Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tujuan penelitian menggambarkan perubahan status dan peran, serta pola eksklusi pada tenaga pendidik apprentice di FISIP UI. Metode kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Temuan menunjukkan transformasi struktural menciptakan biaya sosial diantaranya eksklusi sosial pada tenaga pendidik apprentice di FISIP UI. Pasca pelaksanaan skema tenaga pendidik, tenaga pendidik apprentice mendapatkan peningkatan status kerja, namun disertai penurunan kondisi kerja, akses, dan kesempatan kerja. Bervariasinya eksklusi antar individu berhubungan dengan proses rekrutmen, jenis kelamin, posisi kerja di departemen, melemahnya hubungan sosial, serta sulitnya memasuki pasar kerja formal. Eksklusi ini merupakan proses yang tidak dapat dihindarkan untuk menjadi tenaga pendidik tetap dan ini diterima sebagai suatu nilai yang berlaku di universitas. ...... The aims of this research are to describe the changing roles, statuses and exclusion pattern of apprentice lecturers in FISIP UI. The study used qualitative methods that carried out through in-depth interview, direct observation, and document study. The research findings show that the structural transformation of the university followed by internal labour market flexibilization has created social costs such as social exclusion on apprentice lecturers at FISIP UI. Post implementation of new labor scheme policy, apprentice lecturers got higher working status but accompanied by worsening working condition, access, and opportunities to work. The variation of social exclusion among individuals is related to recruitmen process, gender, job positions in department, weakening social ties, and the difficulties of entering formal labor market. Exclusion is an unavoidable process for the apprentice lecturers for achieving their full time status and even it has been perceived as a given university value.

Abstrak :
ABSTRAK
Keberadaan masyarakat Betawi di DKI Jakarta mulai termarginalkan dari sisi budaya maupun keruangan akibat perkembangan Kota Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses marginalisasi masyarakat Betawi dari segi budaya dan keruangan. Metode penelitian ialah deskriptif kualitatif dan analisis keruangan dengan melakukan wawancara kepada masyarakat Betawi di pesisir, tengah dan pinggir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa marginalisasi masyarakat Betawi dari segi budaya adalah bergesernya mata pencaharian, upacara pernikahan, bahasa panggilan orang tua, dan makanan khas. Pergeseran budaya tersebut diakibatkan oleh himpitan ekonomi, pencemaran, dan perkembangan zaman. Marginalisasi masyarakat Betawi dari segi ruang mengakibatkan berpindahnya masyarakat Betawi ke pinggir bahkan keluar kota Jakarta, disebabkan penggusuran dan menjual tanah karena desakan ekonomi

---

ABSTRACT
The existence of the Betawi in Jakarta began marginalized in terms of culture and space as a result of the development of the city of Jakarta. This study aims to determine the process of marginalization of the Betawi people in terms of culture and space. The research method is descriptive qualitative and spatial analysis to do an interview to the Betawi people in coastal, central and edge. The results showed that the marginalization of the Betawi people in terms of culture, the shift in livelihood, wedding ceremonies, language call the parents, and the food is typical. The cultural shift caused by economic pressure, pollution, and the times. Betawi community marginalization in terms of space resulted in the migration of the Betawi people to even out the edge of the city, due to evictions and sell the land due to economic pressures.

