Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini mengungkapkan posisi perempuan dalam perjodohan atas dasar kafa'ah nasab (kesetaraan keturunan dalam perkawinan), dengan mengangkat pengalaman perempuan yang menerima dan menolak perjodohan. Permasalahan yang diangkat: Pertama, adanya pengaruh bias dalam menafsirkan ayat AI-Qur'an maupun Hadits yang dijadikan dasar penggunaan kafa'ah nasab tersebut. kedua, adanya perbedaan arti dalam menerima dan menolak perjodohan. Untuk menganalisis posisi perempuan digunakan dirumuskan dalam pertanyaan turunan (1) konsep perkawinan menurut agama Islam baik syarat maupun rukunnya, kemudian melihat (2) konteks sejarah kafa'ah nasab itu sendiri dan (3) arti perjodonan bagi perempuan. Ketiga pertanyaan tersebut dianalisis menggunakan metodologi pendekatan kualitatif dan analisis berperspektif perempuan dengan pengumpulan data didasarkan pada metode wawancara mendalam kepada lima orang perempuan dengan kriteria; tiga orang syarifah yang mengalami perjodohan, seorang syarifah yang memilih menikah dengan non-Arab dan seorang perempuan Masyayikh yang menikah dengan seorang laki-laki dari golongan yang sama. Kemudian alat analisis menggunakan pandangan tiga tokoh Feminis Muslim yang menyatakan bahwa Islam menjamin kesetaraan di antara laki-laki dan perempuan, untuk melihat kepasrahan perempuan dalam menerima perjodohan saya menggunakan pandangan Multikulturalisme yang melihat adanya kesetaraan dalam perbedaan. Hasil penelitian menunjukan adanya kesenjangan antara Ajaran Islam dan Tradisi Arab, sehingga memposisikan perempuan syarifah dan non-syarifah berbeda bahkan antara Arab dan non-Arab. Pada akhimya saya simpulkan bahwa konsep kafa'ah nasab inl lebih dekat pada tradisi Arab yang dapat dihilangkan melihat pada konsep kesetaraan yang digunakan oleh tiga Feminis Muslim tersebut, Sikap pasrah menerima yang dialami perempuan tersebut, merupakan bentuk pengakuan pada identitas kelompok yang di tempatinya dan sikap menolak perjodohan merupakan bentuk penolakan tertiadap arogansi kesukuan, karenaMultikulturalisme tidak memandang adanya kelompok yang superior (lebih tinggi) dari kelompok lainnya.

---

The purpose of this research is to analyze the position of Arabic women in the system of Arab's arranged marriage, which commonly based on the system of the kafa'ah nasab (equality in family rank) based on the experience of accepting and denying women. Firstly, the aim of this research is the existence of gender bias interpretation in religius texts, which supports kafa'ah nasab. Second, the different meaning between accepting and denying arrange marriage. The position of women in this case will be analyzed by comparing the Arab's marriage system with concept of marriage in Islam, explaining the historical context of kafa'ah nasab, and showing the meaning of arranged marriage for her. All of these will be approach qualitatively from women's perspective using the theory of Multiculturalism and Moslem Feminism. The data will be gathered from in depth interview with three sharifahs (descents of Muhammad) who is still living in arrange marriage and married to non-Arab and one sharifah from masyayikh (social rank under sharifa) who married a man from the same group. The research has found out two factors. First, there's a contras between Islamic teaching and Arab culture. According to Islamic teaching, there's no different in among human being based on sexuality, gender and ethnicity, but according to the Arab culture, women is inferior to man and Arab has higher position in than any raze on the world. Then Arab man is superior to both of women and the people. Here we can see clearly that kafa'ah nasab which is applied to protect the original generation of Muhammad, is not coming from Islamic teaching but Arab culture. Second, accepting arranges marriage for women means submission to the gender and racial bias culture and denying it means denying racial arrogance and patriarchal culture.

