Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Badan Keamanan Laut Bakamla sebagai salah satu instansi pemerintahan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan, memiliki tugas pokok dan fungsi dalam bidang keamanan dan keselamatan di wilayah yurisdiksi laut Indonesia. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, secara umum Bakamla memiliki sistem sistem teknologi informasi dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Pada penelitian ini mencoba pemecahan kasus manajemen risiko pada sistem informasi Bakamla dengan menggunakan metode FMEA. Sekalipun sudah populer di bidang teknik industri, metode FMEA masih sangat jarang dilaporkan penelitiannya terhadap objek sistem informasi. Hal ini menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut pada sistem informasi Bakamla. Variabel yang diukur pada penelitian ini adalah occurence frekuensi kejadian, severity dampak dan detection deteksi atau pencegahan dari masing-masing mode kegagalan. Data penelitian diambil terutama berdasarkan dari hasil pengamatan langsung. Penelitian ini mencakup perlindungan terhadap aset informasi di lingkungan Bakamla dengan melakukan penilaian risiko keamanan informasi. Penilaian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode Failure Mode Effect Analysis FMEA. Penelitian ini berhasil membuktikan secara empiris melalui serangkaian hasil percobaan menunjukkan bahwa metode FMEA merupakan salah upaya nyata yang dapat dilakukan untuk mengetahui keadaan tingkat kerawanan dari sistem informasi, mengidentifikasi potensial cause dari berbagai bentuk kegagalan serta mengurutkan prioritas kegagalan berdasarkan nilai RPN. Pada penelitian ini kerangka kerja ISO 27001 digunakan sebagai checklist dari untuk melengkapi daftar rekomendasi aksi penanggulangan mode kegagalan. Dengan demikian Hasil dari penelitian ini yaitu berupa dokumen manajemen risiko yang di dalamnya terdapat Risk Register, yaitu laporan hasil pengelolaan manajemen risiko yang berisikan daftar analisis risiko dan disertai pengendalian risiko sesuai dengan standar ISO 27001 yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menangani setiap permasalahan keamanan informasi yang terjadi di lingkungan Bakamla. ...... Maritime Security Agency Badan Keamanan Laut Bakamla as one of the government agencies formed under Act No. 32 of 2014 concerning marine, have duties and functions in the field of security and safety at sea jurisdiction of Indonesia. In carrying out their duties and functions, generally Bakamla has a system of information technology systems which is an effort to prevent violations. In this paper, writer try solving the case of risk management Bakamla information system using FMEA method. Although it is popular in the fields of industrial engineering, FMEA method is still very rarely reported at research on information system objects. It is interesting to be explored further in the information system Bakamla. The variables measured in this study is occurence frequency of occurrence, severity impact and detection detection issue or prevention of each failure mode. Data were taken primarily on the basis of direct observation. This study includes protection of information assets within Bakamla with information security risk assessment. The assessment is done by using Failure Mode and Effect Analysis FMEA. This study proved empirically through a series of experimental that the results is indicating FMEA real effort that can be done to determine the condition of vulnerability of the information system, to identify the potential cause of various forms of failure and to prioritize the failure based on the RPN value. In this thesis the ISO 27001 framework is used as a checklist of actions to complete the list of recommendations prevention mode of failure. Thus the results of this research in the form of a document risk management which included a Risk Register, which reports the results of risk management that contains a list of risk analysis and with risk control in accordance with ISO 27001 can be used as a reference to deal with any issues of information security occur in the environment Bakamla