Abstrak :
Keberadaan migran Indonesia di Taiwan didominasi oleh pekerja pabrik dan sektor rumah tangga. Mereka adalah kelompok minoritas yang berjuang untuk bertahan hidup. Mereka diberi label sebagai kelompok yang tidak berpendidikan, konsumtif, dan tidak memiliki orientasi masa depan. Terdapat kepedulian terhadap kondisi para migran, salah satunya dari kelompok pengusaha kecil Indonesia yang berjiwa sosial. Mereka melakukan aksi kegiatan sosial-keagamaan yang terkait dengan komunitas pekerja migran. Kerjasama/hubungan antara pengusaha dengan pekerja migran ini menciptakan rasa solidaritas kelompok dan membangun rasa kebersamaan di antara mereka. Ada tiga faktor penting pembentuk kondisi ini: posisi marjinal sebagai migran, nilai agama, dan rasa keprihatinan sosial. Melalui analisis pengalaman religius dari pengusaha dan dalam kegiatan sosial-keagamaan, tulisan ini memperlihatkan efek positif antara aktivitas bisnis dan penerapan nilai agama, yang menjadi alat pembentuk identitas diri imigran, rasa solidaritas, kepemimpinan, dan penerapan kerja kolektif masyarakat migran Indonesia di Taiwan. Tulisan ini berdasarkan pengamatan dari kegiatan sehari-hari masyarakat migran dan wawancara mendalam terhadap pengusaha Indonesia pada bulan Juni hingga Desember 2014. Metode penelitian etnografi digunakan dalam penelitian untuk mengeksplorasi sejauh mana proses hubungan sosial migran-pengusaha terhadap pembentukan solidaritas komunitas migran melalui praktek kewirausahaan sosial-religius yang dijalankan. ......Indonesian migrants in Taiwan have been dominated by low skilled workers who are labelled uneducated sojourners, consumptive, the misplacement of future orientation, and a minority group struggling to survive. Several individuals concern about the migrant condition, and they are so-called migrant social entrepreneurs. Through social-religious activities and interrelations with the migrant worker community, the Indonesian entrepreneurs have created solidarity for migrant workers’ to generate living conditions that are more favourable and improve their livelihoods. Three important factors shape this condition: the marginal position of second-class migrant workers-immigrants, the virtuous value of religion, and social apprehension. Thorough analysing the religious experiences of entrepreneurs and social-religious activities, this paper shows the positive effects of the relationship between business activities and religious value application, which establish the immigrant self-identity, solidarity, leadership, and collective work formation of the Indonesian migrant community in Taiwan. The primary data is based on the observation of participants’ daily business activities and in-depth interviews with Indonesian entrepreneurs from June to December 2014. The ethnographic research method is applied as a means to explore the effect that migrant-entrepreneur social relations have on the mode of entrepreneurship practices.

