Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pada saat ini Perkawinan di bawah tangan marak terjadi di kalangan masyarakat kita, dalam hal ini perempuan merupakan pihak yang sangat dirugikan disebabkan tidak adanya kepastian hukum terhadap lembaga perkawinan dan menghambat efektifitas hukum yang berlaku serta akibat-akibat hukum yang timbul dalam perkawinan di bawah tangan. Yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimana akibat hukum perkawinan di bawah tangan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 197/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Ut, Apakah janji-janji yang dibuat sebelum perkawinan dapat dituntut dan bagaimana hak-hak istri dalam perkawinan di bawah tangan adalah merupakan masalah yang diteliti dalam tulisan ini. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian yang merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Data sekunder diolah secara kualitatif bersifat evaluatif. Kesimpulan diperoleh dengan menggunakan pola pikir induktif-deduktif. Hasil penelitian adalah bahwa masih banyaknya masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah tangan tanpa mengetahui akibatnya, khususnya bagi perempuan sebagai pihak yang dirugikan tidak memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum, sehingga masih banyaknya penyimpangan hukum yang terjadi, yang disebabkan tidak adanya sanksi yang jelas bagi para pelaku. Oleh karena itu Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1 tahun 1974 agar disosialisasikan dengan baik dan benar sehingga tercipta suatu keadilan dan ketertiban dan masyarakat, dengan mematuhi paraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku.

Abstrak :
Stunting merupakan masalah serius, dampak nyata adalah menurunnya kualitas generasi muda di masa datang baik secara fisik maupun motorik yang mana akan berpengaruh pada perekonomian negara. Program stunting di Indonesia masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dengan target penurunan dari (30,8%) 2018 menjadi (14%) 2024. Tujuan penelitian ini mengetahui faktor determinan stunting pada batita usia 12-36 bulan di kecamatan tamansari, kabupaten Bogor, Indonesia. Desain studi cross-sectional dari data primer dengan jumlah sampel 500 batita usia 12-36 bulan. Analisis faktor determinan stunting pada penelitian ini menggunakan analisis multivariat cox regresi dan besar pengaruh dinyatakan dalam prevalensi rasio (PR) dengan confident interval (CI) 95%. Penelitian kami menunjukkan prevalensi stunting pada batita usia 12-36 bulan di Tamansari sebesar 39.2%. Hasil uji Multivariat menunjukkan faktor determinan stunting di Tamansari yaitu riwayat pemberian ASI (PR=1.32), diare (PR= 1.40), asupan energi (PR=1.35), pendidikan ibu (PR=1.54) dan usia ibu (PR=1.44). Hasil penelitian menyarankan bahwa pihak Puskesmas dan Dinas Kesehatan dapat mencegah stunting dengan meningkatkan cakupan asi eksklusif, pola hidup bersih dan sehat serta meningkatkan asupan energi dan protein seperti telur, tahu dan tempe. Bagi Dinas Pendidikan, meningkatkan pendidikan ibu dengan kejar paket A-C, dan bagi BKKBN bersama Kantor Urusan Agama setempat meningkatkan usia pernikahan sesuai UU perkawinan yaitu 19 tahun. ......Stunting is a serious problem, the real impact is the decline in the quality of young people in the future both physically and motorically which potentially affect the countrys economy. Stunting programmes in Indonesia are included in the National Medium Term Development Plan with a reduction target of (30.8%) 2018 to (14%) 2024. The purpose of this study is to assess the determinant factor of stunting in toddlers aged 12-36 months in Tamansari, Bogor District, Indonesia. A cross-sectional study design was employed, with primary data from a total sample of 500 toddlers in the District. The analysis of the determinant factor of stunting applied multivariate Cox Regression analysis and the effect is expressed by the prevalence ratio (PR) with a 95% confidence interval (CI). Our study shows that the prevalence of stunting in toddlers aged 12-36 months in Tamansari is 39.2%. The Multivariat analysis test results show factors determinant of stunting in Tamansari such as the history of breast feeding (PR=1.32), diarrhoeal disease (PR=1.40), energi intake (PR=1.35), mothers education (PR=1.54) and mothers age (PR=1.44). The researcher suggest that The Health Center and the Department of Health prevent stunting by apply exclusive breast feeding, healthy lifestyles and increase energy and protein intake such as eggs, tofu and tempe. Department of Education increasing the minimum of mothers education with "kejar paket A-C". National Family Planning Coordinating Agency and Religious Affairs Office increasing the minimum marriage age in accordance with Indonesian marriage law limitations at age of 19 years.

