Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada saat ini Perkawinan di bawah tangan marak terjadi di kalangan masyarakat kita, dalam hal ini perempuan merupakan pihak yang sangat dirugikan disebabkan tidak adanya kepastian hukum terhadap lembaga perkawinan dan menghambat efektifitas hukum yang berlaku serta akibat-akibat hukum yang timbul dalam perkawinan di bawah tangan.Yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimana akibat hukum perkawinan di bawah tangan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 197/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Ut, Apakah janji-janji yang dibuat sebelum perkawinan dapat dituntut dan bagaimana hak-hak istri dalam perkawinan di bawah tangan adalah merupakan masalah yang diteliti dalam tulisan ini.Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian yang merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Data sekunder diolah secara kualitatif bersifat evaluatif. Kesimpulan diperoleh dengan menggunakan pola pikir induktif-deduktif.Hasil penelitian adalah bahwa masih banyaknya masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah tangan tanpa mengetahui akibatnya, khususnya bagi perempuan sebagai pihak yang dirugikan tidak memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum, sehingga masih banyaknya penyimpangan hukum yang terjadi, yang disebabkan tidak adanya sanksi yang jelas bagi para pelaku. Oleh karena itu Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1 tahun 1974 agar disosialisasikan dengan baik dan benar sehingga tercipta suatu keadilan dan ketertiban dan masyarakat, dengan mematuhi paraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku."

"Stunting merupakan masalah serius, dampak nyata adalah menurunnya kualitas generasi muda di masa datang baik secara fisik maupun motorik yang mana akan berpengaruh pada perekonomian negara. Program stunting di Indonesia masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dengan target penurunan dari (30,8%) 2018 menjadi (14%) 2024. Tujuan penelitian ini mengetahui faktor determinan stunting pada batita usia 12-36 bulan di kecamatan tamansari, kabupaten Bogor, Indonesia. Desain studi cross-sectional dari data primer dengan jumlah sampel 500 batita usia 12-36 bulan. Analisis faktor determinan stunting pada penelitian ini menggunakan analisis multivariat cox regresi dan besar pengaruh dinyatakan dalam prevalensi rasio (PR) dengan confident interval (CI) 95%. Penelitian kami menunjukkan prevalensi stunting pada batita usia 12-36 bulan di Tamansari sebesar 39.2%. Hasil uji Multivariat menunjukkan faktor determinan stunting di Tamansari yaitu riwayat pemberian ASI (PR=1.32), diare (PR= 1.40), asupan energi (PR=1.35), pendidikan ibu (PR=1.54) dan usia ibu (PR=1.44). Hasil penelitian menyarankan bahwa pihak Puskesmas dan Dinas Kesehatan dapat mencegah stunting dengan meningkatkan cakupan asi eksklusif, pola hidup bersih dan sehat serta meningkatkan asupan energi dan protein seperti telur, tahu dan tempe. Bagi Dinas Pendidikan, meningkatkan pendidikan ibu dengan kejar paket A-C, dan bagi BKKBN bersama Kantor Urusan Agama setempat meningkatkan usia pernikahan sesuai UU perkawinan yaitu 19 tahun.

---

Stunting is a serious problem, the real impact is the decline in the quality of young people in the future both physically and motorically which potentially affect the countrys economy. Stunting programmes in Indonesia are included in the National Medium Term Development Plan with a reduction target of (30.8%) 2018 to (14%) 2024. The purpose of this study is to assess the determinant factor of stunting in toddlers aged 12-36 months in Tamansari, Bogor District, Indonesia. A cross-sectional study design was employed, with primary data from a total sample of 500 toddlers in the District. The analysis of the determinant factor of stunting applied multivariate Cox Regression analysis and the effect is expressed by the prevalence ratio (PR) with a 95% confidence interval (CI). Our study shows that the prevalence of stunting in toddlers aged 12-36 months in Tamansari is 39.2%. The Multivariat analysis test results show factors determinant of stunting in Tamansari such as the history of breast feeding (PR=1.32), diarrhoeal disease (PR=1.40), energi intake (PR=1.35), mothers education (PR=1.54) and mothers age (PR=1.44). The researcher suggest that The Health Center and the Department of Health prevent stunting by apply exclusive breast feeding, healthy lifestyles and increase energy and protein intake such as eggs, tofu and tempe. Department of Education increasing the minimum of mothers education with "kejar paket A-C". National Family Planning Coordinating Agency and Religious Affairs Office increasing the minimum marriage age in accordance with Indonesian marriage law limitations at age of 19 years."

"ABSTRAKSalah satu cara mencegah konflik dalam perkawinan adalah membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh suami dan istri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta perkawinan mereka. Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan memberikan batasan dalam membuat perjanjian tersebut, yakni batasan hukum, agama, dan kesusilaan. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut hukum mana yang menjadi rujukan, begitu pula untuk agama dan kesusilaannya. Skripsi ini merupakan penelitian yang bertujuan mengetahui tiga batasan perjanjian perkawinan tersebut di Indonesia. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang didukung hasil wawancara dengan narasumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan di Indonesia, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dibatasi oleh hukum hanya tentang harta kekayaan perkawinan saja, dan tidak boleh melanggar ajaran agama dan kesusilaan di daerah masing-masing.