Abstrak :
Penelitian ini berasal dari ketertarikan peneliti melihat fenomena yang terjadi di dalam masyarakat yaitu persahabatan lawan jenis yang terjadi pada individu yang sudah menikah. Untuk itu, masalah yang diangkat peneliti adalah bagaimana fungsi persahabatan dan dampak dari persahabatan lawan jenis terhadap kepuasan pemikahan, khususnya pada individu yang berada pada masa dewasa muda dan dewasa madya. Penelitian dilakukan melalui metode wawancara terhadap 4 orang subjek. Dua orang subjek yang semuanya wanita berada pada masa dewasa muda dan dua orang subjek satu orang wanita dan satu orang pria berada pada masa dewasa madya. Dari hasil penelitian terlihat bahwa keempat subjek di dalam penelitian ini merasakan kepuasan di dalam kehidupan pemikahan mereka. Pada umumnya mereka dapat menerima perubahan, mampu hidup dengan hal-hal yang tidak dapat mereka rubah, mampu menerima ketidaksempurnaan pasangan dan pernikahan, saling percaya, saling membutuhkan, dan menikmati ketersamaan. Faktor-faktor yang mendukung subjek dapat merasakan kepuasan di dalam pernikahannya hampir semua memiliki kesamaan, seperti faktor-faktor yang mereka rasakan sebelum pernikahan misalnya pernikahan orangtua yang bahagia, kebahagiaan di masa kanak-kanak, disiplin, pendidikan seks, lamanya berpacaran, pendidikan, dan keyakinan untuk menikah. Perbedaan yang ada pada faktor ini adalah pada subjek AS yang tidak pemah mendapatkan disiplin langsung dari orangtuanya karena harus hidup berjauhan. Untuk pendidikan seks, pada umumnya subjek tidak mendapatkan langsung dari orangtuanya. Sementara faktor-faktor yang mendukung kepuasan pemikahan mereka selama berjalannya pernikahan adalah komunikasi yang terbuka, ekspresi perasaan secara terbuka, saling percaya, tidak adanya dominasi pasangan, hubungan seksual yang memuaskan, kehidupan sosial, tempat tinggal, penghasilan yang cukup, anak, keyakinan beragama, dan hubungan dengan mertua/ipar. Perbedaan yang ada pada faktor selama pemikahan adalah pada subjek dewasa muda dan dewasa madya. Subjek dewasa madya tidak pernah mengekspresikan perasaannya secara terbuka sementara subjek dewasa muda melakukannya. Perbedaan lain yang ada pada subjek dewasa muda dan subjek dewasa madya adalah bahwa subjek dewasa muda pernah merasakan menurunnya kepuasan pemikahan ketika mereka memiliki anak di usia bayi sementara subjek dewasa madya tidak. Hubungan persahabatan subjek dan sahabat lawan jenis pada umumnya sudah berlangsung lama dan persahabatan di antara mereka terbentuk sebelum mereka menikah, kecuali pada subjek M yang baru menjalani kehidupan persahabatan selama 3 tahun dan persahabatan itu terbentuk setelah M menikah. Di dalam menjalani kehidupan persahabatan pada umumnya subjek mendapatkan semua fungsi persahabatan, kecuali pada subjek AS yang tidak mendapatkan fungsi social comparison dari persahabatannya. Dampak positif yang dirasakan oleh subjek pada umumnya sama, sementara dampak negatif dari bentuk persahabatan ini tidak dirasakan oleh subjek B. Dari sejumlah fungsi persahabatan fungsi stimulation nampaknya menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan pemikahan subjek, kecuali pada subjek AS. Subjek AS merasakan fungsi physical support terhadap kepuasan pernikahannya. Sementara dampak positif dari persahabatan lawan jenis yaitu lebih mendekatkan individu dengan pasangannya nampaknya yang berpengaruh terhadap kepuasan pemikahan subjek. Mengenai kepuasan pemikahan subjek yang dirasakan dari persahabatannya dengan lawan jenis dapat diketahui bahwa dengan persahabatan lawan jenis, subjek dewasa muda bisa merasakan meningkatnya kepuasan pernikahan mereka, sementara subjek dewasa madya bisa tetap merasakan kepuasan pemikahannya dari bentuk persahabatan ini.