Abstrak :
ABSTRAK
Pencatatan perkawinan adalah merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam setiap pelaksanaan perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatat, tidak diakui oleh negara. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayannya itu. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, yang menjadi, persoalan adalah apakah dengan tidak dilakukannya pencatatan mengakibatkan perkawinan tidak sah ? Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, penulis mencoba melakukan penelitian mengenai perkawinan yang tidak dicatat berkaitan dengan praktek pembuatan akta notaris. Dari hasil penelitian penulis ternyata terdapat perbedaan pandangan di kalangan notaris yang berpraktek di Jakarta, ada yang menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatat dianggap tidak sah, dan ada pula yang menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatat tetap dianggap ada dan sah. Adanya perbedaan pendapat di kalangan notaris membawa akibat di dalam menentukan kewenangan para pihak dalam pembuatan akta notaris, yang akhirnya membawa akibat tidak terdapatnya kepastian hukum bagi para pihak, hal mana akan menimbulkan permasalahanpermasalahan hukum berkaitan dengan praktek notaris di dalam pembuatan akta. Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai permasalahan hukum berkaitan dengan perkawinan yang tidak dicatat, khususnya berkaitan dengan praktek pembuatan akta notaris.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini menguraikan tentang aspek hukum pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia didasari dengan kasus konkrit berdasarkan putusan pengadilan Nomor 1018/Pdt.P/2018/PN.JKT.SEL. Pencatatan Perkawinan merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan khususnya agar suatu perkawinan dapat diakui menurut hukum Negara Republik Indonesia. Proses Pencatatan Perkawinan oleh Pegawai Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Namun pada tahun 2018 terdapat kasus pencatatan perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia. Hal ini merupakan suatu permasalahan hukum atas keabsahan dan kekuatan hukum penetapan hakim atas perintah untuk pencatatan perkawinan semacam ini. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan pencatatan perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia; dan kewenangan serta kekuatan hukum penetapan pengadilan untuk memerintahkan kantor catatan sipil dalam mencatatkan perkawinan ini. Untuk menjawab permasalahan ini digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan analitis. Tipe dan Bentuk Penelitian adalah Deskriptif dan analisa data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian adalah menjawab bahwa pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia adalah dapat dilakukan, serta hakim berwenang untuk mengeluarkan penetapan perintah untuk mencatatkan perkawinan berdasarkan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006.

---

ABSTRACT
This thesis describes the legal aspects of marriage registration at the civil registration office for a couple that one of whom has died based on a verdict No. 1018/Pdt.P/2018/PN.JKT.SEL. Marriage Registration is one of the legal requirements for a marriage, so that a marriage could be recognized according to the law of the Republic of Indonesia.. The Marriage Registration Process by Civil Registration Office is written in Government Regulation No. 9 of 1975. But in 2018, there was a case of marriage registration for a couple that one of whom had passed away. This could be seen as a legal problem especially about the validity and about the legal force of the judge provision to registry the marriage. This issues raised regarding the validity of marriage registration for couples, one of whom has passed away; and the authority and legal force of a corut to give order for the civil registration office to register this marriage. To answer this problem,this thesis will use normative juridical research methods with analytical approaches. Data analysis is descriptive analytic.this thesis answes that the registration of marriages in the civil registration office for one of whom has passed away could be done, although the law does not regulate this matter, as well as the judge has the authority to order the civil registration office to register this marriage as stipulated in Article 36 of Law No. 23 of 2006. However, in giving decision the judge needs to consider well because this kind of marriage registration didn't follow the procedure written in Article 10 and Article 11 GR No. 9 of 1975 that require the presence of the bride and groom in order to resgister the marriage.