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang upaya penanggulangan praktik penangkapan ikan ilegal melalui kerangka regional, yaitu Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices, including Combating Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in the Region. Penelitian ini akan menggunakan studi kasus praktik penangkapan ikan ilegal yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI), dengan latar belakang bahwa kasus praktik penangkapan ikan ilegal yang terjadi di WPPRI semakin meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif analisis, dimana metode akan menjelaskan permasalahan yang dianalisis melalui penjelasan hubungan kausal (sebab-akibat) antara variabel independent dan dependent melalui pengajuan hipotesis. Penelitian ini akan berusaha menjelaskan mengapa praktik penangkapan ikan ilegal masih terjadi dan bahkan meningkat di contoh kasus WPPRI, pada saat RPOA-IUU Fishing diberlakukan, yang menjadi pertanyaan dan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian yang diperoleh adalah RPOA-IUU Fishing belum dapat menjadi sebuah rejim perikanan yang kuat karena belum memasukkan variabel penyelesaian sengketa (settlement dispute) di dalam kesepakatannya. Apabila ada sengketa yang terjadi berhubungan dengan praktik penangkapan ikan ilegal (contohnya, tertangkapnya kapal penangkap ikan asing di suatu wilayah negara pantai), maka penyelesaian sengketa tersebut masih berada dalam kerangka hukum laut internasional atau hukum nasional negara pantai. RPOA-IUU Fishing juga belum dapat menjadi sebuah rejim yang kuat karena dalam konteks Asia Tenggara, negara-negara masih menyimpan potensi konflik mendasar, yaitu masalah delimitasi batas maritim. Sampai saat ini, beberapa negara masih mempersoalkan batas-batas negaranya yang bersinggungan dengan negara lain. Delimitasi batas maritim penting adanya mengingat batas negara sangat diperlukan dalam penetapan batas-batas perikanan suatu negara yang berkaitan dengan sumber daya perikanan yang terkandung di dalam wilayah laut tersebut. Upaya penanggulangan praktik penangkapan ikan ilegal juga menemui kendalanya karena beberapa negara anggota RPOA-IUU Fishing sampai sekarang masih belum meratifikasi beberapa key instruments, seperti UNCLOS dan UN Fish Stock Agreement. Dengan belum diratifikasinya key instruments seperti diatas, maka perilaku negara-negara belum dapat diatur oleh ketetuan-ketentuan internasional. Hasil penelitian merekomendasikan bahwa rejim RPOA-IUU Fishing perlu membuat satu konsep penyelesaian sengketa (settlement dispute) dalam kesepakatannya, karena karakteristik praktik penangkapan ikan ilegal menyimpan potensi konflik yang memerlukan sebuah konsep penyelesaian sengketa. Delimitasi batas maritime negara juga harus diselesaikan antar negara-negara yang belum menemukan kesepakatan karena mempengaruhi hak atas sumber daya perikanan yang terkandung dalam suatu perairan tersebut. Rekomendasi lain yaitu negara-negara di kawasan Asia Tenggara sepatutnya meratifikasi international key instruments yang telah diatur dalam ketentuan-ketentuan internasional, dimana dengan ratifikasi tersebut maka negara secara sadar berkomitmen dalam upaya penanggulangan praktik penangkapan ikan ilegal.

---

The focus of this study is the efforts on combating illegal fishing through the regional cooperation, Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices, including Combating Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in the Region. This research shall study one case which is happen in the Fisheries Management Area of Republic of Indonesia. This research will be an desctiptive-analitical research, which is using an explanation how the problem analized through independet and dependent variable with hyphotesys. This research would explain why illegal fishing still happen and even higher in Indonesian fishing area, when RPOA implemented. The researcher found out that RPOA hasn`t be a strong fisheries regime yet because there was one variable that hasn`t accommodated yet by RPOA, which is settlement dispute variable. If there was a fisheries dispute, countries will solve these problems by using their own regulations or by using international regulation instruments. The other cause RPOA still hasn`t be a strong fisheries regime because countries over Southeast Asia still kep the potential conflict, which is the delimitation of maritime border. Delimitation of maritime border become important in order to get a border of country. The efforts of combating illegal fishing is also met difficulty when countries, nowadays, still hasn`t ratified the international key instruments. The researcher suggest that RPOA as a fishries rezime should arrange concept of settlement dispute. Concept of settlement dispute become an important variable because the characteristic of illegal fishing itself kept an potensisl conflict. Other suggestion is the delimitation of border in the Southeast Asia and countries over Southeast Asia should ratified the international key instruments, that has been organized in international arrangements. By ratifying those insternational key instruments, countries show their commitment in efforts to combating illegal fishing in the region.

Abstrak :
ABSTRAK
Letak geofrafis kepulauan Indonesia pada titik silang dua samudra dan dua benua menyebabkan Indonesia menjadi penting bagi masyarakat internasional. Khususnya dalam lalu lintas pelayaran internasional, adanya tiga lautan arti penting ini semakin nyata dengan penting, yaitu Samudra Hindia, Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik, yang mengelilinginya. Konvensi Hukum Laut 1982 yang komprehensif itu, yang sedang dalam proses menuju keberlakuannya, memuat berbagai ketentuan mengenai pelintasan kapal-kapal asing di perairan nasional suatu negara. Saat ini Konvensi tersebut telah menjadi hukum nasional Indonesia. Peranan Indonesia sebagai negara pantai, sangat dibutuhkan dalam rangka keselamatan dan kelancaran pelayaran kapal-kapal asing yang melalui perairan kita ini, disamping ketaatan kapal-kapal asing itu sendiri.