Abstrak :
Perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga kekal dan bahagia yang bertujuan untuk meneruskan atau melanjutkan keturunan. Perkawinan bisa berarti akad nikah yang menghalalkan pergaulan dan melaksanakan hak dan kewajiban. Untuk mengatur mengenai kehidupan berkeluarga secara nasional telah diciptakan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga peraturan yang lama tidak berlaku lagi. Perkawinan dapat dilihat dari 3 segi pandangan. Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat. Perkawinan dari segi agama perkawinan dari segi sosial. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Diharapkan perkawinan dilakukan sekali seumur hidup. Perkawinan yang tidak dapat dipertahankan lagi berakibat terjadinya perceraian. Perceraian perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT. Banyak larangan Tuhan dan Rasul mengenai perceraian. Putusnya hubungan perkawinan terdapat dalam berbagai bentuk talak takliq pelaksanaan talaq berdasarkan syiqaq, ills, zhihar, fahisyah, khuluk, fasakh, _ian, dan murtad. Dapatkah perceraian yang berdasarkan talak talak karena kesewenang-wenangan seorang suami? Mengapa taklik talak disebut sebagai perjanjian? Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang dengan penelitian melalui studi kepustakaan dengan penelitian data sekunder serta menggunakan tipelogi penelitian evaluatif yang menggunakan sumber data sekunder yang telah ada serta menganalisa peraturan perundang¬undangan yang berkaitan dengan perkawinan. Perceraian dapat terjadi berdasarkan taklik talak Ekarena kesewenangan wenangan suami. Taklik talak disebut sebagai perjanjian. Perjanjian yang menggantungkan pada suatu sebab yang akan mengakibatkan perjanjian ini terlaksana bila perjanjian terlanggar. Perjanjian ini terlaksana berdasarkan kehendak kedua belah pihak. ...... Marriage is holy agreement form happy and everlasting family with aim to to continue or continue clan. Marriage can mean legalization of marriage allowing association and execute rights and obligations. To arrange to to [regarding/ hitj family life nationally have been created by Code/Law Marriage of Number 1 year 1974 going into effect for all Indonesia people. So that not applicable regulation old ones again. Marriage can be, seen from 3 point of view. Marriage represents a/n very strong agreement. Marriage of marriage religion facet of social facet. Marriage aim to form family of sakinah rahma mawaddah. Expected by marriage [done/conducted] once for a lifetime. Indefensible marriage again causes the happening of divorce. Divorce of hateful lawful deed by Allah SWT. Many prohibition order God and of Rasa' concerning divorce. Broken [of] marriage [relation/link] him there are in so many divorce form of takliq execution of talaq Pursuant to syiqaq, illa, zhihar, fahisyah, khuluky fasakh, lian, and apostate. Can divorce which pursuant co divorce of taqlik because arbitrary a husband ? Why divorce taglik conceived of by agreement? As for method which [is] utilized in this research use bibliography method having the character of normatif yuridis which with research [pass/through] bibliography study with research of data of sekunder and also use cipelogi research of evaluative using the source of data of sekunder which have there [is] and also analyze law and regulation related to marriage. Divorce earn happened pursuant co divorce of taqlik because husband un controls. Divorce Taklik conceived of by agreement. Agreement reckoning on a[n cause to result this agreement is executed by if/when agreement impinged. This agreement [is] executed pursuant co both parties will; desire.

