi fisik dan sosial. Hasil penelitian membuktikan bahwa sikap dan praktek mengganggu hubungan UKP terhadap keluaran kesehatan reproduksi dengan begitu disarankan pemerintah tak hanya berfokus dalam UKP saja melainkan juga mempertimbangkan hasil temuan ini.

---

Phenomenon of reduction percentage of marriage aged 15-19 and the enchancement of the median of age at first marriage from the Indonesian Demographic and Health Survey (IDHS) 1997, 2002-2003, and 2007 are anomaly of persistence population problems, one of them is outcome health reproduction. Knowledge, Attitude, and Practice influence are expected confounding relationship between age at first marriage and outcome health reproduction. This study used IDHS’s data in 2007 by dividing the health reproduction outcome into physical and social dimensions. The results are Attitude and Practice confounding relationship between age at first marriage and outcome health reproduction and suggested to the government to not only focused in age at first marriage but also the results of these findings."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh usia kawin pertama wanita terhadap kesehatan maternal yang diukur dari kejadian komplikasi persalinan dan kesehatan bayi yang diukur dengan kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR). Penelitian ini menggunakan data dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 pada wanita usia subur (WUS) usia 15-49 tahun yang melahirkan anak pertamanya pada kurun waktu lima tahun sebelum survei. Analisis data menggunakan metode logistik biner untuk unit analisis komplikasi persalinan dan binomial probit untuk unit analisis prevalensi bayi BBLR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia kawin pertama (UKP) memengaruhi komplikasi persalinan dan bayi BBLR. peningkatan UKP cenderung menurunkan risiko mengalami komplikasi persalinan, tetapi peningkatan UKP disertai dengan kondisi ekonomi rendah akan cenderung meningkatkan risiko mengalami komplikasi persalinan. Selain itu, semakin rendah UKP atau semakin tinggi UKP cenderung meningkatkan peluang melahirkan bayi dengan BBLR.

---

ABSTRACTThis study aims to know the impact of age at first marriage (AFM) to maternal health based on complication during delivery, and baby's health based on baby with low birth weight (LBW). This study uses the 2017 Indonesian Demographic and Health Survey (IDHS 2017), on women aged 15-49 years old which had delivering baby in five years preceding survey, analyzes the first birth. Binary logistic regression uses to analyze the impact AFM to delivery complication, and binomial probit regression use to analyze the impact AFM to baby with LBW. The result show that AFM have a significant impact to delivery complication and baby with LBW. Higher AFM less likely complication during delivery, but higher AFM with low economic status more likely complication during delivery. In addition, lower AFM or higher AFM can improve the probability delivering baby with LBW."

"Studi ini menggunakan metode Fuzzy Regression Discontinuity Design (FRDD) untuk mengevaluasi efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mengurangi pernikahan dini di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan usia minimal pernikahan dari 16 menjadi 19 tahun dapat mengurangi probabilitas pernikahan dini sebesar 15% hingga 28%. Namun, hasil tersebut hanya berlaku untuk populasi yang diteliti dan tidak dapat diterapkan secara universal. Izin khusus untuk pernikahan dan faktor budaya masih mempengaruhi tingginya angka pernikahan dini. Kendala implementasi kebijakan dan kompleksitas masalah juga menjadi hambatan dalam mengatasi pernikahan dini secara efektif. Diperlukan penelitian jangka panjang dan pemantauan untuk memahami secara menyeluruh dampak perubahan kebijakan dan mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan dalam masyarakat.

---

This study utilizes the Fuzzy Regression Discontinuity Design (FRDD) method to evaluate the effectiveness of Law Number 16 of 2019 in reducing child marriages in Indonesia. The research demonstrates that increasing the minimum marriage age from 16 to 19 years can reduce the probability of child marriages by 15% to 28%. However, these findings are specific to the studied population and cannot be universally applied. Special marriage permissions and cultural factors still influence high rates of child marriages. Challenges in policy implementation and the complexity of the issue also hinder effective efforts to address child marriages. Long-term research and monitoring are necessary to comprehensively understand the impact of policy changes and promote sustainable behavioral changes within society."

"Perkawinan beda agama di Indonesia masih menuai pro dan kontra yang dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1977K/Pdt/2017. Sehingga, sering kali pasangan yang memiliki perbedaan agama mencari ‘jalan pintas’ dengan melakukan perkawinannya di Australia karena dinilai lebih efisien atau peraturannya cenderung lebih mudah bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama jika dibandingkan dengan peraturan di Indonesia. Lalu, dalam hal pencatatan sipil, pasangan yang menikah di luar negeri selalu dapat mencatatkan perkawinannya disebabkan oleh asas universalitas. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan Hukum perkawinan antara Indonesia dengan Australia, serta sudut pandang dari Hukum Perdata Internasional Indonesia. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu dikarenakan ketidak pastian hukum di Indonesia, masyarakat kerap melakukan penyelundupan hukum dengan melakukan perkawinan di Australia. Bentuk penelitian yang penulis gunakan dalam karya tulis ini adalah yuridis-normatif, yaitu melihat dan memahami norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan.