Abstrak :

Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau. Makadari itu, laut memegang peran penting bagi transportasi. Program Toll Laut sudah di implementasikan untuk mendukung konektivitas transportasi pada negara kepulauan ini. Namun, beberapa masalah masih terlihat pada kabupaten kepulauan, sebagai contoh, Kabupaten Sumenep. Kabupaten Sumenep berlokasi di Jawa Timur dengan total 126 pulau. Terdapat 6 pulau besar di Kabupaten Sumenep, yaitu, Pulau Madura, Pulau Poteran, Pulau Masalembu, Pulau Sapudi, Pulau Ra`as, dan Pulau Kangean. Jenis kapal yang beroperasi di wilayah Kabupated Sumenep bervariasi dengan kapasitas dan ukuran yang berbeda beda. Hal ini mengakibatkan faktor muat penumpang dan pendapatan kapal yang tidak seimbang. Tujuan dari penelitian ini berhubungan dengan skema kapal penumpang di wilayah Kabupaten Sumenep dengan mengoptimalisasi sistem and mendesain skema yang paling efisien. Data akan di proses dan di kalkulasi menggunakan linear programmingdengan Excel Data Solver. Fungsi objektif dari persamaan linear adalah untuk memaksimalkan pendapatan bersih setiap tahunnya, dengan jumlah penumpang per kapal dan frekuensi per tahun sebagai konstrain. Ukuran dan kapasitas kapal di asumsikan sama untuk semua rute, ukuran kapal yaitu 258 GWT dengan 2 mesin utama dna kapasitas 180 penumpang. Setelah menganalisa data, rute dari Pelabuhan Kalianget menuju Pelabuhan Masalembu dan Pelabuhan Kalianget menuju Pelabuhan Talango tidak berubah, dikarenakan jarak Masalembu yang terlalu jauh dan jarak Poteran yang terlalu dekat. Menurut hasil kalkulasi, rute yang menghasilkan pendapat bersih paling tinggi adalah Model 2, dengan rute Pelabuhan Kalianget-Pelabuhan Sapudi-Pelabuhan Brakas-Pelabuhan Batu Gulok-Pelabuhan Sapeken. Model 2 akan dikombinasikan dengan rute menuju Pulau Masalembu dan Pulau Poteran. Sebagai hasil total dari pendapatan bersih adalah Rp. 6,323,084,797,-.

---

 

Indonesia is an archipelagic country with more than 17 thousand islands. Hence, sea holds an essential part for transportation. Maritime Highway Program is already implemented to connect this archipelagic nation. However, some problems are still seen in some regencies, for example, Sumenep Regency. Sumenep Regency is located in East Java and the total of 126 islands. There are 6 main islands in Sumenep Regency, which are Main Island of Sumenep, Poteran Island, Masalembu Island, Sapudi Island, Raas Island, and Kangean Island. The type of vessels operated on Sumenep are heterogeneous, means that the capacity and size are different between one route and another. This leads to unbalance load factor and revenue between each vessels. The objective of this research are mainly related to passenger ship transportation scheme in Sumenep Regency by optimizing the system and designing the most efficient passenger sea transportation scheme in Sumenep Regency. In which, will be processed and calculated using linear programming in Excel Data Solver. The objective function of the linear equation is to maximize the net revenue obtained per year, with number of passenger and the frequency per year as its constrains.  The size and capacity of the vessel are assumed to be homogeneous for all routes, which are 258 GWT vessel with two main engine and capacity of 180 passenger. After analysing the data, the routes from Kalianget Port to Port of Masalembu and Kalianget Port to Talango Port will not be changed since the distance is either too far or too close to the main port which makes it not feasible to be included in the same group as the other islands. Based on the calculation, the route that gives the biggest revenue is Model 2, where the route is from Kalianget Port-Port of Sapudi-Brakas Port-Batu Gulok Port-Port of Sapeken. Model 2 Routing Scheme is then combined with the route to Masalembu Island and Poteran Island. As a result the total revenue obtained from this optimization is Rp. 6,323,084,797,-.