Abstrak :
Tesis ini membahas pemahaman masyarakat dan penyidik maupun penyidik pembantu terhadap istilah perkawinan, perkawinan yang tidak dicatat dan manfaat pencatatan perkawinan serta penanganan perkawinan yang tidak dicatat yang meliputi tindakan mulai dari penerimaan laporan dari masyarakat sampai penanganan tindak lanjut termasuk faktor-faktor kendala apa saja yang dihadapi dalam penanganan perkawinan yang tidak dicatat oleh Unit Remaja Anak dan Wanita Ditreskrimum Polda Sumsel.Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan yang bersifat normatif yang didukung dengan penelitian lapangan, dengan teknik wawancara mendalam terhadap narasumber. Hasil Penelitian menunjukan bahwa (1) Pemahaman masyarakat dan penyidik maupun penyidik pembantu terhadap istilah perkawinan, perkawinan yang tidak dicatat dan manfaat pencatatan perkawinan telah sesuai dengan konsep perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan konsep perkawinan menurut Hukum Islam serta konsep perkawinan tidak dicatat. (2) Penanganan perkawinan yang tidak dicatat yang meliputi tindakan mulai dari penerimaan laporan dari masyarakat sampai penanganan tindak lanjut yang dilakukan oleh Unit Remaja, Anak dan Wanita Ditreskrimum Polda Sumsel telah sesuai dengan aturan yang berlaku. (3) Faktorfaktor kendala dalam penanganan perkawinan tidak dicatat oleh Unit Remaja Anak dan Wanita Ditreskrimum Polda Sumsel, memiliki kesesuaian dengan teori dalam faktor-faktor penegakan hukum. Saran yang dapat diberikan adalah (1) Dituntut peran serta aktif khususnya kepolisian untuk memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang arti penting dari perkawinan, arti perkawinan tidak dicatat, serta alasan pentingnya pencatatan perkawinan dan kerugian apabila melakukan perkawinan tidak dicatat, (2) Polri harus berani membuat suatu langkah inovatif seperti membuat Peraturan Kapolri (PERKAP) yang khusus mengatur penanganan kasus yang berhubungan dengan perempuan, (3) Diperlukan koordinasi dan kerjasama antara komponen dari sistem peradilan pidana (SPP) (4) Diperlukan pelatihan, seminar, terhadap para aparat penegak hukum sehingga mempunyai kesamaan persepsi dalam menangani perkawinan tidak dicatat, (5) Diperlukan dukungan sarana dan prasarana berupa pemberian anggaran khusus untuk menangani setiap tindak pidana yang berhubungan dengan perempuan sebagai korban. ...... This thesis discusses the understanding of society and the investigators, an assistant investigator of the term marriage, marriage isn?t recorded and the recording of the benefits of marriage and the handling of marriage isn?t recorded which includes actions ranging from the receipt of the report from the public until the follow-up treatment including factors that whatever obstacles encountered in the handling of marriage isn?t recorded by Unit Teenagers, Children and Women's Directorate General Criminal detectives in South Sumatera Police. Method used is qualitative approach normative research literature supported by field studies using in-depth interview techniques to keynote speaker. The results showed that (1) the public?s understanding, investigator and the investigator aides to the term marriage, marriage isn?t recorded and the recording of benefits of marriage accordance with the concept of marriage according to the law number 1974 on 1 year of marriage, and the concept of marriage according to Islamic law and the concept of marriage isn?t recorded, (2) Handling marriage isn?t recorded that includes actions ranging from the receipt of the report from the public the follow-up treatment is performed by a child and adolescent unit of female directorate general of police criminal detectives southern sumatera region which are in compliance with applicable rules, (3) Constraint factors in the handling of marriage isn't recorded by unit teenagers, children and women?s directorate general criminal detective southern sumatera region, have a theory in conformity with law enforcement factors. Advice that can be given is (1) aparticularly active role and demanded the police to provide socialization to the community about the value of marriage, the meaning of marriage isn't recorded, as well as the reason for the importance of recording marriages and loss when mating isn?t recorded. (2) Indonesian Republic Police should dare to make an innovative steps as the police chief of Republic Indonesia regulations that specifically govern the handling of cases relating to women. (3) Necessary coordination and coorperation the components of the criminal justice system (CJS), (4) Required training, seminars on the law enforcement officers to have similar perception in dealing with marriage isn't recorded, (5) Necessary support facilities and infrastructure for the provision of a special budget to deal with offenses relating to women as victims.

Abstrak :
[Perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat, dapat diajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan. Permasalaharmya adalah bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan tersebut terhadap status hukum anak. Dengan metode penelitian kepustakaan, penulis berusaha menguraikan dan menganalisanya. Pembatalan perkawinan yang dilakukan melalui Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 090/Pdt.G/2005/PA.JP yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 76/Pdt.G/2005/PTA.JK, menurut hemat penulis adalah sudah tepat karena terdapat syarat perkawinan yang tidak dipenuhi. Namun pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel terdapat kekeliruan, yakni hakim menetapkan bahwa si anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya dan tidak berhak menyandang nama ayahnya atau keluarga ayahnya. Sayangnya, kekeliruan tersebut berlanjut hingga proses perlawanan sang ibu (terhadap penetapan tersebut) pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sesungguhnya, baik menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 28 maupun Kompilasi Hukum Islam Pasal 75 dan 76, pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang telah lahir dalam perkawinan;A marriage which doesn't fulfill the conditions, can be filed for annulment to the court. The question is how the legal consequences of the marriage annulment affect the legal status of a child. Using the method of library research, writer tries to elaborate and analyze them. Marriage annulment that has been determined by the verdict of Central Jakarta Religious Court No. 090/Pdt.G/2005/PAJP was upheld by the verdict of High Religious Court of Jakarta No. 76/Pdt.G/2005/PTA.JK, according to writer, the verdict is absolutely right because of the unfulfilled marriage conditions. However, in the decision of South Jakarta State Court No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel has some errors, such as the Judge determined that a child did not own a legal relation with his father and did not have a right to carry neither his father's name nor his family. Unfortunately, the error continues until the resistance process of the mother (towards the decision) at the South Jakarta State Court which is binding and legally forceable. Actually, either the Act 1/74 in article 28 or The Compilation of Islamic Law in article 75 and 76, marriage annulment is not retrospective for a child that were born in a marriage., A marriage which doesn't fulfill the conditions, can be filed for annulment to the court. The question is how the legal consequences of the marriage annulment affect the legal status of a child. Using the method of library research, writer tries to elaborate and analyze them. Marriage annulment that has been determined by the verdict of Central Jakarta Religious Court No. 090/Pdt.G/2005/PAJP was upheld by the verdict of High Religious Court of Jakarta No. 76/Pdt.G/2005/PTA.JK, according to writer, the verdict is absolutely right because of the unfulfilled marriage conditions. However, in the decision of South Jakarta State Court No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel has some errors, such as the Judge determined that a child did not own a legal relation with his father and did not have a right to carry neither his father's name nor his family. Unfortunately, the error continues until the resistance process of the mother (towards the decision) at the South Jakarta State Court which is binding and legally forceable. Actually, either the Act 1/74 in article 28 or The Compilation of Islamic Law in article 75 and 76, marriage annulment is not retrospective for a child that were born in a marriage.]