Abstrak :
Kedekatan antara negara dengan tindakan eksklusi sosial telah menjadi realitas yang dihadapi oleh agama lokal di Indonesia. Sebelum hadirnya negara telah terjadi eksklusi sosial oleh Belanda dan misionaris Kristen ke Tanah Batak dalam melemahkan dan memarginalkan kekuasaan tradisional Ugamo Malim. Kemudian, negara hadir memformalisasi defenisi agama dan mendiskriminasi kelompok agama lokal. Pada rezim orde baru justru agama lokal mengalami banyak pelanggaran HAM meliputi: represif, pelarangan ritual, pemaksaan afiliasi agama resmi dan eksklusi sosial. Keadaan ini mengindikasikan penganut agama lokal telah terbatas mengekspresikan identitasnya dan tidakberdaya memiliki identitasnya. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa kelompok yang dieksklusi dapat melakukan resistensi maupun pasif terhadap kelompok mayoritas (penguasa). Keleluasaan agar keluar dari eksklusi sosial telah dilakukan sejak awal reformasi. Kemudian, pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan legitimasi dan memperkuat posisi agama lokal di Indonesia. Pada penelitian ini memberikan kebaruan bahwa kelompok minoritas justru memiliki kesadaran memanfaatkan peluang untuk beradaptasi terhadap negara dan agama mayoritas. Ugamo Malim beradaptasi dengan mereksontruksi identitas melalui ketentuan nilai dan kesamaan identitas dengan negara dan agama mayoritas. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan wawancara mendalam serta melakukan observasi di lokasi penelitian. ...... The closeness between countries and acts of social exclusion has become a reality faced by local religions in Indonesia. Before the presence of the state there had been a social exclusion by the Dutch and Christian missionaries to the Land of the Batak in weakening and marginalizing Ugamo Malim traditional power.Then, the state is present to formalize the definition of religion and discriminate against local religion groups. In the new order regime instead of local religious experience many human rights violations include: repressive, banning the ritual, the imposition of formal religious affiliation and social exclusion. This situation indicates local religions have limited express their identity and powerless to have their identities. The freedom to get out of social exclusion has been carried out since the beginning of the reform. Then, after the decision of the Constitutional Court (MK) gave legitimacy and strengthened the position of local religion in Indonesia. In this study provide novelty that minority groups have awareness utilize the opportunity to adapt to the state and majority religion. Ugamo Malim adapted to reconstructing identity through provisions of value and similarity of identity with the state and religion of the majority. In this study using qualitative methods and in-depth interviews and conducting observations at the study site.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas eksklusi sosial terhadap akses tanah yang melibatkan mantan GAM sebagai aktor pelaku serta korban. Studi kualitatif ini mengangkat studi kasus di Kota Langsa, Aceh Besar dan Aceh Utara. Lokasi penelitian ditetapkan berdasarkan peta kekuatan politik GAM. Hasil observasi, studi ini membagi kelompok GAM berdasarkan tiga golongan yaitu; elit, menengah dan marginal. Argumentasi tesis ini adalah eksklusi terhadap kalangan marginal mendorong terjadinya eksklusi lain. Eksklusi adalah bentuk adaptasi dengan cara mengeksklusi pihak lain. Studi ini menggunakan pendekatan power of exclusion yang melihat diekslusinya seseorang disebabkan oleh empat power yaitu regulasi, legitimasi, market dan force yang terjadi melalui proses licensed exclusion dan intimates exclusion. Hasil penelitian menunjukan penggunaan kekuasaan elit GAM pasca konflik berdampak terhambatnya kalangan marginal GAM dari pada program land settlement sehingga mendorong munculnya ragam ekskusi yang lebih kompleks pada beberapa daerah. Realisasi program land settlement menunjukkan potensi eksklusi terhadap marginal GAM. Relasi legitimasi dan market dalam intimate exclusion di Langsa menunjukkan cara marginal GAM mengakses tanah melalui legitimasi solidaritas sesama GAM. Kasus Aceh Besar, relasi force dan legitimasi dalam land reform menunjukkan cara marginal GAM mengokupasi tanah korporasi. Praktik inklusi yaitu upaya marginal GAM mengikutsertakan masyarakat dalam land reform adalah manifestasi dari berkerjanya modal social bonding. Kekuatan lingkungan juga berkontribusi terhadap tereksklusinya kalangan GAM dari akses tanah. Sedangkan licensed exclusion di kasus Aceh Utara menunjukkan cara jaringan patronese GAM yaitu elit GAM lokal dengan relasi elit GAM di tingkat Pusat yang mengakses tanah melalui regulasi dalam bentuk konsesi.

---

ABSTRACT
This thesis discusses social exclusion of land access involving former GAM as actors and victims. This qualitative study raises case studies in Langsa City, Aceh Besar and North Aceh. The location of the study was determined based on a map of GAM's political power. Based on observations, this study divides GAM groups into three groups namely; elite, middle and marginal. The argument of this thesis is the exclusion of marginal groups encourages other exclusions. Exclusion is a form of adaptation by excluding others. This study uses a power of exclusion approach that sees a person's exclusion caused by four powers, namely regulation, legitimacy, market and force that occur through a process of licensed exclusion and intimates exclusion. The results of the study showed that the use of GAM's elite power after the conflict had hampered the marginalization of GAM rather than the land settlement program, which led to the emergence of more complex types of executions in several regions. The realization of the land settlement program shows the potential for exclusion of marginalized GAM. The relation of legitimacy and market in intimate exclusion in Langsa shows how GAM's marginal access to land through legitimacy of solidarity among fellow GAM. The case of Aceh Besar, force relations and legitimacy in land reform shows the marginal ways GAM has occupied corporate land. The practice of inclusion, namely GAM's marginal effort to involve the community in land reform, is a manifestation of the working of social bonding capital. Environmental forces also contribute to the exclusion of GAM from land access. Whereas licensed exclusion in the North Aceh case shows the way GAM's patronese network is the local GAM elite with GAM elite relations at the central level accessing land through regulations in the form of concessions.