Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang upaya penanggulangan praktik penangkapan ikan ilegal melalui kerangka regional, yaitu Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices, including Combating Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in the Region. Penelitian ini akan menggunakan studi kasus praktik penangkapan ikan ilegal yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI), dengan latar belakang bahwa kasus praktik penangkapan ikan ilegal yang terjadi di WPPRI semakin meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif analisis, dimana metode akan menjelaskan permasalahan yang dianalisis melalui penjelasan hubungan kausal (sebab-akibat) antara variabel independent dan dependent melalui pengajuan hipotesis. Penelitian ini akan berusaha menjelaskan mengapa praktik penangkapan ikan ilegal masih terjadi dan bahkan meningkat di contoh kasus WPPRI, pada saat RPOA-IUU Fishing diberlakukan, yang menjadi pertanyaan dan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian yang diperoleh adalah RPOA-IUU Fishing belum dapat menjadi sebuah rejim perikanan yang kuat karena belum memasukkan variabel penyelesaian sengketa (settlement dispute) di dalam kesepakatannya. Apabila ada sengketa yang terjadi berhubungan dengan praktik penangkapan ikan ilegal (contohnya, tertangkapnya kapal penangkap ikan asing di suatu wilayah negara pantai), maka penyelesaian sengketa tersebut masih berada dalam kerangka hukum laut internasional atau hukum nasional negara pantai. RPOA-IUU Fishing juga belum dapat menjadi sebuah rejim yang kuat karena dalam konteks Asia Tenggara, negara-negara masih menyimpan potensi konflik mendasar, yaitu masalah delimitasi batas maritim. Sampai saat ini, beberapa negara masih mempersoalkan batas-batas negaranya yang bersinggungan dengan negara lain. Delimitasi batas maritim penting adanya mengingat batas negara sangat diperlukan dalam penetapan batas-batas perikanan suatu negara yang berkaitan dengan sumber daya perikanan yang terkandung di dalam wilayah laut tersebut. Upaya penanggulangan praktik penangkapan ikan ilegal juga menemui kendalanya karena beberapa negara anggota RPOA-IUU Fishing sampai sekarang masih belum meratifikasi beberapa key instruments, seperti UNCLOS dan UN Fish Stock Agreement. Dengan belum diratifikasinya key instruments seperti diatas, maka perilaku negara-negara belum dapat diatur oleh ketetuan-ketentuan internasional. Hasil penelitian merekomendasikan bahwa rejim RPOA-IUU Fishing perlu membuat satu konsep penyelesaian sengketa (settlement dispute) dalam kesepakatannya, karena karakteristik praktik penangkapan ikan ilegal menyimpan potensi konflik yang memerlukan sebuah konsep penyelesaian sengketa. Delimitasi batas maritime negara juga harus diselesaikan antar negara-negara yang belum menemukan kesepakatan karena mempengaruhi hak atas sumber daya perikanan yang terkandung dalam suatu perairan tersebut. Rekomendasi lain yaitu negara-negara di kawasan Asia Tenggara sepatutnya meratifikasi international key instruments yang telah diatur dalam ketentuan-ketentuan internasional, dimana dengan ratifikasi tersebut maka negara secara sadar berkomitmen dalam upaya penanggulangan praktik penangkapan ikan ilegal.

---

The focus of this study is the efforts on combating illegal fishing through the regional cooperation, Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices, including Combating Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in the Region. This research shall study one case which is happen in the Fisheries Management Area of Republic of Indonesia. This research will be an desctiptive-analitical research, which is using an explanation how the problem analized through independet and dependent variable with hyphotesys. This research would explain why illegal fishing still happen and even higher in Indonesian fishing area, when RPOA implemented. The researcher found out that RPOA hasn`t be a strong fisheries regime yet because there was one variable that hasn`t accommodated yet by RPOA, which is settlement dispute variable. If there was a fisheries dispute, countries will solve these problems by using their own regulations or by using international regulation instruments. The other cause RPOA still hasn`t be a strong fisheries regime because countries over Southeast Asia still kep the potential conflict, which is the delimitation of maritime border. Delimitation of maritime border become important in order to get a border of country. The efforts of combating illegal fishing is also met difficulty when countries, nowadays, still hasn`t ratified the international key instruments. The researcher suggest that RPOA as a fishries rezime should arrange concept of settlement dispute. Concept of settlement dispute become an important variable because the characteristic of illegal fishing itself kept an potensisl conflict. Other suggestion is the delimitation of border in the Southeast Asia and countries over Southeast Asia should ratified the international key instruments, that has been organized in international arrangements. By ratifying those insternational key instruments, countries show their commitment in efforts to combating illegal fishing in the region.