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam tesis ini, disajikan edisi teks naskah Suluk Perkawinan (SP) dan dibahas makna perkawinan dalam naskah tersebut. Pada penelitian ini, digunakan metode edisi kritis untuk menyajikan edisi teks dan analisis temauntukmelihatmaknaperkawinan. Hasil penelitian memperlihatkan pengertian yang khas, tidak lazim, mengenai makna perkawinan dalam SP. Pengertian yang khas tersebut muncul dari suatudasar, tasawuf. Penelitian mengenai teks SP sendiri masih berpeluang untuk disempurnakan.

---

ABSTRACT
This thesis presents text edition of Suluk Perkawinan (SP) and the meaning of marriage in SP. This research uses critical edition method to present text edition and theme analysis to see the meaning of marriage. The research shows that there is an unusual meaning of marriage in SP. That unusual meaning is based on tasawuf. There is opportunity to complete research of text of SP.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai perkawinan yang kedua kali bagi golongan Tionghoa yang tunduk pada KUHPerdata dimana perkawinan kedua yang dilakukan tanpa diketahui oleh istri pertama sehingga menimbulkan permasalahan ketika si suami meninggal dunia. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyarankan agar notaris selaku salah stau pilar hukum dapat melakukan penemuan hukum dalam membuat akta yang berkaitan dengan perkawinan poligami tapi golongan Tionghoa.

Abstrak :
Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut perkawinan di definisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karenanya dalam Undang-Undang yang sama diatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun bagaimana dengan perkawinan beda agama. Undang-Undang Perkawinan sendiri penafsiran resminya hanya mengakui perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan yang sama dari dua orang yang berlainan jenis yang hendak melangsungkan perkawinan. Dalam masyarakat yang pluralistik seperti di Indonesia, sangat mungkin terjadi perkawinan diantara dua orang pemeluk agama yang berlainan. Permasalahan yang akan diteliti adalah Apakah alasan para pihak dalam mengajukan permohonan penetapan Pengadilan Negeri untuk mancatatkan perkawinan beda agama dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bogor pemberian izin perkawinan beda agama antara Tuan X dan Nona Y, dan Bagaimanakah kedudukan hukum mengenai perkawinan beda agama setelah adanya penetapan No. 111/Pdt.P/2007/PN. BGR. Dalam hal ini peneliti menggunakan penelitian normatif, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, Data sekunder yang akan di gunakan terdiri dari Bahan Hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundangundangan, Bahan hukum sekunder, yakni Bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan berupa buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan perkawinan beda agama yang di langsungkan di indonesia, Bahan hukum tersier yang dalam penelitian ini dianggap perlu juga dipakai, misalnya: kamus-kamus yang di gunakan jika terdapat kesukaran-kesukaran dalam menterjemahkan sesuatu kalimat dalam penulisan penelitian ini. kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analitis data secara kualitatif sehingga hasil penelitiannya akan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran umum mengenai akibat hukum mengenai perkawinan beda agama yang di langsungkan di indonesia. Maka perkawinan berbeda Negara dapat dilaksanakan, selama mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri. Dalam kasus ini dapatlah dilaksanakan perkawinan berbeda agama antara Tuan X yang memeluk agama Islam dengan Nona Y yang memeluk agama Katolik. Dengan melihat pasal 35 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006. Karena mereka telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bogor. Jadi dapat pula dikatakan bahwa keputusan hakim dapatlah dipertanggung jawabkan, dengan melihat dasar-dasar hukum yang dipakai oleh hakim. Dan keputusan hakim telah sesuai dengan dasar hukum yang ada saat ini. Sehingga perkawinan berbeda agama dapat dilaksanakan tetapi dengan tidak mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang ada. Dan haruslah terlebih dahulu memohon penetapan ke Pengadilan Negeri.

