Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Keberadaan pilihan hukum Inggris dalam kontrak asuransi laut melekat pada praktik yang terbentuk selama ratusan tahun. Para pihak yang berkedudukan di Indonesia pun menggunakan polis yang memilih hukum Inggris untuk kontrak asuransi lautnya. Pengadilan Indonesia berpotensi mengadili sengketa kontrak asuransi laut yang memilih hukum Inggris, sehingga penting bagi pengadilan untuk menentukan hukum yang berlaku dan forum yang berwenang. Dalam kurun waktu 2010 hingga 2022, terdapat delapan kasus kontrak asuransi laut yang diadili oleh pengadilan Indonesia. Kedelapan perkara tersebut timbul dari polis yang mengandung pilihan hukum Inggris. Alih-alih memakai hukum Inggris untuk mengadili perkara-perkara tersebut, pengadilan Indonesia menyatakan ketidakberwenangannya atas dasar keberlakuan hukum Inggris. Para pihak diharuskan untuk menyelesaikan sengketanya di pengadilan Inggris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan bahan pustaka untuk mengkaji ketentuan hukum dan putusan pengadilan Indonesia. Penelitian ini berpendapat bahwa pengadilan Indonesia memerlukan suatu pedoman untuk menentukan hukum yang berlaku dan forum yang berwenang dalam menangani kontrak asuransi laut ......The existence of English choice of law in marine insurance contracts adheres to the practice established for hundreds of years. Indonesian parties also conclude marine insurance contracts which incorporates an English choice of law clause therein. The Indonesian court might adjudicate disputes rising from such contracts, therefore it is crucial for courts to determine the applicable law and competent forum. From 2010 until 2022, there had been eight marine insurance contract cases brought before the Indonesian court. Instead of using the English law to judge them, the Indonesian court states its incompetence to hear the case. The parties are required to bring their case before the English court. This research is conducted with juridical-normative method utilizing legal documents and literatures to study the existing regulations and Indonesian court judgments. It argues that the Indonesian court needs a guideline to determine the applicable law and competent forum in resolving marine insurance contract cases.

Abstrak :
Dalam suatu kapal yang dicarter berdasarkan waktu, maka Pemilik Kapal berkewajiban untuk memastikan bahwa kapal tersebut dalam kondisi baik berdasarkan pasal 460 KUHD. Agar dapat memastikan bahwa kewajiban tersebut terpenuhi, maka salah satu mekanisme yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan jenis asuransi kapal seperti asuransi Mesin dan Lambung Kapal. Dengan mengedepankan metode penelitian normatif, maka skripsi ini akan berfokus pada analisis terhadap konsep asuransi mesin dan lambung kapal, status quo pengaturan, dan beban untuk mengasuransikan asuransi tersebut untuk kapal carter menurut waktu. Secara umum, asuransi mesin dan lambung kapal adalah jenis asuransi laut yang secara khusus memproteksi mesin dan lambung dari suatu kapal. Asuransi ini memberikan pertanggungan dari kerugian total, kerusakan fisik, dan kerusakan tabrakan. Akan tetapi, dari segi pengaturan asuransi Mesin dan Lambung Kapal memiliki ketidakpastian hukum. Hal tersebut terjadi karena dalam Instruksi Presiden No. 5 tahun 2005 menyatakan bahwa asuransi Mesin dan Lambung Kapal adalah asuransi wajib sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2021 menyatakan bahwa asuransi tersebut adalah pilihan. Terkait dengan permasalahan tersebut, diperlukan analisa hukum berdasarkan sifat dari Instruksi Presiden yakni sebagai sebuah beleidsregels dan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang. Disisi lain, mengenai beban untuk mengasuransikan asuransi Mesin dan Lambung Kapal untuk kapal carter menurut waktu, harus berpedoman pada prinsip Insurable Interest. Dalam hal ini, maka dapat diketahui baik Pemilik Kapal dan Pencarter sebagai pihak dalam perjanjian carter menurut waktu sama-sama memiliki insurable interest yang lahir dari faktor yang berbeda. ......On a time charter vessel, the Vessel owner is obliged to ensure that the vessel is in good condition based on article 460 of the Indonesia Commercial Code. In order to ensure this obligation is fulfilled, one of the mechanism that can be done is to use marine insurance such as Hull and Machinery insurance. By put forward the normative research methods, this thesis will focus on analysis of the concept of Hull and Machinery insurance, the status quo of the regulation, and the liability to insure such insurance for a time charter vessel. In general, Hull and Machinery insurance is a type of marine insurance that specifically protects the hull and machinery part of a vessel. This insurance provides a coverage from total loss, physical damage and collision damage. However, from the regulatory framework of this insurance, there is legal uncertainty. It is because in Presidential Instruction No. 5 of 2005 states that Hull and Machinery insurance is mandatory, meanwhile in Government Regulation no. 31 of 2021 states that it is an optional insurance. Regarding this issue, a legal analysis is needed based on the nature of the Presidential Instruction, namely as a beleidsregels and Government Regulations as the implementing regulation of the Law. On the other hand, regarding the liability to insure the Hull and Machinery insurance for a time charter vessel, it must be based on the principle of Insurable Interest. In this case, it can be seen that both the Vessel owner and the Charterer as parties to the time charter agreement both have insurable interest arising from different factors.