Abstrak :
ABSTRAK Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dikelilingi oleh 81.000 km garis pantai yang terbentang luas dari Sabang hingga Merauke. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia mempunyai potensi besar menjadi poros maritim, akan tetapi potensi besar tersebut mengundang faktor ancaman yang tidak kalah besar nilainya terhadap keamanan perairan Indonesia. Kondisi geografis dan geopolitik Indonesia yang strategis menjadikan wilayah laut Indonesia sebagai alur lalu lintas laut pilihan kapal-kapal dunia dan membuat keamanan wilayah perairan Indonesia serta jalur laut menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.Adapun segenap permasalahan atas maritim Indonesia meliputi keamanan dan keselamatan wilayah perairan Indonesia, maraknya pencurian sumber daya alam, sumber daya hayati di Indonesia, hal ini membuat maraknya penyelundupan, serta pembuangan limbah di wilayah perairan Indonesia karena kurangnya pengawasan. Untuk kegiatan di laut, penggunaan alat bantu navigasi dan keselamatan di perairan yaitu Automatic Identification System AIS dimana peralatan ini digunakan oleh sebagaian kapal dan merupakan ketentuan yang harus digunakan dalam pengguna kapal di laut.Bakamla melihat AIS adalah peralatan yang dapat dianalisis dalam Rangka Menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia . Perancangan penelitian ini adalah perancangan sistem pendukung keputusan berbasis AIS. Perancangan konsep sistem pendukung keputusan tersebut dilakukan dengan membandingkan nilai yang didapat dari jumlah anomali dan nilai normal dari penilaian yang telah dilakukan. Nilai perbandingan jumlah normal dan jumlah anomali akan menghasilkan sebuah kesimpulan, dimana hasil tersebut didapat dari akumulasi terbanyak sifat kapal yang dikategorikan sebagai anomali atau normal. Sifat anomali dibagi menjadi dua, yaitu anomali identitas dan anomali behavior perilaku .Kesimpulan yang didapatkan menunjukan bahwa perangkat AIS merupakan peralatan keselamatan di kapal yang paling murah dan terjangkau untuk dipasang di kapal. Namun kita sebagai penegak hukum dapat menggunakan monitoring perangkat tersebut untuk melakukan pemantauan wilayah maritime. Perlu menjadi perhatian ada peningkatan Sumber Daya Manusia SDM sehingga pemanfaatan teknologi dapat dilakukan dengan effisien dan efektif dalam menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah Indonesia. Diperlukan satu Badan/lembaga yang berfungsi sebagai pengelola sistem manajemen data dan informasi yang terpusat dan terintegrasi sehingga memiliki kewenangan langsung untuk memberikan perintah kepada kapal dan unsur/ patrol lapangan untuk bergerak ke suatu tempat.Kata Kunci: Automatic Identification System, Anomaly Identitas, AnomalyBehaviour, Sistem Pendukung Keputusan.