---

Interfaith marriage in Indonesia still reaps pros and cons as evidenced by Court Decision Number 333/Pdt.P/2018/PN.Skt and Supreme Court Decision Number 1977K/Pdt/2017. Thus, many couples who have different religions look for 'shortcuts' by getting married in Australia because it is considered more efficient or the regulations tend to be easier for those who want to hold interfaith marriages when compared to regulations in Indonesia. Then, in the case of civil registration, couples who marry abroad can always register their marriages due to the principle of universality. This study was conducted to determine the comparison of marriage law between Indonesia and Australia, as well as the point of view of Indonesian Private International Law. The conclusion obtained from this study is that due to legal uncertainty in Indonesia, people often carry out legal smuggling by marrying in Australia. The form of research that the author uses in this paper is juridical-normative, namely seeing and understanding legal norms contained in laws and regulations."

"Wasiat wajibah pada pernikahan antar-umat berbeda agama menjadi persoalan yang cukup pelik dan secara nyata terjadi di Indonesia. Padahal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut agama masing-masing mempelai. Adapun nyatanya, pernikahan beda agama tetap terjadi dengan dilandaskan oleh Pasal 35 UU Administrasi Kependudukan bahwa pernikahan beda agama dapat dicatatkan melalui penetapan pengadilan. Pencatatan ini kemudian menjadi pertanyaan apakah dicatatkan berarti mengesahkan pernikahan beda agama. Sebab, wasiat wajibah yang merupakan salah satu sarana pemberian harta peninggalan apabila seseorang terhalang waris, melalui yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/Ag/2010 memberikan wasiat wajibah pada pasangan beda agama. Hal ini seolah menjadi kontradiktif dengan aturan pernikahan yang sah menurut UU Perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan pelaksanaan pencatatan perkawinan beda agama atas perintah putusan pengadilan. Serta untuk mengetahui pelaksanaan wasiat wajibah pada pasangan beda agama di Indonesia. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif, dengan metode penilitian kualitatif dengan dukungan data primer berupa putusan-putusan pengadilan. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa pencatatan pernikahan beda agama yang didasarkan atas penetapan pengadilan tidak menjadikan pernikahan tersebut sah. Oleh karena itu, berkaitan dengan ini wasiat wajibah tidak seharusnya diberikan kepada pasangan beda agama dengan status pemberiannya sebagai istri. Sebab dari awal tidak terjadi pernikahan yang sah, sehingga tidak terpenuhi sebab-sebab mewarisi pula yang seharusnya menjadi syarat pemberian wasiat wajibah.

---

Obligatory wills on interfaith marriages are quite complicated and have been happening in Indonesia.  Even though Law Number 1 of 1974 on Marriage has regulated that marriage is legal if it is carried out according to the religion of each bride and groom. In fact, interfaith marriages still occur based on Article 35 of the Population Administration Law that interfaith marriages can be registered through a court order.  This registration then becomes a question whether being registered means legalizing interfaith marriages.  This is because the obligatory wills, which is a means of giving inheritance if someone is prevented from inheriting, through the jurisprudence of the Supreme Court Decision No. 16K/Ag/2010 provides an obligatory wills for interfaith couples.  This seems to be contradictory to legal marriage rules according to the Marriage Law.  The purpose of this study was to determine the validity of the implementation of the registration of interfaith marriages by order of a court decision.  As well as to find out the implementation of the obligatory wills on interfaith couples in Indonesia. This research is in the form of normative juridical, with qualitative research methods supported by primary data in the form of court decisions. From the results of the study, it was found that the registration of interfaith marriages based on court decisions does not make the marriage valid.  Therefore, in this regard, the obligatory wills should not be given to interfaith couples with the status of giving it as wife.  Because from the start there was no legal marriage, so the reasons for inheriting were not fulfilled which should have been a condition for granting an obligatory wills."

