Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pilihan perempuan Batak dalam menjalani waithood atau menunda pernikahan. Penelitian ini mengeksplorasi secara mendalam terkait proses dari pilihan waithood pada perempuan Batak dan faktor-faktor yang melatarbelakangi pilihan perempuan Batak ber-waithood. Studi-studi sebelumnya secara luas telah membahas fenomena waithood yang mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan menunda pernikahan dan juga melajang. Namun, masih sedikit studi-studi sebelumnya yang mengaitkan fenomena waithood dengan faktor atau latar budaya. Menurut peneliti, penting untuk membahas faktor budaya yang dapat mempengaruhi pilihan perempuan untuk menunda pernikahan. Melalui teori pilihan rasional, peneliti memiliki argumen bahwa adanya fenomena waithood memunculkan berbagai pilihan yang tentunya memiliki keuntungan bagi kehidupan perempuan terutama bagi perempuan Batak yang memiliki kultur patriarki yang kuat pada lingkungannya yang mengakibatkan pilihan hidup mereka sering kali terbatas. Pada penelitian ini, peneliti melakukan eksplorasi pada proses pengambilan keputusan berwaithood dan faktor-faktor yang mendorong pilihan perempuan Batak untuk waithood. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada perempuan batak yang menjalankan waithood. Ada 5 (lima) Informan yang berdomisili di area jabodetabek yang di wawancara secara mendalam. Temuan studi menunjukkan bahwa selama proses pengambilan keputusan perempuan Batak yang memilih waithood, didorong oleh berbagai faktor dari faktor internal, faktor keluarga, faktor teman, faktor budaya dan juga faktor media.

---

This study aims to explain the choice of Batak women in undergoing waithood or delaying marriage. This research explores in depth the process of waithood choices in Batak women and the factors behind the choice of Batak women in waithood. Previous studies have widely discussed the phenomenon of waithood which includes factors that influence the choice of delaying marriage and also being single. However, there are still few previous studies that relate the phenomenon of waithood to cultural factors or settings. According to the researcher, it is important to discuss cultural factors that may influence women's choice to delay marriage. Through rational choice theory, the researcher has an argument that the existence of the waithood phenomenon raises various choices which certainly have advantages for women's lives, especially for Batak women who have a strong patriarchal culture in their environment which results in their life choices often being limited. In this study, researchers explored the decision-making process of waithood and the factors that encourage Batak women's choice of waithood. This research uses a qualitative approach with case studies on Batak women who practice waithood. There are 5 (five) informants who live in the Jabodetabek area who were interviewed in depth. The findings of the study show that during the decision-making process of Batak women who choose waithood, it is driven by various factors from internal factors, family factors, friend factors and also media factors."

"dengan kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Prevalensi perkawinan anak di Kabupaten Cianjur sebesar 22% tertinggi pertama di Jawa Barat, hal ini secara langsung menyumbang terhadap tingginya angka perkawinan anak Jawa Barat di Nasional yaitu sebesar 13,26%, angka ini masuk kedalam 20 besar Provinsi Perkawinan Anak tinggi di Indonesia. Kecamatan Cugenang merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Cianjur yang masuk dalam 10 besar perkawinan anak tinggi di Kabupaten Cianjur. Perkawinan anak bukan masalah baru, namun penyelesaiannya tidak mudah dilakukan, sehubungan dengan faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak tiap daerah berbeda. Akses informasi kesehatan reproduksi merupakan salah satu faktor yang diduga menjadi pendorong terjadinya perkawinan anak, namun faktor pendorong perkawinan anak sangat kompleks maka perkawinan anak juga diduga dipengaruhi oleh pendidikan, ekonomi keluarga, tradisi/budaya dan pandangan keagamaan. Tujuan penelitian ini untuk melihat proporsi perkawinan anak, akses informasi kesehatan reproduksi dan hubungan akses informasi Kesehatan reproduksi dengan perkawinan anak. Metode penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional dengan data primer yang diambil dari 11 Desa di Kecamatan Cugenang sebanyak 245 responden dengan kriteria telah melakukan perkawinan rentang waktu 5 tahun Januari 2015- Januari 2020. Penentuan perkawinan anak berdasarkan undang-undang perlindungan anak yaitu yang melakukan perkawinan dibawah usia 18 tahun. Berdasarkan hasil penelitian ini proporsi responden perkawinan anak di Kecamatan Cugenang sebesar 29,39%, proporsi responden yang memiliki akses informasi kesehatan reproduksi kurang 55,10%, dan terdapat hubungan yang bermakna signifikan antara akses informasi kesehatan reproduksi dengan perkawinan anak dengan model akhir analisis multivariat logistic regression responden yang memiliki akses informasi kesehatan reproduksi kurang memiliki risiko 2,208 (95% CI 1,172-3,861) kali untuk melakukan perkawinan anak dibandingkan responden yang memiliki akses informasi kesehatan reproduksi baik setelah dikontrol oleh variabel pendidikan, ekonomi keluarga, tradisi/budaya dan pandangan keagamaan. Akses informasi kesehatan reproduksi berhak didapatkan oleh setiap orang termasuk anak dan kaum muda karena merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap perkawinan anak jika kurangnya akses informasi kesehatan reproduksi yang dapat berpengaruh pada kurang pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Hal ini menunjukkan perlu adanya kerjasama lintas sektor dalam mendekatkan akses informasi kesehatan reproduksi kepada masyarakat terutama kepada anak dan kaum muda agar dapat mengkases informasi kesehatan yang baik dan benar.

---

Child marriage in Indonesia is a key issue that can be related to the quality of human resources in a country. The prevalence of child marriage in Cianjur Regency is 22%, the first in West Java, this directly contributes to the high rate of child marriage in West Java at the national level, namely 13.26%, this figure is included in the top 20 of the highest child marriage provinces in Indonesia. Cugenang Sub district is one of the districts in Cianjur Regency which is included in the top 10 high child marriages in Cianjur Regency. Child marriage is not a new problem, but the solution is not easy to do, due to the different factors that encourage child marriage in each region. Access to information on reproductive health is one of the factors thought to be driving child marriage, but the driving factor for child marriage is very complex, child marriage is also thought to be influenced by education, family economy, traditions/culture and religious views. The purpose of this study was to see the proportion of child marriage, access to reproductive health information and the relationship between access to reproductive health information and child marriage. This research method used a cross sectional study design with primary data taken from 11 villages in Cugenang Sub district as many as 245 respondents with the criteria of having married in a span of 5 years January 2015-January 2020. Determination of child marriage based on child protection law, namely those who married under 18 years of age. Based on the results of this study the proportion of respondents to child marriage in Cugenang Sub District was 29.39%, the proportion of respondents who had access to reproductive health information was less than 55.10%, and there was a significant relationship between access to reproductive health information and child marriage with the final model of multivariate analysis. logistic regression of respondents who had access to reproductive health information had less risk of 2.208 (95% CI 1.172-3.861) times for having child marriage compared to respondents who had access to reproductive health information both after being controlled by variables of education, family economy, tradition / culture and religious views. Everyone, including children and young people, has the right to access reproductive health information because it is one of the factors that contribute to child marriage if the lack of access to reproductive health information can lead to a lack of knowledge about reproductive health. This shows the need for cross-sectoral cooperation in bringing access to reproductive health information for the public, especially for children and young people, so that they can access good and correct health information."