Abstrak :

Tesis ini membahas mengenai keabsahan Perseroan Terbatas (PT) YZ yang sahamnya dimiliki oleh pasangan suami istri tanpa adanya perjanjian perkawinan serta tanggung jawab notaris terhadap tindakannya dalam pembuatan Akta Pendirian PT YZ. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah dengan bentuk penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif bersifat deskiptif analitis. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Keabsahan PT YZ yang sahamnya dimiliki oleh pasangan suami istri tanpa adanya perjanjian perkawinan, dalam konteks yuridis dogmatis PT tersebut adalah non exsistent dan terhadap perjanjian/akta pendiriannya batal demi hukum. Namun dalam praktik, PT tidak otomatis serta merta menjadi non exsistent dan batal demi hukum perjanjiannya, dan keadaan PT tersebut masih dapat diperbaiki agar memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas. Terhadap tindakan Notaris X dalam pembuatan Akta Pendirian PT YZ, dapat dimintakan pertanggung jawaban secara perdata; tanggung jawab berdasarkan UU Jabatan Notaris; dan tanggung jawab berdasarkan Kode Etik Notaris. Penelitian ini menyarankan agar Memkumham mengintegrasikan sistem dengan Disdukcapil guna filtrasi dalam pemberian pengesahan badan hukum, agar Notaris dapat menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian memahami hukum yang berlaku untuk diaplikasikan dalam membuat akta serta memberikan penyuluhan hukum terhadap para pihak dalam akta.

 

Kata kunci: Perseroan Terbatas, Notaris, Perjanjian Perkawinan

---

This thesis discusses the validity of a Limited Liability Company (PT) whose shares are owned by a married couple without a marriage agreement and notary responsibility for their actions in making the Deed of Establishment of the PT. The research method used in this thesis is the form of juridical-normative research with an approach Qualitative analytical descriptive. Data collection tool used in this study is the study of documents or library materials. The results of this study indicate that PT whose shares are owned by married couples without a marriage agreement do not meet the requirements of the establishment of PT. Although the Company has been approved as a legal entity from the Minister of Law and Human Rights, the PT is deformed as a legal entity. In the dogmatic juridical context, the PT is non-consistent and the agreement to establish the PT is null and void. However, in practice it would not automatically become non existent or null and void by law, but must still be sought by the District Court by interested parties. The notary who made the PT Establishment Deed can be held civil or professionally liable. This research suggests that lawmakers and jurisprudence can provide strict rules and integrated systems so that PT whose shares are owned by a husband and wife without a marriage agreement will not get legal entity approval, and so that the Notary can uphold the principle of careful understanding of the law which applies to be applied in making the deed and providing legal counsel to the parties in the deed. 

 

 

Keywords: Limited Liability Company, Notary, Marriage Agreement

Abstrak :