---

ABSTRACT
Republic of Indonesia is the largest archipelago country in the world which surrounded by 81.000 km coastline from Sabang to Merauke. As the biggest archipelago country in the world, Indonesia has a great potential to be maritime spindle, however it may attract great threats to its ocean. The strategic geographic and geopolitics of Indonesia caused its marine areas as a main chosen traffic flow for international vessel and the safety of the marine areas made it as the important attention.The problems of Indonesian maritime such as security and safety of marine, stealing increment of natural and biological resources, as an effect of minimum supervision it is invite an aggressive smuggler, and waste dump in the marine areas. For activities in the ocean, are done by the utilisation of navigation and safety tools in the ocean known as Automatic Identification System AIS , this equipment used by most vessel and as the one of requirement tool to be use by vessel in the ocean.BAKAMLA observes AIS could be used as an analysis tools to maintain the safety and security of Indonesian marine areas. The design of this research is a decision support system based on AIS. The concept planner supporting decision could be used by comparing value from numbers of anomaly and normal value from the assessment that has been done. The comparison of normal value and numbers of anomaly will result a conclusion taken from the biggest accumulation of vessel nature categorised as anomaly or normal. Nature of anomaly divided by two, anomaly identity and anomaly behaviour.The conclusion shows AIS as security equipment, is the most economical and affordable tools equipment to be used in vessel. And we as law enforcer, could use this monitoring equipment AIS to monitor our maritime areas. It is should be concern the need to improve our human resources so the utilization of technology could be used efficiently and effectively to maintain the safety and security of Indonesia territory. And it is necessary to have an institution that serve to manage the data management system and information, which is integrated and centralized so has direct authority to give a command to the said vessel and field patrol to move to a certain course. Key words Automatic Identification System, Identity Anomaly, Behaviour Anomaly, Decision Supporting System.

Abstrak :
ABSTRAK
Indonesia telah menjadi poros maritim dunia, yang merupakan salah satu strategi yang ingin diwujudkan oleh Presiden Joko Widodo. Strategi ini memiliki beberapa pilar utama, salah satunya adalah membangun kekuatan pertahanan maritim. Agen keamanan menuntut armada patroli atau kapal perang yang diharuskan memiliki berbagai kemampuan seperti kecepatan tinggi hingga kemampuan manuver yang baik. Namun di sisi lain, kemajuan teknologi yang diterapkan pada kapal membutuhkan bahan bakar primer. Faktanya ketersediaan bahan bakar fosil semakin menurun, sehingga kapal juga membutuhkan efisiensi kapal yang baik. Salah satu solusi untuk masalah ini adalah meningkatkan efisiensi kapal itu sendiri. Salah satu teknologi untuk meningkatkan efisiensi di kapal adalah foil buritan. Foil buritan memiliki prinsip yang sama dengan hydrofoil, tetapi foil buritan hanya ditemukan di buritan kapal. Dengan mengurangi area basah di buritan kapal, secara otomatis akan mengurangi resistensi dan berdampak pada karakteristik kapal. Penelitian tentang penerapan stern foil dilakukan pada model kapal 1 m dengan metode uji derek. Hasil aplikasi stern foil menunjukkan pengurangan total resistansi kapal dengan nilai minimum 14,06% (Fn 0,7), nilai maksimum 41,14% (Fn 1,3), dan pengurangan resistansi rata-rata pada 17,28% (Fn 0.6-1.3).

---

ABSTRACT
Indonesia has become the world's maritime axis, which is one of the strategies that President Joko Widodo wants to realize. This strategy has several main pillars, one of which is building maritime defense forces. Security agents demand patrol fleets or warships that are required to have various capabilities such as high speed to good maneuverability. But on the other hand, technological advances applied to ships require primary fuel. The fact is the availability of fossil fuels is decreasing, so ships also need good ship efficiency. One solution to this problem is to improve the efficiency of the ship itself. One technology to improve efficiency on ships is stern foil. Stern foils have the same principles as hydrofoil, but stern foils are only found at ship stern. By reducing the wet area at the stern of the ship, it will automatically reduce resistance and have an impact on the characteristics of the ship. Research on the application of stern foil was carried out on a 1 m ship model with the crane test method. The results of the application of stern foil show a reduction in total ship resistance with a minimum value of 14.06% (Fn 0.7), a maximum value of 41.14% (Fn 1.3), and an average reduction in resistance at 17.28% (Fn 0.6 -1.3).