---

Marriage in Indonesia is stipulated by Law No 1 Of 1974 of Marriage. The Law defines marriage as material and conjugal bond between a man and a woman as a married couple intended to form a happy and everlasting family or household based on the One Supreme God. Therefore, the Law stipulates that marriage is lawful if held according to the same religion and faith and recorded according to the applicable law and legislation. But what if the marriage is held between a man and a woman with different religions. Official interpretation of Law of Marriage only acknowledges that a marriage is held based on the same religion and faith of a man and a woman intending to marry. In a pluralistic community like in Indonesia, a marriage between a man and a woman with the different religions can possibly occur. The problems to study are the reasons(s) of the parties in the filling of petition for District Court?s adjudication to register the marriage with the different religions with the Municipal Office of Demography and Vital Statistics Bogor, the Consideration(s) of Judges of Bogor District Court to permit a marriage with the different religions after adjudication No. 111/Pdt.P/2007/PN.BGR. In this case, normative study and secondary data are used in this study. Secondary data used herein consists of binding Primary Legal Materials in the form of laws and legislation and collected Secondary Legal Materials in the form of books and articles relating to the marriage with the different religions held in Indonesia, tertiary Legal Materials considered necessary herein, for example: dictionaries in case of difficulties to translate a sentence in the writing of this study. They are further analyzed by using qualitative data analysis method to produce descriptive-analytic study results thereby giving a general description of legal consequences of marriage with the different religions held in Indonesia. A marriage with the different Nationality can be held if receiving Adjudication from District Court. In this case, a marriage between Mr. X embracing Islam and Ms. Y embracing Catholic with the different religions can be held by referring to article 35 of Law number 23 of 2006 because they have received adjudication from Bogor District Court. So, it can be said that the judge's decision can be accounted for by referring to legal bases used by the judge and the Judge's decision has complied with the current legal bases. Therefore, a marriage with the different religions can be held without waiving the existing provisions and by first petitioning for adjudication to District Court.

Abstrak :
Anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan berakibat anaknya tidak mempunyai hubungan perdata terhadap ayah biologisnya. Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengubah hubungan keperdataan anak luar kawin terhadap ayah biologisnya. Dimata KHI dan UU 1/1974 terdapat perbedaan pengaturan mengenai anak luar kawin, sehingga dalam penerapannya pun berbeda. Tesis ini membahas mengenai efektifitas putusan Mahkamah Konstitusi terhadap KHI dan UU 1/1974, serta akibat dari putusan itu dalam hal terjadinya pewarisan khususnya anak luar kawin terhadap ayah biologisnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyimpang dari ketentuan mengenai anak luar kawin dalam KHI dan UU 1/1974, sehingga akibatnya dalam hal pewarisan, putusan tersebut tidak wajib diikuti selama bertentangan dengan ajaran agama. ...... The children who are born on unregistered marriage do not have a civil relationship with their biological father. The existence of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 has changed the civil relationship of children who born out of wedlock with their biological father. There are differences between the compilation of Islamic Law and Marriage Law Number 1 of 1974 on regulatory and enforcement regarding children born out of wedlock. The thesis discussed about the effectiveness of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 against the compilation of Islamic Law and Marriage Law Number 1 of 1974, including the consequences of the decision toward the right of children born out of wedlock to inherit from their father. The thesis concluded that Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 has deviated from the compilation of Islamic Law and Marriage Law Number 1 of 1974 on children born out of wedlock regulation thus the decision is not compulsory to be adhered as long as it is contrary to the religion.