ABSTRAK

Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon pasangan suami-istri mengenai harta benda perkawinan, selain harus dibuat di hadapan Notaris harus pula disahkan/dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan agar perjanjian perkawinan yang dibuat berlaku pula terhadap pihak ketiga. Dalam penelitian tesis ini, dibahas mengenai bagaimana keberlakuan perjanjian perkawinan yang belum disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan terhadap suami-istri dan pihak ketiga serta bagaimana perlindungan hukum bagi istri terhadap perbuatan hukum yang dilakukan suami atas harta bersama yang diikat dalam  perjanjian perkawinan yang belum disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, dengan menganalisis Putusan Nomor 82/Pdt.G/2018/Pn.Skt. dan kesesuaian putusan tersebut dengan KUHPerdata, UU Perkawinan, dan KHI. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan tipologi penelitian preskriptif. Pasal 29 UU Perkawinan mengatur bahwa perjanjian perkawinan harus disahkan/didaftarkan oleh pagawai pencatat perkawinan. Akibat hukum dari perjanjian perkawinan yang belum disahkan adalah tetap mengikat kedua belah pihak, namun tidak mengikat pihak ketiga. Sehingga keberlakuan perjanjian perkawinan yang belum disahkan/dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan tetap mengikat kedua belah pihak. Dengan demikian perjanjian perkawinan dapat menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum kepada salah satu pihak saat terjadi sengketa pembagian dan pemisahan harta kekayaan. Dapat diambil kesimpulan bahwa Notaris harus mensosialisasikan perjanjian perkawinan secara jelas kepada para penghadapnya, sehingga mereka mengetahui akibat hukum dari perjanjian perkawinan yang telah disahkan kepada pihak ketiga dan perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan Notaris dapat menjadi alat bukti yang kuat untuk mengajukan gugatan pemisahan harta kekayaan dalam  perkawinan.

 

Kata Kunci: Perjanjian perkawinan, Notaris, Pegawai Pencatat Perkawinan.

 

---

ABSTRACT

Marriage agreements made by prospective spouses regarding marital property, other than to be made in the presence of the Notary, must also be confirmed / signed by the marriage registrar in order for the marriage agreement to be valid with the third party. In the study of this thesis, it discusses how the validity of the marriage agreement has not been ratified by the marriage registrar against the spouse and the third party and how the legal protection of the wife against the lawful act of the husband on the common property is bound by the marriage agreement which has not been confirmed by the employee marriage registrar, by analyzing Decision No. 82 / Rev.G / 2018 / Pn. and the suitability of the decision in accordance with the Penal Code, the Marriage Law, and the KHI. The type of research used is descriptive analysis with typological research typology. Article 29 of the Marriage Law stipulates that the marriage agreement must be ratified / signed by the marriage registrar. The legal consequences of unresolved marriage agreements remain binding on both parties, but not third parties. So that the validity of the marriage agreement not yet signed / signed by the marriage registrar remains binding on both parties. Thus the marriage agreement can be one form of legal protection to either party in the event of a division of property and property disputes. It can be concluded that the Notary must explicitly negotiate the marriage agreement with his or her party, so that they are aware of the legal consequences of the marriage agreement being passed to the third party and that the marriage agreement made before the Notary can be a powerful tool for filing a suit of separation of property in marriage.

 

Keywords: Marriage agreement, Notary, Marriage Registrar.