---

ABSTRACTOne of the ways to prevent conflict in a marriage is to make a marriage agreement. A marriage agreement is an agreement made by a husband and wife to regulate the effect of marriage on their marital property. Article 29 of the Marriage Law provides restrictions on making the agreement, namely legal, religious and moral boundaries. However, there is no further explanation of which law is the reference, as well as for religion and morality. This thesis is a research which aims to find out the three limits of the marriage agreement in Indonesia. The method used in this thesis is juridical normative by examining library materials or secondary data which is supported by interviews with related sources. The results showed that the marriage agreement in Indonesia, which is regulated in the Civil Code, Islamic Law Compilation, and Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, is limited by law to only marital assets, and may not violate religious and moral teachings in their respective regions. "

"ABSTRACTPegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara dan contoh teladan bagi masyarakat, sehingga pengaturan bagi Pegawai Negeri Sipil tidak hanya mengenai lingkup profesinya saja namun juga pengaturan hingga lingkup pribadinya. Ketika Pegawai Negeri Sipil ingin melakukan perceraian, maka harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh Pemerintah yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Atas Perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dengan adanya ketentuan tersebut, penulis akan meneliti apakah akibat perceraian Pegawai Negeri Sipil dengan pasangannya sudah sesuai penerapannya atau masih terdapat kekurangan dalam pelaksaannya melalui studi kasus pada Putusan Nomor 457/PDT/2015/PT.MDN. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penulis mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber terkait. Dalam akhir skripsi, disimpulkan bahwa prosedur pembagian gaji pasca perceraian oleh Pegawai Negeri Sipil kepada mantan istri serta anaknya bersifat wajib dengan pembagian 1/3 (sepertiga) bagian bagi masing-masing para pihak sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dan secara penerapannya masih terdapat kekurangan karena adanya ketentuan pengecualian yang tercantum di dalam Surat Edaran Kepala BAKN No. 48/SE/1990 pada Bab II angka 15 yang tidak digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara tersebut. Sehingga diharapkan bagi Hakim agar dapat menggali lebih dalam ketentuan yang sudah ada dan bagi Pegawai Negeri Sipil agar lebih aktif dalam menerapkan prosedur pembagian gaji yang telah ditentukan.

---

ABSTRACTCivil Servants are the State Apparatus and exemplary role model of the people in the nation, thus the regulation of Civil Servants is not only in a scope of their profession but also into their personal scope. When a Civil Servant had a divorcement, they have to follow the procedure based on Government Regulation No. 45/1990 as the amendment to Government Regulation No. 10/1983 about Marriage and Divorce Consent for Civil Servants. With those regulations, author would examine whether the actual fact of the implementation in real life has already in accordance with the legal consequences of the Civil Servants divorcement with their partners or there are still shortcomings through Case Study of High Court Decision No. 457/PDT/2015/PT.MDN. By using a normative-juridical method, author collected data through library-studies and did interviews with related and relatable sources. At the end of the thesis, author can conclude that the procedure of distributing salaries after divorcement by Civil Servants to ex-wives and their children was compulsory by dividing 1/3 (one third) part of each parties as stated in Article 8 paragraph (1) and (2) Government Regulation No. 10/1983 and there are still shortcomings in its implementation due to the exclusion provisions listed in the Letter of the Head of BAKN No. 48 / SE / 1990 in Chapter II number 15 that were not used by the Judge when making the decision of the case. Hopefully near in the future, it is expected for the Judge to know better to these existing provisions and for Civil Servants to be more active in implementing predetermined salary distribution procedure."

"ABSTRACTPada praktiknya, perjanjian perkawinan mengatur mengenai harta dalam perkawinan, yakni mengenai pemisahan harta. Persyaratan perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974, yakni perjanjian perkawinan harus didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kantor Urusan Agama. Namun pada kenyataannya, masih banyak para pihak suami isteri yang membuat perjanjian perkawinan tetapi tidak didaftarkan. Hal ini mengakibatkan perjanjian perkawinan tersebut hanya berlaku bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian, tidak berlaku bagi pihak ketiga. Penulis tertarik meneliti masalah perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan ini apabila harta dalam perkawinan dipindahtangankan secara sepihak (oleh salah satu pihak suami atau isteri saja) kepada pihak ketiga melalui jual beli. Untuk mencari solusi dari masalah ini penulis melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif, perundang-undangan, dan analitis. Karya ilmiah ini menggunakan kajian ilmu hukum normatif dan tipe berdasarkan sifatnya merupakan penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan ialah tidak berlakunya atau mengikatnya perjanjian perkawinan tersebut terhadap pihak ketiga, sehingga harta yang diperjualbelikan bagi pihak ketiga masih merupakan harta bersama. Oleh karena itu, maka dalam proses jual beli harta bersama tersebut pihak ketiga harus mendapat persetujuan kedua belah pihak suami isteri. Apabila dilakukan dengan tanpa persetujuan salah satu pihak suami isteri, maka pihak tersebut dapat mengajukan pembatalan jual beli harta bersama tersebut. Mengenai perlindungan terhadap pihak ketiga, perlindungan hanya dapat dilakukan apabila pihak ketiga beritikad baik pada saat proses jual beli harta bersama tersebut.

