Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyusunan strategi komunikasi politik yang sesuai setelah seorang pemimpin terpilih sangat dibutuhkan guna mendapat dukungan masyarakat atas program-program politik yang telah dirancang tokoh tersebut. Saat tokoh politik berhasil mendapat pemaknaan citra yang positif di benak konstituennya, diharapkan program-programnya akan mendapat dukungan penuh.Penelitian ini menggali pemaknaan masyarakat terhadap proses Image Management yang telah dilakukan oleh Jokowi melalui peran Political Public Relations ?PPR- yang menggunakan pendekatan digital dalam penyampaian strategi penyampaian komunikasi politik Jokowi, yaitu pada tahap pasca (?to govern? phase) Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Perumusan pemaknaan masyarakat terhadap gaya-gaya baru kegiatan PPR di era new media menjadi sentral tulisan ini.Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan in-depth interview terhadap beberapa informan. Melalui wawancara mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memotret pemaknaan sepenggal masyarakat DKI terhadap penggunaan new media dalam pembentukkan citra politik Jokowi.Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya perspektif akan pemaknaan masyarakat pada proses image management tokoh politik yang menggunakan peranan Political Public Relations berbasis digital atau dikenal dengan istilah Digital Political Public Relations ?DPPR- yang dewasa ini sudah mulai diperhatikan untuk pembentukan image.

---

The right political communication strategy is based on the citizen?s characteristics ir really important to consider to. The assumption is the program from politician must be run well if public have the good perspective on them.

This research studies about reception of DKI?s citizen toward image management Jokowi whose created with his Political Public Relations by using digital approachment as their political communication strategy for Jokowi, pasca (?to givern? phase) Jakarta Local Governor Election 2012. The formula of DKI?s citizen reception while seeing their government using the new media is a key research of this.

Indepth interviews with the informant were conducted, and it is helped to analyse how far the using of new media gave the interpretation among DKI?s citizen to see the success of image management?s Jokowi.

The result of this research give more perspectives about PPR who using the digital approachment or called digital political public relations ?DPPR- whose used for political image."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kebijakan mutasi pada organisasipemerintah yang selalu menimbulkan kegelisahan pada para pegawai. Informasiterkait kebijakan tersebut terkadang tidak terdistribusi dengan baik kepada pegawai.Oleh karena itu manajeman komunikasi yang baik diperlukan untuk dapatmengatasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanastrategi, implemantasi, dan evaluasi atas komunikasi kebijakan sumber dayamanusia tersebut pada organisasi pemerintah. Manajemen komunikasi dalampenelitian ini dibahas dengan teori proses manajemen komunikasi empat langkahdari Cutlip, Center, dan Broom. Penelitian ini menggunakan metode kualitatifdengan strategi penelitian studi kasus. Hasil penelitian menemukan bahwaorganisasi pemerintah telah melakukan langkah-langkah strategi komunikasi danmemenuhi prinsip-prinsip implementasi komunikasi efektif dengan cukup baikmeskipun tidak disusun dan dilaksanakan secara khusus. Selain itu, hasil darievaluasi terhadap perencanaan, implementasi, dan dampak komunikasi juga sudahbaik.

---

ABSTRACTThis research is motivated by the transfer policy at the government organizationwhich is always cause anxiety to the employees. Informations related this policysometimes not properly distributed to the empleyees. Therefore goodcommunication management is needed to solved the problem. The purposed of thisresearch is to determine how the communication strategy, implementation, andevaluation of human resources policy in the government organizations. Thecommunication management in this research are discussed by the theory of foursteps communication management process from Cutlip, Center, and Broom. Thisresearch used qualitative research method with case study research strategy. Theresearch results found that government organizations have taken the stepscommunication strategy and fulfill the implementation of the effectivecommunication principles with fairly good although not specifically formulatedand implemented. Besides, the results of preparation evaluation, implementationevaluation, and impact evaluation are also already good"

"ABSTRAKPandemi Corona Virus Disease  2019, disingkat Covid-19, yang mewabah di seluruh negara di dunia menjadi alasan utama Kerajaan Saudi Arabia (KSA) untuk menutup sementara akses masuk wilayah negaranya dari semua warga asing sampai waktu yang tidak ditentukan. Untuk pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Agama, kebijakan KSA ini pada gilirannya menjadi awal krisis nasional bagi penyelenggaraan ibadah umrah dan ibadah haji. Akibat dari dikeluarkannya kebijakan KSA itu adalah ditundanya keberangkatan calon jemaah umrah Ketika pandemi Covid-19 tengah memuncak hingga akhirnya Kementerian Agama RI mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2020 M/1441 H. Dalam situasi krisis seperti itu,  praktik komunikasi yang efektif sebagai bagian dari manajemen komunikasi krisis menjadi hal vital yang tak bisa diabaikan. Tanpa praktik komunikasi yang efektif, bisa dibayangkan betapa keresahan lebih dari 220 calon Jemaah haji tahun 2020 yang gagal berangkat ke tanah suci akan meledak menjadi amarah dalam skup nasional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berusaha menganalisis penanganan krisis yang dilakukan Kementerian Agama RI dalam perspektif komunikasi dengan mengacu pada model Crisis and Emergency Risk Communication (CERC). Penelitian ini membagi tahapan krisis ke dalam empat tahap menurut Steven Fink, yaitu tahap prodromal, tahap akut, tahap  kronis  dan  tahap  resolusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menangani krisis yang terjadi, Kementerian Agama RI tidak sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip komunikasi yang efektif dan pada gilirannya berakibat pada semakin meradanganya krisis yang terjadi dan kurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

---

ABSTRACTCorona Virus Disease 2019, abbreviated as Covid-19, which is endemic in all countries in the world no doubt is the main reason for the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) to temporarily close the country's access to its territory from all foreign citizens until an uncertain time. For the Indonesian government, especially the Ministry of Religions, the kingdom's policy has become the beginning of a national crisis for the implementation of the Umrah and Hajj pilgrimage. The consequence of the KSA policy was the postponement of the departure of pilgrims when the Covid-19 pandemic was peaking until finally the Indonesian Ministry of Religions issued a Decree of the Minister of Religions No. 494 of 2020 concerning the Cancellation of the Departure of Hajj Pilgrims to the Hajj Pilgrimage Year 2020 M/1441 H. In that situation, various effective communication practices as part of crisis communication management are very vital which cannot be ignored. Without any effective communication practices, it could be imagined how the unrest of more than 220 candidates for the Hajj in 2020 who failed to leave for the holy land would explode into anger in the national scope. Using a qualitative approach, this study seeks to analyze the handling of crises carried out by the Indonesian Ministry of Religions in a communication perspective by referring to the Crisis and Emergency Risk Communication (CERC) model. This study divides the stages of the crisis into four stages according to Steven Fink, namely the prodromal stage, the acute stage, the chronic stage, and the resolution stage. The results of this study indicate that in dealing with the crisis that occurred, the Ministry of Religions of the Republic of Indonesia did not fully apply the principles of effective communication and in turn resulted in increasingly inflaming crises and a lack of public trust to the government."