Abstrak :
Pasal 21 UU Perkawinan, pada hakekatnya petugas pencatat perkawinan dapat menolak melangsungkan perkawinan jika perkawinan itu terdapat sebuah larangan mengacu Undang-Undang itu, sehingga petugas pencatat perkawinan nantinya mengeluarkan sebuah rincian tertulis melalui penolakan beserta penyebab ditolaknya. Selanjutnya bagi pihak dimana pernikahannya dilakukan penolakan memiliki hak dalam pengajuan permohonan ke pengadilan dan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut. Setelah menelaah putusan-putusan penetapan hakim terkait permohonan izin kawin beda agama, terdapat beberapa penetapan dimana para pemohon tidak menyertakan alat bukti keterangan tertulis dari petugas pencatat perkawinan yang berisi penolakan melangsungkan perkawinan seperti di putusan nomor 220/Pdt.P/2020/PN Bpp, namun putusan itu hakim menerima permohonan para pemohon dalam dilangsungkannya kawin beda agama. Terdapat juga pada Putusan No. 122/Pdt.P/2020/PN Pti, permohonan para pemohon tidak dapat diterima untuk izin kawin beda agama dengan alasan tidak dilampirkannya alat bukti keterangan tertulis dari petugas pencatat perkawinan yang berisi penolakan melangsungkan perkawinan. Pokok permasalahan yang aka dibahas dalam tesis ini yakni mengenai kedudukan bukti tertulis penolakan melangsungkan perkawinan beda agama oleh petugas pencatat perkawinan dan pertimbangan hakim antara Putusan Nomor 220/Pdt.P/2020/PN Bpp dengan Putusan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Pti. Penelitian ini bersifat eksplanatoris dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Kedudukan dari alat bukti tertulis penolakan melangsungkan perkawinan yang dikeluarkan oleh petugas pencatat perkawinan yaitu sangat penting karena sudah tercantum dalam Pasal 21 UUP. Pertimbangan dari Majelis Hakim PN BPP secara keselurahan benar, namun yang perlu diperhatikan bahwa menggunakan Pasal 35 huruf a UU Adminduk sebagai pertimbangan kurang tepat, karena ketentuan tersebut untuk mengakomodir pencatatan perkawinan yang ditetapkan melalui pengadilan, bukan untuk memberikan izin melangsungkan perkawinan. Seharusnya menggunakan pertimbangan dari Majelis Hakim PN Pati, yang memfokuskan pada Pasal 21 UUP adalah syarat administrasi absolut, dimana fungsi Putusan Permohonan yang diajukan dalam Permohonan a quo adalah untuk menguji ratio legis dari alasan penolakan perkawinan dari PPN. ......Article 21 of the Marriage Law, in essence the marriage registrar can refuse to enter into a marriage if there is a prohibition on referring to the law, so that the marriage registrar will later issue a written detail through the refusal along with the reasons for the refusal. Furthermore, the party where the marriage was rejected has the right to submit an application to the court and submit a statement of the rejection. After reviewing the decisions of judges regarding the application for interfaith marriage permits, there are several stipulations in which the applicants do not include evidence of written statements from the marriage registrar containing a refusal to enter into a marriage as in decision number 220/Pdt.P/2020/PN Bpp, However, the judge's decision accepted the applicant's request for interfaith marriages to take place. There is also Decision No. 122/Pdt.P/2020/PN Pti, the application of the applicants cannot be accepted for a permit for interfaith marriage on the grounds that evidence of written statements from the marriage registrar containing a refusal to enter into a marriage is not attached. The main issues that will be discussed in this thesis are regarding the position of written evidence of refusal to enter into interfaith marriages by marriage registrars and judges' considerations between Decision Number 220/Pdt.P/2020/PN Bpp and Decision Number 122/Pdt.P/2020/PN Pti. This research is explanatory in nature by using normative juridical research methods and using library study data collection techniques. The position of written evidence of refusal to enter into a marriage issued by the marriage registrar is very important because it is already stated in Article 21 of the UUP. Considerations from the Panel of Judges of the PN BPP as a whole are correct, but what needs to be noted is that using Article 35 letter a of the Adminduk Law as an inappropriate consideration, because these provisions are to accommodate the registration of marriages determined through the court, not to grant permission to carry out marriages. It should use the considerations of the Panel of Judges for the Pati District Court, which focuses on Article 21 UUP is an absolute administrative requirement, where the function of the Application Decision filed in the a quo Petition is to test the legal ratio of the reasons for refusing a marriage from VAT

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai adanya pembatalan perkawinan yang merupakan tindakan pengadilan berupa putusan bahwa perkawinan yang dilaksanakan itu tidak sah sehingga dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan karena adanya syarat-syarat perkawinan yang tidak terpenuhi. Dengan adanya akta perkawinan yang dinyatakan tidak sah maka dasar penerbitan akta kelahiran anak yang lahir dalam perkawinannya juga dianggap tidak ada atau harus dibatalkan vernietigbaar . Permasalahannya adalah bagaimana kedudukan status hukum dan status hubungan keperdataan seorang anak yang akta perkawinan orang tuanya dibatalkan oleh putusan pengadilan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 447 K/AG/2007 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 37/PDT.G/2007/PTA.Mks. juncto Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 688/Pdt.G/2006/PA Mks. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis adalah metode yuridis normatif melalui penelitian kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1483 K/Pdt/2015. Tipologi penelitian yang digunakan berupa tipologi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Artinya, putusan pembatalan perkawinan tersebut tidak berpengaruh terhadap hak anak kedudukan status anak. Dengan adanya kedudukan status anak yang tetap sebagai anak sah, secara perdata, seorang anak tersebut tetap merupakan ahli waris ab intestato yaitu ahli waris yang ditetapkan berdasarkan undang-undang dan tetap memiliki hubungan keperdataan secara otomatis dengan ibunya maupun keluarga ibunya dan dengan laki-laki sebagai ayahnya.Kata Kunci: Kedudukan Anak; Putusan Pengadilan; Pembatalan Perkawinan; Status Keperdataan Anak