---

ABSTRACTIn practice, marriage agreements usually regulate property in marriage, namely regarding the separation of assets. The requirements of the marriage agreement are regulated in Article 29 of Law No. 1 of 1974, as the marriage agreement must be registered with the Department of Population and Civil Registration or the Office of Religious Affairs. But in the reality, there are still many spouses that make marriage agreements but not registered. That caused the marriage agreements are only valid for both parties who making the agreement, but not for third parties. The author is interested in examining the issue of marriage agreements that are not registered if the assets in marriage are unilaterally transferred (by one of the husband or wife) to a third party through buying and selling. To find a solution to this problem, the author conducted there search with a qualitative, legislatif, and analytical approach. This scientific work uses the study of legal science and type based on its nature which is descriptive research. The results of the study indicate that the legal consequences of the marriage agreement that is not registered are the non-valid or attachement of the marriage agreement to a third party, so that the traded asset by the third party is still considered as a joint asset. Therefore, in the process of buying and selling shared assets, the third party must obtain the approval of both husband and wife parties. If it is carried out without the consent of one of the husband and wife parties, then the party may submit a cancellation of the sale of the joint assets. Regarding the protection of third parties, protection can only be done if the third party has good intentions during the process of  buying and selling of the joint assets."

"Perjanjian perkawinan merupakan salah satu bentuk perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak dalam perkawinan dengan tujuan untuk menyimpangi ketentuan hukum harta kekayaan perkawinan dan mempunyai dampak terhadap pihak ketiga terkait. Adanya ketidakjelasan dalam peraturan prosedur pencatatan perjanjian perkawinan menghasilkan ketidakpastian hukum. Sedangkan, pencatatan perjanjian perkawinan merupakan tindakan hukum yang membuat perjanjian perkawinan itu berlaku terhadap pihak ketiga. Skripsi ini ditujukan untuk memahami pengaturan dan ketentuan mengenai perjanjian perkawinan itu sendiri terutama mengenai prosedur pencatatatannya. Selain itu, skripsi ini juga ditujukan untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam Penetapan No. 333/Pdt.P/2015/PN.Bdg dan Penetapan No. 183/Pdt.P/2016/PN.Smg yang membahas mengenai permohonan pencatatan perjanjian perkawinan yang terlambat dicatatkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, dimana penelitian dilakukan terhadap hukum positif dan kaidah hukum. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menganalisa suatu gejala tertentu. Pertimbangan Hakim dalam kedua penetapan terkait masih sangat kurang, Hakim sekali tidak mempertimbangkan aspek alasan keterlambatan, jangka waktu keterlambatan, aspek pencatatan perjanjian perkawinan, keberlakuan perjanjian perkawinan, dan juga kewenangan dari Hakim dalam melakukan penemuan hukum. Sedangkan, ketentuan-ketentuan tersebut sangat penting untuk dipertimbangkan mengingat Akta Perkawinan merupakan Akta Catatan Sipil yang bila akan diubah, dalam hal ini ditambahkan Akta Perjanjian Perkawinan, membutuhkan Keputusan atau Penetapan Hakim. Seharusnya, terkait dengan pencatatan perjanjian perkawinan ini, Pemerintah sebagai regulator menciptakan peraturan perundang-undangan yang lebih jelas sehingga memberikan kepastian hukum. Selain itu, Hakim sebagai penegak keadilan seharusnya lebih menggali dan meneliti informasi dan ketentuan hukum dengan lebih baik lagi.

---

Nuptial agreement is a written agreement made by the parties in marriage to deviate the legal provisions of marital property and has impacts to related third party. The lack of clarity in the rules for the registration of the nuptial agreement induces legal uncertainty. Meanwhile, the registration of a nuptial agreement is a mandatory legal action to make itself valid for third parties. This thesis intends to comprehend the arrangements and provisions regarding the nuptial agreement itself, especially regarding the procedure for the registration of the nuptial agreement. In addition, this thesis also intends to analyze the Judges judgments in Court Establishment No. 333/Pdt.P/2015/PN.Bdg and Court Establishment No. 183/Pdt.P/2016/PN.Smg regarding the registration application of the delayed nuptial agreement registration. The research method used in this thesis writing is normative juridial research, which is conducted on positive law and legal rules. The method type used in this thesis writing is descriptive analytic which is used to analyze a problem. Judges considerations in the two related court establishment are still lacking, considering that the Judge did not consider the aspects of the delay, the period of delay, the aspects of the nuptial agreement registration, the validity of the nuptial agreement, and also the authority of the Judge in rechtsvinding. Whereas, those aspects are very important to be considered in relation that the Marriage Certificate is a Civil Registration Deed which if it is to be amended, in this case the Deed of Nuptial Agreement is added, it requires a Decision or Determination of the Judge. The Government as regulator should create clearer laws and regulations that provide legal certainty in relation to the registration of nuptial agreement. In addition, the Judge as enforcers of justice should better explore and examine information and legal provisions."