"Salah satu bentuk hubungan antar individu dalam masyarakat adalah hubungan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dalam bentuk perkawinan. Pada saat tertentu setiap perkawinan pasti akan bubar atau putus. Kasus yang diangkat adalah kasus langka. Debitur meminjam uang dengan adanya perjanjian campur dan pisah harta. Permasalahan penelitian adalah akibat hukum atas pembatalan perkawinan dan perceraian terhadap pihak ketiga. Metode penelitian berbentuk yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif pada analisisnya. Penelitian menggunakan studi dokumen disamping wawancara sebagai pendukung dan konfirmasi penelitian. Hasil penelitian bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selain perceraian, perkawinan juga dapat dibatalkan. Dengan demikian, perkawinan tersebut dianggap tidak ada bahkan tidak pernah ada, dan suami istri yang perkawinannya dibatalkan tidak pernah dianggap menjadi suami istri. Perkawinan yang memiliki perjanjian campur harta pasangan dapat ikut serta bertanggung jawab terhadap utang. Bagi debitur yang melakukan perjanjian pisah harta, maka hanya debitur saja tanpa mengikutsertakan pasangan.

---

One form of relationship between individuals in a society is the relationship between a woman and a man in the form of a marriage. Every marriage will inevitably dissolve or end at one point in time. The case being addressed herein is rather a rare one. The debtor borrowed money using the prenuptial agreement. The research problem relates with the legal consequences arising from a marriage annulment and divorce against third party. The research method being employed is juridical normative, with a qualitative approach in the analysis. This research uses document study in addition to interviews to corroborate and confirm the research results. The research results indicate that a marriage may come to an end due to death, divorce, and court decisions. Apart from divorce, a marriage can also be annulled. Thus, the marriage is considered non-existent and even never existed, and a husband and wife whose marriage was annulled were never even considered husband and wife. A marriage that has a prenuptial agreement in place can be responsible for the debt that the husband and wife owed. For a debtor who enters into a prenuptial agreement, only the debtor does not include a partner.

"

"Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa azas dari perkawinan yang berlaku di Indonesia merupakan azas Monogami, yang berarti seorang suami hanya diperbolehkan menikah dengan seorang perempuan. Azas Monogami tersebut bukanlah azas yang mutlak karena terdapat pengecualian dimana dalam suatu kondisi tertentu seorang suami diperbolehkan menikah lagi sampai dengan empat orang isteri. Azas Monogami tersebut disebut azas monogami terbuka. Terdapat syarat-syarat yang mendahului adanya perkawinan poligami, salah satunya adalah izin dari isteri pertama dan pengadilan, apabila tidak ada izin maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dengan putusan pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh isteri pertama terhadap perkawinan kedua suaminya yang sudah meninggal dunia, kedudukan (status) anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, dan hak mewaris dari anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua dan isteri kedua dari perkawinan yang dibatalkan. Untuk menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini maka Penulis memakai metode penelitian yuridis - normatif dan bersumber pada data sekunder yang berupa peraturan bahan hukum dan literatur kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitan Penulis bahwasanya tidak ada tenggang waktu pembatalan dapat diajukan. Pembatalan perkawinan dapat diajukan jika ternyata terdapat pihak yang dirugikan. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut apabila terdapat anak yang lahir sepanjang perkawinan tersebut maka pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dan anak tersebut tetap menjadi ahli waris yang sah dari kedua orang tuanya. Terhadap isteri kedua, karena pembatalan perkawinan mulai berlaku sejak ada putusan pengadilan dan berlaku surut sejak perkawinan dilangsungkan maka dianggap tidak pernah terjadi perkawinan diantara suami isteri tersebut sehingga diantara keduanya tidak ada hubungan waris-mewaris.

---

Law Number 1 of 1974 and Compilation of Islamic Law stated that the principle of marriage in Indonesia is the Monogamy principle, which means a man is only allowed once to marry a woman. The Principle is not an absolute principle because there are exceptions where under certain conditions a husband is allowed to remarry, up to four wives. Under that certain conditions The principle is called the open monogamy principle. There are conditions that precede the existence of polygamy marriage, one of which is permission from the first wife and court, if there is no permit then the marriage can be canceled under a court decision. The purpose of this study is to analyze the cancellation of a marriage by the first wife, the status of a child born from a canceled marriage, and inheritance rights of the child born from the second marriage and the second wife. To answer the main problems the writer uses juridical - normative research method by using secondary data from the literature supported with the interview with the informant. Based on the results of the research there is no time limit of marriage-cancellation can be submitted. Marriage cancellation can be submitted if it turns out there is a disadvantaged party. The legal consequences of the cancellation of the marriage if there are children born during the marriage, the cancellation of the marriage is not retroactive to the child being born and the child remains the legal heir of both parents. With respect to the second wife, due to the cancellation of the marriage taking effect since the court ruling was issued and retroactive since the marriage took place, it was considered that there had never been a marriage between the husband and wife so that there was no inheritance relationship between the two."