---

ABSTRACT
The thesis is consist of marital annulment, Marital Annulment is a court action in making their decision over the verdict which imposed that marital is illegal and considerably does not exist. Marital suspend is conducted by particular excuses and with only certain people that allow to do it. The marriage certificate is the basic for the issued of birth certificate. The question has appeared for child legal status and their civil status when the marriage certificate has been annuled by the Court s Decision. To be able to find answers to these problems, the author uses the method of juridical normative study using secondary data is data obtained from literature. Tipology of research is descriptive analytic. Based on research, writer has a conclusion that court s verdict does not retrosprective for a child that were born in a marriage. The decision to annul the marriage has no effect on the child s legal standing. The Legitimate child, in particullarly should be a heir ab intestato and automatically have a civil relationship with their mother and mother s family and a man as biological father Keyword Court Verdict, Marital Annulment, Child s Legal Standing, Child s Civil Status

Abstrak :
ABSTRAK Peristiwa kematian seseorang berakibat timbulnya peristiwa kewarisan terhadap ahli warisnya. Penyelesaian kasus kewarisan terhadap pewaris yang beragama Islam biasanya diselesaikan menurut hukum kewarisan Islam yang jika tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan diselesaikan melalui lembaga peradilan agama, termasuk Mahkamah Syar rsquo;iyah di dalamnya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penyelesaian kasus putusan kewarisan Islam Mahkamah Syar rsquo;iyah Banda Aceh Nomor 229/Pdt.G/2013/MS.Bna dalam perspektif sistem kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia? dan bagaimana peran notaris terhadap kasus kewarisan ini guna mencegah terjadinya sengketa di antara para ahli waris? Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah yuridis normatif. Permasalahan timbul ketika hakim hanya memutus dengan global dan tidak terperinci ke ahli waris yang masih hidup. Sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan peran notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Kewenangan notaris sendiri dalam kasus ini adalah membuat surat keterangan waris yang belum mempunyai landasan hukum yang kuat dan bersifat akta dibawah tangan. Oleh karena itu Penulis memberikan saran bahwa membuat akta partij yang memuat keterangan dari para penghadap dan ditutup dengan kesimpulan dari notaris dengan hak waris sehingga akta tersebut berbentuk akta otentik dan kewenangan tersebut harus dituangkan dalam UUJN.

---

ABSTRACT The event of a person rsquo s death resulted the inheritance event. The settlement of inheritance cases to Muslim heirs usually settled according to the law of Islamic heritage, which shall be settled through amicably settlement or though religious court, including Mahkamah Syar rsquo iyah. The main problem in this research is how to solve the case of Islamic heritage decision of Mahkamah Syar 39 iyah Banda Aceh Number 229 Pdt.G 2013 MS.Bna in perspective of Islamic inheritance system applicable in Indonesia and what is the role of the notary to this inheritance case to prevent the occurrence of disputes among the heirs The research method used by the author is the normative juridical. Problems arise when judges only break with the global and not detailed to the surviving heirs. So to solve it required the role of a notary as a public official authorized to make an authentic deed. The authority of the notary himself in this case is to make a certificate of inheritance which has not had a strong and deed legal basis under the hand. The authors therefore advise that the making of a partial deed containing the information of the constituents and concluding with the conclusion of the notary with the right of inheritance so that the deed is in the form of an authentic deed and the authority shall be set forth in the UUJN.