Abstrak :
Pelayaran merupakan salah satu bagian utama dari transportasi nasional Indonesia sebagai negara maritim. Pemilik atau operator kapal dalam menjalankan kegiatan pelayaran dihadapi adanya risiko laut. Salah satunya tabrakan antar kapal yang apabila terjadi akan sangat merugikan kedua belah pihak, terlebih lagi apabila tabrakan menimbulkan adanya upaya penahanan oleh otoritas pelabuhan setempat. Skripsi ini mencoba mengkaji mengenai jaminan perlindungan yang diberikan oleh Hull and Machinery dan Protection and Indemnity Club khususnya dalam memberikan jaminan perlindungan kepada pemilik atau operator kapal dan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang dirugikan ketika terjadi tabrakan kapal laut. Metode penelitian penulisan skripsi ini bersifat yuridis normatif. Dibutuhkan pengalihan risiko dari pemilik atau operator kapal kepada asuransi maritim. ...... Maritime transportations is one of the main part of the national transportation in Indonesia as a maritime nation. The owner or operator of ships faces risk caused by the sea in day-to-day operations. One of the risks is collisions between ships that would be highly detrimental to both sides, even more so, if these collisions causing containment efforts by the local port authority. This thesis focus to assess the protections guaranteed by the maritime insurance Hull and Machinery and Protection and Indemnity Club particularly in providing a guarantee of protection to the owner or operator of a vessel and liability towards the third party on ships collisions incidents. The research of this study was conducted through juridical normative method. Therefore, transfer of risk from the owner or operator of a ship to the marine insurers is needed.

Abstrak :
ABSTRAK
Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki luas lautan yang sangatlah luas. Oleh karena itu sarana pengangkutan laut merupakan salah satu alternatif yang sering dipergunakan untuk mendukung perekonomian antar pulau-pulau di Indonesia. Dalam proses pengangkutan laut sering kali dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang mungkin akan terjadi. Oleh karena itu dalam pengangkutan laut sering kali dibuat perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi itu di buat untuk mengalihkan risiko yang mungkin bisa terjadi dimanapun terhadap kapal maupun barang yang diangkutnya. Terjadinya risiko pada pengangkutan laut bukan hanya terjadi karena faktor alam laut tersebut, tetapi juga bisa dikarenakan pihak ketiga yang melakukan perbuatan yang menjadikan pemilik kapal/barang mengalami kerugian. Apabila kerugian tersebut disebabkan oleh pihak ketiga, maka pemilik kapal/barang yang mengasuransikan kapal/barangnya bisa memilih untuk menuntut ganti rugi terhadap pihak ketiga atau pihak asuransi. Jika pemilik kapal/barang tersebut memilih untuk mengklaim kepada pihak asuransi, maka pihak asuransi akan mendapatkan hak subrogasi untuk menuntut kepada pihak ketiga. Penanggung yang ingin mendapatkan hak subrogasi harus memenuhi syarat-syarat pada subrogasi. Pada akhirnya penelitian ini akan menjelaskan penerapan prinsip subrogasi yang ada pada pengangkutan laut.

---

ABSTRACT
Indonesia is an archipelagic country that has a vast ocean. Therefore, sea carriage transportation is one of the most frequently used alternative to support inter island economic activities in Indonesia. In the process of sea carriage of goods, business actor often faced with various risks that might be happen. Thereof, in sea carriage of goods agreement often made an insurance agreement as an accessory agreement. The insurance agreement is made to transfer risks that might be happen to carrier ship or goods. The occurrence of the risks of sea carriage of goods are not only caused by natural factors, but can be caused by third party who commits an act that harms the shipowner. If the risks caused by third party, then the shipowner that insured his her ship or goods can choose to demand compensation toward the third party or the insurance company. If the shipowner chooses to claim it toward the insurance company, then the company is going to get the subrogation right to demand for compensation toward the third party. Insurer who wants to get the subrogation right has to fulfil the requirements on subrogation. Finally, this research of the thesis is going to explain the application of the subrogation principal in sea carriage of goods.